Yonzipur 4/TK bulan Desember 2015 sampaidengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Zipur C Yonzipur4/TK Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan Nrp. 21950153061174, bukti adanya tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pasal dakwaan Oditur Militer.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebut telahdiperlinatkan dan dibacakan di persidangan, Oditur Militer membenarkan, setelah ditelitidengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejaba

Masrun.Menimbang, bahwa bukti bukti P.1 sampai dengan bukti P.25 tersebutsetelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untukmengeluarkan sSuratsurat tersebut serta bermeterai cukup, dicap danditandatangani oleh pejaba pos, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah nyata cocokdengan aslinya, maka buktibukti tersebut telan memenuhi syarat formilsehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

Kompetensi AbsolutBahwa karena tidak jelasnya/kaburnya objek permohonan oleh Pemohon,sehingga Termohon 1 memahami bahwa Objek Permohonan Pemohon lebihmengarah pada Keputusan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua),Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) selaku Pejaba Tata UsahaNegara dan Kata Keputusan (Beschiking) tersebut didalam PermohonanPemohon disebut secara berulang oleh Pemohon;Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam hal ini tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dikarenakan

Yang diperoldh KWOK LAN FONGadalah dari NURBAETY ; ternyata tidak ada hubungan dengan Tergugat Rekopensi;Menyatakan peristiwa Jual Beli antara Penggugat Rekonpensi dengan KWONG LAN FONGdihadapan Pejaba PPAT Notaris MARTIANIS SH.

Yang diperoleh KWOK LAN FONGadalah dari NURBAETY ; ternyata tidak ada hubungan dengan Tergugat Rekopensi;Menyatakan peristiwa Jual Beli antara Penggugat Rekonpensi dengan15.16.17.KWONG LAN FONG dihadapan Pejaba PPAT Notaris MARTIANIS SH.

Akta Jual Beli Penjiialan rumahBiok N/2 nomor 181/2016 yangditereitkan oleh Pejaba Pembual Akta Tanah Eko Gunaito tanggal 10@ktober 201 bermeterai cukup, disazzagel dan telah dicocokkandenganmasiinya. dben kode T 7;halaman 61 Gand hatenan, Pulosan Nomar DE1B Pod aeo TRA Oph8.

SuratSurat tersebut merupakan surat biasa yang bukan berupa akta yangdibuat oleh Pejaba tumum yang berwenang ( acta ambtelijk ) sebagaimana yangdimaksud Pasal 1868 KUHPerdata.Menimbang bahwa buktibukti tertulis Penggugat tersebut hanya dapatdijadikan sebagai alat bukti permulaan, dan untuk menjadi alat bukti yangsempurna harus dikuatkan dengan bukti yang lain misalnya saksisaksi, akantetapi saksisaksi yang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat menerangkanHal 22 dari 26 hal. Put.

Pi. selaku Pejaba Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak membuat laporan secara khusus dalam pengadaan 3 PaketPekerjaan (Paket Lokasi Kecamatan Jelai, Paket Il Lokasi Kecamatan Jelaidan paket Lokasi Kecamatan Pantai Lunci) Pengadaan Kapal Tangkap diDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013namun membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik, PerkembanganPelaksanaan Kegiatan dan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan secara global yang ditandatangani oleh BASRI

Pi. selaku Pejaba Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setiap bulan dandiserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui bidang keuangan. Bahwa dalam pelaksanaan tugas BASRI PANDI A.Md.

Pi. selaku Pejaba PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan CV ESTETIKA SUKMA PRIMA selakuKonsultan Pengawas di tembuskan / dilaporkan juga ke Ir GUNADI NIMERselaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga kemudian yang bersangkutanbersikap dengan mengeluarkan Teguran tertulis yaitu :a. Terkait Paket Pembuatan Kapal Penangkap Ikan Paket LokasiKecamatan Jelai dengan PAGU DIPA sebesar Rp.390.500.000, (TigaRatus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikeluarkan :1.

Pi. selaku Pejaba Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setiap bulan dandiserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui bidang keuangan.Bahwa dalam pelaksanaan tugas BASRI PANDI A.Md.

Pi. selaku Pejaba PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan CV ESTETIKA SUKMA PRIMA selakuKonsultan Pengawas di tembuskan / dilaporkan juga ke Ir GUNADI NIMERselaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga kemudian yang bersangkutanbersikap dengan mengeluarkan Teguran tertulis yaitu :a.

