., Advokat berkantor padaKantor Hukum HIDAYAT, SH & REKAN Jl.Saturnus Selatan IX No. 7 Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Maret 2015, selanjutnya disebutPENGGUGAT ;Melawean:1. TUAN ANDI HARUMAN, Alamat di Komplek Perkebunan II Nomor19 RT. 012/RW. 015, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu,Kota Bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT I;2. NOTARIS JANTI RAHMAJANTI, S.H. Alamat di Jalan Ciwastra No.269 Kota Bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT II;3.

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika Golongan beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 7Janpa Hak yaituapabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak samasekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yangdimaksud dengan Melawean Hukum yaitu perbuatan si pelaku telahmelanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang

Lomri yaitu masingmasingmendapat bagian sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkandirinya dengan melawean hukum telah terpenuhi oleh perbuatan paraTerdakwa;Ad. 3.

gugatannya, yangpada pokoknya menyatakan bahwa :Pengumuman Lelang paling sedikitmemuat tentang waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang,namun pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ill pada tanggal18 Oktober 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) PMK nomor106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehinggadianggap sebagai Perbuatan Melawean

danHamzah Purba yang kebetulan mantan pegawai Kelurahan Rantau Labantidak dapat menjelaskan mengapa dalam Bukti TI.TII 2 dan Bukti TI.TII 3 tidakada tercatat asal usul tanah terperkara dengan kata lain tidak ada tercatatBukti TI.TIl 1tersebutBahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan dan fakta hukum Jjelasadalah keliru Kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 30 point 4 yangmenyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwapara Tergugat/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawean

Ptanggal 26 Ivfei 1975 ;angka 10: Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan merasamemiliki tanah berikut bangunan rumah di Jalan Basuki Rahmat No.119dan No.121 Surabaya sejak tahun 1991 sampai saat ini ini, sebagaiperbuatan melawean hukum kepada Penggugat ; Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil pada Posita angka 13 dan 15sampai dengan Posita angka 17 halaman 10 sampai dengan 12 perlawananyang diajukan oleh Pelawan karena dalil Pelawan tersebut merupakan dalil yangtidak benar dan

Perbuatanperbuatan yang tidak berguna yang meimbulkan bahayaterhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal itu harusdiperhatikan (Darwan Prints 1996:103104106)Konklusi Hazewinkel Suringa ialah : " Melawan Hukumartinya sebagaibagian inti atau suatu kata dalam rumusan delik tidak bertentangan denganhukum, tetapi artinya selalu melihat pada tujuan tertentu dalam hampir semuahal tanpa hak " jadi hampir semua hal melawean hukum sama denga tidakmempunyai hak.Bahwa ajaran sifat melawan hukum meteriil

Penggugat membuat judulgugatan Gugatan Eksekusi Tanah dan Perbuatan Melawean Hukum dan 2. Adapertentangan dalil posita gugatan angka 10 dan angka 14;Bahwa tentang Judul gugatan dalam suatu gugatan tidak merupakan syaratgugatan, judul hanyalah penamaan saja. Bagi Majelis Hakim yang penting dalammenilai syarat formal suatu gugatan adalah pada dalil posita dan petitum gugatanitu. Menurut Majelis Hakim eksepsi seperti ini tidaklah dapat dikatakan eksepsiyang benar.

Sekali lagi mohonkepada majelis hakim u8ntuk melakukan penyitaan terhadap sertifikattanah kami yang sekarang dipegang oleh penggugat dan telahmengatass namakan diri penggugat.Bahwa pada poin No. 21, 22, 23 dan 24 dari gugatan penggugat yangmendalilkan bahwa telah terjadi perouatan melawean hukumkterhadapobyek gugatan , hal ini membuat masalah ini semakin terang, kami paratergugat dan turut tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyita sertifikat

., No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986,yang kaidah hukumnya menyatakan :Penggabungan gugatan perbuatan melawean hukum denganperbuatan ingkar janji/wan prestasi tidak dapat dibenarkan dalamtertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendin pula.3.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa dengan terpenuhinya unsur ke2 menurutPenasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah terbuktibersalah sesuai dengan Dakwaan kedua dari Oditur Militeryaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang NarkotikaSetiap penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.Oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara Alternatif,maka kami akan membahas juga terhadap Dakwaan PertamaSetiap orang yang tanpa hak atau melawean hukummenawarkan untuk dijual

(seratus juta rupiah)17pada TURUT TERGUGAT II.Akan tetapi dalam Petitum tidak merinci kerugianPENGGUGAT akibat Perbuatan Melawean Hukum yang dilakukan TERGUGATdan TURUT TERGUGAT.4. KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO BUKANKEWENANGAN RELATIF DAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERIBALIGE.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Romawi IV yangmenyatakan bahwa Turut Tergugat , Il, Ill, telah pula ikut melakukan suatuPerbuatan Melawean Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata terhadap Ketiga Sertipikat Tersebut diatas masing masing Nomor01704, SHM 01683, SHM 01682 / Kedung Pengawas dengan telahmelegitimasi surat surat Hak Atas Tanah dan membuat Akta PPAT tanggal 29012002 No. 9/2002 dan tanggal 29012002 No. 08/2002 yang bersumber dariproduk hukum yang mengikat dengan

;Menimbang, bahwa melawean hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 68 dari 101.Putusan Pengadilan TipikorNomor :76/Pid.SusTP.K/2015/PN.Mdn.: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri atau bertentangandengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian

Korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perobuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat, atau dengan kata lain menurut penjelasan Undangundang Nomor 3Tahun 1971, bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum Pasal 2 ayat (1)menurut sejarah pembentukan Undangundang No. 31 Tahun 1999 telahdijelaskan oleh Pemerintah di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyatsebagai berikut : bahva melawean

diterimaDALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang terhormat agar segala sesuatu yangdikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalamsatu kesatuan dengan uraian dalam pokokperkara ini.Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkaldengan tegas seluruh dalil dalil gugatanPengugat, kecuali apa yang diakui oleh TurutTergugat dengan Tegas.Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalamGugatannya Romawi IV yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Il, Ill, telah pula ikut melakukansuatu Perbuatan Melawean

Judex Facti telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (dh.Terbanding/Penggugat) walaupun gugatan a quo dibuat denganmengacu kepada gugatan Perbuatan Melawean Hukum yangdidasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung TelekomunikasiJo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor05/PER/ M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggaraan WarungTelekomunikasi; danb.

Unsur secara melawan hukum.Menimbang, bahwa melawean hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)atau bertentangan dengan hak orang lain (tegen eers enderrs recht). dengandemikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum