TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000,00selama 1 tahun;2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;3. Operasional Pemerintahan Desa Rp43.001.787,00;Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp452.437.504,00 (empat ratuslima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah)diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut:1.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Nopember 2013 setelah Terdakwadisahkan menjadi Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan olehBUPATI Pasuruan menggantikan Saksi ;Bahwa tugas selaku Kepala Desa adalah melaksanakan pemerintahan desa dan mengembanpemasyarakatan Desa ;Bahwa sumber APBDES / Kas Desa berasal dari :Pendapatan Asli Desa ;Jasa Pungutan Desa ; 222222222 2Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (ADD) dan Tunjangan PenghasilanAparatur Pemerintah Desa (TPAPD

puluh juta rupiah) dan mantan BPDsebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);5 Saksi MOHAMMAD NASIR : anneHal.43 dari 104 Putusan No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbye Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAPPenyidik adalah benar semua ;e Bahwa saksi tahu sumber pendapatan Desa Watukosek atau APBDes berasal dari : PendapatanAsli Desa, Jasa Pungutan Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (ADDdan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

;1 PAD portal sumbangan Kas jalan yang timur dikelolah oleh Bendahara Desa denganKepala Desa ABDULLAH ABEB YASHADI disimpan di Bank BRIKejapanan ;2 PAD portal sumbangan Kas jalan yang Barat dikelolah oleh Kaur Keuangan bersamaKepala Desa disimpan di BTN Kantor Pos Kejapanan ;Bahwa saksi tahu sumber pendapatan Desa Watukosek atau APBDes berasal dari : PendapatanAsli Desa, Jasa Pungutan Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (ADDdan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

NASIR dan sisanyasebesar Rp.10.700.000, saksi bersedia setiap saksimenerima gaji (TPAPD) dengan cara mengangsur sebesar Rp.500.000, ;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 saksi disuruh Sekdes untuk pembangunan pagarBalaidesa yang sebenarnya tidak ada di RPJM Desa dan waktu itu saksi disuruh minta matrialdi toko pak DARMO dan untuk pembayarannya langsung Kepala Desa yang membayarsendiri, namun sebelumnya saksi disuruh melaksanakan pembangunan pondasi pagar makamsebesar Rp.9.000.000 dan untuk belek /

Pasuruan ; 22292 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa Ahli tahu kalau Sumber APBDES / Kas Desa berasal :1 Pendapatan Asli Desa ;2 Jasa Pungutan Desa ;3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ( ADD dan TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) ;e Bahwa Mekanisme penyusunan / pembuatan APBDES yang dilakukan oleh Desa adalahPemerintah Desa Menyusun Rancangan APBDES untuk diusulkan kepada BadanPermusyawarakatan Desa (BPD) setelah disetujui maka bisa ditindak lanjuti dengan

Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas, Penggugatmengalami kerugian materiil, dan kerugian immateriil, dengan uraian sebagaiberikut :Kerugian Materiil :a Yaitu, terhitung sejak diberhentikannya Penggugat tanggal 03 Mei 2012sampai didaftarkannya gugatan ini selama 30 bulan, Penggugat menderitakerugian yaitu kehilangan mata penghasilan untuk menafkahi keluargaseperti biaya hidup, biaya pendidikan anakanak dan biaya kesehatanyang tidak bisa dinikmati lagi berupa TUNJANGAN PENGHASILANAPARAT DESA (TPAPD

Perangkat Desa.Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2014/PN.Sda6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menolakPosita ke12, 13, 14, 15,dan 16 dari gugatan Penggugat, karena :a Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidakdapat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian materiil dan Immateriil karena masingmasingmenjalankan tugasnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;b Bahwa Penggugat kehilangan mata pencaharian TPAPD

(TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa) sejak diberhentikan sebagaiKepala Dusun Sidogolong, Desa Watugolong adalah sebuah konsekwensihukum karena Penggugat telah diberhentikan sebagai KASUN dantentunya tidak berhak mendapatkan TPAPD tersebut karena telahdiberikan pada KASUN Sidogolong yang baru sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 tentang PemberianPenghasilan dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diKabupaten Sidoarjo ;c Bahwa Penggugat telah kehilangan

