Menkeu jo. Pasal 6 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002menentukan syarat lelang. Akan tetapi, perlu diperingatkan perbedaanantara syarat Permohonan Lelang dengan Syarat Lelang. Antara keduanyaharus dibedakan. Syarat permohonan lelang adalah syarat yang diajukankepada Kantor Lelang. Sebaliknya syarat lelang adalah asas atau patokanHalaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjnyang harus ditegakkan Pejabat Lelang pada pelaksanaan lelang.

Menkeu jo. Pasal 6 ayat (2) Kep.

Menkeu jo. Pasal 7 Kep.

Menkeu jo. Pasal 6 ayat (2) Kep. DJPLN/2002,Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kep. Menkeu jo. Pasal 6 ayat (2)Kep.

Menkeu RI No.294/KMK.09/1993yo.

Peraturan Menkeu No.131/PMK. 01/2006);Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/Sip/1975Tanggal 24 Januari 1980 jo Put MA No. 1281 K/Sip/1979 Tanggal 15 April 1981 joPut MA No. 1157 K/Pdt/1986 Tanggal 30 November 1987 menyatakan bahwasanggahan terhadap pelaksaan eksekusi yang sudah selesai dilaksanakan berbentukgugatan;Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL adalah merupakan Kantor Interdepartemental, dalam melaksanakantugasnya merupakan EEN DAAD

Menkeu RINo.294/KMK.09/1993 yo.

Peraturan Menkeu No.131/PMK. 01/2006); PutusanMahkamah Agung No. 393 K/Sip/1975 Tanggal 24 Januari 1980 jo Put MA No. 128132K/Sip/1979 Tanggal 15 April 1981 jo Put MA No. 1157 K/Pdt/1986 Tanggal 30November 1987 dan peraturanperaturan yang lainnya;MENGADILIDALAM EKSEPSIMenerima ekspsi Tergugat ;DALAM KONPENSIMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM REKOPENSIMenyatakan gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKOPENSIMembebankan

Tergugat juga memaklumi bahwa PDP Nomor PD.207.04/r.00 tersebut:1.Tergugat Il mengubah pengertian Dasar Pensiun seperti yangditetapbkan MenKeu dalam Keputusan Nomor 343/KMK.017/1998Pasal 1 ayat (5) menjadi Penghasilan Dana Pensiun seperti yangdisebutkan Tergugat II dalam Pasal 1 huruf w PDP NomorPD.207/04/r.00. Hal tersebut merupakan tindakan Tergugat Il yangmelampaui batas kewenangannya;Demikian juga mengenai uraiannya yang dinyatakan sebagai PhDPtersebut.

Tergugat Il dalam Pasal 1 huruf w PDP NomorPD.207/04/r.00 membuat uraian tentang PhDP yang keliru danmenyesatkan, karena menyalahi uraian tentang PhDP seperti yangditetapbkan MenKeu oleh sebab itu PDP tersebut harus dinyatakanbatal demi hukum;Pasal 32 PDP Nomor PD.207.04/r.00 menetapkan MP yang rancu.Apabila nilai MP yang dimaksud Pasal 32 tersebut dihitungmenggunakan rumus yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1)a,dengan penjelasan di Pasal 32 ayat (1)b dan (1)d serta dalam Pasal32 ayat (2) yang

batal demi hukum;Dengan batalnya Keputusan Nomor KEP2135/NB.1/2014, Tergugat harus menetapkan dan menyusun PDP baru yang tidak diskriminatif,transparan dan mengutamakan kepentingan peserta serta mematuhiketentuan UndangUndang Nomor 11/1992, dengan mengikutsertakan Penggugat/peserta;Bertanggungjawab kepada Negara atas kerugian yang timbul akibatpembatalan Keputusan Nomor KEP2135/NB.1/2014 sejak tanggal 15Desember 2014;Terhadap Tergugat II;a.Menetapkan definisi PhDP baru yang melanggar ketentuan MenKeu

danmembuat uraian yang menyesatkan;1.Tergugat Il mengubah pengertian penghasilan dasar pensiun sepertiyang ditetapbkan MenKeu dalam Keputusan Nomor 343/KMK.01 7/1998Pasal 1 ayat (5) menjadi penghasilan dana pensiun seperti yangdisebutkan Tergugat II dalam Pasal 1 huruf w PDP NomorPD.207/04/r.00.

