SIK INDONESIA dengan PIB nomor 308464 tanggal 29 Juli 2013tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dengan menggunakan skema ATIGA dan tarifditetapkan dengan menggunakan tarif MFN ;Menurut Pemohon : bahwa perbedaan antara pemasok yang tertera pada Form D dan PIB yaitu ExxonMobil Chemical Asia Facific dengan Invoice yang diterbitkan oleh Inabata Singapore(PTE).LTD, tidak menyalahi aturan tentang SKA, dalam hal ini menunjukkan adanyaketerkaitan transaksi yang melibatkan pihak ketiga yang berada dalam

SIK INDONESIA dengan PIB nomor 308464 tanggal 29 Juli 2013tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dengan menggunakan skema ATIGA dan tarifditetapkan dengan menggunakan tarif MFN ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Bandingketentuan untuk mendapatkan Preferensi tarif dalam rangka Skema ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA) telah dipenuhi dengan melampirkan Form D asli dan perbedaan antara pemasok yang tertera padaForm D dan PIB yaitu Exxon Mobil

kepadaTerbanding surat nomor: 33 02 16 V40 tanggal 07 Juli 2014 tentang jawaban ataskonfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form D Nomor:20136079188 diterbitkan secara sah dan benar, dan telah melakukan klarifikasidengan perusahaan yang menerbitkan invoice Inabata Singapore Pte,Ltd;bahwa oleh berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa importasiPemohon Banding dengan PIB Nomor: PIB Nomor: 308464 tanggal 29 Juli 2013mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema

ASEAN Trade inGoods Agreement (ATIGA);: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa atas impor Propylene Copolymers (Exxonmobilepp 7032E3) yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 308464 tanggal 29 Juli 2013 mendapatkanpreferensi tarif dalam rangka skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA),oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif beamasuk tidak dapat

Latar Belakang Skema LNG Project;1.Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Projectmerupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dariPemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebutKKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) ?; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah e. Peng dan Biaya tidak oleh Pertaminaterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak dan atas nama Pi mewakili Gambar Il. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/20162.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak NGL Co.';PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/20162. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan PenegasanFiskal.

serta Pos 17s.d. 94 PIB Pos Tarif 8515.90.90.00, jenis barang berupa Welding Machine & SparePart (94 jenis barang sesuai lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus 2013 yaituPembebanan Tarif Bea Masuk (ACFTA) sebesar 0%, dan ditetapkan olehTerbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 5%;: bahwa yang menjadi pokok masalah adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka skema

1003082600211 tanggal 12 Agustus 2013 diragukan keabsahannya karenauraian barang pos 194 dari PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus 2013 tidakdirinci satu persatu (detil), sehingga ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanantarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5%.bahwa PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus 2013, Form E Nomor:E1311003082600211 tanggal 12 Agustus 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

8515.90.90.00 mendapat preferensi tarif skemaACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Welding Machine & Spare Part (94 jenis barang sesuai lanjutanPIB, Negara asal China, Klasifikasi Tarif Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 8515.90.10.00serta Pos 17 s.d. 94 PIB Pos Tarif 8515.90.90.00 yang diberitahukan oleh PemohonBanding dalam PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus 2013 mendapat preferensitarif skema

Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang imporberupa Welding Machine & Spare Part (94 jenis barang sesuai lanjutan PIB), Negaraasal China, Klasifikasi Tarif Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 8515.90.10.00 serta Pos 17s.d. 94 PIB Pos Tarif 8515.90.90.00 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding

Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Beadan Cukai Dalam SPTNP Nomor:SPTNP013927/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Welding Machine &Spare Part (94 jenis barang sesuai lanjutan PIB), Negara asal China,Klasifikasi Tarif Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 8515.90.10.00 serta Pos 17 s.d.94 PIB Pos Tarif 8515.90.90.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Bandingdalam PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus 2013 mendapat preferensitarif skema

Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Kekeliruan MajelisHakimPengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.

Skema Penugasan LNGberdasar tinjauan Asas Keadilan & Kepastian Hukummenunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefitakibat Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana gambarberikut:Halaman 50 dari 63 halaman.

Skema Project LNG tidak sempurna khususnya dalammekanisme perhitungan pembayaran kembali (reimbursementPPN);2. Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yangtidak sempurna;3.

Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan PenegasanFiskal. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukumkomersial, perundangundangan dan penegasan fiskal dalampertimbangan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kreditPajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaJuni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,;3.

Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD) ;Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 35 dari 230 hal.

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang HasilSeleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA):Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA):Fotocopy Skema

Pertandingan Futsal SMP/MTs;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Hal. 91 dari 230 hal.

Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 147 dari 230 hal.

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaranBelanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SNSMA Tingkat Kab.

anggota lain sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional, seperti yang tercantum dalamLampiran 8";Mbahyut Pesnopengsaadmenrif preferensi CEPT/ATIGA ASEAN adalah Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.011/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010;bahwa untuk penerapan lebih lanjut atas ATIGA/CEPT (FTA) Bea dan Cukai telah menerbitkan SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PemberitahuanImpor Barang Dalam Rangka Skema

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema ATIGA yang lebih rendah dari Tarif bea masuk umumhanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form DATIGA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan.(Copy Form D ATIGA terlampir);b. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan Nomor Referensi Form D ATIGA padaPemberitahuan Impor Barang (PIB). (Pemohon Banding telah mencantumkan kode fasilitas, CopyPIB terlampir);c.

(Form DATIGA telah Pemohon Banding sampaikan pada saat pengajuan PIB);bahwa Dalam SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada bagian contoh kasus, secara jelasdisebutkan bahwa:"Impor barang yang menggunakan skema Third Country Invoicing tetap diberikan tarif preferensisesuai masingmasing FTA, sepanjang dapat ditemukan buktibukti sating keterkaitan antara pihakpihak yang terlibat dalam transaksi";bahwa Meskipun CoO Form D ATIGA No. 720201 yang Pemohon Banding sampaikan tidak terdapattanda tick mark (

Terbandingpun tidak melakukan Peninjauan Kembali atasputusan ini sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa Pengadilan Pajak telah mengambilkeputusan yang benar dan tepat, dan Bea Cukai mempunyai pendapat yang sama mengenai pembuktianketerkaitan satu sama lain dalam skema third country invoicing.

Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakanHalaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2016satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaanNegara bersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak';PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan Kantor Pusat diJakarta.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada Surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini;Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang samadengan pembebanan 5%, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNPsebesar Rp.18.025.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEANCHINA FREE TRADE AREA (ACFTA);bahwa atas importasi dengan PIB nomor 292199 tanggal 03 Agustus 2011 tidak berhakmendapatkan fasilitas Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema

ACFTA;bahwa Form E Pemohon Banding dapat digunakan untuk fasilitas tarif skema ACFTA adalahadanya perubahan Operational Certification Procedure (OCP) yang telah dilakukan ratifikasidengan Peraturan Presiden RI No.37 tahun 2011;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk PemohonBanding sesuai dengan PIB Nomor: 292199 tanggal 03 Agustus 2011 yang diberitahukan padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan atas importasiberupa importasi

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTAbahwa untuk pemberlakuan skema tarif ACFTA terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area(ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Prediden Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja mencenai Kerjasama

Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/MDAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, makauntuk SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagaiberikut :a. Pengertian by the time of shipment sebagaimana dimaksud ... dst;b.

Latar Belakang Skema LNG Project;1.Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Projectmerupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dariPemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebutKKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement); * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sshamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Peng dan Biaya F tidak oleh Pertaminaterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:i) Pendirian PT Badak';PT Badak berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuangan onbehalf Repubik Indonesia.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada Surat S1936/PJ.51/1992sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi asas

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal.Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei 2010 sebesarRp 22.620.116.688,00;Halaman 50 dari 54 halaman.

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project.bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)Halaman 7 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 1432/B/PK/PJK/2017PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPFh Bacanatas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis ertaminadanKontraktor PSC)a Pertamina jansk Perusahaan (AP)

Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1. Pendirian PT Badak , Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013Halaman 24 dari 63 halaman.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyaHalaman 49 dari 63 halaman.