70/B/2013/PT.TUN.SBY dan tidak adanya tanggungjawab dari Terut Serta Tergugat 2,Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil;Bahwa, akibat dari ulah perbuatan Para Tergugat dan Para Turut SertaTergugat, Penggugat telah kehilangan mata pencaharian untuk mencukupikebutuhan keluarga sehari hari, sperti biaya hidup, biaya pendidikan anakanak dan biaya kesehatan, sejak Penggugat diberhentikan sebagai KASUNGuyangan, Desa Seketi, tanggal 02 Agustus 2012;Bahwa, Penggugat telah kehilangan TPAPD

Tunjangan TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa) selama 22 bulan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjosebesar Rp 48.180 000,00 (empat puluh delapan juta seratusdelapan puluh ribu rupiah) ;Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Sda.102. Hasil Tanah Bengkok selama 2 (dua) tahun Rp 108.000.000, 00(seratus delapan juta rupiah). Jumlah kerugian materiil Rp156.180.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus delapanpuluh ribu rupiah) ;b.

Bahwa Penggugat kehilangan mata pencaharian TPAPD(Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) sejakdiberhentikan sebagai Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketiadalah sebuah konsekwensi hukum karena Penggugat telahdiberhentikan sebagai KASUN dan tentunya tidak berhakmendapatkan TPAPD tersebut karena telah diberikan padaKASUN Guyangan yang baru sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010tentang pemberian Penghasilan dan/atau Tunjangan KepalaDesa dan Perangkat Desa

diterima Terdakwa, kemudianuangnya dibawa oleh Terdakwa H.KUSWADI selaku KepalaDesa;Bahwa benar ada dana tambahan ADD 2008 sebesar Rp15.000.000,, dan saksi bersama para perangkat pernah diberi uangoleh Terdakwa masingmasing sebesar Rp 200.000,, sedangkanselebihnya diterima dan digunakan oleh Terdakwa H.KUSWADIsendiri ;Bahwa sumber pendapatan keuangan desa Tunjungrejo, antara lainberasal dari hasil lelang bondo deso,bantuan dari PemerintahKabupaten maupun Propinsi, seperti ADD dan restribusi pajak,TPAPD

Untuk ADD diperoleh dengan cara setelah menerimapemberitahuan atau petunjuk dari Kecamatan Desa mengajukansurat permohonan pencairan dan untuk TPAPD maupun Bantuan123Keuangan BPD juga menunggu pemberitahuan dari Kecamatanuntuk pencairannya, setelah cair uangnya yaitu dicairkan olehTerdakwa dan bendahara, uang yang dicairkan, diterima dandiambil serta dipegang oleh Terdakwa sendiri ;Bahwa proses Penggunaan Dana dilakukan dengan cara awalnyadilakukan MUSRENBANG (Musyawarah rencana pembangunandesa)

Disamping itu jugamenerima TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa) dan Bantuan Keuangan BPD, yang mulai ada sejak tahun2009.

Disamping itu jugamenerima TPAPD (tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa) dan Bantuan Keuangan BPD yang mulai ada sejak tahun2009.

;Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menurut aturan pengelolaan keuangandesa, tidak berwenang, dan karenanya tidak diperbolehkan, untuk menerima, memegang,menyimpan, menguasai, apalagi memiliki, dan mengelola sendiri secara langsung, dana KasKeuangan Desa Tunjungrejo, akan tetapi dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo,setelah uang ADD, TPAPD, maupun Bantuan Keuangan BPD, cair uangnya yaitu dicairkanoleh Terdakwa dan bendahara, uang yang telah dicairkan itu diterima dan diambil sertadipegang

Suaib selakuKepala Desa Botto Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajotelah menerima Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBotto Kecamatan Takkalalla Tahun 2008 sebesar Rp.190.094.986, terdiri dari :1 Dana Alokasi Desa sebesar Rp. 139.894.986, ;2 Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa(TPAPD) sebesar Rp. 28.200.000, ;3 Dana Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 15.000.000, ;4 Dana bagi hasil Pajak sebesar Rp. 7.000.000, ;e Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008 sejumlahRp. 139.894.986,

Suaib selakuKepala Desa Botto Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajotelah menerima Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBotto Kecamatan Takkalalla Tahun 2008 sebesar Rp.190.094.986, terdiri dari :Dana Alokasi Desa sebesar Rp. 139.894.986, ;Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa(TPAPD) sebesar Rp. 28.200.000, ;Dana Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 15.000.000, ;Dana bagi hasil Pajak sebesar Rp. 7.000.000, ;Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008 sejumlahRp. 139.894.986, dicairkan

KHARIRI), dan selanjutnya terdakwa memberikan SuratPemberhentian sementara yaitu dengan surat Nomor 141/08/2014 tanggal25 Agustus 2015.Bahwa selama WARTO diskors, yang bersangkutan masih terdaftar dalamdata penerima TPAPD dengan nilai Rp.1.000.000, maka dana TPAPD atasnama sdr. WARTO tersebut tetap dicairkan oleh terdakwa. Namun karenasdr.

WARTO masih mempunyai hutang di BKK Salem dengan potonganperbulan kurang lebih Rp.400.000,, sehingga yang diterimakan adalahsejumlah Rp.600.000,Bahwa pengambilan dana TPAPD milik sdr. WARTO dilakukan secarakolektif dalam waktu tiga bulan sekali.Bahwa TPAPD milik sdr.

WARTO tersebut terhitung mulai bulan Juni 2014s/d bulan Maret 2015 dengan jumlah total Rp.13.000.000, dan dari uangtersebut sebagian saya gunakan untuk operasional desa sejumlah Rp.6.500.000, dan sebagian sejumlah Rp.6.500.000, terdakwa gunakan untukbiaya pengobatan isteri.Hal 61 dari 99 Put Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN Smg62Bahwa uang TPAPD atas nama sdr.

selaku perangkat Desa Indrajaya dengan surat nomor141/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014.Bahwa selama saksi WARTO Bin WARTONI diberhentikan sementara olehTerdakwa, sejak bulan Mei 2014 s/d Maret 2015 saksi WARTO BinWARTONI tidak pernah menerima dana PTAPD (Penghasilan TetapAparatur Pemerintahan Desa), akan tetapi dana tersebut diambil olehTerdakwa secara kolektif dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali mulai bulan Juni2014 s/d Maret 2015 dengan jumlah total Rp.13.000.000, (tiga belas jutarupiah).Bahwa uang TPAPD

Kabupaten Brebes Nomor 141/070 tahun 2014 tanggal07 Pebruari 2014, dengan masa jabatan periode tahun 2014sampai dengan tahun 2020.e Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Kepala Desa Indrajaya, Terdakwa telahmenskor saksi WARTO Bin WARTONI selaku Kadus Desa IndrajayaKecamatan Salem Kabupaten Brebes meskipun tidak didukung denganrekomendasi dari Camat, dan selanjutnya Terdakwa mengambil TPAPDsaksi WARTO Bin WARTONI yang seluruhnya berjumlah Rp.13.000.000,(tiga belas juta rupiah), dan menggunakan uang TPAPD

Garut Tahap II (40%) Ta. 2016;1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan KeuanganInfrastruktur Desa dan Tambahan penghasilan aparatur pemerintahDesa (TPAPD) Ta. 2016;1 (satu) eksemplar asli surat kecamatan sucinaraja tanggal 10 mei2016;1 (satu) eksemolar asli PERDES Nomor tahun 2016 tentang perubahananggaran pendapatan dan belanja Desa Tegalpanjang Ta. 2016;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Penerima Tunjangan RT dan RW;1 (satu) eksemplar Foto/Dokumentasi Gedung Arsip Kantor DesaTegalpanjang

delapan puluh ribu rupiah) untukpembangunan Insfratuktur Rt/Rw.1 (satu) Eksemplar asli Buku Bank Desa Tegalpanjang dari bulanjanuari s/d Desember 2016.1 (satu) Eksemplar Asli proposal permohonan bantuan dana untukpembangunan MCK tahun 2015.1 (satu) Eksemplar Asli Proposal permohonan bantuan dana untukpebangunan Jalan Desa Tahun 2015.Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Bag.76.Tt.78.72s80.81.82.83.84.85.86.1 (satu) bundel copy proposal permohonan bantuan keuanganInsfratuktur Desa TPAPD

satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)Tegalpanjang NOMOR: 147.22/346Kec/2016 tanggal 04 Agustus2016.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)Tegalpanjang NOMOR: 147.22/207Kec/2016 tanggal 28 April 2016.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pengalokasian dan PenyaluranAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tegalpanjang NOMOR:141 .22/376Kec/2017 tanggal 11 Agustus 2017.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan tambahan PenghasilanAparatur Pemerintah Desa (TPAPD

