Ditemukan 155 data
56 — 17
Raw.181.3/270/VIII/2012 tentangpemanggilan untuk penyesaian atas surat pengaduan tertanggal 24 Agustus2012, sehingga terhadap T1 haruslah dikesampingka;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanga hukumbaik keterangan saksisaksi maupun bukti Surat yang diajukan oleh para pihakterhadap objek sengketa tidak ada satupun bukti Surat yang menunjukkan baikpenggugat maupun tergugat sebagai pemilik atas objek sengketa dikarenakansemua bukti surat baik dari penggugat maupun tergugat tidak dengan jelasmenunjuk
93 — 47
perjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukumdan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantauPrapat bukan Badan Penyesaian
103 — 22
enam puluh tujuh rupiah ).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas yang telah mengabulkan petitum Penggugat khusus point 4 (empat)nomor 4, yaitu uang penggantian hak, maka Majelis Hakim berpendapattuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat haruslahdinyatakan dikabulkan sebagian.Menimbang, bahwa nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp.150.000.000, ( Seratus limapuluh juta rupiah ) maka menurut ketentuan pasal58 Undangundang Nomor : 2 Tahun 2004, tentang Penyesaian
65 — 16
Penggugat secara lisan menghubungipertanahan kota palopo, sub seksi pengukuran tanah dan pihak pertanahan merespon, makaturunlah pihak pertanahan ke lokasi obyek sengketa dan dan tidak diketahui siapa yang rebut,Bahwa dengan keributan itu pihak pertanahan membatlkan pengukuran lalu kembali tanpa adaalasan yang pasti.Bahwa melihat dan mencermati persoalan ini tidak kunjung selesai, akhirnya camat Wara timurmenerbitkan rekomendasi nomor 593.7/140/KWT/VII/2008, tanggal 26 Agustus 2008 perihalrekomendasi penyesaian
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS
160 — 68
Bahwa, Tergugat telah memutusakan perkara yang dimohonkanpenggugat pada hari Juamat, tanggal 14 Desember 2018, sehingga tenggang waktu penyesaian sengketa seratus (100) harikerja telah diabaikan Tergugat sebagaimana Pasal 38 ayat (2)UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.6.
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
Tergugat:
1.doni mulyadi
2.TRI DEWI ASTUTI
30 — 5
AgungNomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tentunyasetelah terlebin dahulu putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dantidaklan ranahnya untuk dikabulkan dalam gugatan sederhana ini, karenagugatan sederhana ini sebenarnya hanyalan merupakan sebuah solusi emasdari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengahHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2021/PN.Dum.kekosongan hukum untuk penyesaian
173 — 62
Permohonan Pemohon tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa Permohonan tersebut telah jelas duduk permasalahannya telah dirincisecara cermat mengenai halhal apa saja yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohonsehingga Majelis meyatakan bahwa eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya Termohon yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon tidak mempunyai dasar landasan hukum yang kuat untuk mengajukan Gugatan/Permohonan Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyesaian
225 — 62
perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dantetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian
31 — 0
Hal initejadi berulangkali dan tidak pernah ada penyesaian;.
78 — 19
untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diberikan waktu selama1 (satu) tahun sejak diterimanya diberitahukannya keputusan Pemberhentianhubungan kerja dari pihak Pengusaha;Menimbang, bahwa batas daluarsa pengajuan gugatan dimaksud hanyaterhadap pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 159 dan 171 UU No. 13Tahun 2003, Pasal 159 mengatur apabila pekerja/buruh tidak menerimapemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1)pekerja/ buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyesaian
92 — 13
baikbaik dan damai untukmenyelesaikan persoalan mi baik secara Iangsung maupun melalui instansi terkait,namun tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan;Bahwa tindakan Tergugat I yang tanpa hak telah melepaskan/meniual tanah mihkPenggugat tersebut kepada Tergugat II, dan tindakan Tergugat II yang tanpa hak telahmelepaskan / menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III adalah suatuperbuatan melawan hukum. karena telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;10.11.12.13.Bahwa oleh karena penyesaian
72 — 56
perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dantetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantauPrapat bukan Badan Penyesaian
Pembanding/Penggugat II : Jamiang Diwakili Oleh : Supardi SH
Pembanding/Penggugat III : Kursani Diwakili Oleh : Supardi SH
Pembanding/Penggugat IV : Indarwati Diwakili Oleh : Supardi SH
Terbanding/Tergugat I : Sukku
Terbanding/Tergugat II : Hj. Dawiah
Terbanding/Tergugat III : Ibrahim Ambo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu
47 — 15
pembicaraan di Kantor Camat mengenaipembicaraan tanah yang ditempati Sukku (obyek sengketa) dan pada saatKursani ditanya membenarkan ada kesepakatan tanah dijual Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) tetapi tidak jadi dibayar karena menurut Rizal harganyaRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rizal adalah menantu Sukku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 surat panggilan yangditujukan kepada Penggugat dan Tergugat , telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat pernah dipanggil oleh Camat Bua untuk penyesaian
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Perawang
Tergugat:
1.FERI FEBRIANTO
2.INDRIANI
22 — 17
diselesaikanmenurut ketentuan Pasal 31 Ayat (2), (2a), (2b), (2c), dan (3) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara a quo berkekuatan hukumtetap, dan bukan ranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhanaini, Karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi MahkamahAgung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukumuntuk penyesaian
85 — 65
membuaitnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang danpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukanBadan Penyesaian
465 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang menanganipermohonan sengketa yang diajukan Termohon Keberatan , sebabPmohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II tidak pernahmengadakan persetujuan/Perjanjian/Kesepakatan memilih BPSK KotaTangerang Selatan sebagai Lembangan Penyesaian Sengketa diantaraPara Pihak;1.
MUHAMAD ASEP ANSORI
Tergugat:
PT. DIPO STAR FINANCE
111 — 64
termasuk didalamsalah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar diOJK.Pokok inti perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahPerjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, terlepasdari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaantertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, jadi sudah selayaknyaberdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melalui LembagaAlternatif Penyesaian
BMPPItermasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketayang terdaftar di OJK.Pokok inti perkara 0 quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahPerjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, terlepasdari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawanhukum, faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan PerjanjianPembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, jadi sudahselayaknya berdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melaluiLembaga Alternatif Penyesaian
72 — 51
Mandiri Tunas Finances Cabang Rantau Prapat, olehkarenanya para pihak telah sepakat dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikanperselisihan yang terjadi di Pengadilan Negeri Rantau Prapat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yang berwenang mengadiliapabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam perjanjian kredit tersebutadalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukan Badan Penyesaian Sengketa Konsumen
118 — 60
Negerimenurut Peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku didalam badan Arbitrasetersebut atau pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum RepublikIndonesia maka yang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antaraPemohon dan Termohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah PengadilanNegeri di wilayah hukum Republik Indonesia bukan Badan Penyesaian
84 — 26
Putusan No.0297/Pdt.G/2017/PA.Bjm14.15.16.memenuhi persyaratan sebagaimana prosedur dan ketentuan yangditetapkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarmasin.Namun dalam prows penyesaian Kartu Keluarga tersebut dihalangihalangioleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan maksudyang hanya diketahui oleh orangtua dan atau PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang sangat merugikan legalitas anak;Bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi danPenggugat Konvensi