Tergugat Il dalam Pasal 1 huruf w PDP NomorPD.207/04/r.00 membuat uraian tentang PhDP yang keliru danmenyesatkan, karena menyalahi uraian tentang PhDP seperti yangditetapbkan MenKeu oleh sebab itu PDP tersebut harus dinyatakanbatal demi hukum;Pasal 32 menetapkan besar MP yang rancu dan tidak dapat dilaksanakan;1.Dalam Keputusan Nomor PD.207/04/r.00 Tergugat II menetapkan; $2 ayat (1) a: Rumus : MP=MK x F x PhDP, dimana;MK = 30 Periksa Lampiran Keputusan PD.207.04 (halaman 54);Ayat (b) : F = 2,5%

Menkeu Nomor 85) diketahui bahwa:"Tim Kerja Penanganan Penyelesaian Tugastugas Eks. UP3 bertugas melakukankoordinasi penanganan klaim atau tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur danpembayaran kewajiban PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), PT Bank Asiatic(Dalam Likuidasi) dan PT Bank Global Internasional Tbk.

Menkeu Nomor 85 tersebut jelaslah bahwa TergugatI,TergugatII dan TergugatIII bertanggung jawab terhadap pembayaran NCD yangdipegang oleh Penggugat;Bahwa ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran atas NCDtersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai BankPembayar;Bahwa dengan tidak, dibayarkannya NCD Penggugat tersebut, dimanaberdasarkan faktafakta hukum di atas dan juga mengingat bahwa sebagai nasabah yangberiktikad baik, Penggugat seharusnya berhak untuk

Menkeu Nomor85;Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum:Bahwa dengan demikian telah terbukti Para Tergugat baik secara sendirisendirimaupun secara bersamasama telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukumyang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena tidakdapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pembayaran atas NCD yangdipegangnya;Bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangkal lagi bahwa Para Tergugat baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri terbukti

dalilPenggugat yang saling bertentangan yaitu:a Pada butir 8 gugatan:"Bahwa fakta hukum lainnya atas Sah dan Aslinya NCD yang dipegang olehPenggugat adalah Surat Konfirmasi Nomor 025/TL/BGI/ DL/XI/05tertanggal 11 November 2005 yang dibuat oleh TergugatII dan ditujukankepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen KeuanganRepublik Indonesia, yang menyatakan bahwa NCD yang dipegang olehPenggugat adalah Sah dan Asli dikeluarkan oleh TergugatI";b Pada butir 11 gugatan:"Bahwa berdasarkan SK MenKeu

SedangkanTerbanding / Tergugat V telah melakukan perintah dari TurutTerbanding Ill/Tergugat Ill dengan sendirinya apa yang dilakukanTerbanding V/Tergugat V adalah juga melawan hukum yang telahmelanggar Pasal 13 Peraturan Menkeu RI Nomor : 106/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menkeu Nomor : 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang yang menurut ketentuan Pasal 13Peraturan Menkeu RI Pelelangan haruslah dihentikan menungguputusan Pengadilan atas gugatan dimaksud.Menimbang, bahwa Kuasa

menyalurkan seluruh alokasi Raskinkepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru KecamatanBinamu Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dariPemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihakyang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negaradengan perincian sebagai berikut:e Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah : HPB Harga Subsidi(Rp/kg) Raskin RaskinTahun (Ro/kg) (Ro/kg) Keterangan2010 6.285 1.600 4.685 Sesuai SK Menkeu

Nomor :$373/MK.02/ 2010 tanggal29 Juli 2010Sesuai SK Menkeu Nomor :2011 6.450 1.600 4.850 S220/MK.02/ 2011 tanggal2 Mei 2011 e Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran : Tahun Jumlah Raskin yang Subsidi Raskin Jumlah kerugiantidak tersalur (kg) (Rp/kg) negara (Rp)2010 10.830 4.685 50.738.5502011 16.110 4.850 78.133.500Jumlah 128.872.050 Hal. 6 dari 27 hal.

menyalurkan seluruh alokasi Raskinkepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru KecamatanBinamu Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dariPemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihakyang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negaradengan perincian sebagai berikut :e Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah: HPB Harga SubsidiTahun (Rp/kg) Raskin Raskin Keterangan(Rp/kg) (Rp/kg) 2010 6.285 1.600 4.685 Sesuai SK Menkeu

Nomor :$373/MK.02/ 2010 tanggal29 Juli 20102011 6.450 1.600 4.850 Sesuai SK Menkeu Nomor :$220/MK.02/ 2011 tanggal2 Mei 2011 e Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran :Hal. 10 dari 27 hal.

sangat kaget setelah mendapat keterangan tersebut,dikarenakan dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014terhadap tanah berikut bangunan (Rumah) milik Pelawan tersebut, dipihakPelawan tidak diberitahu sebagaimana mestinya pemberitahu pelaksanajual lelang yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2014tersebut;Bahwa disamping itu dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23Oktober 2014 oleh Terlawanll atas permintaan Terlawanl tersebutbertentangan dengan peraturan keputusan Menkeu

Bahwa karena ternyata dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 2311.Oktober 2014 terhadap barang obyek a quo tanah berikut bangunan(rumah) milik Pelawan oleh Terlawanll atas permintaan Terlawan yangdijual lelang kepada Terlawanlll (Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07Nopember 2014 tersebut melanggar Pasal 22 (1) , Pasal 35 (1), Pasal 36(3) , Pasal 60 (1) dan Pasal 22 (1) peraturan keputusan Menkeu RI No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaanlelang;Bahwa selain itu. dalam

Bank Commonwealth Indonesia
2.Menteri Keuangan Menkeu RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
3.PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG

g. 5 (lima) lembar Akta Notaris Nomor 20 tanggal 9 Nopember 2009.h. 12 (dua belas) lembar Peraturan Menkeu RI Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010. i. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Letkol Kav Purwadi dengan Moh. Deli bulan April 2010. j. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brw Nomor ST/427/2010 tanggal 29 April 2010. k. 1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brw Nomor ST/436/2010 tanggal 3 Mei 2010.

s. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0826/Pmk Nomor : B/111/II/2011 tanggal 25 Februari tentang Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Menkeu.t. 3 (tiga) Pembukuan Keuangan Kodim 0826/Pmk. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Deli.s. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0826/Pmk Nomor B/111/II/2011tanggal 25 Februari tentang Permohonan untuk memperolehpersetujuan dari Menkeu./t. 3 (tiga)...3t. 3 (tiga) Pembukuan Keuangan Kodim 0826/Pmk.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.3. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).2.

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Dandim 0826/Pmk telah menerima SuratTelegram Danrem 084/BJ Nomor ST/332/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang perintahuntuk mengajukan permohonan pamanfaatan barang milik negara yang sudahdilaksanakan, tetapi belum mendapat persetujuan dari Menkeu R.I. SelanjutnyaTerdakwa hanya mengajukan permohonan terhadap asset yang terletak di JI. TrunoyoPamekasan saja yaitu pertokoan yang disewakan kepada Sdr. Rudi Hariyanto, SdriLucia Cristanti, Sdr.

Bahwa benar Terdakwa selaku Dandim 0826/Pamekasan telah mengetahuiadanya Peratutran Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan TNI danjuga adanya ST Pangdam V/Brw Nomor : ST/427/2010 tanggal 29 April 2010 tentangPerintah Negara mengajukan permohonan pemanfaatan BMN yang belum memperolehpersetujuaan MENKEU RI.