Skema Penugasan LNG berdasartinjauan asas keadilan dan kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & HEPASTIGN HUKUM Pelaksnian Pesci SN 1944PEN vo = sone EE =Pe eee ieOF PERTAMINA

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project.Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan azaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaan Negarabersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) ?; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Kekeliruan Majelis HakimPengadilanPajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruhkewenangan dan penetapan skema project LNG dilakukan olehPemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkanpenugasan managjerial penjualan LNG secara ketentuan pajakmerujuk padasurat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusiPemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atasproject LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan /nvoice dan faktur pajak kepadaPertamina (fungsi Joint Management Group) atas namaPemerintah.

skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI!

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/20161.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor SHalaman 47 dari 53 halaman.

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema ATIGA yang lebih rendah dari Tarifbea masuk umum hanya diberlakukan terhadap impor barang yangdilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D ATIGA) yang telahditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan.(Copy Form D ATIGA terlampir);b. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan Nomor ReferensiForm D ATIGA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (PemohonBanding telah mencantumkan kode fasilitas, Copy PIB terlampir);c.

Terbandingpuntidak melakukan Peninjauan Kembali atas putusan ini sehingga PemohonBanding berpendapat bahwa Pengadilan Pajak telah mengambil keputusanyang benar dan tepat, dan Bea Cukai mempunyai pendapat yang samamengenai pembuktian keterkaitan satu sama lain dalam skema ThirdCountry Invoicing.

Pasal 3 menyatakan Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:1.2.Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik;Tarif bea masuk dalam rangka skema CEPT yang lebih rendah dari tarifbea masuk umum hanya diberlakukan terhadap impor barang yangdilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatanganioleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan;.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru,dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangandibidang Kepabeanan khususnya dalam Penempatan Tarif Bea MasukDalam Rangka Skema ATIGA (Preferensi Tarif dengan Form D),sehingga Put. 51199/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 13 Maret 2014 sangatlayak dan/atau patut untuk dibatalkan.2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dantidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangan dibidangKepabeanan khususnya dalam Penempatan Tarif Bea Masuk DalamRangka Skema ATIGA (Preferensi Tarif dengan Form D), sehingga Put.51199/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 13 Maret 2014 sangat layak dan/ataupatut untuk dibatalkan.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 968/B/PK/PJK/20163.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.28. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.29.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.30. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.31.

Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.89. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.90.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015.21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga PenelitianDan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015.22.

Dokumen tersebut tidak/oukan merupakandokumen yang diajukan serta tidak diketemukan keterkaitan dengan barang yangdipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23/.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23 J.

Tidak ada manipulasi/pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh pihak manapun;: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP4790/KPU.01/2012 tanggal 31Agustus 2012, bahwa menurut Terbanding dikarenakan tanda tangan pada Form Etidak sesuai dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari WuxiJiangsu,China (Jiangsu EntryExit Inspection And Quarantine Bureau Of ThePeople's Republic Of China), maka atas importasi yang dilakukan tidak dapatdiberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA,

E123208815450077 tanggal 6Juni 2012 dapat dijadikan sebagai dasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangkaskema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA);: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa atas impor Diesel Generating Set With Accessories dll (6 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 256110 tanggal 22 Juni2012 mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema

permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4790/KPU.01/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadapSPTNP Nomor: SPTNP012641/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 3 Juli 2012,atas nama: XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan atas impor barang DieselGenerating Set With Accessories dll (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)sesuai PIB Nomor: 256110 tanggal 22 Juni 2012 dikenakan tarif Bea Masuk sebagaiberikut: Pos Pos tarif Tarif Bea Masuk (Skema

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) *; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah e. P dan Biaya P. 1 tidak dibukukan oleh iterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh MenteriKeuangan on behalf Republik Indonesia. Dengan lokasi plant diBontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta.

Skema Project LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanismeperhitungan pembayaran kembali (reimbursement PPN);2. Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidaksempurna;3.

Skema Project LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehinggadiperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan);Halhal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitongabimbang dalam memberikan concurring opinion, yakni di satu pihakmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)salah dengan menolak permohonan banding , namun di sisi lain HakimAnggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG project tidak sempurna(memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah);Dengan pendapat Hakim

project LNGmerupakan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah termasukpenerbitan faktur pajak yang mengacu pada ketentuan PengusahaKena Pajak Badak/Arun;Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa Negara dirugikanadalah tidak benar.

beralamat di Komplek Industri ADR, RT 004/RW 003,Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang 15810, danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 401594, tanggal 9 Agustus 2018, jenis barang berupaAlumunium Strip In Coil Alloy 6815H14SR dan Aluminium Strip In Coil AlloyAB4B4H14/AA4045 (2 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB), Negaraasal China, klasifikasi pos tarif 7607.11.00 (Pos 1 PIB) dan 7607.12.90 (Pos2 PIB), mendapat preferensi tarif bea masuk skema

tanggal 20 Agustus 2018, atas namaPemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.495.149.2451.000; dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PemberitahuanImpor Barang (PIB) Nomor 401594, tanggal 9 Agustus 2018, jenis barangberupa Alumunium Strip In Coil Alloy 6815H14SR dan Aluminium Strip InCoil Alloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis Barang Sesuai Lembar LanjutanPIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7607.11.00 (Pos 1 PIB) dan7607.12.90 (Pos 2 PIB), mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor Alumunium Strip in Coil Alloy 6815H14SR dan Alumunium Strip InCoil Alloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB)Nomor 401594 tanggal 9 Agustus 2018 melalui skema Perjanjian ACFTAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi dikarenakan adanya keterlambatan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporAlumunium Strip in Coil Alloy 6815H14SR dan Alumunium Strip In CoilAlloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor401594, tanggal 9 Agustus 2018, melalui skema Perjanjian ACFTAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi dikarenakan adanya keterlambatan penyerahandokumen SKA

Putusan Nomor 3146/B/PK/Pjk/2020Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 401594 tanggal 9 Agustus2018 melalui skema Perjanjian ACFTA yang didukung dengan SKA FormE Nomor E183109100969726 tanggal 31 Juli 2018 diserahkan sebagailampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 401594 tanggal 9Agustus 2018 secara bersamasama adalah sah dan dapat diterima,sehingga berhak mendapat fasilitas kepebeanan berupa preferensi tarifbea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar0% (lima persen) dan

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNGHalaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LVGsebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyaHalaman 47 dari 52 halaman.

Skema Penugasan LNGberdasar tinjauan asas keadilan & kepastian hukummenunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefitakibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana gambarberikut: SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZA$ KEADILAN & KEPASTIAN HUKUMI Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 &PENUGASAN ) = a , / bpss PERTAMINA = cos22? w&VU?

Pajak Nomor : PUT.52981/PP/M.IXB/19/2014Jenis Pajak : Bea CukaiTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PenetapanPembebanan Tarif Bea Masuk atas jenis barang berupa GN3140TN dil (26 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB);Menurut Terbanding : bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapatdiberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema

dianggap telah sesuai yang dimaksud dengan ketentuandibidang Pabean Indonesia;Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP433/KPU.01/2013 tanggal 17Januari 2013, Terbanding pada pokoknya menyatakan antara lain bahwadikarenakan terdapat keraguan atas form E yang dilampirkan serta belum terdapatjawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan denganPemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 454538 tanggal 09 November 2012 tidakdapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema

Specimen Signatures of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of ThePeoples Republic of China, Majelis berpendapat terdapat kesesuaian antara tanda tangan padaForm E dan Spesimen tanda tangan yang ada;bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuanPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 sehinggaForm E Nomor: E123706000160023 tanggal 20 Oktober 2012 dapat dijadikan sebagai dasar preferensi tarifdalam rangka skema

ASEANChina Free Trade Area (ACFTA);Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa atas impor GN3140TN dll (26 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 454538 tanggal 09 November 2012 berhakmendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEANChina Free Trade Area(ACFTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbandingterhadap