Ditemukan 489 data
99 — 37
NIP. 197905092005012012 *;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Dalam halhal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yangbersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukankepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanPenggugat Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
72 — 36
., Pekerjaan AnggotaTNI, Pangkat / Korps / NRP, Kapten ChkNRP.11060008860183, Jabatan Kaur Paradilan SIBankum VII/Wrb, Satuan, Kumdam VII/Wtb ; 5. Ismail, SH.MH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat/Korps/NRP, Sersan Satu) NRP.1930003121265,Jabatan Bajatmu SI Tuud, Satuan, Kumdam VII/6.
26 — 8
nines cba evil ralonrsMenimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telahferjadinya perseliaihan dan periengkaran antara Penggugat dan Tergugat secarslerusmenerus, sehingga tian rumah tingga Panggug:jan menyelenall + Sileie di Salih pelle aries suenaberagama islam di hidang ss aeolian waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag,shadagah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 40 UndangUndangNomer 0 Tahun 2009 tentang Perubahan Kaduna alas UndangUndang Nomar 7Tahun 1988 tentang Paradilan
12 — 2
menurut hukum dandapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan begitu pulapermohonan berpekara oleh Pemohon secara prodeo juga dikabulkan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA bantuan hukum Pengadilan NegeriSidoarjo;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, Surat Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
15 — 8
berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon yang benar adalahMenimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor11 Tahun 20193 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis berpendapat permohonanpara Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Terbanding/Tergugat I : I KETUT LUNGA ANTARA
Terbanding/Tergugat II : NI MADE MEDEK
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS/PPAT Eka Sukmana, S.H.
87 — 22
. /2021/PN.Dps. dikuatkan,maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua Tingkat Peradilan baik dalam Peradilan Tingkat Pertamamaupun dalam tingkat banding dan dalam Paradilan Tingkat Banding akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dalam RechtsreglementBuitengwesten (RBg), KUH Perdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
19 — 4
sebagai pendapat Majelis daiam memitus parkas ii Ais Lp asalall ale: pile Ung Ap g MAA pe SI OlyArtinya : Bi wane vid aoe Mamunoak joan maint lglalak seialas, Majalis berkenimpulan qugatan Fermaak in untuk mergggat coral atadir Tergugat telah mamenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukandalam Pasal 10 huruf (f) Paraturan Perrin h Nomor Tahun 1075 Jo Passi116 huruf (f Kompiaal Hukum islam, maka gugetan Penggugal sudahPasal 84 ayat (1), @) dan (3) nerubarin Undangirdd iy Ne not'T Tate1888 tentang Paradilan
10 — 1
TentangPencatatan Nikah, Majelis berpendapat permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
10 — 2
pada tabun yang sedang berjalan dan selanjutnya rnenerbitkan aktakelahiran atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwaberdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebutdiatas maka alasan permohonan Pemobon cukup beralasan menurut Hukum dandapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tabun 2010, Surat Ketua MahkamahAgung RI Nomor 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
10 — 1
atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
6 — 0
untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
14 — 7
berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukanoleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untukkepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Sela Pengdilan Agama ManinjauNomor : 04/ Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 2 Februari 2011 yang menyatakan bahwaPemohon di beri izin berperkara secara prodeo (cumacuma ), maka sesuai denganPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Paradilan
5 — 0
makaMajelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo,sehingga berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon yang benar dan menjadi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohonpatutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
14 — 3
menurut hukumdan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan begitu pulapermohonan berpekara oleh Pemohon secara prodeo juga dikabulkan maka biayaperkara dikabulkan kepada Negara melalui DIPA bantuan hukum Pengadilan NegeriSidoarjo;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, Surat Ketua MahkamahAqung RI Nomor 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
13 — 4
penetapan, maka untidc mempersingkat uraian penetapan ini, segala halihwal yang teijadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertiyang telah diurmkan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai Pasal 49 huruf (a) angka18 penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
16 — 6
Para Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN1.
10 — 0
dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo,sehingga berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar dan seharusnya adalah 27 Jul;i 1994;Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
7 — 0
Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
12 — 1
bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon II yang benar dan seharusnya adalah INDRAWASIH bintiSUNAPI ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patutHal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 0271/Pdt.P/2017/PA.Krs.dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
1.Heski Tuter
2.Ariani Lakuna
15 — 10
Maka paradilan atas perkara inikepada KUA Kecamata dicatat dalam daftar yangdisediakan;9.