Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca dan seterusnya ;Mendengar dan seterusnya ;Menimbang dan seterusnya ;Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaanKehakiman, UU No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilaan Umum sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 tahun 2009, pasal

pribadi di persidangan, sedangkanTergugattidak datang menghadapdi persidangan dantidak pulamenyuruh oranglan sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datangmenghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor. 98/Pdt.G/2017/PAMsh, terhadapnya telah dilaakukan pemanggilan secara resmi dan patut, makaketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasanyang sah;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuanPasal 82 ayat (1)dan (4)Undangundang Nomor7Tahun1989tentang Peradilaan

hujjahsyariyyahyangtermaktubdalam KitabA/MuhadzdzabJuzilhalaman320yangselanjutnyadiambilallhsebagaipendapatMajelisApabila Penggugattidakmempunyaicukupbuktimakagugatannya ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan tersebut,maka Penggugat tidak dapat membukKtikan dalildalil gugatannya, olehnya ituterhadapgugatan Penggugatpatutuntukditolak ;Menimbang, bahwa oleh Karena perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan,maka menurutketentuan Pasal89 ayat(1) Undangundang Nomor/7Tahun 1989 tentang Peradilaan

akan mencabutperkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara Nomor 2237/Pdt.G/2021/PA.Tsm dinyatakandicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakandicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalayauntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilaan

Penggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Pengadilan TinggiAgama Surabaya berpendapat bahwa putusan PengadilanAgama Malang dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan . bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009,Tentang Peradilaan

diajukan dan tidak mengajukan alat buktibukti yang lain serta Pemohonmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap' padapermohonannya;Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sechingga untuk mempersingkat uraianputusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satukesatuan dengan putusan ini;Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilaan

depan anakanak Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa atas hasilusaha pendamain tersebut, Pemohon telahmenyatakan mencabut perkaranya dan Termohon mengetahuinya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara iniadalah atas dasar kesadaranPemohon sendiriuntuk membina keluarganya dan Termohon menyetujuinya, makahal tersebut tidak bertentangan dengan dalildalil nash maupun perundangundangan yang berlaku maka dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal89 ayat (1) Undangundang Nomor9 Tahun 1989 tentang Peradilaan

tercantum pula dalam putusan ditingkatbanding;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukumHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal5 Agustus 2019 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding danoleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding semula Penggugattetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilaan

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilaan dan dalam tingkat kasasi sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. MuhammadYunus Wahab, S.H., M.H.

PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975 sesuaipula dengan ketentuan pasal116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Mengingat, firman Allah dalam surat AlBaqarah ayat227 yang berbunyi:eals grow al ols GbIl Igoe lsArtinya :*Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untukmenjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha MengetahurMenimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal72 dan 84 ayat (1)dan (2) Undangundang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilaan

menceraikanTergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuksegala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkaraini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Hal 5dari15 ha/ Putusan No.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilaan

setelah anak pemohon tamat belajar dari Taman kanakkanak menjadi AfifahKeys Amarsha (vide P1 dan P5);Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta hukum tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa telah ada perubahan terhadap nama anak pemohon yangsemula Keisya Amarsha dirubah menjadi Afifa Keys Amarsha, akan tetapiperubahan tersebut tidak melalui proses peradilaan maka untukkeabsahan/melegalkan perubahan tersebut harus dengan penetapan pengadilannegeri tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Palu, sesuai

., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengantanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaan Agama sebagaimana terakhirtelah diubah menjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun XXXX, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

seorang anakyang bernama XXXX lahir di Surabaya pada tanggal O1 Juni 2010karena ibu) anak tersebut kurang mampu keadaan ~ ekonomi,sedangkan ayahnya telah pergi tanpa diketahui alamatnya danpara Pemohon' belum dikaruniai anak meskipun telah menikahselama kurang lebih 7 tahun ; Menimbang, bahwa sejak tanggal 20 Maret 2007, yaitusejak disahkan dan diundangkannya Undang Undang Nomor. 3 Tahun2006 dan undang undang No 50 tahun 2009 dengan Undang Undangyang merubah Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilaan

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhiunsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangan sepertitersebut diatas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkarabidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal89 Ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilaan

,meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaan Agama dan PERMANomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatanantara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat dari perceraian berupa nafkahiddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 300.000, (

No. 0324/P dt.G/2014/P A.BkyMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa perkara inimerupakan sengketa dibidang perkawinanberdasarkan syariatagama Islam, maka berdasarkan Pasallangka 37 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaan Agama, Pengadilan AgamaBengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor

menilaibuktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dankarenanya dapat diadikan sebagaialat buktiyang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyataPenggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah KabupatenBangkalan dan mengajukan gugatan diyurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalandengan demikian berdasarkan Pasal73 ayatl Undangundang Nomor 7 tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 tahun 2009 tentang Peradilaan

Menimbang bahwa dengan dari seluruh uraian pertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugatdihukum membayar biaya perkara ini;Memperhatikan Pasal 149RBg, pasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun2009, tentang Peradilaan

seperti tersebutdiatas; Menimbang , bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon I danPemohon II adalah Para Pemohon meminta hendaknya mereka ditetapkan sebagai ayah dan ibuangkat dari seorang anak yang bernama XXXX , yang dilahirkan di Gresik 5 Mei 2000 karenaPemohon I dan Pemohon II ingin memiliki anak perempuan; Menimbang, bahwa sejak tanggal 20 Maret 2007, yaitu sejak disahkan dandiundangkannya UndangUndangNomor. 3 Tahun 2006 yang merubah UndangUndangNomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilaan

Terbanding semula Penggugatmendalilkan merupakan pemilik sah atas tanan objek sengketa, dan sesuai denganhasil pemeriksaan setempat tersebut tanah objek sengketa dikuasai olen Pembandingsemula Tergugat, maka sudah tepat Pembanding semula Tergugat yang digugat dalamperkara aquo;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsidari Pembanding semula Tergugat telah tepat dan benar karena itu harus dikuatkandalam peradilaan