Ditemukan 59 data
183 — 17
yang menguasai tanah sengketa olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan olehtergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsiTergugat tersebut harus ditolak; Dalam Provisi : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi dari penggugatadalah sebagaimana diuraikan di muka; Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan provisi yang diajukannya itu,penggugat memohon agar menetapkan terlebih dahulu sita jaminan atas tanahJ
78 — 47
Pelepasan objek pengadaan tanahPemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objekpengadaan tanahj. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasipengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah..
132 — 53
Mitra SetiaEkaperwira mengajukan surat kepada (Kasubdit Jalan rel dan Bangunan)KD/Direktur Teknik memohon agar tanah PJKA tersebut dapat dibeli atau tukarmenukar tanahj 22222 n nn nnn enna nen enn nnn een n nen ne neeBahwa selanjutnya A. HARBANI / Kepala Perusahaan jawatan Kereta Apipada bulan januari 1991 memohon persetujuan kepada Menteri Perhubunganuntuk tukar menukar tanah dengan PT.
38 — 30
tanggal 18 Desember 2019;Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 25 dari hal 35Bukti P. 29 adalahBukti P. 30 adalahBukti P. 31 adalahBukti P. 32 adalahBukti P. 33 adalahBukti P. 34 adalahBukti P. 35 adalahBukti P. 36 adalahFotokopi sertipikat hak milik Nomor : 313 atasnama Mukmin Abdul Ano yang dibuat danditandatangani oleh kepala kantor pertanahan KotaGorontalo pada tanggal 21 September 1990Fotokopi surat kuasa dari Isna Ano, Ismiati Anodan Herlina Ano kepada Zainudin Ano untukpengurusan jual beli tanahj
229 — 127
HAM bagi yang berbadan hukum; pendaftaran penanaman modal, persetujuan pelaksanaan kegiatanpenanaman modal /izin prinsip penanaman modal, perluasanpenanaman modal, perubahani. izin prinsip/Surat PenunjukkanPenggunaan Lahan dari Bupati dan/atau surat keterangan informasikesesuaian ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; izin lokasi dari OPD yang membidangi perizinan dan/atau suratketerangan lokasi serta izin perubahan penggunaan tanah dariKantor Pertanahan; k. izin peruntukan penggunaan tanahj
87 — 30
Sebelah barat berbatasan dengan PuncakGunung Bawangkuni;4, Riwayat Tanahj 7 rrr rra. Menguasai/ mengolah sejak Tahun 2002; b. Pengalihan penguasaan dari Ayah Kandung saya, MUHAMMADTYBU berdasarkan Hak Milik Adat; 5.Penggunaan tanah untuk lahan perkebunan; Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut belum mempunyaistatus hak (Sertifikat) tidak dalam keadaan sengketa dantidak menjadi jaminan/agunan dengan pihak lain.
160 — 45
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. l0Tahun 1961 j 222 22 nnn nnn nen ne nnn nneeg) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 5 Tahun 1973 TentangKetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pemberian HakPlas: Taal j~~ = nanii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 1975 TentangPedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, UangWajib Tahunan Dan Biaya Administrasi YangBersangkutan Dengan Pemberian HakHak Atas Tanahj
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung â Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
134 — 78
Menginventarisasi dan mengidentifikasi data bidang tanahj. Lain lain yang dianggap perluk. Membuat daftar nominative hasil identifikasi dan Inventarisasi dan / atauverifikasi dan perbaikan daftar nominative.5.
349 — 119
mendapatkepastian hukum (ex : pasal 19 UU No.5 1960 Tentang UUPAjuncto nasal 1 anaka 1. pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. iuncto Peraturan MenteriNeaara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 'Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24TahunW1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 162 s/d 178),Vvw4 )A ) elf dak bisa d itingkatkan statusnya menjad i Hak Milik,,;WV;5Allarganya jauh lebih murah dibanding HGB di atas tanah milik/tanahJ
87 — 19
Status tanah; nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn9Peruntukkan tanahj~~ nnn nnn nnnQKeseuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atauperencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;e. Sarana dan prasarana yang tersedia; ==f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;Pasal 31:1)2)3)Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggalmusyawarah dengan mengundang Instansi Pemerintah yang memerlukantanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :a.
415 — 1385
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadapair tanahj ++ 2 wo nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nneLebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi:Kavwasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :a. Kawasan keunikan batuan dan fosil ;b. Kawasan keunikan bentang alam;dan,c.
