Pencabutan Keputusan Panitia pilkades Semboja nomor 02Tahun 2017, tanggal 29 Oktober tentang penetapan calon kadesterpilin desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang;2.Mengadakan rapat untuk pengambilan keputusan oleh KetuaPanitia tentang sah atau tidak sahnya surat Suara yang bekascoblosannya tembus simetris dengan meminta pertimbangansaksi calon yang diberi kuasa oleh Calon kades pada saatpenghitungan suara tanggal 29 Oktober 2017, panitia pilkadesyang lain, panitia pengawas serta panitia pengarah danpemantau

memberikan laporan kepada BPD namundemikian secara yuridis oleh Pengadilan tugas tersebut masihmelekat dikarenakan ada tahapan tugas dalam proses pilkadesyang tidak dilaksanakan sesuai prosedur sehingga dianggapcacat hukum menurut pertimbangan majelis hakim, yaitu disaatKetua Panitia memutuskan tentang sah dan tidak sahnya surat suarayang bekas coblosanya tembus simetris tidak meminta pertimbangankepada saksi calon, kepada Panitia Pilkades yang lain, kepadaPanitia Pengawas serta kepada Panitia Pengarah

Pemantau, Panwas, Panitia lainnya dan Saksi, terkaitdengan coblos tembus simetris pelaksanaan Pilkades tahun 2017 DesaSemboja itu dinyatakan sah atau tidak; cocceee Bahwa pada waktu itu Saksi hadir, Saksi hadir karena ada undanganditujukan kepada Ketua Panitia Pengarah Pemantau, kemudian KetuaPanitia Pengaran Pemantau yang dalam hal ini adalah KepalaDispermasdes menugaskan kepada Kami dengan disposisi;Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMGBahwa yang menugaskan Saksi adalah

Kepala Dispermasdes Kabupaten Bahwa betul Saksi salah satu yang diutus untuk mengikuti rapat itu, padawaktu itu Kami ada 3 (tiga) orang, hanya saja yang tergabung dalamPanitia Pengarah Pemantau pada waktu itu hanya 2 (dua) orang;Bahwa Saksi ikut rapat sejak awal, rapatnyadi Kecamatan Pagerbarang;wanna nnn n nn Bahwa betul yang mengundang rapat Ketua Panitia Pilkades; Bahwa dari Kecamatan yang hadir Pit.

Camat; Bahwa yang hadir waktu rapat adalah Saksi dari caloncalon tetapi untuksatu persatunya lupa, Saksi dari Penggugat lupa jumlahnya, Saksi daricalon Saudara Untung Basuki juga ada; Bahwa selain dari Tim Pemantau, peserta Tim lainnya yang datang rapatadalah dari Kabupaten dari Panitia Pengarah Pemantau, dari KecamatanPanwas, kemudian dari Panitia Pilkades Desa dan juga dari saksiSaksi;Bahwa hasil rapat itu tentang perintah dari Bupati untuk mensahkan sahatau tidak coblos tembus simetris itu, setelan

SK nomor: Kep001/01/2009 tanggal 1 Maret 2009 (112009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HAMID ABDULLAH dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGVerifikator : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua RAHAYU GIANTO dan 11 orang anggotaUnit Satker Il : Ketua HAMID ABDULLAH dan 9 orang anggotaUnit Satker Ill : Ketua PASKALIS NARA dan 8 orang anggotab. SK nomor: Kep003/06/2009 tanggal 1 Juni 2009.(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs.

SK nomor: Kep004/10/2009 tanggal 1 Oktober 2009. (162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HELMI MOJO YULIANA dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGKorwil : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua HAMID ABDULLAH dan 13 orang anggotaHal. 4 dari 36 hal. Put.

Tikno Adi Pengarah 30.750.000.2. Hamid Abdulah Sekretaris / Ketua Uni II 22.350.000.3. Helmy Mojo Laurentia Anggota Sekretaris 12.000.000.4, Anastasia Jennie Jemada Anggota Sekretaris 11.100.000.5 Melkisedek M. Bang Bendahara/Anggota Satker 12.300.000.Il6 Hasnadaya Mansuitus Koordinator Wilayah 22.350.000.7 Rahayu Gianto, SE Ketua Unit I 5.000.000.8 Hamzah Mandaka Anggota Satker Unit I 7.100.000.9 Musa Doe Anggota Satker Unit I 7.100.000.10. Yosep Echowan Anggota Satker Unit I 6.000.000.11.

