30 Juni2017, namun Pemohon telah mencoba untuk memperpanjang KTPPemohon akan tetapi Pihak Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil)Kabupaten Aceh Utara mengatakan tidak perlu diperpanjang karena inisudah berlaku seumur hidup sehingga Pemohon tidak memperpanjang lagi;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Pemohon melangsungkan pernikahanyang kedua dengan Muhadar bin Musa Idris di Kantor Urusan Agama KutaMakmur Kabupaten Aceh Utara juga dengan nama Salbiah; (Terlampir PTYBahwa ketika Pemohon ingin melebur

memperpanjang KTPPemohon akan tetapi Pihak Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil)Kabupaten Aceh Utara mengatakan tidak perlu diperpanjang karena inisudah berlaku seumur hidup sehingga Pemohon tidak memperpanjang lagi;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Pemohon melangsungkan pernikahanyang kedua dengan Muhadar bin Musa Idris di Kantor Urusan Agama KutaMakmur Kabupaten Aceh Utara juga dengan nama Salbiah; (Terlampir PII);Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PNLskBahwa ketika Pemohon ingin melebur

biasamaupun bentuk perjanjian yang lain; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) UndangUndangNomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini, yaituKeputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Menimbang,bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) tersebut cenderungmenganggap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaRegister Nomor: 252 K/TUN/2000 tertanggal 13 Nopember 2000 menyebutkanBahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaanisi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalamperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur

sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a)UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 (vide kumpulan Putusan Yurisprudensi TataUsaha Negara tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia); Menimbang, bahwa karena objek sengketa a quo yang dipermasalahkanoleh Penggugat tujuan akhirnya adalah untuk melakukan tindakan atau perbuatanhukum perdata yaitu mengadakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)Pengadaan Barang/Jasa, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa a quoharuslah dianggap melebur

tergugatpada awalnya rukun dan tinggal di KreoLarangan, Kota Tangerang; Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugattersebut tidak dikaruniai keturunan; Bahwa sejak sekitar tahun 2009 yang = ilalukehidupan rumah tangga penggugat dengantergugat mulai tidak rukun, karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, saksi tahu dari ceritapenggugat; Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugatdan tergugat tersebut terjadi disebabkan6tergugat wataknya keras dan tidak bisa menyatuatau melebur

penggugat dan tergugattersebut tidak dikaruniai keturunan;Bahwa selama tinggal dirumah saksi kehidupanrumah tangga penggugat dengan tergugat sudahmulai tidak rukun, karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, saksi sering melihat pertengkarantersebut dan ketika terjadi pertengkarandirumah orang tua tergugat, penggugat pulangkerumah saksi1;Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugatdan tergugat tersebut terjadi disebabkantergugat wataknya keras dan tidak bisa menyatuatau melebur

Teorimelebur merupakan salah satu teori yang dipergunakanuntuk untuk mengupas permasalahan tersebut dimanamenurut teori tersebut bahwa TUN untuk melakukanperbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudiandiikuti dengan dikeluarkannya KTUN dianggap melebur kedalam perbuatan perdata, karena perbuatan perdata inimemang dimaksudkan dilakukan agar dapat dilakukan olehBadan atau Pejabat TUN.Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yangsedemikan inilah yang oleh Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5Tahun 1986

Penanganan keadaan kahar.Salah satu perkara lain yang terkenal sebagai contohpenafsiran teori melebur adalah kasus dana reboisasi. R.Wiyono, dalam bukunya Hukum Acara Tata Usaha Negara(hal, 3536), mengetengahkan perkara tersebut sebagaiberikut :M. S Zulkarnaen, ddk adalah pengurus WALHI selakuPenggugat, menggugat Presiden selaku Tergugat, karenaPresiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42Tahun 1994, telah memberi bantuan pinjaman tanpa bungakepada PT.

