oeUCl all Il all UIl co io TIME sal col i av Lille ca" ~allla,maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271'danPasal 272 Rv dapat diberlakukan di Lingkungan Peradialan Agama, makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan Pemohon II untukmencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon " telahdikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariarnanuntuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register perkara;Menimbang, bahwa karena

No 223/Pdt.G/2016/PA.SimMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradialan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugattelah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Penitera Pengadilan Agama Simalungun

, kesusilaan dan normanorma lainnya, maka beralasan hukumbagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ml maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan mi;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradialan

adanya perubahan data nama Pemohondalam registeryang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosamaka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan ini makasegala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalamPenetapan ini;Halaman. 4 Penetapan No. 1144/Padt.P/2020/PN SbyMengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat ) 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradialan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya maka tidak adaalasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak mengabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonannon kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan

KUTIPAN PUTUSANNomor : 54 / Pid.B/2014/ PN.PWDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan Peradialan Anak menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaterdakwa:Nama Lengkap YUDI Alias LA IKO BIN LA DIDUTempat Lahir Lombe.Umur/Tanggal lahir 17 Tahun/04 Desember 1996Jenis kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat Tinggal Desa Walando. Kecamatan GU, Kab.

,M.H. = P UTUSANNomor : 54 / Pid.B/2014/ PN.PWDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan Peradialan Anak menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaterdakwa:Nama Lengkap YUDI Alias LA IKO BIN LA DIDUTempat Lahir Lombe.Umur/Tanggal lahir 17 Tahun/04 Desember 1996Jenis kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat Tinggal Desa Walando. Kecamatan GU, Kab.

,M.H.= 20KUTIPAN PUTUSANNomor : 54 / Pid.B/2014/ PN.PWDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan Peradialan Anak menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaterdakwa:Nama Lengkap YUDI Alias LA IKO BIN LA DIDUTempat Lahir Lombe.Umur/Tanggal lahir 17 Tahun/04 Desember 1996Jenis kelamin Lakilaki21Kebangsaan Indonesia.Tempat Tinggal Desa Walando. Kecamatan GU, Kab.

berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan

berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapanini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan

berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepda KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2 tahun1986 tentang Peradialan

kesusilaan dan normanorma lainnya,maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidakmengabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonannon kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan

pensiun janda ke Taspen Surabaya maka tidakada alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak mengabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonannon kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan

Pencatatan Sipil danKependudukan Kota Surabaya sebagai persyaratan perubahan data namadalam akta Perkawinan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatanpenetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandisturut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradialan

untuk tidak mengabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatanpenetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatismutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradialan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1i986tentang Peradialan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintah berdasarkan peraturan UndangUndangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradialan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negaraadalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antaraOrang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peratutan perundangundangan yang berlaku.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pengugat Yang MerasaBerkepentingan Yang Di Rugikan Akibat Terbitnya Obyek Sengketa.Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradialan Tata Usaha Negara, kerugian dengan adanya obyeksengketa ;Uraian dalilidalil Pengugat bahwa kedudukan hukum (Legal standing )Pengugat yang merasa berkepentingan yang di rugikan akibat terbitnyaobyek sengketa tersebut yang memenangkan adalah calon

Pokok Gugatan Bahwa Tindakan Tergugat Melanggar KetentuanPeraturan Perundang Undangan Dan/atau AsasAsas UmumPemerintah Yang Baik.Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) hurup a dan/atau b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negara.

;Uraian dalil dalil Penguguat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundanundangan yangberlaku sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketatidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) hurup a UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negara yaitu :1.

Wip. tanggal 12 Mei 2014 maka biaya perkara ini dibebankankepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradialan Agamaserta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumIslam yang bersangkutan.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1!) denganPemohon II (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di KAB.BONE.3.

berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan

berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepda KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2 tahun1986 tentang Peradialan

sudahmeninggal dinia (bukti P7) maka tidak ada alasan bagi Pengadilan NegeriSurabaya untuk tidak mengabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonannon kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan

No. 896/Pdt.P/2021/PN SbyMengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan Umum sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undangundang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 53, huruf(a) paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil,dan Undangundang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan;MENETAPKAN:1 Mengabulkan Permohonan

dan tetap mohon penetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa para pemohon dalam persidanganmenyatakan maksud dan tujuannya, yaitu. untuk melakukanpenambahan nama anak para Pemohon didalam Kutipan AktaKelahiran No. 9463/2008 yang dikeluarkan kantor dinas Catatan SipilKota Surabaya tertanggal 4 Juli 2008 yang semula tertulis MuhammadYusuf Asmarakandi ditambah nama Aria menjadi nama MuhammadYusuf Aria Asmarakandi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50Undangundang Nomor 2 tahun 1984 tentang Peradialan