Bahwa benar Terdakwa selaku Dandim 0826/ Pamekasan telah mengetahuiadanya Peratutran Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan TNI dan jugaadanya ST Pangdam V/Brw Nomor : ST/427/2010 tanggal 29 April 2010 tentangPerintah Negara mengajukan permohonan pemanfaatan BMN yang belum memperolehpersetujuaan MENKEU RI.

Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan membaca adanya Permenkeu RINomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penataan PemanfaatanBarang Milik Negara (BMN) dilingkungan TNI dan juga adanya ST Pangdam V/Brw40Nomor ST/427/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Perintah Negara mengajukanpermohonan pemanfaatan BMN yang belum memperoleh persetujuan MENKEU RI.

Sengketa Pajak mengenai Kredit Pajak MasukanMenurut TerbandingBahwa koreksi fiskal positif atas pajak masukan jasa manajemen sebesarRp. 47.558.300,00 berdasarkan Per Menkeu No : 78/KM.03/2010 tanggal05 April 2010 jo Kep Menkeu No : 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan BagiPengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajakdan penyerahan yang tidak terutang pajak;Alasan Banding menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak

Pada Pasal1 KEP Menkeu No. 575.KMK.04/2000, PKP yang menggunakanHalaman 9 dari 52 halaman.

BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK Kantor Wilayah Jakarta I
2.PEMERINTAH RI CQ MENKEU RI CQ KPKNL JAKARTA I
3.Direktur Utama PT. Balai Lelang Cahaya Sakti

Kementerian Keuangan (Menkeu) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Purwakarta5. Kepala Kantor Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta6. Kepala Kantor Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.KEMENTERIAN KEUANGAN (Menkeu) cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA, yang beralamat di JIn. Lapangan Timur No. 2 4 Jakarta Pusasebagai ............. para Terbandi semulaSs1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA. yangberalamat di Cs n No.163 Purwakarta, JawaBarat;2. KEPALA KANT JAK PRATAMA Kabupatenoo yang beralamat di Jin. Ir.

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeraan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekernaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeryaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

MENKEU RI CQ. DIRJEND KEKAYAAN NEGARA, CQ. PEJABAT LELANG KELAS I PADA KPKNL JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat : HANDOKO

Menkeu No. 304/KMK.01/2002, jo.

Menkeu No.304/KMK.01/2002 jo. Pasal 26 Kep DJPLN No. 35/PL/2002 dan Pasal 1 angka 12 Kep Menken No. 304/KMK.01/2002 ; Sehinggamenjadikan Risalah Lelang No. 123/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang dilakukan olehTergugat II atas permohonan Tergugat I tersebut mengandung cacat hukum, sehinggamenurut Risalah Lelang yang demikian tersebut haruslah dinyatakan batal serta tidakmempunyai kekuatan pembuktian yang sah secara hukum;13.

Menkeu R.I.

Menkeu R.I. No.1007/KMK.04/1985 tentangPelimpoahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur kepala daerah Tk.I danatau Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tk.II, Kep. Menkeu R.I. No.82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil pajak PBB, Kep.Menkeu R.I. No.83/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil PBB , SK. Gubernur No.973/Kep.1375OTDA/2000 tentang biaya pungut PBB serta biaya operasionl BPHTB , SK. BupatiSubang No.973/Kep.604 Dipenda/2005 tentang biaya pungut PBB dalam wilayahKab.

Menkeu No.83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan PenggunaanBiaya pemungutan PBB dimana dalam Keputusan Menkeu tersebut dinyatakanpenggunaan dan tentang cara penyaluran biaya pemungutan PBB bagian daerahdiatur oleh daerah masingmasing ;Bahwa Biaya Pemungutan PBB ada 5 Sektor yaitu sektor Pedesaan, Perkotaa,Pertanian, Perhutani danpertambangan ;Bahwa pemungutan PBB dari ke 5 sektor tsb Pemda hanya melakukan PBB untuksektor Pedesaan dan Perkotaan sedang 3 sektor lainnya yaitu Pertanian, Perhutanidan pertambangan

Menkeu tahun 2000 yang dicabut dantidak berlaku lagi dimana yang menjadi acuan peralihan Kep. Bupati Kab. Subangpada tahun 2004 dan diganti dengan kep. Bupati Kab. Subang tahun 2005 ;Bahwa ketentuannyang dirubah dan dicabut ada pada konsideran penggantinyapoint 7 tentang Peraturan Menkeu R.I.

Menkeu No.83/KMK.04/2000dan bagi hasil Kep. Menkeu No.34/KMK.03/2005 ;137Bahwa yang dimaksud Biaya Pemungutan PBB Sesuai dengan Keputusan MenkeuR.I.

MenKeu No. 304 / KMK 01 / 2002 Jo Kep.MenKeu No. 450 / KMK 01 / 2002 Jo Kep.

MenKeu No. 304 / KMK O1 / 2002 JoKep. MenKeu No. 450 /KMK 01 / 2002 Jo Kep.

MenKeu No. 304 / KMK 01 / 2002 JoKep. MenKeu No. 450 / KMK 01 / 2002 Jo Kep.

MenKeu No. 304 / KMK 01 / 2002 Jo Kep. MenKeu No. 450 / KMK01 / 2002 Jo Kep.

Kebijakan butir 1 adalah untuk badan usaha atau perorangan ataudebitur yang bersedia bekerja sama (kooperatif) dan mempunyai itikad baikmenyelesaikan pinjamannya sebagai syarat atau terbatas sehinggamerupakan keHARUSan~ karenanya bersifat IMPERATIF (bukanFAKULTATIF).Bahwa kemudian penerapan Pasal 6 ayat 1 Keppres No. 56 tahun 2002 josurat edaran Menkeu BUMN No.S576/M/MBU/2002 dalam point 2.e sertaHal. 26 dari 55 hal. Put.

(kebijakan) angka3.2) juklak Pemohon Kasasi , secara tegas dinyatakan bahwa bagi debituryang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi"pinjamannya s/d tanggal 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktus/d 29 Juli 2004, tetapi hanya diberikan diskon berupa : diskon tunggakanbunga sebesar 100 % dan diskon denda sebesar 100 %.Bahwa Ketentuan pada butir V (kebijakan) angka 3.2) juklak PemohonKasasi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir b Kepres No. 56tahun 2002 jo surat edaran Menkeu

No. 1719 K/Pdt/200518.19.20.21.Bahwa dengan demikian, ketentuan Keppres No. 56 tahun 2002 jo suratedaran Menkeu BUMN No.S576/M/MBU/2002 serta petunjukpelaksanaannya, tidak hanya mengatur tentang persyaratan bagi debiturdalam mengikuti dan menempuh program restrukturisasi tahap (dari 29Juli 2002 s/d 29 Januari 2003) tetapi juga persyaratan yang harus dipenuhidebitur untuk mengikuti program restrukturisasi kredit lanjutan(perpanjangan waktiu/tahap Il dari 29 Januari 2003 s/d 29 Juli 2004).Bahwa dengan

C jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM butir Vkebijakan butir 1 maka Termohon Kasasi tidak layak mengikuti programrestrukturisasi lebih lanjut (tahap Il perpanjangan waktu).Bahwa dengan demikian SESUNGGUHNYA, sudah ditempuh ataudilakukan cara penyelesaian kewajiban hutang Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi melalui program restrukturisasi kredit sesuai KeppresNo 56 Tahun 2002 jo surat edaran Menkeu BUMN No.S576/M/MBU/2002jo petunjuk pelaksanaan yang dibuat Pemohon Kasasi , namun

Akan tetapi faktanya Tergugat tidak melaksanakanketentuan Pasal 6 ayat 1b Keppress No. 56 Tahun 2002 secara benar ;Menurut surat Menkeu BUMN (bukti T.I36) dan petunjuk pelaksanaanyang dibuat oleh Tergugat sendiri (bukti T.I37) ditentukan apabila Debitordalam hal ini Penggugat tidak atau belum melunasi hutangnya sampai dengantanggal 29 Januari 2003 masih diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal29 Juli 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex

ALUN MIU tercatat 20 kalimendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah yangdiantaranya :1.Studi banding dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kompetensitentang pemahaman dan pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerjadimasa datang (PP Gorontalo Jawa Barat tanggal 06 Januari 2008 s/d10 Januari 2008);Studi banding pemantauan embarkasih antar dan penjemputan jemaahhaji Gorontalo (PP GorontaloMakasar Surabaya tanggal 18 Januari2008 s/d 22 Januari 2008);Konsultasi tentang peraturan Menkeu

Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP Gorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namun berangkattanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihnan bayar sebesar Rp.3.700.000,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);Hal. 10 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gto3.

Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetapi sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PPGorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namunberangkat tanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayarsebesar Rp. 3.700.000,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);3.

Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara,PNS dan pegawai tidak tetapi sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PPGorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008);4.

Studi banding dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kompetensitentang pemahaman dan pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerjaHal. 99 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gto10.11.dimasa datang (PP Gorontalo Jawa Barat tanggal 06 Januari 2008 s/d 10Januari 2008);Studi banding pemantauan embarkasih antara dan penjemputan jemaah hajiGorontalo (PP Gorontalo Makasar Surabaya tanggal 18 Januari 2008 s/d22 Januari 2008);Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI.

dibawah kendali dan bertanggung jawab langsung kepadaPresiden R.I (Pasal 3 s/d Pasal 7 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal 1dan Pasal 2, Pasal 13 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005 ), bukandibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Para Tergugat;Bahwa terhadap Pembiayan seluruh Pembangunan atau Pendanaanuntuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah PascaBencana Alam di Aceh tersebut, bersumber dan dibiayai dari APBNsecara langsung dibawah kewenangan dan kendali secara langsungMenteri Keuangan (Menkeu

Nomor : 34 Tahun2005);Bahwa terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan BRR di Aceh, laporanPertanggungjawaban Pelaksanaan BRR secara langsung kepadaHalaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2018/PNBnaPresiden R.I (Pasal 22 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal13 PerPresNomor : 34 Tahun 2005), bukan kepada Para Tergugat selakuPemerintah Kota Banda Aceh;Maka oleh karena secara Tuntutan Hak Ganti kerugian Tanah atau gugatanhukum secara hak ditujukan kepada Pemerintah Pusat Cq KementerianKeuangan (Menkeu

Bahwa terhadap Pembiayan seluruh Pembangunan atau Pendanaan untukmelaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Pasca BencanaAlam di Aceh tersebut, bersumber dan dibiayai dari APBN secara langsungdibawah kewenangan dan kendali secara langsung Menteri Keuangan(Menkeu), bukan dari APBD Kota Banda Aceh dan bukan dibawah kendaliTergugat dan Tergugat II (Pasal 20 s/d Pasal 22, PERPU No. 2 Tahun2005 Jo Pasal 15 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005);3.

Bahwa terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan BRR di Aceh, laporanPertanggungjawaban Pelaksanaan BRR secara langsung kepadaPresiden R.I (Pasal 22 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal13 PerPresNomor : 34 Tahun 2005), bukan kepada Para Tergugat selaku PemerintahKota Banda Aceh ;Maka oleh karena secara Tuntutan Hak Ganti kerugian Tanah ataugugatan hukum secara hak ditujukan kepada Pemerintah Pusat CqKementerian Keuangan (Menkeu) secara langsung sebagaimana yangdiuraikan oleh Para Tergugat pada uraian diatas