SK nomor: Kep001/01/2009 tanggal 1 Maret 2009.(112009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HAMID ABDULLAH dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGVerifikator : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua RAHAYU GIANTO dan 11 orang anggotaUnit Satker Il : Ketua HAMID ABDULLAH dan 9 orang anggotaUnit Satker Ill : Ketua PASKALIS NARA dan 8 orang anggotab. SK nomor: Kep003/06/2009 tanggal 1 Juni 2009.(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs.

SK nomor: Kep004/10/2009 tanggal 1 Oktober 2009. .(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HELMI MOJO YULIANA dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M.

Andi Harahap, S.Sos.), termasuk personil Panitia Pengarah yanglain, yang melekat pada Wakil Bupati PPU (Drs.

Konkretnya, masih perludiadakan pemeriksaan tambahan, karena masih ada halhal penting yangperlu ditanyakan secara langsung kepada panitia pengarah yang didalamnya termasuk Bupati selaku Pemberi Hibah (pihak PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara);2.

Penajam Paser Utara Nomor : 440.5/200/2008 tanggal 11Desember 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Jaminan PelayananKesehatan Masyarakat Gratis (Satgas JPKMG) Kabupaten Penajam PaserUtara;Bahwa secara yuridis Panitia Pengarah mempunyai tugas untukmengarahkan kerja panitia pelaksana Tim Satgas JPKMG periode20082009 yang diketuai oleh Terdakwa, akan tetapi patut disayangkanbahwa keberadaan dan peran dari Panitia Pengarah tersebut tidak pernahdipertimbangan oleh Judex Facti, seolaholah tidak ada keberadaannya

Kabupaten PPU yang menyebutkan bahwa : Sesuaiprogram Pemda Yankesmas telah dialokasikan Tahun Anggaran 2008, usuluntuk dapat solusi program Yankesmas Tahun Anggaran 2008 melaluiRSUD/Satgas dan perintah lisan dari Bupati dalam kapasitasnya selakuPemberi Hibah maupun selaku personil Panitia Pengarah Tim SatgasJPKMG, sehingga dengan demikian terjadinya peristiwa ini disebabkan ataskebijakan/kehendak dari personil Panitia Pengarah sendiri, yang didalamnya termasuk Pemberi Hibah sendiri selaku atasan

Terjadinya hutang inipun ataskehendak/kebijakan dan perintah dari para Panitia Pengarah Tim SatgasJPKMG tahun 2008, yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris DaerahKabupaten Penajam Paser Utara maupun Bupati dalam kapasitasnyaselaku Pemberi Hibah, yang dimaksudkan agar aliran listrik pada RSUDKabupaten PPU tidak terputus, karena Sdr.

Bahwa Tergugat telah membuat SuratNo.B.018/DPD.ORG/BTN/V/2018 tertanggal O09 Mei 2018 perihalPerpanjangan masa Kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang, yangpada intinya adalah instruksi Tergugat kepada Penggugat agar :(1) Segera membuat Surat Keputusan Susunan Panitia Pengarah(SC) dan Panitia Pelaksana (OC);(2) Membuat jadwal pelaksanaan MUSCAB VIII DPC KabupatenTangerang;(3) Mengundang para pengusaha angkutan yang ada di wilayahKabupaten Tangerang;(4) Memberitahu/mengundang Kepala Dinas Instansi terkait

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,yaitu : mengambilalin acara Muscab yang telah disiapkan secara matangoleh Penggugat diantaranya : Menetapkan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC); Menyiapkan tempat acara Muscab VIII Organda KabupatenTangerang; Menyiapkan konsumsi peserta Muscab,peninjau dan atamuundangan; Membuat undangan dan penggandaan buku materi Muscab VIIIOrganda.Sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan acara Muscab VIIIOrganda Kabupaten Tangerang yang telah

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan hasil Muscab atauMuscablub VIII Organda Kabupaten Tangerang dan mengembalikan acaraMuscab VIII Organda Kabupaten Tangerang kepada panitia SC/OC denganSK.DPC ORGANDA Kab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018 Tentang Susunan Panitia Pengarah (SC) dan PanitiaPelaksana (OC) Musyawarah Cabang VIII ORGANDA Kabupaten Tangerangtahun 2018 yang telah disiapkan Penggugat;4.