teori melebur, arti penting dari suatu teori itu adalah dalamrangka meluruskan agar keadaan itu jauh dari peraturannya semacam itu,sedangkan dalam proses lelang ini masih dalam satu tujuan yang sama untukpelayanan publik, proses SPPBJ ini masih berada ditengah tengah karenamasih ada proses yang harus dilakukan, inipun dalam kontrak masih harustunduk pada peraturan perundang undangan yang lain tidak murni kontrak ituHalaman 41 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.dilakukan sebagaimana kontrak privat

, melebur itu bukan hanya jadi bagian itumemang bagian tapi tidak menjadi satu, apakah SPPBJ itu kontrak kalau bagiankontrak iya tapi apakah dia kontrak bukan, jadi bagianbagian dari peristiwakontrak itu tadi adalah bagian dari peristiwa lelang yang otomatis tidak mungkinbisa lepas karena koneksitasnya peristiwa hukumnya disini di SPPBJ setelahditetapkan oleh ULP ada surat pengantarnya tapi yang ahli pertanyakan apakahini kontrak, teori melebur itu jadi satu, ahli bandingkan tadi dengan keuanganAPBD

tidakHalaman 44 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.bisa dia campur jadi satu jadi saham bisa rugi dan bisa untung bisa buat belliapa Saja terserah, kalau bagian kontrak iya tapi apakah dia kontrak menurut ahlibelum bisa dipakai disini istilah melebur itu akhirnya menjadi satu kesatuanyang tidak dapat dipisahkan menjadi suatu perbuatan hukum yang akhirnyadifinalisasi privat sedangkan posisi surat ini adalah sebagai pengantar tapiapakah ada korelasinya apakah surat ini merupakan kontrak ?

bong yang dibuat dengan menggunakanbotol kaca bening, lalu diisi air dan setelah menjadi bong terdakwa menggunakankaca pirek bening untuk menempatkan Narkotika golongan jenis Sabusabutersebut dengan menggunakan alat bantu pipet yang salah satu bagian ujungnyadigunting yang menyerupai sendok untuk memasukkan sabusabu tersebut kedalam kaca pirek, lalu dengan menggunakan mancis yang dirakit dengan sumbutimah rokok yang terbalut oleh pipet kecil lalu terdakwa membakarnya sehingga sabusabu tersebut melebur

setelah menjadi bong lalu terdakwamenggunakan kaca pirek bening untuk menempatkan narkotika jenissabu dengan menggunakan alat bantu hisap bong yang dibuatmenggunakan kaca pirek bening untuk menempatkan narkotika jenissabu dengan menggunakan alat pipet yang salah satu bagian ujungnyadigunting yang menyerupai sendok untuk memasukkan sabusabu dalamkaca pirek lalu dengan menggunakan mancis yang dirakit dan sumbutimah rokok yang terbalut oleh pipet kecil lalu terdakwa membakarnyasehingga sabusabu tersebut melebur

Bahwa untuk mengetahui kadar emas dan berat semuanya sertamemudahkan penimbangan terdakwa 1 (ROJIKHI Bin RUSLANI) danterdakwa 2 (SUNTORO Bin RUSLANI) meminta perhiasanperhiasantersebut dilebur terlebin dahulu, kemudian Terdakwa 2 (SUNTORO BinRUSLANI) bersama saksi NUR AEDI melebur perhiasanperhiasan emastersebut menggunakan alat serupa las untuk mencairkan perhiasanperhiasan emas tersebut.

emas;Atas keberatan terdakwa 1 tersebut saksi tetap pada keterangannya danmengenai pembeli emas yang saksi tahu adalah terdakwa 1 untuk INDRAPRAMONO pemilik toko emas di Slawi saksi tidak mengetahuinya.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa 2 menyatakan keberatan atasketerangan saksi sebagai berikut :Bahwa saksi datang pertama kali menawarkan perhiasan emas warisanorang tua;Bahwa saksi juga ikut melebur perhiasan emas tersebut;Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah

Kemudian terdakwa SUNTORO bersama NURHalaman 23 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN PmlAEDI melebur perhiasanperhiasan emas tersebut menggunakan alat serupadengan las untuk dibentuk menjadi emas batangan;Bahwa terdakwa setelah emas tersebut dilebur dan menjadi batanganditimbang dan didapatkan berat 6 ons lebih tapi kurang dari 7 ons kemudianterdakwa membayar kepada ibu NUR AEDI sebesar Rp. 190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta ruiah) yaitu dari uang Indra Pramono Rp.180.000.000, (Sseratus

Kemudian terdakwabersama NUR AEDI melebur perhiasanperhiasan emas tersebutmenggunakan alat serupa dengan las untuk dibentuk menjadi emasbatangan;Bahwa setelah emas tersebut dilebur dan menjadi batangan ditimbang dandidapatkan berat 6 ons lebih tapi kurang dari 7 ons kemudian terdakwaROJIKHI membayar kepada ibu NUR AEDI sebesar Rp. 190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta ruiah);Bahwa terdakwa telah mengenal NUR AEDI dan ibunya yaitu FATIMAH telahlama, terdakwa mengetahui FATIMAH adalah pemilik dari

Kemudian terdakwa IlSUNTORO bersama NUR AEDI melebur perhiasanperhiasan emas tersebutmenggunakan alat serupa dengan las untuk dibentuk menjadi emasbatangan;Bahwa para terdakwa menerangkan setelah emas tersebut dilebur danmenjadi batangan ditimbang dan didapatkan berat 6 ons lebih tapi kurang dari7 ons kemudian terdakwa ROJIKHI membayar kepada ibunya NUR AEDIsebesar Rp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta ruiah) yaitu dari uangIndra Pramono Rp. 180.000.000, (Seratus delapan puluh juta rupiah

sengketa) adalah penetapan tertulis/Keputusan Tata Usaha Negarayang merupakan tindakan hukum dari badan/Pejabat Tata Usaha Negaraberdasarkan wewenangnya menurut hukum publik akan tetapi KeputusanTata Usaha Negara tersebut mempunyai jangkauan/tujuan tindak lanjutnyadimaksudkan untuk melahirkan suatu perjanjian/perikatan kontrakpemborongan pekerjaan Rehab Gedung Kantor DPRD Propinsi Bali yangtertuang dalam kontrak No. 602.1/48/RGM/200190.1/Kontr/Tjs/VII/200tanggal 21 Juli 2000 karena menurut teori melebur

No. 44 PK/TUN/2003002.1/15/Perlengkapan tanggal 13 Juli 2000 kontrak No.602.1/48/RGM/2000190.1/Kontr/Tjs/VII/2000Juli 2000 telah melebur kedalam perbuatan hukum perdata oleh badanhukum publiknya yang berkedudukan sebagai badan hukum perdata (Usahamemahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku oleh Indroharto,SH.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yangdikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yangsecara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Pekanbaru tidak memiliki Kompetensi absolut untukmelakukan pemeriksaan gugatan a quo, Dimana Objek Gugatantersebut telah melebur dalam suatu perobuatan hukum perdata, halmana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.

Nomor:07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, Tentang RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanHalaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No.7/2012) (VideT1), yang antara lain dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno PadaKamar Candra pada huruf A No.2, mengenai Pengertian TeoriMelebur (Opplosing Theory), sepakat merumuskan; Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalamperobuatan hukum perdata adalah apabila secara factual

KTUN yang berkaitan ijin cerai...dstnyaBahwa oleh karena Objek Gugatan telah melebur dalamsuatu perbuatan hukum perdata, maka Objek Gugatan dalamperkara a quo adalah suatu perobuatan hukum perdata yang tidaktermasuk (bukan merupakan) Keputusan Tata Usaha Negara,hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 angka 1 UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kalidiubah dan terakhir dengan undangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negata (UU.TUN), yangmenyatakan sebagai berikut

Rapat Pleno Pada Kamar Candra padahuruf A No.2, mengenai Pengertian Teori Melebur (OpplosingTheory), sepakat merumuskan "Untuk memastikan suatu KTUNdianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalahapabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta Ujikebasahannya ternyata: d.

melebur dalamperbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUNyang disengketakan dan diminta uji kebasahannya ternyata:a.

