Ditemukan 54 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 119/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 7 Januari 2014 — YAYASAN TAâÂÂMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA melawan KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
124 — 58
124 — 58
adalah kewenangan KUA;e Bahwa BWI hanya mencatat tidak mengecek masalah tanahnya;e Bahwa didalam pergantian Nadzir, Nadzir lama dan Nadzir baru serta KUAharus hadir dan dimintai keterangan terkait masalah wakafnya;4243Khusus Nadzir badan hukum ada kekhususan, semua badan hukum Nadzir wayjibmengajukan pendaftaran ke BWI;Bahwa UndangUndang itu terbit terlebih dahulu maka ketentuannya sesuaiperaturan yang ada;Bahwa BWI ada sejak tahun Februari 2010;Bahwa kalau dalam BWI semua Nadzir wajib hadir dalam pergatian
Register : 20-12-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 128/Pdt.G/2018/PNSon Tanggal 29 Agustus 2019 — Perdata : Tuan ANTONIUS TJANDRA THIO melawan Tuan PHILIP TIJAS BUANA
212 — 93
212 — 93
Bahwa perubahan, pengangkatan, pergatian dan pemberhentian anggota direksidan anggota komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan telah dicatat dalam daftar perseroan. Hal dibuktikan denganterbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomorAHUAH.01.030261266 tertanggal 05 November 2018.
Register : 20-12-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Son Tanggal 29 Agustus 2019 —
101 — 45
101 — 45
Bahwa perubahan, pengangkatan, pergatian dan pemberhentian anggota direksidan anggota komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan telah dicatat dalam daftar perseroan. Hal dibuktikan denganterbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomorAHUAH.01.030261265 tertanggal 06 November 2018.
Putus : 21-07-2008 — Upload : 13-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675K/PID/2008 Tanggal 21 Juli 2008 — Ir. HINSATOPA SIMATUPANG,MM ; JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.675 K/Pid/2008sawit yang jelek dan terdakwa minta pergatian lahan dan kalau tidakterdakwa akan memilih sendiri dan akan mematok sendiri selain ituterdakwa melalui telpon kepada saksi Julianto Siagian juga mengancamagar Wilian alias Alok mengganti lahan dengan lahan kebun sawit PT.CDS yang terletak di Sikijang Mati dengan katakata kalau tidak kantorWilian alias Alok akan dilempari kemudian setelah menerima informasidari saksi Julianto Siagian atas ancaman terdakwa tersebut pada bulanJuli 2002 Wilian
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 19 September 2016 — JAINURI WIDIANTO
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
33 — 7
33 — 7
yaitudengan wawancara kepada yangterdampak untuk selanjutnya akandiperhitungkan penghasilannyaselama tiga bulan;59 Ganti kerugian tersebut diberikandalam bentuk uang;Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberi kesempatan kepada HakimAnggota untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi IV Termohon Keberatan Il;Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota mengajukan pertanyaankepada Saksi IV Termohon Keberatan Il dan dijawab oleh Saksi IV TermohonKeberatan Il sebagai berikut : Apakah yang dimaksud denganNilai pergatian
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
81 — 47
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
81 — 47
TanaToraja dengan BPJS Kesehatan Cabang makale sebesarRp.2.946.652.000Bahwa pada saat pergatian Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab.
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.;
2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.
M E LAWAN
GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon,
Propinsi Maluku;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku;
2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.;
3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku;
6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.;
Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
122 — 42
122 — 42
secara prosedural sesuai dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pasal 405410 telah diatur bagimana mekanisme dilakukan prosesPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan PergantianAntarwaktu Angota DPRD Kabupaten/Kota Sisa Masa Jabatan ;Bahwa secara jelas dan tegas secara juridis normatif telah diuraikan apasaja kewenangan tiap organ Pemerintahan dalam proses Pemberhentiandan Pergatian
Register : 30-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 16 Juni 2017 — Yohanes Leonardus Ringgi
122 — 59
122 — 59
Setelah menerima berkas permohonan paspor tersebut dari petugasscan dan input data petugas wawancara akan melakukan tugasnya yaituakan memeriksa kembali seluruh kelengkapan dokumen persyaratanpembuatan paspor baik dokumen asli dan fotocopinya, setelah itupetugas wawancara akan menayakan tentang apakah sebelumnyasudah memiliki paspor apa belum, jika sudah pernah punya paspormaka petugas memeriksa kembali permohonan pergatian pasportersebut dengan data yang diajukan untuk penerbitan pasponya yangbaru
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 15
66 — 15
kepatutan dan kesejahteraan anak, dan oleh karena hak hadhanah(pemelinaraan anak) telah ditetapbkan kepada Penggugat Rekonvensi, makaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakatmenetapkan jumlah nafkah ketiga orang anak tersebut diluar biayapendidikan, pakaian, kesehatan dan biaya insidentilnya, yang harusdibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasaatau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap pergatian
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 49 /Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 16 Juni 2017 — Penuntut Umum:
FRINCE WELMINCE AMNIFU, SH
Terdakwa:
MARTHINUS YOHAN PATTY Alias MARIO
161 — 58
161 — 58
petugas akanmenyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugaswawancara;Bahwa Setelah menerima berkas permohonan paspor tersebut daripetugas scan dan input data petugas wawancara akan melakukantugasnya yaitu : akan memeriksa kembali seluruh kelengkapandokumen persyaratan pembuatan paspor baik dokumen asli danfotocopinya, setelah itu petugas wawancara akan menayakantentang apakah sebelumnya sudah memiliki paspor apa belum, jikasudah pernah punya paspor maka petugas memeriksa kembalipermohonan pergatian
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 51 /Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 16 Juni 2017 — SARAH KAMLASI Alias SARAH
131 — 48
131 — 48
Bahwa Setelah menerima berkas permohonan paspor tersebutdari petugas scan dan input data petugas wawancara akanmelakukan tugasnya yaitu : akan memeriksa kembali seluruhkelengkapan dokumen persyaratan pembuatan paspor baikdokumen asli dan fotocopinya, setelah itu petugas wawancaraakan menanyakan tentang apakah sebelumnya sudah memilikipaspor apa belum, jika sudah pernah punya paspor makapetugas memeriksa kembali permohonan pergatian pasportersebut dengan data yang diajukan untuk penerbitan pasponyayang
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN
82 — 54
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN
82 — 54
NURDIN HAMZAHdan saksi tidak menyimpan bon/faktur tersebut namun antara Faktur Bonyang diserahkan Saksi AIZUL AZHAR, SE Alias POPON Bin NURDINHAMZAH dengan pembuatan dokumen pengamprahan TA .2016 dan 2017yang lakukan tidak sesuai dengan fakta karena Bon Faktur Asli Bengkelyang diberikan Saksi AIZUL AZHAR, SE Alias POPON Bin NURDINHAMZAH dengan Dokumen pengamprahan yang saksi buat telahTerdakwa ubah, yang mana Terdakwa telah menambah bebrapa itembarang pada setiap Bon Faktur untuk kegiatan perbaikan/pergatian
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
EDI SAPUTRA BIN M. NUR
83 — 35
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
EDI SAPUTRA BIN M. NUR
83 — 35
BinNURDIN HAMZAH dan saksi tidak menyimpan bon/faktur tersebutnamun antara Faktur Bon yang diserahkan Saksi AIZUL AZHAR, SEAlias POPON Bin NURDIN HAMZAH dengan pembuatan dokumenpengamprahan TA .2016 dan 2017 yang lakukan tidak sesuai denganfakta karena Bon Faktur Asli Bengkel yang diberikan Saksi AIZULAZHAR, SE Alias POPON Bin NURDIN HAMZAH dengan Dokumenpengamprahan yang saksi buat telah Saksi ubah, yang mana Saksi telahmenambah bebrapa item barang pada setiap Bon Faktur untuk kegiatanperbaikan/pergatian
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
AIZUL AZHAR, SE Alias POPON BIN NURDIN HAMZAH
74 — 27
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
AIZUL AZHAR, SE Alias POPON BIN NURDIN HAMZAH
74 — 27
BinNURDIN HAMZAH dan saksi tidak menyimpan bon/faktur tersebutnamun antara Faktur Bon yang diserahkan Terdakwa AIZUL AZHAR,SE Alias POPON Bin NURDIN HAMZAH dengan pembuatan dokumenpengamprahan TA .2016 dan 2017 yang lakukan tidak sesuai denganfakta karena Bon Faktur Asli Bengkel yang diberikan Terdakwa AIZULAZHAR, SE Alias POPON Bin NURDIN HAMZAH dengan Dokumenpengamprahan yang saksi buat telah Saksi ubah, yang mana Saksi telahmenambah bebrapa item barang pada setiap Bon Faktur untuk kegiatanperbaikan/pergatian