SALEH BIN JUHRI
6.LURAH MUARA BULIAN
7.PEJABA PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI
8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI

Camat Malalayang selaku Pejaba Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Malalayang, dengan Alamat Kantor CamatMalalayang Jalan Mogandi Kelurahan Malalayang Kota Manado ;Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT ;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq, Kementrian AGRARIADAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta, Cq.Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Sulawesi Utara Alamat Jalan 17 Agustus Kota Manado, cq.Kantor Pertanahan Kota Manado, Alamat

, hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidakmenyebutkan berapa luas dan batasbatas tanah milik penggugat yang telahdikuasai oleh tergugat ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscuur libel) tentang nama pejaba pembuat Akta tanah yangmenandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN ) dengan orang tua Tergugat ( SINO)dimana tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMIDBASIR , namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama

PerjanjianPembiayaan Nomor 434101500082 tanggal 30 Januari 2015 di depannotaris Dyah Rahmawati, SH,MKn, dan Serifikat Fidusia telah dinilai sahberlaku sebagai undangundang bagi para pihak;Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukanperbuatan hukum atas penarikan 1 unit kendaraan bermotor ToyotaAvanza All New 1.3 GM/T, tahun 2013, warna hitam metalik, nomor rangkaMHKM1BA3JDK143390, nomor mesin : MB20862, No.Pol B1984KOM,sedangkan kendaraan tersebut secara fakta telah dilakukan pelelanganoleh Kantor Pejaba

. , dalam halini yang benar adalah bahwa sejak 04 November2003 atas obyek tanah dan bangunan a quotelah dialihkan secara sah oleh Penggugatkepada Tergugat berdasarkan Akta Jual BeliNo.1043/2003 tanggal 04 November 2003 yangdibuat dihadapan Pejaba Pembantu Akta Tanah(PPAT) Syamsul Faryeti, SH dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Milik No.04780tanggal 21 Desember 2004 atas nama TergugatI;4.

persyaratannya bisamelakukan perjanjian ; nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Kewenangan Lurah untuk membuat surat keterangan tanah itu sudahdicabut sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR, Lurahhanya membantu BPN untuk pendataan tanah;Bahwa akta otentik dibuat oleh pejabat yang ditunjuk;Bahwa jika Pejabat Tata Usaha Negara hanya mengetahui maka dilihat dulukewenangannya, jika sudah memuat akibat hukum dan tertulis itu artinyasudah masuk KTUN kecuali masih butuh persetujuan;Bahwa jika Pejaba

BAHWA OBJEK JUDICIAL REVIEW DALAM PERKARA A QUOTELAH DIBENTUK DAN DITET APKAN OLEH PEJABA T NEGARAATAU LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG c.q REKTORUKSW SALATIGA, MELALUI PROSEDUR DAN KEWENANGANYANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGANBahwa untuk selanjutnya, perkenankan TERMOHON menguraikandasar kewenangan yang dimiliki TERMOHON selaku rektor UKSWSalatiga, serta Senat Universitas, UKSW Salatiga, dan prosedurnya,dalam hal pengambilan kebijakan yang terkait denganpenyelenggaraan dan pengelolaan

KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Balai Taman Nasional KayanMentarang Nomor SK.010/BTNKM/TU/Peg/rhs/2/2017 tanggal 22 Febrari 2017yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatunkan hukuman disiplinberupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (Satu) tahun, kepada,nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002 adalahmerupakan suatu Keputusan Badan atau Pejaba Tata Usaha Negara(beschikking) yang menyatakan bahwa Penggugat dijatunkan hukuman disiplinberupa

., (vide surat bukti T1) tidakdimasukan sebagai Tergugat dalam perkara ini melainkan hanya PemerintahKabupaten Kepulauan Mentawai Cq Dinas Pekerjaan Umum (PU) KabupatenKepulauan Mentawai sebagai Tergugat, hal ini adalah sudah tepat karena AsmenSimanjorang selaku Pejaba Pembuat Komitmen hanya bertindak untuk dan atasnama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga tidaktepat ianya digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan suatusengketa yang terjadi.

Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUNJKTfakta hukum yang sebenarnya, sehingga jelas dalil/alasan Penggugat tidakberdasar hukum dan harus ditolak.12.Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 7 angka 19 yang pada intinyamenyatakan Pejaba t Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku WakilPemerintah wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggarandisiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 (dua puluh satuhari) dst......Bahwa untuk memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat,Tergugat

., selaku Pejaba Pembuat Komitmen(PPK) pada Pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul,Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nomor 146/510/Tahun 2008, tanggal 14 April 2008 danselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi denganSurat Keputusan nomor 181.a/P2K/V/2009, tanggal 18 Mei 2009, secarabersamasama dengan Ir.

., Pejaba Pembuat Akta Tanah, TergugatlV;. Bahwa TergugatlV tidak terbukti melakukan perobuatan melanggarhukum oleh karena :a. Obyek jual beli sebagaimana dimaksud dalam akta tanggal19 Juni 2014 nomor : 16/2014 tersebut adalah Hak GunaBangunan Nomor: 1335/Gunung Sahari Selatan yang berlakuhingga tanggal berakhirnya hak tanggal 25 September 2032;b.

MA
Pembanding/Tergugat VII : PEJABA PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI Diwakili Oleh : Dian Burlian, SH. MA
Terbanding/Penggugat : H. ABDUL RAHMAN KALAHAN, S.H. Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI