Ditemukan 84 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sbg
Tanggal 29 Mei 2019 — Emma Nurmiasi Hutagalung, Dkk vs Kamba Hutagalung, Dkk
12533
  • Bahwa adapun sebabnya Tergugat menyatakansedemikian adalah sebagai berikut:" Bahwa Sertipikat No. 613 tertanggal 21 Juli 2000 atas nama KambaHutagalung adalah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturanyang mengatur perbitan sertipikat tersebut. Pada proses penerbitanini, tidak ada pihak lain yang merasa.menaruh keberatan terhadappenerbitan sertipikat tersebut.
Register : 04-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 7/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
PT. MAHKOTA BUMI MODERN
Tergugat:
1.BUPATI KOLAKA UTARA
2.KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
259179
  • Juli 20 Karena itu segala dalilPenggugat terkait pencabutan objek sengketa patut dikesampingkan, lagipula Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPEksplorasi sebagaimana termuat dalam lampiran SK Tergugat Nomor:540/192, Tanggal 23 Juli 2011;Bahwa tidak benar dalil Penggugat huruf G poin 1 s/d poin 7 sebabpenerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenangwenang dantidak melanggar AzasAzas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pulamerugikan Penggugat, namun perbitan objek
Register : 04-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 9/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BUMI SUMBER REJEKI
Tergugat:
1.BUPATI KOLAKA UTARA
2.KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
306137
  • Bahwa tidak benar dalil Penggugat huruf G poin 1 s/d poin 7 sebabpenerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenangwenang dantidak melanggar AzasAzas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pulamerugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuanmenegakan aturan untuk menertibkan IUP dengan memperhatikan ketentuanundangundang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, AsasKepastian Hukum, Asas Kemanfaatan
Register : 06-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BARRU Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bar
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10114
  • Bahwa untuk memenuhi pasal 1320 maka harus memenuhi syaratobyektif dan syarat subyektif dalam suatu perjanjian termasuk perjanjianjual beli, namun dalam perbitan Akta Jual Beli No. 172/190/PPATMAL/IV/2008 tanggal 29 April 2008 mengandung cacad yuridis dan harusdibatalkan karena dalam akta jual beli tersebut yang bertindak sebagaipenjual adalah tergugat dan tidak melibatkan dan atau tidak dimintaipersetuan para penggugat sedangkan obyek sengketa adalah tanahwarisan yang masih budel.12.
Register : 24-04-2012 — Putus : 27-12-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 12/PDT.G/2012/PN.BKN.
Tanggal 27 Desember 2012 — Nildawati dkk MELAWAN Dra. Evie Rasyiman dkk
9638
  • sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperolehtanah tersebut dengan cara itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau perbitan
Register : 10-09-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 25-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 405/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat III : MASNONI BR. SIMATUPANG Diwakili Oleh : DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat I : KAMBA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat IV : DOLOK PINAPAN MANULLANG Diwakili Oleh : DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat III : RIANT FEBRIAND SIMAMORA, S.Sos
Terbanding/Penggugat I : EMMA NURMIASI HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat II : TASHA SIMAMORA, SE, MM
Turut Terbanding/Tergugat VII : SAPRAN PANGGABEAN
Turut Terbanding/Tergugat V : YUPRAN PANGGABEAN
Turut Terbanding/Tergugat X : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : LURAH KELURAHAN MANGGA DUA
Turut Terbanding/Tergugat VI : NUR ALWAIYAH PANGGABEAN
Turut Terbanding/Tergugat II : ROITONG MANULLANG
Turut Terbanding/Tergugat IX : CAMAT KECAMATAN PANDAN
6475
  • Bahwa adapun sebabnya Tergugat menyatakansedemikian adalah sebagai berikut:= Bahwa Sertipikat No. 613 tertanggal 21 Juli 2000 atas nama KambaHutagalung adalah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturanyang mengatur perbitan sertipikat tersebut. Pada proses penerbitan ini,tidak ada pihak lain yang merasa.menaruh keberatan terhadappenerbitan sertipikat tersebut.
Register : 05-04-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk
Tanggal 28 Juli 2017 — Penuntut Umum:
RICHARD C.B. LAWALATA, SH
Terdakwa:
CHORNENLES YOPY FENETIRUMA alias YOPY
11450
  • Trisakti Megah mengajukan permohonanizin trayekhalaman 20 dari 52Putusan Noor 8/Pid.SusTPK/2017/PN.Vhkangkutanpedesaan setiap ada pembelian kendaraan yangdiperuntukan sebagai kendaraan angkutan umum;Bahwa berdasarkan Perda kabupaten S orong Nomor 25 tahun 2013besaran retribusi perbitan/pemberian izin trayek angkutan pedesaanmobil penumpang umum Rp. 75.000/6 bulan dan Bus kecil Rp.100.000/6 bulan;Bahwa dalam pembayaran retribusi izin trayek angkutan pedesaanyang diajukan oleh dealer /PT.
Register : 29-11-2011 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 26 Maret 2012 — Syamsul Bayan, S.H., M.H;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Hj. Idza Priyanti, Amd
7422
  • Exceptie Diskualifikasi In Person Sebab Penggugat Tidak Berkepentingan MengajukanGugatan Perkara ini ; Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2011 yang diajukan olehPenggugat (Syamsul Bayan, SH.MH) adalah cacat secara formil, sebab Sdr.Syamsul Bayan tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas yang berdasarkan undangundang untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan dalam perkara ini ;Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mempersoalkan perbitan Surat KeputusanMenteri
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 96/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 2 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat VI : Hj. Sabrina Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Pembanding/Penggugat IV : Hj. Sukmawati Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Pembanding/Penggugat II : Hj. Saidah Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Pembanding/Penggugat V : Hj. Indrawati Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Pembanding/Penggugat III : Syafruddin Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Pembanding/Penggugat I : Hj. Ahmadwati Ahmad Diwakili Oleh : DR. H. MUH. BASIR HABE, SH. MH
Terbanding/Tergugat IV : Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. Mallusetasi, Kab. Barru
Terbanding/Tergugat II : H. Ibrahim Ahmad
Terbanding/Tergugat III : Hj. Rohani Asta
Terbanding/Tergugat I : H. Ahmad Yani Ahmad
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bentoel Group Shp Kabupaten Barru
4830
  • Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhiempat syarat: 1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapanuntuk membuat suatu perikatan; 3.suatu pokok persoalan tertentu; 4.suatu sebabyang tidak terlarang.Bahwa untuk memenuhi pasal 1320 maka harus memenuhi syarat obyektif dansyarat subyektif dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli, namundalam perbitan Akta Jual Beli No. 172/190/PPATMAL/IV/2008 tanggal 29 April2008 mengandung cacad yuridis dan harus dibatalkan karena
Register : 22-12-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
1.GO LIE SIAN
2.JOE CHRISTOPER JOHAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Intervensi:
IWAN ALIMIN
139139
  • perwakilan pihak IWAN ALIMINatas pertanyaan Penggugat tersebut, maka Para Penggugatmengajukan Permohonan Klarifikasi kepada Tergugat sesuai denganSurat Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Nomor 092/KHVS/Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 155/G/2017/PTUNMDNIX/2017 tertanggal 4 September 2017, akan tetapi Tergugatmenjawabnya dengan Surat Nomor: 672/1312.08/X/2017 tertanggal 11Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan :12) Bahwa sesuai dengan data Buku Tanah pada Kantor PertanahanKabupaten Simalungun perbitan
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — ANGGIAT SITANGGANG VS ROSPITA BR SIBAGARIANG, DK
6937
  • Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin No 13 selain rangkaian31.perbitan dst...bahwa Tergugat beserta Alm. Marulak Sitanggang tidakada pernah ada perjanjian membeli tanah tersebut, tetapimempertahankan hakhaknya yang telah diberikan Opung Doli TonggoSitanggang (Kakek) kepadanya sebagai cucu pertama oleh Opungnya,dengan cara Tergugat dan Alm.
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 194/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
H.KRMHSOERJO WIRJOHADIPOETRO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
Intervensi:
EMMANUEL DJABAH SOEKARNO
424164
  • antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Para Pihakterkait bidang tanah dari objek sengketa, mengingat pengujian di Pengadilan TataUsaha Negara berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yangmelakukan pengujian dibidang keperdataan terhadap pihak manakah yangsesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda in casu tanah yang disebutkandalam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi perbitan
Register : 17-10-2017 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Blg
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
ANGGIAT SITANGGANG
Tergugat:
1.ROSPITA BORU SIBAGARIANG
2.VIKTOR SITANGGANG
Turut Tergugat:
1.HAPOSAN SITANGGANG
2.MANGIHUT SITANGGANG
3.RITHACORDYANA BORU BAKKARA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Samosir
9060
  • Dan tahun2010 sebelah selatan resmi dibeli Marulak Sitanggang dariHalaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN BIgHaposan Sitanggang dengan SKHM No.111/SKHM/SWN/IX/2010 anMarulak Sitanggang;30.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin No 13 selainrangkaian perbitan dst...bahwa Tergugat beserta Alm.
Register : 23-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
MINARTY
Tergugat:
1.SABARUDIN
2.ZULHER ZISPAR
3.ALI WARDANA
4.MOHAMAD ALI, S.H
Turut Tergugat:
1.ROBERT FAISAL, S.H., ATAU JON ASTRA, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
4911
  • rujukan tergugat 1 untuk mengklaimbahwa itu miliknya adalah tdak relevan;e Bahwa Amar dari putusan perkara dimaksud adalah : pengadilanMENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dari memberikan suratketerangan sampai dengan pengajuan keberatan terhadap TurutTergugat 2 (BPN), Penggugat sangat meragukan etikat baik Tergugat ,sebab kalaupun memang benar Tergugat adalah pemilik tanah aquo#Namun mengapa tidak melakukan keberatan terhadap Turut Tergugat 2(BPN) selama tahun perbitan
Register : 25-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 13/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
JOHAN ROSE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
Intervensi:
ERWIN SOLIHIN HARTANA
10795
  • Raya BinuangeunSebelah Timur : Tanah Milik DulajidSebelah Selatan : Samudera IndonesiaSebelah Barat : Tanah Milik Kaum lbu/Pemuda/EndangAdalah tanah negara garapan Sapri Bin Jahadi sejak tahun 1974 yang dijualkepada H.Mochamad Daud dengan Akta Jual Beli Nomor.116/2013 tanggal 16Agustus 2013 dari PPATS Camat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebakyang kemudian oleh karenanya telah dimohonkan perbitan Sertifikat denganmemenuhi ketentuan yang berlaku serta telah dilakukan ploting/pemetaandigital melalui
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/TUN/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS PT. SURYA CITRA MEDIA, TBK;
149139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena perbitan SK No. 2630 mengakibatkan kerugianterhadap hak dan kepentingan Penggugat atas kerugian tersebutmaka Penggugat mengajukan gugatan aquo berdasarkan ketentuanHalaman 4 dari 81 halaman.
Register : 07-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 289/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
1.HJ. RAHIMAH
2.SALMIAH
3.RAHIMUDDIN
4.SAEDAH
5.SYAFRUDDIN SIREGAR
6.SITI NURMINA
7.NUR HIJRIAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
Hj. HALIMAH, DKK
9762
  • jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan yang berlaku;Jadi maksud penjelasan Pasal yang dikutip di atas adalah menentukanbahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang tentu termasuk diPutusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUNMDN Halaman 23dalamnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturanyang berlaku dan oleh karena di dalam perbitan
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 71/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 13 Februari 2013 — WILLIAM CHANDRA VS KPL.KANTOR PERTANAHAN KOTA MDN,Cs
7838
  • Foto Copy Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perbitan DanPendayagunaan Tanah Terlantar, (Bukti P55) ; 62Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalildalilJawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy suratsurat yang telah bermaterai cukup dan telah puladisesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yangsah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti T1 s/d T10 adalahsebagai berikut : 1.
Register : 12-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2012 — MOH ZEIN MUSTAFA melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
8452
  • sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hakhak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikatdan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke8989Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau perbitan
Putus : 14-01-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Kis
Tanggal 14 Januari 2015 — MARZUKI SAMOSIR Lawan 1. PARLUHUTAN SAMOSIR atau disebut juga LUHUT SAMOSIR 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
16219
  • tercantum di dalam sebuah sertifikat harus diterima sebagai data yangbenar baik dalam melakukan perbuatan hukum seharihari maupun dalamberperkara di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Penggugat dapatmembuktikan bahwa data fisik dan data yuridis yang ada di dalam SertifikatHak Milik Nomor 2342/Kelurahan Selawan yang menyatakan bahwa tanahobjek perkara adalah hak milik dari Parluhutan Samosir (Tergugat) tidak benarmaka sertifikat tersebut adalah cacat hukum;Menimbang, bahwa dasar hak dari perbitan