Garut Tahap II (40%) Ta. 2016;1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Keuangan InfrastrukturDesa dan Tambahan penghasilan aparatur pemerintah Desa (TPAPD) Ta.2016;1 (satu) eksemplar asli surat kecamatan sucinaraja tanggal 10 mei 2016;1 (satu) eksemolar asli PERDES Nomor tahun 2016 tentang perubahananggaran pendapatan dan belanja Desa Tegalpanjang Ta. 2016;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Penerima Tunjangan RT dan RW;1 (satu) eksemplar Foto/Dokumentasi Gedung Arsip Kantor DesaTegalpanjang

Garut Tahap II (40%) Ta. 2016;1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan KeuanganInfrastruktur Desa dan Tambahan penghasilan aparatur pemerintah Desa(TPAPD) Ta. 2016;1 (satu) eksemplar asli surat kecamatan sucinaraja tanggal 10 mei 2016;1 (satu) eksemolar asli PERDES Nomor tahun 2016 tentang perubahananggaran pendapatan dan belanja Desa Tegalpanjang Ta. 2016;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Penerima Tunjangan RT dan RW;1 (satu) eksemplar Foto/Dokumentasi Gedung Arsip Kantor DesaTegalpanjang

PanKb / X / 2009 / 147, tanggal 28 Nopember 2009;1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi kKonsep MusyawarahDesa Khusus Il (MDK Il);1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKBDamasy / 2009 /470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 /SPMTPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD

/ Tahun 2009 , tanggal 11Desember 2009;1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD /Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;Hal. 83 dari 137 Hal.Pts.No. 15/Tipikor/2014/PTR214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 /TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;215. 2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain :a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA/ DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana

/ Tahun 2009 , tanggal 11Desember 2009;213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD /Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 /TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;215. 2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain :a. 1 (Satu) Lembar Ringkasan DPA/ DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;216. 2 (dua) Lembar Penelitian

140 / PanKb / X / 2009 /147 , tanggal 28 Nopember 2009;1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep MusyawarahDesa Khusus Il (MDK Il);1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKBDamasy / 2009/ 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembarlampiran;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07/ SPMTPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD

/ Tahun 2009 ,tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD /Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor :07 / TPAPD/ Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain :a. 1 (Satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA/ DPAL SKP;Hal. 136 dari 137 Hal.Pts.No. 15/Tipikor/2014/PTRb. 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan

Bantuan Keuangan TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa) Rp. 9.000.000,003.

Bantuan keuangan bagi Anggota BPD Rp. 4.125.000,00Jumlah Rp.19.439.842,0010Bahwa selanjutnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng danKabupaten Pati tersebut diatas, penggunaannya seluruhnya tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, antara lainpembayaran TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa)sejumlah Rp. 9.000.000,00 (tanggal 29122009) dan bantuan keuanganuntuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejumlah Rp. 4.125.000,00(tanggal 31122009) diambilkan

Bantuan keuangan bagi Anggota BPD Rp. 4.125.000,00Jumlah Rp.19.439.842,00Bahwa selanjutnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng danKabupaten Pati tersebut diatas, penggunaannya seluruhnya tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, antara lainpembayaran TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa)sejumlah Rp. 9.000.000,00 (tanggal 29122009) dan bantuan keuanganuntuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejumlah Rp. 4.125.000,00(tanggal 31122009) diambilkan

Tahun 2009 bantuan ADD yang diterima Rp.61.579.304,e Tahun 2009 desa Suwaduk juga menerima bantuan Provinsi dan dari PemerintahKabupaten Pati bagi hasil pajak/retribusi, bantuan TPAPD (TambahanPenghasilan Aparat Pemerintah Desa) dan bantuan tunjangan BPD, namunbantuanbantuan tersebut tidak ada SPJ atau tidak di catat dan tidak dibukukansecara benar;Menimbang, bahwa Desa Suwaduk tidak mempunyai Buku Kas Umum(BKU), sehingga tidak melaksanakan tata kelola keuangan desa secara baik danbenar sesuai ketentuan

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp 132.900.000, selama 1 tahun;2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504,(empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus empat rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa,dengan perincian sebagai berikut : 1. Operasional LPM sebesar Rp12.000.000,2. Operasional PKK sebesar Rp15.000.000,3.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesarRp. 117.193.418, (Seratus tujuh belas jutaseratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu: No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanTambahan Rp Rp132.900.0Rp.Penghasilan 133.400.000 00 500.000,Aparat Desa(TPAPD)Biaya ATK Rp Rp Rp.12.535.013.345.034 860.000 34,Biaya Rapat Rp Rp Rp.rapat 4.701.787 4.701.787,4. Listrik, Telp, Rp Rp Rp.dan Koran 4.000.000 361.000 3.639.000, 5.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp 132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504,(empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus empat rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa,dengan perincian sebagai berikut :Halaman 23 dari 106 halaman Perkara Tipikor Nomor : 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG1.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesarRp. 117.193.418, (Seratus tujuh belas jutaseratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu :b.No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatan Tambahan Rp133.400.0Rp132.900.0Rp.Penghasilan 00 00 500.000, Aparat Desa (TPAPD)2. Biaya ATK Rp Rp Rp.12.535.03.345.034 860.000 34,De Biaya RapatRp Rp Rp.rapat 4.701.787 4.701.787,4. Listrik, Telp, Rp Rp Rp.dan Koran 4.000.000 361.000 3.639.000,5.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dari bantuan keuanganKabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)sebesar Rp.60.120.000, yang ditarik tunai melalui rekening kas desa padaBank Sulselbar nomor 112010000097540), terdapat selisih yang tidakdibayarkan sebesar : Rp12.600.000, (a)b. pembayaran insentif perangkat desa sebesar Rp.27.800.000, namun yangdibayarkan hanya sebesar Rp.22.400.000,, dengan cara Memalsukantanda tangan penerima insentif.

Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2015, Desa Sabaru mengelolaanggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentukTunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD) sebesar Rp.60.120.000,Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSyang ditarik tunai melalui rekening kas desa pada Bank Sulselbar nomor112020000033484), yang mana berdasarkan keterangan terdakwabahwa untuk insentif dan tunjangan aparatur desa Sabaru, dikelola sendiridan dibayarkan oleh terdakwa.

puluh enam ribu tiga puluh rupiah).Bahwa berdasarkan faktafakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebutdiatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2014,Rp.35.777.970,Bahwa pada tahun 2015 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalampengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwadengan rincian penyimpangan:a.Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2015, Desa Sabaru mengelolaanggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentukTunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD

Dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD),sebesar Rp. 125.904.000.2. Bantuan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.50.000.000.3. Bantuan penunjang penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebesar Rp. 30.000.000,4. Bantuan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 150.000.000,Hal 16 dari 71 Pts. No.08/Pid.Sus/2013/Tipik or.PN.

Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD)berjumlah Rp. 125.904.000.2. Bantuan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjumlah Rp.50.000.000.3. Bantuan Penunjang Penyelenggaraan BPD berjumlah Rp. 30.000.000.4.

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesarRp.125.904.000.2. Bantuan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.50.000.000.3. Bantuan penunjang penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Rp. 30.000.000.4.

Bupati NatunaNo. 86 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009;Bahwa, APBDes terdiri dari dana ADD dan TPAPD;Bahwa, dana ADD tahun 2011 sebesar Rp. 75.000.000, sudah diterima padasmester namun belum dipertanggungjawabkan;Bahwa, dana tersebut tidak ada sama terdakwa, uang tersebut ada padabendahara;Bahwa, terdakwa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pisik maupunkeuangan;Hal 41 dari 71 Pts. No.08/Pid.Sus/2013/Tipikor.PN.

