alasannya karena Serikat Pekerja mengatur, jadi maksimal 1 % untukSerikat Pekerja, apabila dalam 1 (satu) perusahaan ada lebih dari 1 SerikatPekerja dibagi per serikat, dasarnya WHI, tidak tergantung pada jumlahanggota tapi pada jumlah Serikat Pekerja;Bahwa hak pekerja hanya WHI, untuk pendapatan lain tergantung dariKoperasi;Bahwa dari dana 1 % diambil dari total pendapatan koperasi;Bahwa iuran dari anggota, kalau Serikat Pekerja ada 2 ya dibagi 2 SerikatPekerja, kalau Serikat Pekerja 4 ya dibagi 4 Serkat

Mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standingMenimbang, bahwa terkait dengan apakah Ketua dan Bendahara serikatpekerja/serkat buruh dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi serikatpekerja/serikat buruh, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakankewenangan internal dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh yangbersangkutan, berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tanggaserikat pekerja/serikat buruh itu sendiri, oleh karena dalam ketentuan UndangHal.

., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan HukumKonfederasi Serkat Buruh Sejahtera Indonesia (LBHKSBSI), beralamat di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur (13420), berdasarkanHalaman 1 dari 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/201&/PN JapSurat Kuasa tanggal 30 November 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor RegistrasiW30.01/798/HK.02.04/X1/2018, tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya disebutsebagai Para Penggugat;LawanBemard E.T.

Pangansari Utamasebagaimana termaktub dalam pasal 153 Ayat (1) huruf g Pengusaha dilarangHalaman 10 dani 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018/PN Jap20.melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pekerja/Buruhmendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serkat Buruh,Pekerja/ Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar jamkerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkanketentuan yang diatur dalam perjanjian kera, Peraturan Perusahaan

Bahwa Penggugat mendalilkanketentuan pasal 109 UU 2 tahun 2014, bahwa: putusan Pengadilan hubunganHalaman 34 dari 71 Putusan Nomor 11/Padt.SusPHI/2018/PN Jap10.11.industial pada pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan danperselisinan antar serikat pekerja/ serkat buruh dalam satu perusahaanmerupakan putusan akhir dan tetap.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UUNo. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 14jo pasal 81.Bahwa TERGUGAT belum melakukan upaya maksimal sehingga PHK yangdilakukan tidak sesuai denga prosedur yang ditentukan dalam undangundangnomon 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1 yaitu: Pengusaha,pekerja/buruh, serkat pekerjalserikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upayahams mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.20.21.22.23.24.Bahwa

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pimpinan Unit Kerja Serkat Pekerja AnekaIndustri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Palliser Indonesiadan pada tanggal 30 Mei 2017 Penggugat di panggil oleh Sdr.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan HubunganIndustrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

Nomor 7/Pdt.SusPHI/2019/PN PalAlih/daya (Outsourcing) tidak didasarkan aturan hukum yang berlaku dan dantidak sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbanganlebih mendalam mengenai alasan PHK terhadap diri Penggugat;Menimbang, bahwa ketentuan ayat Pasal 151(1), (2), (3) UU No.13Tahun 2003, mengatur bahwa Pengusaha, Pekerja/buruh,serikatpekerja/serkat buruh ,dan Pemerintah dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi

Ditingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;4, Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar Serkat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan.

berupa perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan perbuatan konret dalam hal ini Tergugat telah melakukanaudiensi tertanggal 14 september 2016 yang dihadiri oleh kedua belahpihak dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugattelah menjawab permohonan Penggugat yang berupa Tindakan Konkretyang berupa Audiensi tanggal 14 September 2016 dengan jelasmenyebutkan menolak untuk dilakukan membuka kembali verifikasisecara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serkat

sebagaimana dimaksud Pasal 35UU Nomor 21 Tahun 2000, maka pekerja/ouruh harus membuat suratpengunduran diri kepada serikat yang pertama dan menyatakan bergabungkepada serikat buruh yang baru;Bahwa aturan lain yang terkait dengan serikat buruh tersebut diatur dalamPermennnakerTrans Nomor PER.O6/MEN/IV/2005 Tahun 2005 tentangPedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa di dalam Pasal 5 PermennakerTrans Nomor 6 Tahun 2005disebutkan bahwa verifikasi kKeanggotaan pekerja di dalam serkat

Pasal 3 ruang lingkup peranjian 1) PKB ini memuat kesepakatankesepakatanantara pengusaha dengan serikat pekerja/Serkat buruh tentang syaratsyaratkerja dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekeya/ouruh. ......... 3)Pembaharuan kebijakan (Policy Revision) dapat dilakukan sepanjang tidakHalaman 61 dari 102 Halaman Putusan No. 19/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japbertentangan dengan PKB dan didiskusikan secara formal dengan serikatpekerja/serikat buruh untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belahpihak;

Pasal 1 daftar istilan angka 46 Perjanjian Kerja Bersama (PKB):Penanjian hasilperundingan antara serikat pekerja/Serkat buruh dan perusahaan, yangtercatat pada dinasjnstansi yang beranggungiawab~ di bidangketenagakeraan, berdasarkan undangundang yang berlaku yang memuatsyaratsyarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak dan angka 34 PedomanHubungan Industrial (PHI): pedoman bagi perusahaan dan pekerja/ouruh untukmelindungi kepentingan kedua belah pihak demi teraminnya peran, hak sertakewajlban masingmasing

Pasal 59 pengakuan wakilwakil serikat pekerja/serikat buruh pekerja/fouruhyang dipilin sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau yang ditunjukoleh serikat pekerja/serikat buruh sebagai wakilnya tidak akan menerimatekanan dan perlakuan yang diskriminatif dari pihak pengusaha, baik langsungmaupun tidak, karena fungsinya sebagai wakil serikat pekera/serikat buruh.pengusaha menjamin bahwa keterlibatan setiap pekeja/fouruh dalamkeanggotaan dan kepengurusan serikat pekera/Serkat buruh tidakmempengaruhi

juridiction or any other country jurisdiction beingexercised, proper jurisdiction regarding any question related to thisHalaman 15 dari 36 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/2019/PN Nab.agreement shall be the Singapore Intenational Arbitration Centre,Singapore.e Terjemahan Resmi Hukum Yang Berlaku : 30.1 Peyanjian ini dan hak hakpara pihak disini dalam segala hal aiatur oleh, dan aitafsirkan, dlinterpresiasikandan diberakukan sesuai dengan, hukum substantif negara bagian Oklahoma,Amenka Serkat

Pembanding/Penggugat V : SERKAT TUMAKAKA Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : YESRI ELTJE SIONGKE Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VII : DJUFRI BALEBU Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VIII : ALFIRAS Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IX : SADRA M Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : PT. MPR Mulia Pacific Resources

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Indonesia (APINDO), Batam Shipyard Offshore Asociation(BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI sertaMelibatkan Perwakilan dari Unsur Pekerja Yakni : DewanPimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(DPC KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) danKonfederasi Serkat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI):Asas Keterbukaan, yakni Tergugat menetapkan keputusan yangmenjaadi Objek Sengketa a quo tidak menyembunyikannya, akantetapi tetap membuka atau

objek sengketa a quo adalah sangatjelas mendahulukan kesejahtraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusahayakni : Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO), Batam Shipyard Ofshore Asociation(BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI sertaMelibatkan Perwakilan dari Unsur Pekerja Yakni : DewanPimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(DPC KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) danKonfederasi Serkat

Serikat Buruh Indonesia (PTP GESBURI) PT.TARACITRA KUSUMA dengan Nomor Pencatatan No.833/CTT.250/III/2010,tanggal 12 Maret 2010.Bahwa untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh pihak DewanPimpinan Pusat GESBURI melalui suratnya DPP.GESBURI No.063/DPP.GESBURI/Dept.Org J&P /Ul/10tanggal 18 Maret 2010 ,TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma telah memberikan jawabannyasesuai dengan surat No.06/TCK/SK/III/2010,tanggal 19 Maret 2010 yangkami kirimkan pada tanggal 22 Maret 2010 kepada Dewan PimpinanPusat Gerakan Serkat

Putusan Nomor 37 P/HUM/2020hubungan industnal wajib dilaksanakan oleh pengusaha danpekerja/buruh atau serikat pekerna/serikat buruh secaramusyawarah untuk mufakat, ayat (2) Dalam halpenyelesaian secara musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, makapengusaha dan pekerna/buruh atau serkat pekerja/serkatburuh menyelesaikan perselisihan hubungan industnal melaluiprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangdiatur dengan undangundang;Dalam pelaksanaan mogok

Bahwa untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh pihakDewan Pimpinan Pusat GESBURI melalui suratnyaDPP.GESBURI No.063/DPP.GESBURI/Dept.Org.J&P /III/10tanggal 18 Maret 2010 , TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusumatelah memberikan jawabannya sesuai dengan surat No.06/TCK/SK/III/2010,tanggal 19 Maret 2010 yang kami kirimkanpada tanggal 22 Maret 2010 kepada Dewan Pimpinan PusatGerakan Serkat Buruh Indonesia dengan tembusan KepalaDisnaker Kabupaten Bekasi. 8.

ayat 1 harus sudah diterima olehpengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggalditerimanya naskah (3) Dalam hal wakil pekerja/buruh dan/atauserikat pekerja/serikat buruh telah menyampaikan saran danpertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), makapengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tersebut. (4) Apabiladalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) wakil pekerja/buruh dan/atau serkat

Serkat Pekerja tingkat Perusahaan (SPTP) taman306.Festifal Bali (kreditur Lain) lawan PT. Surya Tata Internusa (Kreditur)berpendapat sebagai berikut: hubungan hukum yang adaantaraTermohon KasasiIldahulu Pemohon/Kreditur dengan PemohonKasasi Il dahulu) Termohon/Debitur adalah antara Pemborong (Penerima Kerja) dengan Pemberi Kerja akibat adanya PerjanjianKerja (Pemborong Kerja).

Selain itu berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangantelah terobukti bahwa para Termohon Kasasi telah melanggar ketentuansebagai berikut :Pasal 8 ayat (1) PKB:"Untuk Serkat Pekerja, Pengusaha dapat memberi ian meninggalkanpekerjaan tanoa mempengarui konduite dan mengurangi hakhaknyasebagai Pekerja kepada pengurusWwakil Serikat Pekerja untuk maksimal 2 (dua)orang, yang diusahakan secara bergantian, menghadiri kongres atau seminar,Kursus maupun panggilan instansi pemerintah yang mempunyai

Pasal 8 ayat (8) PKB PTFI 20172019, yang menyatakan:Pasal 1338 KUHPerdata: semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 126 ayat (1) UU13/2008: Pengusaha, Serikat pekerja/serkat buruh dan pekera/ouruh wajibmelaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama, Pasal 8 ayat(3) PKB PTFI 20152017 dan Pasal 8 ayat (3) PKB PTFI 20172019: Perusahaandan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yangtercantum dalam

Tanda tangan ketua, sekretaris dan/atau masingmasing ketua dan sekretarisserikat pekerja/serkat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;ayat (3) dalam mogok kerja akan dilakukan serikat pekerja/serikat buruh makapemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani olehperwakilan pekerja/fourunh yang ditunjuk sebagai coordinator dan/ataupenanggungjawab mogok kerja;6.