perjanjian perdatanya yang terjadi tetap merupakan suatuperbuatan hukum perdata, maka akan terjadi keadaan yangmembingungkan baik bagi pencari keadilan maupun hakim TUN, karenaapabila kedua macam keputusan bersumber kepada ketentuan hukumpublic harus dianggagap keputusan TUN daN diadili Hakim TUN,sedangkan perjanjiannya yang merupakan perbuatan hukum perdata diadiliHal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/PTUN.BJM14oleh Hakim Perdata, sehingga untuk mengatasi hal ini Keputusan TUNtersebut dianggap melebur

kedalam perbuatan hukum perdata.Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 252 K/TUN/2000 Bahwa segala keputusan tata usahaNegara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjianmaupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyiperjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalampenanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara keduabelah pihak haruslah dianggap melebur (opplosing) kedalam hukumperdata, karenanya merupakan

UU Nomor 5 Tahun1986 dengan ketentuan Pasal 2a menjurus dan cenderunguntuk menganggap Keputusan TUN semacamitu. melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjaditujuan akhirnya.

PLN (Persero) adalah sepenuhnya merupakan urusanpemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundangundanagan yang berlaku dan keputusan keputusan yangdikeluarkan oleh Panitia Lelang dan atau pejabat yang71ditunjuk dalam pelaksanaan pelelangan adalah bukanmerupakan kesepakatan perdata (dan tidak dapat dianggapsecara hukum melebur dalam tindakan hukum perdata) ;4.

;Menimbang, bahwa suatu Keputusan yang semula merupakanKeputusan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana obyek gugatan,pada akhirnya untuk dapat dilaksanakan tidak lagi memakaiinstrumen hukum publik melainkan harus mempergunakan hukumPrivat ; sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berubah77(melebur) menjadi tindakan Tata Usaha Negara dalam lapanganKeperdataan.

;Bahwa, sesuai teori melebur, tindakan Tata Usaha Negarasebagaimana Nota Dinas/obyek sengketa (vide bukti P2) yangdikeluarkan oleh Tergugat tersebut didalam lapangan hukum TataUsaha Negara berubah (melebur) menjadi tindakan dalam lapangankeperdataan; dan yang mmenandai' terleburnya keputusan TataUsaha Negara a qou adalah dibuatnya surat perjanjian ataukontrak sebagai realisasi pelaksanaan dari keputusan itu.

Pasal 2 huruf abeserta penjelasannya), digolongkansebagai keputusan TUN yang melebur dalamtindakan hukum perdatanya yang menjaditujuan akhir dari perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dalam kasus a81Menimbang, bahwa atas dasar itu, sesuai Ketentuan Pasal77 ayat (1) jo.

Berdasarkan teori melebur (Indroharto, 1993: 117119), keputusan yang lahirsebagai akibat dari sebuah perjanjian atau keputusan yang ditindaklanjutidengan perjanjian, merupakan keputusan yang harus dimaknai sebagaiperobuatan dalam bidang hukum perdata yang masuk ke dalam pengecualianKTUN dalam Pasal 2 hurufaUU PTUN;. Bahwa teori melebur memiliki relevansi dan sepatutnya berlaku dalam perkaraa quo, karena:a.

Hal ini terbukti daribeberapa putusan berikut:Putusan No. 20/TUN/1991/PTUN.SBY :Gugatan tidak dapat diterima karena Keputusan Bupati KepalaDaerah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Juli 1991 Nomor974/2387/40613/1991 melebur ke dalam perjanjian kerjasamatanggal 1 Desember 1991, sehingga merupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aUndangUndang Nomor5 Tahun 1986."

Keputusan Presiden Nomo 42 Tahun 1994tersebut melebur ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga danjasa giro dana reboisasi. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Nomor 117/G/2019/P TUNJKT.peranjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaanisi peranjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuandalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara keduabelah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukumperdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimanadimaksud pasal 2 huruf a UndangUndang Peratun.;Dr. H.

., dalam Teori dan Praktik Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara:Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdataatau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengandikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan TataUsaha Negara tersebut dianggap melebur ke dalam perbuatanperdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memangdimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.