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesarRp.125.904.000,2. Bantuan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.50.000.000.3. Bantuan penunjang penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Rp. 30.000.000,4.

lampiran;

207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009;

208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);

209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;

210. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;

211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 / SPM-TPAPD

/ 2009 tanggal 11 Desember 2009;

212. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;

213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;

214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-Gaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;

215

warna hijau kuning berisikonsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);1 (Satu) lembar Lembaran Disposisi;1 (Satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKBDamasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu)lembar lampiran;Hal. 81 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR211.212.213.214.2S:216.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 07 / SPMTPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;1 (Satu) lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD

/ Tahun2009 , tanggal 11 Desember 2009;1 (Satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor :07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;1 (Satu) lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan)Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjanganantara lain :a. 1 (Satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan

/ PanKb / X / 2009 / 147, tanggal 28 Nopember 2009;1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep MusyawarahDesa Khusus II (MDK II);1 (Satu) lembar Lembaran Disposisi;1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKBDamasy / 2009 /470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (Satu) lembar lampiran;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 /SPMTPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;1 (Satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD

/ Tahun 2009 , tanggal 11Desember 2009;1 (Satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD /Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 /TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain :a. 1 (Satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan

/ Tahun 2009 ,tanggal 11 Desember 2009;213. 1 (Satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD /Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;214. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor :07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;215. 2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain :a. 1 (Satu) Lembar Ringkasan DPA/ DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;216. 2 (dua) Lembar Penelitian

2015 tanggal 27 November 2015;

/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;

dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/ SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015;

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015;

Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian)dengan Nomor: 153/SPPTPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli2015.41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPPTPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor:1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015,TPAPD

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015.1 (Satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015;49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015;50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015; 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Halaman 152 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN AmbPerempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XI1/2015 tanggal 05 desember 2015;49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Halaman 161 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN AmbPerempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015;50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp 132.900.000,selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu : NoUraian Kegiatan Pencairan Realisasi Selisih Tambahan PenghasilanAparat Desa (TPAPD) Rp 133.400.000 = Rp 132.900.000 Rp. 500.000, Halaman iit dart halaman 6% Putusan Nomor: 12 / TIPIKOR / 2015 / PT. BBG 2. Biaya ATK Rp 13.345.034 Rp 860.000 Rp. 12.535.034, 3. Biaya Rapatrapat Rp 4.701.787 Rp Rp. 4.701.787, 4.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp 132.900.000,selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empat ratuslima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah)diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut :1. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000,2.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu : NoUraian Kegiatan Pencairan Realisasi Selisih TambahanPenghasilan Aparat Rp 133.400.000 Rp 132.900.000 Rp. 500.000,Desa (TPAPD) Biaya ATK Rp 13.345.034 Ap 860.000 Rp.12.535.034, Biaya Rapatrapat Ro 4.701.787 Rp Ro. 4.701.787, AyooPoenn Tele, aN! &, 400.000 Ro 361.000!

Bahwa tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan objeksengketa mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan yaituPenggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sampai akhir masa jabatandi tahun 2016 dan PENGGUGAT tidak lagi menerima tunjanganpenghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) serta perolehan lainnyasesuai dengan UndangUndang yang berlaku, hal mana sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Kronologis Penggugat Menjadi

Kampar berdasarkan Surat keputusan Kepala DesaSungai Lipai Nomor : 145/KPTS/PEM.02/IX/2011, tanggal 16 september2011, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa SungaiLipai yang berbunyi :MEMUTUSKANPertama : Mengangkat Saudara KAMARUDDIN (PENGGUGAT) lahirdi Rumbio tanggal 11 Mei 1972, sebagai Kepala DusunSungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan GunungSahilan, dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) serta perolehan lainnyasesuai dengan perundangundangan

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp132.900.000,00 selama 1 tahun;2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;3.

Tambahan Penghasilan Rp133.400.000 Rp132.900.000 Rp500.000,00Aparat Desa (TPAPD)2. Biaya ATK Rp13.345.034 Rp860.000 Rp12.535.034,003. Biaya Rapatrapat Rp4.701.787 Rp Rp4.701.787,004. Listrik, Telp, dan Koran Rp4.000.000 Rp361.000 Rp3.639.000,005. Perjalanan Dinas Rp13.500.000 Rp1.010.000 Rp12.490.000,006. Pengadaan Pemeliharaan Rp5.800.000 Rp885.000 Rp4.915.000,00Kendaraan Bermotor7. Pelaksanaan MUSREN Rp3.000.000 Rp Rp3.000.000,00BANGDES8. Penyusunan RAPBDes Rp3.000.000 Rp Rp3.000.000,009.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp132.900.000,00 selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;3. Operasional Pemerintahan Desa Rp43.001.787,00Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp452.437.504,00 (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatHal. 15 dari 73 hal. Put.

Realisasi lebin kecil daripada pencairan sebesar Rp117.193.418,00(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu: No Uraian Kegiatan Pencairan Realisasi Selisih1 Tambahan Penghasilan Rp133.400.000 Rp132.900.000 Rp500.000,00Aparat Desa (TPAPD)2. Biaya ATK Rp13.345.034 Rp860.000 Rp12.535.034,003. Biaya Rapatrapat Rp4.701.787 Rp Rp4.701.787,004. Listrik, Telp, dan Koran Rp4.000.000 Rp361.000 Rp3.639.000,005.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun ;2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000,.3.

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empatratus delapan belas rupiah), yaitu:UraianKegiatanTambahanPenghasilanAparat(TPAPD)Biaya ATKBiayarapatListrik, Telp, danKoranPerjalanan DinasPengadaanPemeliharaanKendaraanBermotorPelaksanaanMUSRENBANGDESPenyusunanRAPBDesPenyusunanLPPD, LKPJ, danKPPDBiaya PengadaanPakaianDesaRapatPencairanRp133.400.000Rp 13.345.034Rp4.701.787Rp4.000.000Rp13.500.000Rp5.800.000Rp3.000.000Rp3.000.000Rp1.000.000Rp2.000.000RealisasiRp132.900.000Rp860.000RpRp361.000Rp1.010.000Rp885.000Rp

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3.

Kegiatan Pencairan Realisasi SelisihTambahanPenghasilan Rp133.400.0 Rp132.900.0Aparat Desa 00 00 Rp. 300.000,(TPAPD)Biaya ATK Rp Rp Rp.12.535.034,3.345.034 860.000 Biaya Rapat Rp Rp Rp.rapat 4.701.787 4.701.787,Listrik, Telp, dan Rp Rp Rp.Koran 4.000.000 361.000 3.639.000,Perjalanan Dinas Rp Rp Rp.12.490.000,3.500.000 1.010.000 PengadaanPemeliharaan Rp.

TPAPD Kab. BlitarTetap terlampir dalam berkas perkarae Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultanRp. 53.763.273.Dirampas untuk Negara1.

DIDIK SUGIYANTO tersebut sudah sahsesuai dengan SK Bupati Blitar tersebut . bahwa penitipan dana tersebut mulai pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2004,Senin tanggal 5 Januari 2004, Selasa tanggal 24 Juni 2004, Senin tanggal 22Nopember 2004 dan Jum at tanggal 23 Juli 2004 . bahwa awalnya yang di titipkan kepada saksi adalah berupa uang selanjutnya disebagian di simpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( TunjanganPenghasilan Aparatur

Blitar; bahwa dana yang dititipkan kepada Saksi tersebut adalah sebagian uang tunai dansebagian disimpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa ) sebesar Rp. 216.281.750,00 dan totalkeseluruhan adalah sebesar Rp. 270.045.025,00; bahwa sesuai dengan SK Bupati Blitar tanggal 04 April 2005 nomor 41 tahun2005 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pimpinanpelaksanaan kegiatan

Blitar tahun 2003 dan P2MPDtahun 2003 yang mana saksi menerima titipan sebagian dana P3DK danP2MPD 2003 tersebut dari AGUS SALIM, S.Sos. pada 2 Agustus 2005yang dibuatkan berita acara penitipan .bahwa dana yang dititipkan kepadanya tersebut adalah sebagian uang tunaidan sebagian disimpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kab.

TPAPD Kabupaten Blitar senilaiRp. 219.000.000, (dua ratus sembilan belas juta rupiah) berikut jasagironyae Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultanRp. 53.763.273, (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah);Dirampas untuk Negarae Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;e Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan