PENETAPANNomor 106/Pdt.G/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ;Setelah Membaca :Surat Gugatan bertanggal 10 Agustus 2020, dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor106/Pdt.G/2020/PN Smr, dalam perkara antara :Gasibram Alias Ir. Gasibram Umbaran, bertempat tinggal di JI. SlametRiyadi Gg 6 Rt/rw 017/ Kel. Karang Asam, Kecamatan. Sungai Kunjang,Kota Samarinda Provinsi.

belumdilakukan jawab menjawab ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut padadasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepadaPenggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan olehPengadilan ;Memperhatikan akan pasalpasal dari Undangundang yangbersangkutan ;MMENETAPKAN Mengabulkan permohonan pencabutan berkas perkara perdata Nomor106

2017 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 4 Januari 20172016 s/d tanggal 4 Maret 2017 ;Terdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 8/PID/2017/PT PAL tanggal 5 Januari 2017 tentangHalaman 1 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Neger Tolitoli Nomor106

bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkandengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu,tanggal 30 Nopember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2016, dengandemikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

mintakan dalam Tuntutan Pidana;Halaman 6 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALMenimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perludipertimbangkan mengenai hal itu;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baikberita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan PengadilanTingkat Pertama serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

Pidana dan UndangundangNomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan;Halaman 7 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALMENGADILIMenerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106/Pid.B/2016/PN Tli tanggal 30 Nopember 2016, sekedar mengenaipenjatuhan pidana pada amar putusan, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAYU RAMADHAN, A.Md Kep Alias

sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Bireun, 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

2020 menyatakan mediasi tidakberhasil;Bahwa pada sidang kedua tanggal 1 September 2020, Penggugat hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah diberitahuuntuk hadir pada sidang tersebut;Bahwa di depan sidang, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabutperkaranya karena Penggugat ingin berusaha lagi untuk membina rumahtangganyadengan Tergugat;Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor106

/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor106/Pdt.G/2020/PA.KP;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telahmelangsungkan perkawinan

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor106/Pdt.G/2020/PA.KP;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor106/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt,tanggal O02 September 2020, yang padapokoknya sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM MULYONO Anak dari SUGIARTOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan kesatu primar ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas ;3.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal O8 September2020, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 September 2020 telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor106/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 2 September 2020;Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwapada tanggal 10

banding yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa hanya mohon pengurangan hukuman dantidak memuat halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkesimpulan PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan alasan dalammemori banding harus dikesampingkan;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor106

/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT tanggal 2 Septemberl 2020, dan telahmembaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor106/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT tanggal 2 September 2020 dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang bahwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkannanti terhadap terdakwa, diharapkan dapat memperbaiki kelakuanterdakwa sehingga menjadi lebih baik dan dapat memenuhi rasa keadilanmasyarakat

/PT.DKIMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor106/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 2 September 2020, yang dimintakanbanding;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum Ketua Majelis, lersyaf,S.H. danGunawan Gusmo,S.H.

Penggugatmenyatakan dipersidangan telah tercapai perdamaian dan akan mencabut suratgugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara baru berjalan,setelah Majelis Hakim mendengar secara lisan permohonan pencabutanperkara tersebut yang disetujui olen Tergugat dan berdasarkan Pasal 85 ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, dimana Penggugat dapat mencabut gugatannya, apabiladisetujui oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.SusPHI/2019/PN Pilg;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Indutrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 106/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg tersebut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 106/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg3.

penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penunjukkan Panitera Penggantioleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2016 Nomor64/Pen.Pdt/2016/PT YYK.Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraian hal hal yang tercantum didalam suratgugatan tertanggal 8 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSleman pada tanggal 11 Juni 2015 dengan register perkara Nomor106

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Januari 2016 Nomor106/Pdt.G/2015/PN.Smn. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 740.000 ( tujuh

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 64/Pdt/2016/PT YYKMembaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Slemantanggal 13 Januari 2016 Nomor 106/Pdt.G/2015/PN Smn. kepada Pembandingsemula Penggugat tanggal 21 Januari 2016;Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Januari 2016 Nomor106

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor106/Pdt.G/2015/PN.Smn.;2. Mengabulkan permohonan Pembanding sebagai berikut :a. Menghukum Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 64/Pdt/2016/PT YYKb. Menghukum Terbanding untuk memberikan ganti rugi materiil sebesarRp.70.500.000, ( Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugianmoral sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua milyar rupiah);c.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengantanggal 7 November 20195 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;Sedangkan dalam tingkat banding terdakwa tidak ditahan ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor106/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal

Akta.Pid.Sus/2019/PN Snj ;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupunTerdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sesuairelaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masingmasing Nomor106

Umum, melanggar Pasal 310ayat (3), (4) UndangUndang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama tersebut, diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor106

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjal Nomor106/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 13 November 2019 yang dimintakanbanding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000, 00 ( dua riburupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 olehkami Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umumtersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telahmenjatunkan putusan pada tanggal 30 November 2020 Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 30 November 2020, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benarmenurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 30 November 2020 dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahansecara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2020/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak ada alasan yang

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 30 November 2020 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 16 Juli 2020 No. 280/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 30 juli2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh PenasihatHukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan danMasyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Negeri Kualasimpang Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Ksp. tanggal26 Mei 2020; akan tetapi dalam tingkat banding Terdakwa tidak

didampingiPenasehat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 16 Juli 2020 Nomor 177/PID.SUS/2020/PT BNA tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 30 Juni 2020 beserta berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Tamiang Nomor Reg

(Dua Ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebutPengadilan Negeri Kualasimpang dalam Putusannya Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 30 Juni 2020 telah menjatuhkan putusanyang amarya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Alias LIM Bin AYUB telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman;2.

dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor106

14 Desember 2021 telah mengajukan permintaanbanding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba sesuai aktapermintaan banding Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Msb dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Jurusita PengadilanNegeri Malili berdasarkan permintaan bantuan delegasi dari PengadilanNegeri Masamba No.Surat W.22U24/1271/HK.01/12/2021 tanggal 14Desember 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor106

sesuai RelaasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 13Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masambapada tanggal 13 Desember 2021 memori banding tersebut telahHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS/2022/PT MKSdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14Desember 2021, sesuai Relaas penyerahan memori banding Nomor106

banding dari Penuntut Umumtersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukanKontra Memori Banding demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukanKontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakanbanding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada PenuntutUmum telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba untukmempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) harikerja, seSuai Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor106

diluar apa yang didakwakan jaksadalam surat dakwaan.4.Bahwa Suatu KeraguRaguan Akan Peristiwa Tindak Pidanatersebut Untuk Itu Kiranya dapat menerapkan Asaz asas In DubioPro Reo Sebagaiana dalam Putusan Mahkamah Tinggi No.33K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan, asasIn Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keraguraguanapakah terdakwa salah atau tidak mak sebaiknya diberikan halyang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan daridakwaan.5.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor106

narkotika sesuai tuntutan penuntutumumOleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassarmenerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalamTuntutan Pidana yang kami ajukan atau bacakan pada tanggal 7 Desember2021;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Desember 2021 Nomor106

Selanjutnya disebutTERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor109/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 4 Juni 2018, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor109/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan PaniteraPengganti dalam perkara ini; Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor106

Maret 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding/Kuasanya, Kuasa Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding, KuasaTergugat Il Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Tergugat Il Intervensi2/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hariuntuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitungsetelah tanggal pembacaan putusan dipersidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor106

Negara Medan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalin menjadi pertimbanganhukum di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor106

TERGUGAT / PIHAK PERTAMA ;Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat dalam perkara Nomor106/Pdt.SusPHI/2019/PN.Sby, tanggal 18 September 2019, tentang GugatanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, telah terjadi perdamaian dalam bentukPerjanjian Bersama tertanggal 16 Oktober 2019 yang dituangkan dalam PUTUSANPengadilan;Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebin dahulu halhalsebagai berikut:1.

Edu Tambunan,paling lambat tanggal 22 Oktober 2019;Bahwa, hutang PIHAK PERTAMA pada Koperasi Karya Prima dianggaplunas dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar hutangtersebut kepada Pihak Koperasi Karya Prima.Bahwa, PIHAK KEDUA, bersedia menerima uang kompensasi uangpesangon, uang penghargaan masa dan uang penggantian haksebagaimana poin 2 (dua) Perjanjian Bersama ini dan tanda serah terimapembayaran akan dibuatkan dalam kwitansi tersendiri;Bahwa, PIHAK KEDUA akan mencabut gugatan perkara Nomor106

PENETAPANNomor : 106/Pdt.G/2018/PN.Bgr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor ; Membaca Surat Gugatan tertanggal 23 Agustus 2018, Nomor106/Pdt.G/2018/PN.Bgr, dalam perkara antara : Kamini Wayan Miranti Puspaini, Karyawan beralamat diJI.Sriwijaya/Sapaat No. 2 Gebang Timur No.1 Rt/Rw 005/014 KelurahanMataram Kota Mataram ;Dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RICKAKARTIKA BARUS, SH.MH, dkk, Advokat pada Kantor Hukum KARTIKA &Associates

Kav 88 Jakarta Selatan 12870, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2018 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 27 Agustus 2018, dibawahRegister Nomor : 420/SK/HK/2018/PN.Bgr, selanjutnya disebut sebagai pihak :PENGGUGAT ;MELAWAN Gede Adi Wiradana, beralamat di.Taman Sari Persada TMN Lotus BlokB8/2 RT001/015 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor106

didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dibawahNomor 5/SK/2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor 26/PID/2018/PT SMR. tanggal 14 Pebruari 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidanatersebut di tingkat banding ;Telah membaca berkas perkara terdakwa dan semua surat surat yangbersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor106

(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Malinau telah menjatunkan putusan Nomor106/Pid.Sus/2017/PN Min tanggal 19 Januari 2018 yang amamya sebagaiberikut :MENGADILLI:1. Menyatakan Terdakwa Rony Roring bin Hendrik Roring telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmembeli narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor106/Pid.Sus/2017/PN Min tanggal 19 Januari 2018 tersebut, Dr.

Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 26 Januari 2018, selanjutnyapermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa melalui Penasihathukumnya pada tanggal 31 Januari 2018;Menimbang, bahwa berdasar Relas Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara dari Jurusita Pengganti masingmasing tertanggal 31 Januari 2018,bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor106

perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Pebruari 2018 yang padapokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan olehkarenanya haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 19 Januari 2018 Nomor106

MelawanTergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa DESA,Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, ProvinsiJambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106/Pid.Sus/2015/PN Tli tanggal 02 Desember 2015 tersebut, Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2015sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Banding Nomor : 46/02/Akta.Pid/ 2015/PN.

pada tanggal 21 Desember2015;Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umumtersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiSulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umummaupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masingmasing padatanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

lainuntuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.Menimbang, bahwa alasanalasan yang dikemukakan dalam memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan halhal baru yangdapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yangdikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

Tingkat Atas, tempatkediaman di Jalan Sidomulyo Jaya No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing KotaMalang sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.P/2019/PA.Mlg dari Pemohon;Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 106/Pat.P/2019/PA.MLG2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Nomor106/Pid.B/2015/PN Ksp

Perpanjangan Wakil Ketua PengadilanNegeriKualasimpang sejak tanggal26 Juni 2015sampaidengan tanggal24 Agustus 2015;Menimbang bahwa terdakwadalam perkara ini tidakdidampingiolenPenasihatHukum;PengadilanNegeritersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 106/Pen.Pid/2015/PN.Ksp tanggal 27 Mei 2015tentangpenunjukanMajelisHakim;e PenetapanMajelis Hakim Nomor106/Pen.Pid/2015/PN.Ksptanggal27Mei 2015tentangpenetapanharisidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang

dan tanggal lahir Langnga, 31 Desember 1970, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Februari2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.G/2018/PA.Prg dari Pemohon;2. Menyatakan Permohonan Pemohon di cabut.3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.