Ditemukan 248 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 B/PK/PJK/2018
Tanggal 11 April 2018 — BUT. ENI ARGUNI 1 Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP2606/WPJ.07/2014 tanggal 29September 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan AtasSPPT PBB Offshore NOP 31.71.000.000.043.8225.3 tanggal 30 April2013 Tahun Pajak 2013;e Memutuskan agar SPPT Migas Offshore Tahun 2013 atas namaPemohon Banding direvisi dan diperhitungkan kembali tagihan PBBMigas Offshore sesuai dengan PER 45 yaitu hanya atas sebesar arealyang dimanfaatkan pada tanggal 1 Januari 2013 dimana pada tanggal 1Januari 2013 tidak ada kegiatan pemboran
Register : 22-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 30 Juni 2015 — R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAYA
462100
  • Kahanza Prima Nusa).Progress Report Proyek Pemboran dan Workover Lapangan Betung dan MeruoSenami periode bulan Desember 2003, ditandatangani oleh Ir. Verry RefrimoonManager Proyek (PT. Kahanza Prima Nusa) disetujui Ir. Mujahid Rachmat(Manager Produksi PBMS)PT. Baja Daya Perkasa :Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 21/SPKPBMS/BDP/03/03 antaraTAC Pertamina PT. PBMS dengan PT. Baja Daya Perkasa.Surat Pernyataan PT.
    Kahanza Prima Nusa).Progress Report Proyek Pemboran dan Workover Lapangan Betung dan MeruoSenami Periode Bulan Desember 2003, ditandatangani oleh Ir. Verry RefrimoonManager Proyek (PT. Kahanza Prima Nusa) disetujui Ir. Mujahid Rachmat(Manager Produksi PBMS)PT. Baja Daya Perkasa :Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 21/SPKPBMS/BDP/03/03 antaraTAC Pertamina PBMS dengan PT. Baja Daya Perkasa.Surat Pernyataan PT.
    Foto Copy Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 023/PBMS/JKT/IM/2003 2004 TAC PErtamina PT. PBMS dengan PT. KahanzaPrima Nusa tanggal 8 Maret 2004.145 ~~ Asli Surat Pernyataan dari PT. Kahanza Prima Nusa No. 127/KPNPBMS/III/03 tanggal 9 Pebruari 2004146 ~ Asli Laporan Pemboran dan Work Over Lapangan Betung MeruoSenami tanggal 15 Maret 2004 dari PT.
    Kahanza Prima Nusa.206 Laporan Pemboran dan WorkOver Lapangan Betung tanggal 15Oktober 2004 yang dibuat oleh PT. Kahanza Prima Nusa.207 Laporan Pemboran dan WorkOver Lapangan Meruo Senamitanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh PT. Kahanza Prima Nusa.208 Invoice No. 106/KPN/KW/X/04 Sebesar US$. 700.000 tanggal 1Oktober 2004 oleh PT. Kahanza Prima Nusa.209 ~= Asli Account Withdrawal TAC BetungMeruo Senami denganNo.
    Kahanza Prima Nusa.206 Laporan Pemboran dan WorkOver Lapangan Betung tanggal 15Oktober 2004 yang dibuat oleh PT. Kahanza Prima Nusa.207 Laporan Pemboran dan WorkOver Lapangan Meruo Senamitanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh PT. Kahanza Prima Nusa.208 Invoice No. 106/KPN/KW/X/04 Sebesar US$. 700.000 tanggal 1Oktober 2004 oleh PT. Kahanza Prima Nusa.209 ~Asili Account Withdrawal TAC BetungMeruo Senami denganNo.
Register : 22-05-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Trg
Tanggal 25 Februari 2016 — H.Mappabali, AR, SH., dkk >< PT Vico Indonesia, dkk
9520
  • ., Lokasi: Sumur Semberah 81 Offset, Untuk Keperluan: Pemboran,yang dilegalisasi oleh Camat Muara Badak, tanggal 5 Maret 2014. Selanjutnya diberitanda T.114.1;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dan/Atau Kepentingan Atas Tanah Negaraatas Nama Arife K. (2), Lokasi: Sumur Semberah 81 Offset, Untuk Keperluan: Pemboran,yang dilegalisasi oleh Camat Muara Badak, tanggal 5 Maret 2014.
    Selanjutnya diberitanda T.114.2;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dan/Atau Kepentingan Atas Tanah Negaraatas Nama Arife K. (3), Lokasi: Sumur Semberah 81 Offset, Untuk Keperluan: Pemboran,Pts. No. 29/Pdt.G/2015/PN.Trg, Hal. 49 dari 70 Halaman28.29.30.31.32.33.yang dilegalisasi oleh Camat Muara Badak, tanggal 5 Maret 2014.
    Selanjutnya diberitanda T.114.3;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dan/Atau Kepentingan Atas Tanah Negaraatas Nama Arife K. (4), Lokasi: Sumur Semberah 81 Offset, Untuk Keperluan: Pemboran,yang dilegalisasi oleh Camat Muara Badak, tanggal 5 Maret 2014.
    Selanjutnya diberitanda T.114.4;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dan/Atau Kepentingan Atas Tanah Negaraatas Nama Arife K. (5), Lokasi: Sumur Semberah 81 Offset, Untuk Keperluan: Pemboran,yang dilegalisasi oleh Camat Muara Badak, tanggal 5 Maret 2014. Selanjutnya diberitanda T.114.5;30. FOtOCOPY, .......
    ::ceeeeeeeeeeteeteeteeees /Fotocopy Surat Kecamatan Muara Badak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Nomor: 593.83/165/11/2014, tanggal 11 Pebruari 2014, ditujukan kepada VICOIndonesia, Perihal: Permohonan Kompensasi Pemakaian Tanah Negara & TanamTumbuh Semberah #81 Offset, berikut Lampiran Surat berupa Biaya Pemakaian atasTanah Negara Lokasi Pemboran Sumur Semberah #81 Offset.
Register : 07-07-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. PENGURUS PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN, SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PP SPKEP SPSI)., 2. PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA (PUK SPKEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA., 3. PUK SPKEP SPSI PT. GEOSER VICES VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
202187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .@ fF 2 Boperasi Sumur pemboran;pekerjaan bawah air;pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahanberbahaya;pangkalan logistik (shore/offshore base);pengoperasian dan pemeliharaan;inspeksi teknis;pengujian teknis;pekerjaan paska operasi (decommisioning);. penelitian dan pengembangan;pendidikan dan pelatihan;pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/ataujasa lainnya;Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengoperasian danpemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas,meliputi:29209 5 pPembersihan
    Tangki (Tank Cleaning);Pembersihan Pipa Penyalur;Blasting;Pengecatan (Painting);Pencegahan Karat;Pengoperasian dan Pemiliharaan Sistem PengangkatanBuatan;Pengoperasian dan Pemiliharaan Sistem Pemompaan;Pengoperasian dan Pemiliharaan Sistem Pemantau(Monitoring);Pengoperasian dan Pemiliharaan sistem pengendali(controlling);Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem PeringatanBahaya;Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem PenangananBahaya; danPerawatan dan Perbaikan Peralatan (pemboran, operasisumur pemboran
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2015yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan di bidang jasa konstruksi;Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 19 halaman3738 permohonan dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) PermenESDM Nomor 27 Tahun 2008 (Bukti TXX11.3), Bidang Usaha JasaNonKonsiruksi Migas terdiri dari:Survei seismik;Survei non seismik;Geologi dan geofisika;Pemboran;Operasi Sumur pemboran;Pekerjaan bawah air;Pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya
    ;Pangkalan logistik (shore/offshore base);Pengoperasian dan pemeliharaan;Inspeksi teknis;Pengujian teknis;Pekerjaan paska operasi (decommisioning);Penelitian dan pengembangan;Pendidikan dan pelatihan;Pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/atauJasa lainnya;.
    Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Penanganan Bahaya;dan Perawatan dan Perbaikan Peralatan (pemboran, operasi sumurpemboran, pengangkatan buatan, peralatan bawah permukaan,pemompaan, kompresor, bejana bertekanan, katup, peralataninstrumentasi, peralatan pengaman (safety tool, dan lainlain);Bahwa berdasarkan huruf jm di atas, tidak menunjukan adanyabidang usa ha (jenis kegiatan) dari kKegiatan usa ha jasa penunjangmigas sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun2008, yang bertentangan
Putus : 16-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/Pdt/2014
Tanggal 16 September 2014 — PT. PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL) vs PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL
118151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keputusan untuk tidak mengganti ukuran stabilizer dari ukuran8 Ye inch menjadi 8 1/8 inch untuk memperkecil kemungkinanterjepitnya rangkaian pipa bor yang telah dibuat secara sepihak olehperwakilan Tergugat tersebut wajib dilaksanakan oleh pihakPenggugat walaupun menurut kaidah teknis pemboran seharusnyastabilizer tersebut diganti dengan ukuran yang lebih kecil (undergauge), tetapi Penggugat tidak memiliki kewenangan untukmengambil keputusan akhir dalam hal penggantian susunanHal 5 dari 47
    Berita Acara, Perihal: Selesai pekerjaan (IPM Release) SumurTLU01, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Dengan telahselesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajak sampai selesainya UjiKomplesi Sumur TLU01 maka Pihak Kedua menyatakan ke PihakPertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00 WIT,menyatakan Release atau Selesai pekerjaan Sumur TLU1 (IPMRelease) dan akan melakukan rigdown dan demobilisasi semuaservices di bawah Full IPM PT.
    Permata DrillingInternational, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Mengacukepada kontrak Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, Pihak Pertamamenyatakan bahwa Pihak Kedua telah selesai melaksanakan dariawal sampai akhir pekerjaan pemboran di lokasi Proyek PLNGeothermal Sumur TLU1 milik Pihak Pertama yang dilaksanakanoleh Pihak kedua sebagai kontraktor Full IPM PT. Permata DrillingInternational.
    Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan,ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnyadimiliki sesorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda oranglain;11Bahwa dalam perkara a quo perbuatan Tergugat bertentangan dengan azaskepatutan dimana seharusnya atau sepatutnya Tergugatmempertimbangkan saran dari Penggugat sebagai pihak yangberpengalaman di bidang pemboran yaitu supaya mengganti susunanrangkaian pipa khususnya stabilizer untuk diganti dengan ukuran
Putus : 12-06-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 28/Pid/2013/PT.JBI
Tanggal 12 Juni 2013 — TIONO Bin KARYADI
2318
  • puluh) centimeter dan setelah pipa linetelah terlihat kemudian Arjun langsung membor pipa tersebut kemudian pipa line tersebutditutup dengan menggunakan batang kelapa sawit dan sekira pukul 03.00 wib terdakwa,Arjun dan Ucok meninggalkan galian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember2012 sekira pukul 23.30 wib, Arjun dan Ucok dengan mengendarai (satu) unit sepedamotor suzuki skywave warna merah menjemput terdakwa dirumahnya, lalu Arjunbersamasama dengan terdakwa berangkat menuju tempat pemboran
Register : 15-09-2015 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 421/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 31 Mei 2016 —
157114
  • Bahwa hubungan antara TERGUGAT II dan TERGUGAT adalah hubungankerjasama penyediaan barang/jasa yang terbagi dalam purchase order, serviceorder dan 4 (empat) buah kontrak, dimana TERGUGAT I selaku kontraktormenyediakan barangbarang, alatalat, jasajasa Rig Pemboran Darat dan jasajasa kerja ulang terintegrasi bagi TERGUGAT II dalam pengerjaan beberapaproyek industri eksplorasi dan produksi perminyakan.
    2014, diberi tanda P18;22.Foto copy Tanda Terima No. 013/PMUEMP/III/14 atas Surat Penggugat yangditujukan ke Tergugat II tertanggal 04 April 2014, diberi tanda P19;23.Foto copyTanda Terima No. 011/PMUEMP/III/14 atas Surat Penggugat yangditujukan ke Tergugat II tertanggal 04 April 2014, diberi tanda P20;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil sangkalannya Tergugat ,Ill dan IV di persidangan telah mengajukan buktibukti surat yaitu sebagaiberikutFoto copy Kontrak Untuk Penyediaan JasaJasa RIG Pemboran
    EMP Gelam, diberi tandaT.II13;Foto copy Surat Pengangkatan Abdul Aziz Tarmusi tanggal 20 Oktober 2008,diberi tanda T.II14;Foto copy Surat No. 015/EMPIA/ACC/0411 tanggal 4 Maret 2011 perihalPembayaran Tagihan (Invoice), diberi tanda T.II15;Foto copy Surat Perjanjian No. 0269/GLM.GMR/1070/1113/l tanggal 18November 2013 tentang Penyediaan JasaJasa Pemboran Darat RIGKapasitas 350HP Kontrak No.
Register : 12-03-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 11 Desember 2012 — PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL M e l a w a n PT. PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL)
12266
  • Berita Acara, Perihal: Serah Terima Sumur TLUO1, tanggal 8 Juli 2011 yangmenyatakan bahwa Dengan telah selesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajaksampai selesainya Uji Komplesi Sumur TLU01 maka Pihak Kedua menyerahkansumur TLUO1 ke Pihak Pertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00WIT, sejak menyatakan selesai pekerjaan (IPM Release), yang ditandatangani olehPerwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selakuCompany Man (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul
    Permata Drilling International, tanggal8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Mengacu kepada Kontrak No. 024.PJ/613/DIRUT/2010, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah selesaimelaksanakan dari awal sampai akhir pekerjaan pemboran di lokasi Proyek PLNGeothermal Sumur TLU1 milik Pihak Pertama yang dilaksanakan oleh Pihakkedua sebagai Kontraktor Full IPM PT. Permata Drilling International.
    ;3 Perbuatan itu melanggar kesusilaandan ;4 Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan,ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimilikisesorang dalam pergaulan dengan sesama wargaHalaman 7 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.II.masyarakat atau terhadap' harta benda oranglain 3Bahwa dalam perkara aquo Perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas Kepatutandimana seharusnya atau sepatutnya Tergugat mempertimbangkan saran dari Penggugatsebagai pihak yang berpengalaman dibidang pemboran
    Penggugat yang mengoperasikan alatnya terlalu cepat sehingga alat borterjatuh dari kedalaman 540 ke 890 meter (BuktiT11 );Halaman 25 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Bahwa dikarenakan ketidakprofesionalan Penggugat tersebut, Tergugat juga telahsetidaknya 3 (tiga) kali memberikan surat teguran sebagi berikut :A Surat nomor 0258/125/DIROPS/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihalPercepatan Tajak (Bukti T12);B Surat nomor 0274/125/DIROPS/2010 tanggal 29 Desember perihal EvaluasiKemajuan Pekerjaan Pemboran
    DDR (Daily Drilling Report) No.18, tangg 18 dan tanggal 5 Januari 2011 ( buktiT10) ) 5 222222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nen nnnDDR (Daily Drilling Report) No.181, tanggal 17 uni 2011 sampai dengan DDRNo.193 tanggal 28 Juni 2011 dan MoM tanggal 20 Juni 2011 ( bukti T11 ) ;Surat Tergugat No.0258/125/DIROPS/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihalpercepatan Tajak ( bukti T12 ) ;Surat No.0274/125/DIROPS/2010, tanggal 29 Desember 2010, prihal EvaluasiKemajuan Pekerjaan Pemboran
Register : 29-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2015 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA
217153
  • dalam Bab Iltentang Klasifikasi dan Kerahasiaan Data, diatur dalam halkerahasiaannya data diklasifikasikan menjadi Data Umum, Data Dasar,Data Olahan dan Data Interpretasi yang bersifat rahasia untukjangka waktu tertentu :Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografispotensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksiminyak dan gas bum ; Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekamanatau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,kegiatan pemboran
    dalam Bab Iltentang Klasifikasi dan Kerahasiaan Data, diatur dalam halkerahasiaannya data diklasifikasikan menjadi Data Umum, Data Dasar,Data Olahan dan Data Interpretasi yang bersifat rahasia untukjangka waktu tertentu :Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografispotensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi sertaproduksi minyak dan gas bumi.Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekamanatau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,kegiatan pemboran
Register : 11-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN ALS. EDY YANTO SIMATUPANG - PT. PERTAMINA (PERSERO)
12379
  • melaui tahap Negaraisasi yang menyangkaleksistensi masyarakat adat beserta hakhaknya serta merupakan bentukupaya Kriminalisasi rakyat ;Bahwa atas dasar Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundangundangan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah menjadi bagiandari upaya penyangkalan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hakhaknya ;Bahwa fakta berdasarkan Surat Departemen Kehutanan melaluiDirektorat Jenderal Inventarisasi dan tata Guna Hutan No. 898/A /VII4/1997 Perihal : Persetujuan Kegiatan Pemboran
    Sumur Pengembangan Pulau Gading 3 (PGD3);Bahwa Lokasi Objek Sengketa a quo yang berada di Lokasi PGD1 danJalur Lokasi Akses Jalan berdasarkan ijin tersebut diatas juga didalamPeta lampirannya tidak menunjuk dan memberikan Ijin pada lokasi a quoyang menjadi Hak Milik Penggugat ;Bahwa mengingat Ijin berdasarkan Surat Departemen Kehutanan melaluiDirektorat Jenderal Inventarisasi dan tata Guna Hutan No. 898/A/VII4/1997 Perihal : Persetujuan Kegiatan Pemboran Sumur Ekplorasi danSumur Pengembangan dalam
    Sumur Pengembangan Pulau Gading 2 (PGD2) Lokasi Pemboran : lebih kurang 9,00 ha Jalan masuk : lebih kurang 12,50 ha (2,5 km x 50 m)Jumlah : lebih kurang 21,50 ha;c.
    Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.Pengawasan sumber daya energy dan gas bumi serta KontraktorKontrak Kerjasana terhadap Perusahanperusahan yangmelakukan rencana kegiatan pemboran sumur eksplorasi dansumur pengembangan yang telah melakukan sesuai denganundangundang serta telah melakukan ganti rugi tanam tumbuhkepada masyarakat terhadap PGDI dan mendapatkan surat ijindari Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna HutanNomor 898/A/VII4/1997 tertanggal 23 Oktober 1997 perihalPersetujuan kegiatan pemboran
    Bahwa pada tahun 1997 sepengetahuan Turut Tergugat sebagaimana surat Departemen Kehutanan DirektoratInventarisasi dan tata guna hutan telah menyetujui rencana JOBPTJM dalam melakukan kegiatan pemboran sumur ekplorasi dansumur pengembangan didalam kawasan hutan produksi setelahitu dilakukannya inventarisasi seluruh bidangbidang tanah/lahanyang dimohonkan oleh JOBPTJM maka terhadap kawasanhutan tidak terdapat adanya keberatankeberatan dari siapapun,sehingga Kepala Desa dan Kecamatan memberikan izin
Register : 08-05-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 28/PID/2013/PT JMB
Tanggal 12 Juni 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Herlina, SH.M.Kn
Terbanding/Terdakwa : Tiono Bin Karyadi
6029
  • puluh) centimeter dan setelah pipa linetelah terlihat kemudian Arjun langsung membor pipa tersebut kemudian pipa line tersebutditutup dengan menggunakan batang kelapa sawit dan sekira pukul 03.00 wib terdakwa,Arjun dan Ucok meninggalkan galian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember2012 sekira pukul 23.30 wib, Arjun dan Ucok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor suzuki skywave warna merah menjemput terdakwa dirumahnya, lalu Arjun bersamasama dengan terdakwa berangkat menuju tempat pemboran
Putus : 19-02-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11B/PK/PJK/2005
Tanggal 19 Februari 2008 — BUT. MOBIL CEPU.Ltd. ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8578 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk memberlakukan UndangundangNomor. 11 Tahun 1994 atas TAC yang ditandatangani sebelum tanggalberlaku efektifnya Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994, makaUndangundang Nomor. 11 Tahun 1994 diberlakukan retroaktif, hal manabertentangan dengan dasardasar hukum Indonesia ;Penafsiran Terbanding atas Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994dapat diartikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 22 Tahun1989 tanggal 24 Mei 1989 Tentang Penundaan Pembayaran PPN atasPenyerahan Jasa Pencarian sumbersumber dan Pemboran
    Minyak, GasBumi dan Panas Bumi bagi Para Kontraktor yang belum berproduksi danKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor. 572/KMK.01/1989 tanggal25 Mei 1989 tentang penundaan pembayaran PPN atas Penyerahan JasaPencairan Sumbersumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan PanasBumi kepada Para Kontraktor yang belum berproduksi telah dicabut olehUndangundang Nomor. 11, walaupun tidak ada indikasi apapun bahwaUndangundang Nomor. 11 bermaksud mencabut Keppres Nomor. 22 danKeputusan Menteri Keuangan Nomor. 572
    SE26/PJ.53/2000 tentangPenundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pencariansumber dan Pemboran Minyak buni, Gas Bumi dan Panas Bumi tanggal29 September 2000 (SE26) dimana Direktur Jenderal Pajak menyatakanbahwa produksi komersial adalah saat dimulainya produksi dan sudahada penyetoran hasil usaha yang merupakan bagian PemerintahIndonesia ;Bahwa dengan demikian penundaan pembayaran Pajak PertambahanNilai akan berlanjut sampai kontraktor KBH menghasilkan jumlahkomersial minyak dan gas bumi
    SE20/PJ.531/1999tanggal 1 Desember 1999 tentang penundaan pembayaran PPN ataspenyerahan Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak, GasBumi dan Panas Bumi kepada Kontraktor Produktion Sharing (KPS) dibidang Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi kepada KontraktorProduktion Sharing (KPS) dibidang Minyak dan Gas Bumi dan PanasBumi dan Surat Edaran Nomor. 26. Sebagaimana disebutkan dalamHal. 13 dari 13 hal. Put.
Putus : 19-02-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12B/PK/PJK/2005
Tanggal 19 Februari 2008 — BUT. MOBIL CEPU.Ltd. ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
162135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penafsiran Terbanding atas Undangundang Nomor. 11 dapat diartikanbahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 22 Tahun 1989 tanggal 24Mei 1989 Tentang Penundaan Pembayaran PPN atas Penyerahan JasaPencarian sumbersumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan PanasBumi bagi Para Kontraktor yang belum berproduksi dan KeputusanMenteri Keuangan (KMK) Nomor. 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989tentang penundaan pembayaran PPN atas Penyerahan Jasa PencairanSumbersumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumikepada
    Tujuan dari Keppres Nomor. 22 adalahuntuk lebih meningkatkan iklim investasi di bidang minyak, gas bumidan panas bumi dengan memberikan fasilitas, dalam bentukpenundaan pembayaran PPN atas penyediaan jasajasa di bidangeksplorasi dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagikontraktor yang belum berproduksi (Keppres No. 22 Pasal 1) ;Tujuan Keppres No. 22 adalah sangat jelas yaitu untuk menciptakansuatu insentif (atau, untuk menghapus hambatan) bagi perusahaanperusahaan minyak dan gas bumi (seperti
    SE26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 tentang penundaan pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran MinyakBumi, Gas Bumi dan Panas Bumi, dimana Direktur Jenderal Pajakmenyatakan bahwa produksi komersial adalah saat dimulainyaproduksi dan sudah ada penyetoran hasil usaha yang merupakanbagian Pemerintah Indonesia.
    SE20/PJ.531/1999tanggal 1 Desember 1999 tentang penundaan pembayaran PPN ataspenyerahan Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak, GasBumi dan Panas Bumi kepada Kontraktor Produktion Sharing (KPS) dibidang Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi kepada KontraktorProduktion Sharing (KPS) dibidang Minyak dan Gas Bumi dan PanasBumi dan SE26.
Register : 31-05-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 312/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 Agustus 2017 — PT.SARIPARI PERTIWI ABADI >< PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA CS
16699
  • Januari 2008 (Bukti T7).Bahwa atas Kontrak 4373OK tersebut telah dilakukan 5 (lima)kali Amandemen, sebagaimana diuraikan dibawah inia.Amandemen 1 terkait penggantian Rig SPA#10 sebagaiganti SPA#05 dan juga penambahan peralatan danequipment dengan menambah Tarif Operasi Harian (BuktiT2A);Amandemen 2 terkait adanya permintaan PENGGUGATatas: (1) Penyesuaian harga Kontrak karena adanyakenaikan harga bahan bakar industri yang signifikan, (2)perubahan tanggal mulai sehubungan dengan perubahanprogram pemboran
    dan (3) mengganti sementara 1 (satu)Unit Pemboran dari 350 HP menjadi 550 HP.
    Bahwa berdasarkan Pasal 13.1 Kontrak 4373OK, secara tegasdinyatakan bahwa:"Dendadenda untuk kegagalan KONTRAKTOR untukmelaksanakan kewajibankewajibannya adalahsebagaimana ditentukan dalam Lampiran A dari Kontrak;14.2 Bahwa dalam Lampiran A Kontrak 4373OK, Pasal 5.3 secarategas mengatur tentang DendaDenda untuk Tidak TersedianyaSuatu Regu Lengkap Pemboran dimana dikatakan :*Dalam hal, karena bukan kesalahan PERUSAHAANsebuah Regu Lengkap Pemboran tidak tersedia untuk atautidak dapat melaksanakan jasajasa
    TERGUGAT Il) sebagaimanasurat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15Agustus 2012 tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2012antara) PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGATREKONVENSI sudah tidak memiliki hubungan hukum apapunterkait Kontrak 4373OK sejak tanggal 16 Agustus 2012sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Contract No.4373OK No. 3105/JKT/2012 (Bukti T3);Bahwa karena ketidakmampuan TERGUGAT REKONVENSImelakukan kegiatan jasajasa/prestasinya dengan tidakmenyediakan Regu Lengkap untuk Pemboran
    Bahwa PENGGUGAT adalah Kontraktor JasaJasa Pemboran Darat padasumur milik TERGUGAT berdasarkan Kontrak No. 4373OK tanggal 20Januari 2008 yang berlaku untuk 4 (empat) tahun dengan nilai kontrakberjumlah USD 42.201.000 (empat puluh dua juta dua ratus satu ribu U.SDollar) yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT .2.
Putus : 07-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — Ir. DODI JATNIKA, M.M VS 1. PT PERTAMINA (PERSERO), DKK
7451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 858 K/Padt.SusPHI/2019Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 huruf d angka (1), Pasal 108ayat (5) huruf o, w, y dan ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangberlaku di perusahaan Tergugat yaitu melakukan penyimpangan dalamproses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan perjanjian ManajemenProyek Pemboran Terpadu (MPPT) untuk kepentingan pribadi dan oranglain yang merugikan perusahaan Tergugat.
Register : 08-02-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 4/G/LH/2018/PTUN.BNA
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
Intervensi:
PT.TRIPA SEMEN ACEH diwakili oleh M. Fauzie Ibrahim
468395
  • Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentangPenanganan Batuan Penutup dan Batuan Limbah.Kegiatan pemboran dan peledakan yang berpotensi menimbulkan flyngrock, getaran dan efek bunyi yang keras, pengelolaannya akandiaturStandard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh(Tergugat II Intervensi) tentang Pemboran dan Peledakan. Kegiatanpemboran dan peledakan juga akan menimbulkan dampak lingkunganberupa gangguan stabilitas tanah akibat reruntuhan serta erosi langsungakibat getaran.
    Tripa Semen Aceh (Tergugat IlHalaman 55 dari 8 halamanPutusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNAIntervensi) tentang Penggunaan Geoweb Pada Kegiatan Pemboran danPeledakan.Mesinmesin yang menghasilkan suara (misalnya fan, kompresor danblower) akan dilengkapi dengan silencer (Sound attenuator) dankaryawan yang mengoperasikan mesin diwajibkan menggunakanpenutup telinga (ear plug).
    Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi)tentang Penggunaan Geoweb Pada Kegiatan Pemboran dan Peledakan.Mesinmesin yang menghasilkan suara (misalnya fan, kompresor danblower) akan dilengkapi dengan silencer (Sound attenuator) dan karyawanyang mengoperasikan mesin diwajibkan menggunakan penutup telinga(ear plug).
Register : 10-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 148/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 28 April 2015 — PT. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA - LAWAN - PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk C.q. PT. Bank Negara Indonesia, DKK
935
  • Muhasyim Raya No. 31, Kelurahan CilandakBarat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;Bahwa semula Penerima Kredit/ PENGGUGAT lancar membayar cicilanangsuran pinjaman kredit dari Bank/TERGUGAT , namun memangbelakangan sempat tidak lancar dalam membayar cicilan angsuranpinjaman kredit dikarenakan adanya kendala teknis proyek dilapanganmengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi infrastruktur pemboran LMB6 proyek geothermal Lumut Balai Sumatera Selatan;Halaman 2 dari 26 lembar: Putusan Perdata No. 148/Pdt.G
    Bank Negara Indonesia(persero) Tbk SentraKredit Kecil Palembvang, tanggal 22 Agustus 2011, perihal Fasilitaskredit modal kerjanon KUKTransaksioanal berkaitan tujuan kriditTambahan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontruksiinfrastruktur pemboran LMB6 proyek geothermal Lumut BalaiSumatera Selatan, telah dicocokan sesuai dan sama dengan aslinyayang telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P4.;. Photo copy Surat PT.
Register : 20-01-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 54/Pdt.G/2014/PA-Bkt
Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat VS Tergugat
2910
  • Dan Nasution, umur 45 tahun, agamaIslam, pekerjaan pemboran air, yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah,mengatakan mengintip Tergugat dengan Nicko melalui ventilasi dan melihatsecara langsung Nicko dan Tergugat duduk disofa dan Nicko mengisappayudara Tergugat dengan cara Tergugat mengangkat bajunya ke atas;2.
Putus : 10-10-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 —
3331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1214 K/Pdt/20123030keterangan Saksi Erwin Sawirman yang mengatakan bahwa PemohonKasasi melakukan pemboran baru pada tahun 2007 di lokasi yangsekarang sedang disengketakan, Pemohon Kasasi tolak dengan tegaskarena dalam faktanya Pemohon Kasasi tidak melakukan pemboran baru,namun hanya melakukan perawatan terhadap sumur KAS068 yang sudahada sejak tahun 1940 yang dibor pertama kali oleh NV Niam.
    PernyataanSaksi Erwin Sawirman yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasimelakukan pemboran pada lokasi tersebut tahun 2007 didasarkan padaketerbatasan pengetahuan saksi dibidang pengelolaan MIGAS yang tidakbisa mendefinisikan dan mengartikan apa yang dimaksud denganpemboran sumur baru atau perawatan terhadap sumur lama;Bahwa Saksi Edi Susanto dalam keterangannya menjelaskansebagaimana Saksi Sofyan Siambaton jelaskan diawal bahwa untukmasuk ke areal lahan yang disengketakan para pihak saat ini (lokasiKAS068
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
124349
  • Bahwa Tergugat telah menerima surat pemberitahuankegiatan pemboran dari PT. Tansri Madjid Energidengan surat Nomor: L008/TMEL/VIII/2007 tanggal4 Agustus18. Bahwa = Tergugat menerima surat pemberitahuankegiatan pembuatan Coresite/basecamp dari PT.Tansri Madjid Energi dengan surat Nomor:L010/TME L/VIIT/2007 tanggal 7 Agustus0.eeeeee (T 20)5 19. Bahwa pada tanggal 14 September 2007 PT.
    NusaPalapa Minerals adalah sebagai berikut: 107Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.108Pemegang SIPP diperkenankan menggunakan' perlengkapanselanjutnya dan diizinkan mengambil contoh contohbatuan mineral dengan cara membuat sumur uji/parituji, melakukan pemboran maksimum dengan kekuatan mesin10 PK, penyelidikan geofisika dan pemetaan geologi.Dalam hal ini diperlukan pemboran dengan memanfaatkanmesin bor lebih dari 10 PK maka diperlukan izintertulis tersendiri dari Gubernur Bengkulu cq.
    Bahwa Tergugat telah menerima surat pemberitahuankegiatan pemboran dari Tergugat II Intervensi (PT.Tansri Madjid Energi ) dengan surat No.L 008/TMEL/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 (Bukti T.II35); 29. Bahwa Tergugat menerima surat pemberitahuankegiatan dari Tergugat II Intervensi (PT. TansriMadjid Energi ) dengan surat No.L 010/TMEL/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 (Bukti T.II36)3; er reer ee ee eee 30. Bahwa Penggugat (PT.
    Tansri Madjid Energi yang ditujukankepada Bupati Lebong cq Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Lebong No.L008/TMEL/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007perihal pemberitahuan kegiatan pemboran; Surat PT. Tansri Madjid Energi yang ditujukan245Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal. T21 T22 T23 T2425d T26 T27 T28 T29246kepada PU Lebong No.
    Nusa Palapa MineralsNo.546/081/ESDM tanggal 28 Juni 2007 perihalSurat Izin Pemboran dilokasiSIPP; Surat Direktur PT.