110 — 16
hakhak atas tanah asal konversi hak barat berakhirpada tanggal 24 September 1980; Bahwa terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara,maka siapa saja bisa mohon untuk memperoleh tanahtersebut menjadi hak miliknya; ~ Bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan untuk memperolehhak atas tanah tersebut tergantung penilaian dari lembagayang berwenang untuk memberikan hak tersebut; Bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria tidak mengatur mengenai sita terhadaphak atas tanahj
1.Rahmatsyah
2.Kamal Khairi
3.Suhaili
4.Hidayat Syah
5.Darwinsyah,S.Ag
6.Tgk,Ahmad.Spd
7.Zulfikri
8.Junaidi Z
9.Sejahtera
10.Irwan Kadari
11.Musaharuddin
12.Aidi Sahara. S.Sos
13.Darwis
Tergugat:
1.Abdul Jalil Yusuf
2.Hajimah binti Rajim
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa
2.Badan Pertahanan Nasional (BPN)
3.Pemeritahan Kabupaten Bener meriah/ Camat Kecamatan Wih Pesam
119 — 43
Nasir tanahj Pemuda PanteRaya sempat untuk dibagikan atau dipetakpetak dan diserahkan kepadaMasyarakat namun pada tahun 2000 Saudara M.
52 — 7
Pekerjaan LPB dilaksanakan dibahasPekerjaan LPA Tidak dapat ditunjukkan oleh Pengawas,dibahas ekerjaan LapenPEKERJAAN DEK PENAHAN TANAHJ 315,5mMtanah untuk podasi i dibahasasangan i i ilesteran batu i dibahasunan i dibahas. PEK. SALURAN PEMBUANGAN SEPJ.Mjaan Saluran i dibahasobilisasi alat berat i idak diperiksa: 5 otofoto Dokumentasi lum dapat diperlihatkan idak diperiksajaan memotong pada rencanaDi i iperi. PEKERJAAAN SISIPAN DEK SEPJ. 173?
88 — 36
FRINADI, sebagai pihak penjual selanjutnyadisebut pihak pertama dan ASEP DANI sebagai pihak pembeli selanjutnyadisebut sebagai Pihak kedua.Pihak Pertama menyatakan telah menjual kepada Pihak Kedua dan pihakKedua menyatakan telah membeli kepada pihak pertama, yaitu sebidang tanahadat girik ( Leter C ) luas + 141 M2 /10 bata terletak di Rt Rw 14 DusunLebakklipung Desa Imabnagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis,dengan batasbatas tanah:Utara : Jalan RayaTimur : Tanah DesaSelatan : Parit selokanBarat : TanahJ
225 — 163
Melaksanakan perintah jabatan ( wettelijke bevel), sebagaimana diaturPasal 51 ayat (1) KUHP;Yang mana TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sesuaidengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki yaitu Sseuatu kewenangan dalam bentukAtribusi yang bersumber atau diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 serta perintah jabatan yang melekat pada TERGUGAT I, untuk melaksanakankegiatan Pendaftaran Tanahj.
WINDHU SWONDY, SH, MH
Terdakwa:
BAINURRAHMAN ALAMSYAH
464 — 209
Kontrak: 4530103241; Rp200.000.000,00Akad Pembiayaan Musyarakah No: 02/MSASBR/5395/VII/Tng2016;Tgl. 28/07/2016 (12 bulan) untuk Tambahan Modal Kerja: Pembeliansebidang Tanahj) No. Kontrak: 4530103383; Rp1.000.000.000,00Akad Pembiayaan Musyarakah No: 02/MSASBR/5643/I/Tng2017;Tgl. 9/09/2016 (12 bulan) untuk Tambahan Modal Kerja: Pembeliansebidang Tanahk) No.
155 — 28
Banyuasin adalah :Penyiapan PelaksanaanInventaris dan Identifikasion WoPenetapan Penilaia 9Musyawarah Penetapan bentuk ganti rugiPemberian ganti kerugianPshPemberian ganti kerugian dalam keadaan khususPenitipan ganti kerugian>Pelepasan objek pengadaan tanahPemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak denganobjek pengadaan tanahj. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan dataadministrasi pengadaan tanah dank.
161 — 34
Pelepasan objek pengadaan tanahPemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objekpengadaan tanahj. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasipengadaan tanah dank. Penyerahan hasil pengadaan tanahBahwa benar dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut saksi memilikikedudukan/kapasitas sebagai :a. Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupaii.b.