tanggal 24 Januari 2019;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTNMengadii Sendiri :Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding yang mengambilalih jalannyaMuscab VIII Organda Kabupaten Tangerang yang telah disiapkanPenggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membatalkan hasilMuscab atau Muscablub VIII Organda Kabupaten Tangerang kepada PanitiaSC/OC dengan SK.DPC ORGANDA Kab.Tangerang NomorSKEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018 tentang SusunanPanitia Pengarah

Honor tutor 32 orang x 3 bulan x Rp.100.000, sejumlah Rp.9.600.000,Honor Penyelenggara 5 Orang x 3 bulan x Rp. 75.000, sejumlahRp.1.125.000,Honor pengarah 2 orang x Rp.135.000, sejumlah Rp. 270.000,Tranport identifikasi warga belajar 32 orang x Rp. 25.000,sejumlahRp.800.000,Transport pembinaan 2 orang x Rp. 62.500,sejumlah Rp.125.000,Uang lelah pembuatan Ajar Tematik32 orang x Rp.400.000, sejumlahRp. 12.800.000,ATK warga belajar 320 orang x Rp.27.500, sejumlah Rp.8.800.000,Konsumsi Rapat persiapan

Honor pengarah persiapan penyelenggara 2 orang xRp. 135.000,= 270.000,49d. Transport identifikasi warga belajar 65 orang x Rp. 25.000,Rp.1.750.000,e. Transport pembinaan 2 orang = Rp. 250.000,f. Uang lelah pembuatan Ajar Tematik 65 kelompok x Rp.400.000,= Rp. 26.000.000,g.

Honor pengarah persiapan penyelenggara 2 orang x Rp.135.000, = 270.000,d. Transport identifikasi warga belajar 9 orang x Rp. 25.000,Rp.225.000,e. Transport pembinaan 2 orang = Rp. 250.000,f. Uang lelah pembuatan Ajar Tematik 21 kelompok x Rp.400.000,= Rp. 26.000.000,g.

2 orang sebesar Rp. 160.000,Honor Moderator sebesar Rp. 200.000,Honor pengarah peningkatan mutu pada persiapan kegiatan sebesar Rp.450.000,Honor peningkatan pemantauan KBM sejumlah 3 orang x Rp. 200.000 sebesarRp. 600.000,Diskusi kelompok Rp. 200.000,Pengarah diskusi 2 orang Rp. 60.000,Diskusi peningkatan mutu untuk tutor sebanyak 60 orang x Rp. 20.000,sejumlah Rp. 1.200.000,Transport identifikasi warga belajar Rp.1.500.000,Uang transport pembimbing Rp. 125.000,ATK Satgas Kecamatan sejumlah Rp.

Pembayaran honor pengarah 2 orang x Rp.135.000 sejumlah Rp.270.000,4. Transport identifikasi warga belajar 88 orang x Rp.25.000, sejumlahRp.2.200.000,;5. Transport pembinaan 2 orang x Rp. 40.000, sejumlah Rp. 80.000,6. Uang lelah pembuatan Ajar Tematik 88 orang x Rp.200.000, x 2 kegiatansejumlah Rp.35.200.000,7. Konsumsi Rapat persiapan 25 orang x Rp. 20.000, sejumlah Rp. 500.000,Sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 54.225.000 dipergunakan untukpengadaan ATK dengan rincian sebagai berikut :1.

Selain itu, dalamPasal 66 Ayat (3) menyebutkan apabila terjadi keraguraguanmengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sahtidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desadengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota PanitiaPemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, PanitiaPengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.

Berdasarkanketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua PanitiaPemilinanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat Suara dinyatakan sah atau tidak sah;Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaanpendapat terkait surat Suara yang tembus secara simetris, KetuaPanitia Pemilinan setelah meminta pertimbangan, masukan dansaran dari Anggota Panitia Pemilinan Kepala Desa dan saksiCalon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah danPemantau, dengan kewenangannya akhirnya

Selainitu, dalam Pasal 66 Ayat (3) menyebutkan apabila terjadi keraguraguan mengenai sahnya suara, maka kewenanganmemutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua PemilihanKepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari AnggotaPanitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa,Hal. 71 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.SmgPanitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara,Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakanapakah

Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tandatangan dan atau tandatanda atau catatan lain oleh pemilih;Ayat(3)"Apabila terjadi keraguraguan mengenai sahnya suara, makakewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah olehKetua Panitia Pemilihan Kepala Desa, denganmempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitiaHal. 115 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smgpemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, PanitiaPengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau;Ayat (4)Panitia Pemilihan Kepala

coblosan di luar tanda gambar calontidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3)Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa,sebab Ketua Panitia saat memutuskan surat suara yang tembussimetris atau Surat Suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosandalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambarcalon tidak terkena calon lain tidak sah tidak ada terdapatpertimbangan/musyawarah kepada Panitia, para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah

KRONOLOGIS TERJADINYA PERISTIWAHUKUM1.Bahwa Tanggal 20 Maret 2018, sebelum Masa bakti kepengurusanberakhir, Penggugat telah mengadakan Rapat Pengurus untukmembentuk panitia SC/OC dengan SK.DPC ORGANDAKab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018 Tentang Susunan Panitia Pengarah (SC) dan panitiaPelaksana (OC) Musyawarah Cabang VIIl ORGANDA KabupatenTangerang tahun 2018 dan telah dikirimkan kepada DPD ORGANDAProvinsi Banten; (bukti terlampir)Bahwa Masa bakti kepengurusan DPC ORGANDA

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan hasil Muscabatau Muscablub VIII Organda Kabupaten Tangerang danmengembalikan acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerangkepada panitia SC/OC dengan SK.DPC ORGANDA Kab.TangerangNomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018 TentangSusunan Panitia Pengarah (SC) dan panitia Pelaksana (OC)Musyawarah Cabang VIIl ORGANDA Kabupaten Tangerang tahun2018 yang telah disiapbkan Penggugat;4.

dengan SK KetuaDPD ORGANDA Provinsi Banten No.SKEP.001/K/DPDORG/BTN/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017, diperbaharui oleh suratNo.B.018/DPD.ORG/BTN/ V/2018 tertanggal 09 Mei 2018 perihalPerpanjangan Masa Kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang;Bahwa benar, pada tanggal 20 Maret 2018, sebelum masa baktikepengurusan berakhir, Penggugat telah mengadakan Rapat Pengurusuntuk membentuk panitia SC/OC/ dengan SK.DPC.ORGANDA Kab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018tentang Susunan Panitia Pengarah

DPD.ORG/BTN/V/2018 tanggal 09 Mei2018 (bukti P3 atau bukti T2) yang isinya pada pokoknya DPD ORGANDAProvinsi Banten memberi tenggang waktu selama 2 (dua) bulan sampai akhirbulan Juni 2018 kepada DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang untukmempersiapkan MUSCAB;Menimbang, bahwa atas surat dari Tergugat Nomor : B.08/DPD.ORG/BTN/V/2018 tanggal 09 Mei 2018, Penggugat kemudian mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : S.KEP.003/MUSCAB/K/DPCORG/KABTNG/III/2018tanggal 20 Maret 2018 (bukti P5) tentang Susunan Panita Pengarah

Pembayaran Honor Tim Pengarah/DPIU4.

Pembayaran HonorTim Pengarah / DPIUSebesar Rp. .4.

Pembayaran Honor Tim Pengarah/DPIU 4.

Panitiaini diketuai oleh KONI Pusat sebagai penyelenggara dan MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Panitia Pengarah untuk ABG event tersebut. (Bukti TI 1) 3 Bahwa sebagai sebuah event yang bertaraf Internasional, ABG eventmemerlukan media promosi dalam bentuk iklan untuk menyebarluaskan danmenginformasikan segala sesuatu tentang event tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional BABGOG 2008memperhatikan arahan darikeanggotaan (inti) sebagai berikut :Panitia Pengarah :KetuaPanitia Pengarah dengan susunan Menteri KoordinatorBidang KesejahteraanRakyat. Wakil KetuaMenteri Negara Pemucdan Olahraga. Sekretaris Deputi Bidang KoorditKebudayaan, PariwisatPemuda dan Olahraga,Kementerian KoordinaBidang Kesejahteraan Rakyat.

Putusan No. 674/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.36B36Pantai Tingkat Asia di Bali (Bali Asian Beach Games OrganizingCommittee) Tahun 2008, ABG Event adalah suatu acara yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq PanitiaNasional dan Panitia Pengarah BABGOC 2008.b.

Sudah layak dan sepantasnya apabila seharusnya Pemerintah RepublikIndonesia cq Panitia Nasional dan Panitia Pengarah BABGOC 2008 danMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat juga ditarik sebagaiTergugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugatkurang pihak.

Panitia Nasional dan Panitia Pengarah BABGOC 2008, sebagai pihak dalamperkara ini.;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Hal. 69 dari 72.

Ditetapbkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 020 Tahun 2006tanggal 17 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut :' Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi" Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si" Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag Anggota >: H. NUIMH. MUCHT AR, SE2.

Tahun Anggaran 2007 (Tahap Il)Ditetapbkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 169 Tahun 2006tanggal 21 November 2006 dengan susunan sebagai berikut :' Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi" Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si" Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag7 Anggota : YADING SYARIF, S.AgH.NUIM H. MUCHTAR, SEHal. 2 dari 25 hal. Put.

Ditetapbkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 020 Tahun2006 tanggal 17 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut: Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi= Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si" Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag Anggota : H.NUIMH.MUCHT AR, SE2. Tahun Anggaran 2007 (Tahap I!)Hal. 7 dari 25 hal. Put.

No. 874 K/Pid.Sus/2010Ditetapbkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 169 Tahun2006 tanggal 21 November 2006 dengan susunan sebagaiberikut : Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si" Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag Anggota : YADING SYARIF, S.AgH.NUIM H. MUCHTAR, SEBahwa pada tanggal 6 Maret 2006 dilakukan pertemuan antarapanitia pengadaan tanah yakni terdakwa Drs.

SAHABUDDIN KASIM,M.Hi sebagai Pengarah dan saksi Drs. SUARDI, M.Si sebagai KetuaPanitia dengan para pemilik tanah yakni H. Saeni, Abdul Muthalib,Abdullah Kadir dan H. Hatta, dalam pertemuan tersebut telahdisepakati harga pembelian tanah dari tiga pemilik tanah yakni H.Saeni, Abdul Muthalib, dan Abdullah Kadir sebesar Rp.50.000 per m?.

Hariyetty Harahap;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah kegiatan yang diketuailangsung oleh kepala BKD Kota Payakumbuh ini adalah Melakukanpembinaan dan pengawasan serta monitoring terhadap seluruh kegiatanSimpeg di BKD Kota Payakumbuh dan melakukan koordinasi denganrekanan;e Bahwa terungkap dalam persidangan perkara a quo, Kepala BKD KotaPayakumbuh saksi Drs. M.

Kepala BKD Kota Payakumbuh, selain sebagai kepala BKDsebagai Penangungjawab penuh kantor BKD secara teknis dannon teknis, juga sebagai KPA/Kuasa Pengguna anggaran SimpegTA. 2005 (tanggung jawab anggaran dan keuangan), jugabertindak sebagai Ketua Tim pengarah Program Simpeg TA.2005yang di SKkan langsung oleh Walikota Payakumbuh;b. Kabid.

Data, selain sebagai Leading Sector program Simpeg, jugasebagai sekretaris tim pengarah kegiatan Simpeg TA. 2005 danjuga sebagai perencana Program Simpeg tahun 2004;e Bahwa ditangan ketiga orang inilah (Drs. M.

Yusuf Yatim (selakukepala BKD, selaku KPA dan selaku Ketua Tim Pengarah Simpeg) denganHal. 39 dari 48 hal. Put. No. 1799 K/Pid.Sus/201340rekanan dan kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyiapkankonsep surat perjanjian;Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang menempatkanterdiri Terdakwa sebagai telah melakukan pencairan dana 100 % adalahpertimbangan hukum yang keliru dan dengan mengabaikan fakta dan buktiyang sesungguhnya yang sudah terungkap dalam persidangan.

Yusuf Yatim selaku KPA, selaku Ketua Tim Pengarah dan selakuKepala BKD Kota Payakumbuh. Dalam hubungan ini Terdakwa hanyamembuat berita acara pekerjaan 100 % atas perintah saksi M.

U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tersebut terdiri dari : TIM PENGARAH : 2nn2nnnneneenecene cence cnc ec nncncenc ec cncecenencnncnnn1. Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO..............:65 (Dirut Perumka);2. Drs. EDIE HAR YOU scsi sass snas nas coasimnsns (Dirku Perumka);3. Ir. SJAHEDI JUNARDIONO ..........0::eeee (Dirtek Perumka);4. Drs. SOEMIARSO SONNY..............

SOEMINO EKO SAPUTRO yang juga menjaditim penaksir harga dengan jabatan Tim Pengarah menyetujuipenaksiran harga tersebut karena berpendapat bahwa harga dasartanah PJKA di jalur sepur simpang KlariCitarum sebesar Rp.4.000, /m2 dengan mendasarkan pada :a) Surat dari Kadaop Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. BILAL (Kasi Jalandan Bangunan Daop Jakarta, sesual surat No.

U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9Pebruari 1995, tentang Pembentukan Tim Penaksir harga yang manaterdakwa duduk selaku Tim Pengarah dan panitia /tim penaksir danpenjualan tanah tersebut bertugas :a) Mengadakan penelitian baik fisik maupun administrative terhadap assetPerumka yang akan dijual di lokasi tersebut dan digambarkan dalampeta lokasi;b) Menetapkan harga jual minimum sesuai dengan harga pasar yangberlaku;Cc) Melaporkan hasil kerjanya kepada Direksi Perumka;pola dasar Pembangunan Kabupaten Dati

U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tersebut terdiri dari : TIM PENGARAH :TIM PELAKSANA :ANGGOTA :1)Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO...........006 (Dirut Perumka);Drs. EDIE HARYOTO ) .......cceeeeeeeeeeeereeees (Dirku Perumka);Ir. SJAHEDI JUNARDIONO) .........0.:0008 (Dirtek Perumka);Drs. SOEMIARSO SONNY ......... eee (Dirum Perumka);KETUT RIDANG, SH .........:::ccceeeeeeeeeeees (DEPHUB);Ir, PY. SUYATNO ooi..eeeeeceseeeeesteeeeteeeeees (PERUMKAtelah meninggal dunia) ;Dra.

SOEMINO EKO SAPUTRO yang juga menjaditim penaksir harga dengan jabatan Tim Pengarah menyetujuipenaksiran harga tersebut karena berpendapat bahwa harga dasartanah PJKA di jalur sepur simpang KlariCitarum sebesar Rp.4.000, /m2 dengan mendasarkan pada :1) Surat dari Kadaop Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. BILAL (Kasi Jalandan Bangunan Daop Jakarta, sesual surat No.

/Dandim 10.000.000 Pengarah Tim25. Yusman Kasim 5.000.000 Pengarah Tim26. Firdaus K 5.000.000 Pengarah Tim27. Syafril Basir 5.000.000 Pengarah Tim28. Fatyuddin, SH 10.000.000 Pengarah Tim29. Syafrudin S.Sos 10.000.000 Pengarah Tim30. Dasmizar Tayib 10.000.000 Pengarah Tim31. Kasman Gani 10.000.000 Mantan Lurah32. Ejisrin, SE 7.500.000 Lurah Baru33. Aliyus Kopal 2.500.000 Lurah TKS34. ErmanB 5.000.000 LKAAM Kecamatan35. M. Danil 2.500.000 Trantib36. Asyaer Dt. Rj.

pekerjaan proyek sebagaiberikut :Tim Pengarah :1.

pekerjaan proyek sebagai berikut :Tim Pengarah :1.

kegiatan pekerjaan proyek sebagaiberikut :Tim Pengarah :1.

Keputusan Kasatker No:87/KPTS/PPBLS/V1V2011 tanggal 21 Juli 2011Tentang Pembentukan Tim Pengarah/Direksi Lapangan18. Kep Men PU No.655/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010Tentang Pengangkatan Atasan Kasatker dsb19. Photocopy Ka ULP No:KU.03.01Kp.ULP/656 tanggal 8 Juli 2011Penetapan pemenang Pelelangan Pekerjaan Proyek20. Photocopy SE Men PU No. 18/SE/M/2010 tanggal 03 Desember 2010tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan PU5321.

Kelompok Tim Pengarah / Dereksi Lapangan dan pemeriksa akhir /Penerima barang Pekerjaan Jasa Pemborongan untuk pekerjaanproyek;3. Tim Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi & Pemborongan; Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh PanitiaKelompok Kerja, telah di hasilkan pemenang lelang dan mengusulkanPT. Maxindo Bintang Tehnika sebagai penyedia barang / Rekanan danPT. Rizaldo Rutrasama sebagai pemenang cadangan;50Bahwa Terdakwa pada tangga 25 Juli 2011 selaku PPK.

selaku SekertarisJenderal BPK RI menerbitkan SK No.299/SK/ VIIIVIIL.3/12/2006 tanggal 15 Desember 2006Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negarauntuk kantor perwakilan BPKRI di Manado dan SKNo.14.a/K/VIIIVIII.3/1/2007 tanggal 09 Januari 2007tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara untuk kantor perwakilan BPKRI diManado dengan susunan panitia yang sama padatahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :Pengarah

No.299/SK/VIIIVIII.3/12/2006 tanggal 15 Desember2006 dan SK No.14.a/K/VIIIVIII.3/1/2007 tanggal 29 Januari2007 dengan susunan kepanitiaan, yaitu; pengarah;1.Sucipto,SE,MM, 2.Drs. Poernomo Sidhi,SH.,Msi,3.Bambang = Adiputranto,SH,Msi, Ketua MohammadHatta,SE, Sekretaris; Sjarief Hidayatulloh,SH, Anggota;1.Wahyudi,SH, 2.Muh.

;e Bahwa sebagai pengarah tugas saksi mengarahkan agarpengadaan tanah tersebut sesuai dengan UU No.15 Tahun2006;e Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi tidak pernahlinat beberapa surat;e Bahwa saksi tidak tahu bahwa apakah dalam pengadaantanah ada negosiasi;e Bahwa sebagai kepala Biro pembelian diproses dilaporkan keMenteri Keuanagan;e Bahwa mengenai pengadaan tanah yang dibebaskan tidaksepengetahuan saksi;e Bahwa saksi tahu letak tanah setelah ada laporan dari PPKyaitu Widodo tahun 2006 dan

;e Bahwa selain sebagai kepala perwakilan, peran saksi jugasebagai pengarah;e Bahwa saksi tidak ingat lagi apa ada SK, saksi tidak pernahterima SK itu;e Bahwa saksi belum sama sekali ikut rapat, dan tidak adakegiatan apapun untuk pengarah;e Bahwa menurut SK nya ada panitia, sebagai pengarah yaituSutjipto, Poernomo Sidhi, dan Bambang Adiputranto, dansebagai ketua almarhum Moh hatta, Sektretaris SyariefHidayatulloh, dan anggota Wahyudi, Muh Yasir dan AmboSappe;e Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan

dalam rapat panitia, dansaksi tidak tahu tugas saksi sebagai pengarah, danjuga tidakpernah terima SK;e Bahwa sebagai kepala perwakilan saksi tidak tahu siapapemilik tanah, saksi tahu setelah kasus ini muncul dan kenalnamanya Sica Tineke Dengah, dan juga tidak pernah ketemudengannya;e Bahwa saksi semula tidak tahu luas tanah yang dibeli BPK,dan nanti tahu setelah pengurusan ini;e Bahwa saksi tidak pernah tahu lurah Bumiberingin pernahmengeluarkan dua surat;eBahwa saksi tidak tahu siapa yang paling

Dandim 10.000.000 Pengarah Tim25. Yusman Kasim 5.000.000 Pengarah Tim26. Firdaus K 5.000.000 Pengarah Tim27. Syafril Basir 5.000.000 Pengarah Tim28. Fatyuddin, SH 10.000.000 Pengarah Tim29. Syafrudin S.Sos 10.000.000 Pengarah Tim30. Dasmizar Tayib 10.000.000 Pengarah Tim31. Kasman Gani 10.000.000 Mantan Lurah32. Ejisrin, SE 7.500.000 Lurah Baru33. Aliyus Kopal 2.500.000 Lurah TKS34. ErmanB 5.000.000 LKAAM Kecamatan35. M. Danil 2.500.000 Trantib36. Asyaer Dt. Rj.

Dandim 10.000.000 Pengarah Tim25. Yusman Kasim 5.000.000 Pengarah Tim26. Firdaus K 5.000.000 Pengarah Tim27. Syafril Basir 5.000.000 Pengarah Tim28. Fatyuddin, SH 10.000.000 Pengarah Tim29. Syafruddin S.Sos 10.000.000 Pengarah Tim30. Dasmizar Tayib 10.000.000 Pengarah Tim31. Kasman Gani 10.000.000 Mantan Lurah32. Ejisrin, SE 7.500.000 Lurah Baru33. Aliyus Kopal 2.500.000 Lurah TKS34. Erman B 5.000.000 LKAAM Kecamatan35. M. Danil 2.500.000 Trantib36. Asyaer Dt. Rj.

Dengan dilaksanakannyapembatasan kegiatan atau PPKM oleh Pemerintah, maka kegiatanpernikahan yang sedianya dilaksanakan dengan undangan banyak,berubah rencana dan hanya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan akadnikah saja dengan diikuti oleh 10 orang dari keluarga mempelai lakilakidan 10 orang dari keluarga mempelai perempuan dan ditambah dari kruWO (Wedding Organier) sebanyak 6 orang yang bertugas sebagaiFotografer dan pengarah mempelai/pengantin.