., Cs, Putusan dengan Klasifikasi KTUNyang MELEBUR (Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986),berbunyi sebagai berikut Kaedah Hukum:Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangkauntuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada ketentuandalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara keduabelah pihak haruslah dianggap Melebur (op/ossing) kedalam hukum perdatasebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun1986;RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM":Mahkamah Agung RI perlu menambahkan pertimbangan bahwa Surat Keputusan aquo merupakan tindakan administratif yang melebur kedalam perbuatan hukumperdata:1.Dari segi Hukum Administrasi Negara, Pemerintah didalam melaksanakan tugastugas urusan Pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum dapatmelakukannya dengan memakai instrumentarium hukum Publik maupun hukumPerdata, terutama dalam hal Pemerintahan bertindak

Putusan Nomor 1247 K/Pdt/2015antara kedua belah pihak haruslah dianggap Melebur (oplossing) ke dalamHukum Perdata dan karnanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalamarti Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanperbuata Hukum Perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untukmenilainya Sesuai dengan Kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaianterhadap suatu perbuatan Hukum Pemerintahan (Vide

Teori Melebur dalam bukutersebut di atas);3.

2007, angka Il substansi/hukum materiil TUN, huruf B ObyekGugatan, dirumuskan bahwa Keputusankeputusan TUN dalam proses lelangpengadaan dan jasa bukan kewenangan Pengadilan TUN karena Keputusankeputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa,jangkauannya adalah untuk melahirkan Perbuatan Hukum Perdata yaituPerjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Kontrak PelaksanaanPekerjaan atau Jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitankeputusankeputusan tersebut dianggap melebur

Hadjon,SH dalam bimbingan teknis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangdiselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diBatuJawa Timur) menyimpulkan bahwa tentang teori melebur, Prof. Dr.Philipus M. Hadjon, SH menyatakan teori tersebut telah lama ditinggalkanHal. 9 dari 11 hal. Put.

Teori meleburmerupakan salah satu teori yang dipergunakan untuk mengupaspermasalahan tersebut dimana menurut teori tersebut bahwa KTUNyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukanperbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikutidengan dikeluarkannya KTUN dianggap melebur ke dalam perbuatanperdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkandilakukan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yang sedemikian inilahyang

diperkuat berdasarkan Putusan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidahhukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian Maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi pernanjian itu, ataupunmenunjuk pada suatu ketentuan dalam penanjian (kontrak) yang16menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslahdianggap melebur

ini dipakai dalam konteks mari kita bicara proses lelangini sebagai satu kesatuan memang ada bagianbagian yang disitu masukperbuatan hukum publik ketika dia melakukan proses lelang pas waktukontrak tapi ini masih dalam konteks satu kesatuan sehingga ini tidak dapatdipisahkan, teori melebur itu dipakai ketika apa, inikan masih dalam satuproses lelang pasca kontrak masih ada lagi prosesproses selanjutnyasampai nanti apa tugas PPK menilai kinerja itu masih dalam satu proses,teori melebur itu sepanjang

,melebur itu bukan hanya jadi bagian itu memang bagian tapi tidak menjadisatu, apakah SPPBJ itu kontrak kalau bagian kontrak tya tapi apakah diakontrak bukan, jadi bagianbagian dari peristiwa kontrak itu tadi adalahbagian dari peristiwa lelang yang otomatis tidak mungkin bisa lepas karena45ini kKoneksitasnya peristiwa hukumnya disini di SPPBJ diantara setelahditetapkan oleh ULP ada surat pengantarnya tapi saya pertanyakan apakahini kontrak, teori melebur itu jadi satu saya bandingkan tadi dengankeuangan

tidak bisa dia campur jadi satu jadi saham bisa rugi dan bisa untungbisa buat beli apa saja terserah disini kalau bagian kontrak tya tapi apakahdia kontrak menurut saya belum bisa dipakai disini istilah melebur ituakhirnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi suatuperbuatan hukum yang akhirnya difinalisasi privat sedangkan posisi Surat iniadalah sebagai pengantar tapi apakah ada korelasinya apakah surat inimerupakan kontrak ?

jika dikaitkan isi dari objek sengketa bukti P11dengan fundamentum petendi (dasar gugatan Penggugat dan II) pada angka 4Tergugat tidak pernah dibuatkan sebuah perjanjian dengan masa waktutertentu, maka dengan adanya bukti P 11 secara inplisit fundamentumpetendi (dasar gugatan Penggugat dan Penggugat II ) pada angka 4 adalahterkait dengan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergu gat;Menimbang, bahwa segala surat menyurat yang lahir kemudian dansebab musabab yang bermula dari hubungan keperdataan akan melebur

(oplossing) ke aspek keperdataan, dengan dengan demikian objek sengketabukti P 11 melebur ke aspek keperdataan bukti P 6 sehingga berdasarkanketentuan Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara objek sengketa bukti P 11 tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumDSTO aay ~ mann mn nnn nnn ini rn IMenimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti P11 tidaktermasuk dalam penngertian Keputusan Tata Usaha berdasarkan

Putusan Nomor 217 K/TUN/201626.27.28.29.Bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku , Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 1993, halaman 117, 193194 menyatakan dalam literaturhukum Tata Usaha Negara, cara penyelesaian untuk menentukanapakah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatanhukum perdata atau tidak adalah dengan diikutinya teori melebur, yaituteori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usahn Negara yangdikeluarkan oleh Badan oleh

Pejabat Tata Usaha Negara untukmelakukan perbuntan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudiandiikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalamperbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memangdimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara ;Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat mengeluarkan surat objekgugatan merupakan rangkaian dari perbuatan yang termasuk dalamperbuatan hukum perdata ;

Bahwa Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku , Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 1993, halaman 117, 193194 menyatakan dalamliteratur hukum Tata Usaha Negara, cam penyelesaian untukmenentukan apakah sebuah Keputusan Tata Usaha Negaramerupakan perbuatan hukum perdata atau tidak adalah dengandiikutinya teori melebur, yaitu teori yang mengemukakan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badanoleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan

perbuatanperdata, atau perbuatan perdata yang kemudian dilkutidengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalamperbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yangmemang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara.10.

PutusanNomor 245 KfTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, telahmenggariskan bahwa kaidah hukum segala Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan dalam rangka menimbulkan perjanjian a quomaupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyiperjanjian itu, atau menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjiankontrak yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (op/ossing) ke dalam hukum perdata,dan karenanya merupakan keputusan tata usaha dalam arti Pasal 2huruf

Kemudian Terdakwa mengambil guntingtersebut dan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTU padapukul 08.00 Wib kemudian pada saat sampai di tempat kerjaTerdakwa, Terdakwa melebur gunting tersebut denganmenggunakan Cutting Toss.= Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/45/Ver/V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITAWAHYU HANDAYANI tertanggal 31 Mei 2013 menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Sdri KRISTINA NATALIASITOPU dengan basil sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN

Kemudian Terdakwa mengambil guntingtersebut dan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTUpada pukul 08.00 Wib kemudian pada saat sampai ditempat kerjaTerdakwa, terdakwa melebur gunting tersebut denganmenggunakan Cutting Toss.= Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/ 45 /Ver / V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITAWAHYU HANDAYANI tertanggal 31 Mel 2013 menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap sdri KRISTINA NATALIASITOPU dengan hasil sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN

Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebutdan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTU pada pukul08.00 Wib kemudian pada saat sampai di tempat kerja Terdakwa,terdakwa melebur gunting tersebut dengan menggunakan CuttingToss.= Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/45/Ver/V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITA WAHYUHANDAYANI tertanggal 31 Mei 2013 menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU denganhasil sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN

Bahwa tentang gunting stainless steel yang dilebur oleh Terdakwa,Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Penyidik tempat dimana Terdakwa melebur gunting stainless tersebut dan Penyidikmengambil berkas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau danpisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk membunuh dalampersidangan ditunjukkan fotofoto pada saat rekonstruksi Terdakwamencuci pisau tersebut di kamar mandi untuk menghilangkan bekasdarah pisau dan pisau cutter dan diakui oleh Terdakwa pisau dan

Penyangkalan dapat dipakai sebagai petunjukatau untuk menambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa,apabila penyangkalan Terdakwa dapat dibuktikan sebagaikobohongan karena bertentangan dengan alat bukti lain.Bahwa tentang gunting stenlis steel yang dilebur oleh Terdakwa,Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada penyidik tempat dimana Terdakwa melebur gunting stainless tersebut dan Penyidikmengambil bekas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau danpisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk

menggunakan dulang yang terbuatdari kayu milik keluarga Terdakwa secara turun temurun;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwadengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa/ adecharge walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;2425Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalamperkara ini berupa:Butiran emas sekira 1,49 gram;1 (Satu) buah mangkok yang berisikan pijar;1 (satu) buah palu kecil;1 (satu) buah pompa untuk melebur

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama Terdakwamenjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkankepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) buah mangkok yang berisikan pijar;1 (Satu) buah palu kecil;1 (satu) buah pompa untuk melebur

yang diajukan dipersidangan, MajelisHakim mempertimbangkan halhal sebagai berikut:e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira pukul 19.00 WIBdi Ruko Emas Batanghari Jalan Lintas Sumatera R.T. 01 Kelurahan AurGading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwaditangkap karena menjual butiranbutiran emas kepada Ruko EmasBatanghari tersebut;e Bahwa sesampainya di Ruko Emas Batanghari tersebut Terdakwa menemuisalah seorang karyawan yakni Saksi Hendra Hermansyah yang bertugasuntuk melebur

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan makadiperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:1 (satu) buah mangkok yang berisikan pijar;1 (satu) buah palu kecil;1 (Satu) buah pompa untuk melebur

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah mangkok yang berisikan pijar;e 1 (satu) buah palu kecil;4041e 1 (satu) buah pompa untuk melebur emas;e 105 (seratus lima) mangkok terbuat dari tanah liat;e 1 (satu) buah penjepit emas;e 1 (satu) buah korek api gas (mancis);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pergunakan dalam perkara An.Zainal Effendi Bin Hasan Basri;e Butiran emas seberat 1,49 gr (satu koma empat puluh sembilan gram)Dikembalikan kepada Terdakwa AMINAH Binti BAHARUDDIN.6.

Meskipun secara teori, ada Suatu teori melebur seperti dicontohkanoleh Tergugat dalam eksepsinya dengan menunjuk Putusan Mahkamah AgungHal 8 dari 13 hal Put No.79/B/2020/PT.TUN.JKTRepublik Indonesia Nomor 252/K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yangmenggariskan adanya kaedah hukum, segala Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatuketentuan antara kedua

belah pihak, haruslah dianggap melebur (opplossing)kedalam hukum perdata.

Mashuri karenaTerdakwa sendiri sebelumnya pernah bekerja di toko emas;Bahwa, perhiasan jenis gelang emas tersebut Terdakwa kemudian leburdengan maksud untuk dijual kembali dan Terdakwa belum mendapatkankeuntungan;Bahwa, emas yang sudah Terdakwa lebur kemudian Terdakwa jual kepadaditoko ermas HARMAINI;Bahwa, Terdakwa melebur emas tersebut karena toko emas biasanya maumembeli emas yang sudah dilebur karena mudah untuk membentuk emastersebut apakah dalam bentuk gelang, cincin dan kalung;Halaman 6 dari

Mahsuri menjualkan perhiasan jenis gelang emaskepada Terdakwa tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi MARWINATAKUSUMA Als MARWI Bin (Alm) DERY;Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di took emasmaka perhiasan jenis gelang emas tersebut Terdakwa kemudian lebur denganmaksud untuk dijual Kembali dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan.Emas yang sudah Terdakwa lebur kemudian Terdakwa jual kepada ditokoermas HARMAINI dan Terdakwa melebur emas tersebut karena toko emasbiasanya