Sitanggang;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepadaPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;Menyatakan akibat perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill,Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Sitanggang;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepadaPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayaruang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perhari, apabila Tergugat I,

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepadaPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;6.

Agung Republik Indonesia Tanggal 17 Juli2007 Reg Nomor 499K/Pid/2005, Putusan mana telah mempunyaikekuatan Hukum Tetap dan Pasti yang membuktikan bahwaPenggugat tidakiah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat sehingga dengandemikian laporan Tergugat yang menuduh Penggugat MelakukanPenyelewengan Jabatan/ Penyelewengan Kewenangan YangMerugikan Keuangan Negara/Daerah sebesarRp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalahSuatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja melaporkanPenggugat kepada Kejaksaan dan menuduh Penggugat melakukanpenyelewengan jabatan dengan merugikan keuangan negara/daerahsebesar Rp3.500.000.000,00 sehingga Penggugat diproses hukum padatingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan, namunternyata Penggugat tidaklah terbukti bersalah melakukan perbuatanpidana sebagaimana yang dilaporkan Tergugat adalah suatu perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

daad);Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara dengan Surat Keputusan Nomor 800 X/ 06 tanggal 15 Juli 2003tanpa alasanalasan yang benar dan patut adalah suatau perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar uang ganti rugikepada Penggugat baik materiil maupun moriil/ immateriil sebesar13Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yangterdiri

Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja melaporkanPenggugat kepada Kejaksaan dan menuduh Penggugat melakukanpenyelewengan jabatan dengan merugikan keuangan negara/daerahsebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalahsuatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);3.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara dengan Surat Keputusan Nomor 800 X/06 tanggal 15 Juli 2003tanpa alasanalasan yang benar dan patut adalah suatu perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4.

Berdasarkan redaksi petitum tersebut, diketahui bahwa selain sengketakepemilikan hak atas tanah, sengketa aquo juga masuk kategoriSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang didefinisikan Pasal1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)sebagai: sengketa

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2 / 2019, diketahulbahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha Negara;5. Dalam Petitum Nomor 9, Penggugat meminta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara aquo untuk Menyatakan perbuatan Turut TergugatIl menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :642.............. adalahperbuatan melawan hukum;6.

Apabila Penggugat memintakan kepada Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,maka perbuatan melawan/melanggar hukum yang dimaksud pastinyabukanlan sekedar onrechmatige daad, tetapi onrechmatigeoverheidsdaad (perbuatan melawan/melanggar hukum oleh pejabatpemerintahan) karena kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkanoleh Turut Tergugat Il selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenangdalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah;Halaman 12 dari

Bahwa perbuatan melawan/ melanggar hukum yang dilakukan olehPejabat Pemerintah (Onrechmatige overheidsdaad) secara tegas danjelas menjadi tujuan utama gugatan Penggugat/ Terbanding.

Bahkan Perma No. 2 Tahun 2019, pasal 11, menyatakanPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili.Bahwa berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019, pasal 11 tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara a quosudah selayaknya secara tegas menyatakan Pengadilan Negeri Siglitidak berwenang mengadili perkara a quo.

, terletak di Jalan DupakRukun Nomor 90 Surabaya atas nama Hartono Prasetyo selama + 10tahun adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat tersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugiansebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), olehkarenanya Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan gantirugi baik materiil maupun inmateriil dari Para Tergugat secaratanggung renteng sebagaimana ketentuan Pasal

terletak di Jalan Dupak Rukun Nomor 90 Surabaya atas namaHartono Prasetyo;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan Tanahdan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1766/Kelurahan Asemrowo,surat ukur Nomor 542/Asemrowo/2002 Pengganti Sertifikat M.217/Kelurahan Asemrowo, Gambar Situasi Nomor 2337/1987 tanggal16 April 1987 seluas 3.410 m?

dikuasai olen Tergugat secara melawan hukum, sedangkan pada poin nomor 7 mendalilkantanah dimaksud telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukumoleh Para Tergugat;Selain itu dalil Para Penggugat tersebut pada poin nomor 11 merupakandalil yang sangat membingungkan, dalam arti jika secara redaksionaljelas pada poin dimaksud Para Penggugat mendalilkan perbuatanTergugat dibantu oleh Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV dan Tergugat VI dsb ...... jelas merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige

terletak di Jalan Dupak Rukun Nomor 90 Surabaya atas namaHartono Prasetyo;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan TanahSertifikat Hak Milik Nomor 1766/Kelurahan Asemrowo, surat ukurNomor 542/Asemrowo/2002 Pengganti Sertifikat M.217/KelurahanAsemrowo, Gambar Situasi Nomor 2337/1987 tanggal 16 April 1987seluas 3.410 m?

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad);4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkanTanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1766/Kelurahan Asemrowo, suratHalaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2721 K/Pdt/2016ukur Nomor 542/Asemrowo/2002 Pengganti SertifikatM.217/Kelurahan Asemrowo, Gambar Situasi Nomor 2337/1987tanggal 16 April 1987 seluas 3.410 m?

menurutsertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 1971, yang saat inidiatas tanah objek sengketa telah berdiri Bangunan Sekolah Dasar InpresUjuna dan II, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Warkop Harapan; Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman/ BaharudinAbdu; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Asgaf; Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Moutong;Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum oleh Penguasa (onrechmatige

Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaaq);.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaaq);4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai serta mempertahankan objeksengketa dalam kekuasaannya dengan cara yang tidak benar, Tergugat IIyang membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat III yangmenguasai objek sengketa atas suruhan Tergugat I, Tergugat IV yangmembuat dan menerbitkan akta jual beli Nomor 594.4/16/KM/VI/2009,tanggal 29 Juni 2009 merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);5.

Nomor 1206 K/Pdt/2020yang membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat dan Tergugat III yangmenguasai obyek sengketa atas suruhan Tergugat , Tergugat IV yangmembuat dan menerbitkan akte jual beli Nomor 594.4/16/KM/VI/2009,tanggal 29 Juni 2009 merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);6. Menyatakan akte jual beli Nomor 594.4/16/KM/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatanHukum yang sah dan mengikat;7.

Menyatakan tindakan Tergugat menguasai serta mempertahankan objeksengketa dalam kekuasaannya dengan cara yang tidak benar, Tergugat IIyang membeli tanah objek sengketa dari Tergugat dan Tergugat III yangmenguasai objek sengketa atas suruhan Tergugat I, Tergugat IV yangmembuat dan menerbitkan akta jual beli Nomor 594.4/16/KM/VI/2009,tanggal 29 Juni 2009 merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);5.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ; --------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun untuk menyerahkan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1766/Kel. Asemrowo, surat ukur Nomor. 542/Asemrowo/2002 Pengganti Sertifikat M.217/Kel.

Asemrowo, GambarSituasi No. 2337/1987 tertanggal 16 April 1987 seluas 3.410 M2, terletakdi Jalan Dupak Rukun No. 90 Surabaya atas nama Hartono Prasetyo selama + 10tahun adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesarRp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah), oleh karenanya Para Penggugatsangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun

Asemrowo, Gambar Situasi No. 2337/1987 tertanggal 16April 1987 seluas 3.410 M2 terletak di Jalan Dupak Rukun No. 90 Surabaya atasnama Hartono Prasetyo ; 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat I dan atau siapapun untuk menyerahkan Tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik No. 1766/Kel. Asemrowo, surat ukur No. 542/Asemrowo/2002 Pengganti Sertifikat M.217/Kel.

Asemrowo seluas 3.140 M2 terletak di Jalan DupakRukun No. 90 Surabaya atas nama Hartono Prasetyo saat ini dikuasai olehTergugat I secara melawan hukum ;3 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut pada poin nomor 11 merupakan dalil yangsangat membingungkan, dalam arti jika secara redaksional jelas pada poindimaksud Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dibantu olehTergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dsb .......jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige

Asemrowo, Gambar Situasi No.2337/1987 tertanggal 16 April 1987 seluas 3.410 M2, terletak di JalanDupak Rukun No. 90 Surabaya atas nama Hartono Prasetyo selama + 10 tahunadalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwatanah milik alm. Hartono Prasetyo sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1766/Kel.

Asemrowo, Gambar Situasi No. 2337/1987 tertanggal 16 April1987 seluas 3.410 M2 terletak di Jalan Dupak Rukun No. 90 Surabaya atas namaHartono Prasetyo ; 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) ; 4 Menghukum Tergugat I dan atau siapapun untuk menyerahkan Tanah SertifikatHak Milik No. 1766/Kel. Asemrowo, surat ukur Nomor. 542/Asemrowo/2002Pengganti Sertifikat M.217/Kel.

dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);9.

tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dariPara Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaum adalahtindakan yang tidak sah dan melawan hukum (onrechmatige daaq);12.Menyatakan tindakan Tergugat A.1, A.2/Terbanding dan Tergugat B.6/Terbanding yang melakukan transaksi jual beli objek perkara bidang IIIatau seluas 1200 m?

tanpa setahu/seizin terlebin dahuludari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaum adalahtindakan yang tidak sah dan melawan hukum (onrechmatige daaq);15.Menyatakan tindakan B.7/Terbanding yang melakukan transaksi jual belidi bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas 800Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/20142222m?

dengan Tegugat A.1, A.2/Terbanding tanpa setahu/seizin terlebihdahulu dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaummerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);16.Menyatakan seluruh Surat Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2/Terbanding dengan Tergugat B.7/Terbanding atas sebagian objekperkara bidang III atau seluas 800 m?

dan termasuk objek perkara bidang IV harta milik Tergugat A.1dan A.2/ Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);19.Menyatakan tindakan Tergugat B.10 dan 8B.11/Terbanding yangmerampas objek perkara bidang IV dari tangan Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding secara tanpa hak adalah merupakan perbuatanyang melawan hukum (onrechmatige daad);20.Menghukum Tergugat A.1,A.2 dan Tergugat B.1 s/d B.11/ Terbanding21.untuk mengosongkan seluruh objek perkara bidang I,Il,II dan IV

permohonan penetapan PemutusanHubunagn Kerja secara tertulis kepada Lembaga PenyelesaianPerselisihan WHubunagn Industrial (L.P.P.H.I) (Pasal 152 (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);7.5 Bahwa seharusnya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepadaPenggugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat (Pasal 161 (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige

memenuhiketentuan Pasal 151 (3) batal demi hukum dan Tergugat sebagaipengusaha wajib mempekerjakan pekerja/Penggugat serta membayarseluruh upah dan hakhak yang seharusnya diterima, akan tetapiPenggugat pada kesempatan ini tidak menuntut untuk bekerja kembalikepada Tergugat tetapi Penggugat menuntut agar Tergugat membayarseluruh upah dan hak Penggugat yang akan disebutkan di bawah ini,karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepadaPenggugat;Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum (onrechmatige

UndangUndang Hukum Perdatayang menyatakan : Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;Dengan demikian terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karenaTergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechmatige

Nomor 2796 K/Pdt/20147.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsecara tunai dan seketika, sebagai berikut :a.

Bahwa gugatan Penggugat asli, sekarang Pemohon Kasasi tanggal 22 Juli2013 yang terdaftar Nomor 608/Pdt.G/2013/PN.Sby, jelasjelas sebagaigugatan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dimana AzasHukum menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) adalah wewenang/jurisdiksi Peradilan Umum yang dalam hal iniPengadilan Negeri Surabaya.

No. 731 maka tindakan penerbitan Sertifikat di atas tanahbersertifikat adalah bentuk kesewenangwenangan pemerintah (BadanPertanahan Kabupaten Lombok Timur / Tergugat V) yang dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige overheids daad) yang5 dari 20 halaman putusan Nomor 125/Pdt/2015/PT.MTR14.15.16.17.nyatanyata merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik sahatas obyek tanah sengketa yang merupakan bagian dari bidang tanah secarakeselurunan sebagaimana maksud dan terdaftar

tersebut mengharuskan adanya pertanggung jawaban Tergugat , Il dan Illsecara bersamasama selaku Penjual.Bahwa sikap diam Tergugat , Il dan Ill selama kurun waktu lebih dari 22tahun tidak melakukan tindakan apapun terhadap penguasan secara tidaksah dan melawan hak oleh Tergugat IV atas obyek tanah sengketa serta lalaidan tidak menunjukkan itikat untuk menjamin pemenuhan, peralihan sertapenerimaan secara aman obyek tanah yang dijualnya sebagaimanadiamanahkan undangundang merupakan Pebuatan Melawan Hukum(onrechmatige

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat IV menguasai obyek sengketa secaratidak sah dan melawan hak selama 22 tahun berturutturut adalah PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) yang merugikan hak dan kepentinganPenggugat sebagai Pemilik Sah atas tanah sengketa.7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat V, menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 731 atas nama Pemegang Hak H.M.

LUTFI MALI pada bidang tanahyang sebelumnya sudah memiliki status hak atau setidaknya menjadi bagiandari bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 231 atas nama Pemegang HakSUPARDI HUSNI adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige overheids daad) yang secara langsung ataupun tidaklangsung merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai Pemilik Sah atastanah sengketa.8.

Menghukum kepada Tergugat , Il dan Ill baik sendirisendiri dan atau secarabersamasama akibat perobuatan melawan hukum (onrechmatige overheidsdaad) dihukum untuk menjamin penyerahan obyek tanah yang sudah dijualnyasecara aman yaitu obyek sengketa kepada Penggugat dengan mengajukanPermohonan Pengosongan/Eksekusi untuk kepentingan Penggugat danselanjutnya obyek yang sudah dikosongkan tersebut diserahkan kepadaPenggugat.9.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang

bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendirian bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah soal Perbuatan Melawan Hukum perdata ( Onrechmatige daad) dan permasalahan soal yang berkaitan dengan perijnan oleh Turut Tergugat adalah merupakan tambahan / penggabungan dari surat gugatan , sehingga oleh karenanya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa

dengan kegiatan keagamaan atau peribadahan JKI di Jatisrono tanpa izin di tempat rumah ibadah GPdI Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V yang menjadi kewenangan peradilan umum dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Onrechmatige