Dengan dilaksanakannya pembatasan kegiatan atau PPKM olehPemerintah, maka kegiatan pernikahan yang sedianya dilaksanakan denganundangan banyak, berubah rencana dan hanya dilaksanakan dalam bentukkegiatan akad nikah saja dengan diikuti oleh 10 orang dari keluargamempelai lakilaki dan 10 orang dari keluarga mempelai perempuan danditambah dari kru WO (Wedding Organier) sebanyak 6 orang yang bertugassebagai Fotografer dan pengarah mempelai/pengantin.Terdakwa juga menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan

selaku SekertarisJenderal BPK RI menerbitkan SK No.299/SK/ VIIIVIIL.3/12/2006 tanggal 15 Desember 2006Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negarauntuk kantor perwakilan BPKRI di Manado dan SKNo.14.a/K/VIIIVIII.3/1/2007 tanggal 09 Januari 2007tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara untuk kantor perwakilan BPKRI diManado dengan susunan panitia yang sama padatahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :Pengarah

No.299/SK/VIIIVIII.3/12/2006 tanggal 15 Desember2006 dan SK No.14.a/K/VIIIVIII.3/1/2007 tanggal 29 Januari2007 dengan susunan kepanitiaan, yaitu; pengarah;1.Sucipto,SE.MM,SE,MM, 2.Drs. Poernomo Sidhi,SH.,Msi,3.Bambang = Adiputranto,SH,Msi, Ketua MohammadHatta,SE, Sekretaris; Sjarief Hidayatulloh,sH, Anggota;1.Wahyudi,SH, 2.Muh.

PURNOMO SIDHI, MM, telah diambil sumpah menurutagamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :e Bahwa saksi sebagai kepala Biro Umum pada 1 Juni 2006sampai dengan Nopember 2006, kemudian dikembalikan keDepartemen keuangan;e Bahwa sebagai kepala biro umum saksi pernah dilibatkan dikepanitian pengadaan tanah di BPK sesuai SK No.299/SKW.VIII/38/12/2006 sebagai pengarah;e Bahwa sebagai pengarah tugas saksi mengarahkan agarpengadaan tanah tersebut sesuai dengan UU No.15 Tahun2006;e Bahwa

;e Bahwa saksi tidak ingat lagi apa ada SK, saksi tidak pernahterima SK itu;e Bahwa saksi belum sama sekali ikut rapat, dan tidak adakegiatan apapun untuk pengarah;e Bahwa menurut SK nya ada panitia, sebagai pengarah yaituSutjipto, Poernomo Sidhi, dan Bambang Adiputranto, dansebagai ketua almarhum Moh hatta, Sektretaris SyariefHidayatulloh,SH dan anggota Wahyudi,SH Muh Yasir danAmbo Sappe;e Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat panitia, dansaksi tidak tahu tugas saksi sebagai pengarah,

bersamaPoernomo Sidhi, Bambang Adiputranto, ketua MuhammadHatta, Sekretaris Syarief, dan anggota Wahyudi, Yasir, danAmbo Sappe;e Bahwa ditunjuk sebagai penagarah;e Bahwa tugas pengarah tidak begitu jelas, namun sebagaikelasiman dalam pembentukkan panitia ada pengarah,narasumber dan lain sebagainnya, adapun tugas sebagaipengarah adalah mencari tanah yang letaknya strategis, danagar bangunan berdiri dengan baik maka lebar depannyamenimal 40 meter;eBahwa saksi hanya memberikan pengarahan kepadaMuhammad

H.Baharuddin, MPd : Pengarah ; 3. Drs. Anmad Rum Bismar, : Pengarah; MPd 4. Drs. H. La Kamadi, MPd : Ketua ;5. Drs. Bakkarang, MPd : Anggota ;6. Ir. Muh. Musran. B : Anggota ; 7. Masnun Basri, Ssos : ANQgOta ; 20220222 20 Hal.8 dari 195 hal. Put.Nomor : 07/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.2) Panitia Penerima Peralatan Laboratorium Pendidikan Fakultas IlmuKeolahragaan Universitas Negeri Makassar Tahun 2012 1. Drs. H. Muhadir, Mkes : Ketua ;2. Juhanis, SPd. MPd ANGOLA jeseceeeree cee ereeeeeeceneeecee3.