Perairan dangkal s200 meter, terdiri dari:e WPPNRI 571: meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;e WPPNRI 711: meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan LautCina Selatan;e WPPNRI 712: meliputi perairan Laut Jawa;e WPPNRI 713: meliputi perairan Selat makassar, Teluk Bone, LautFlores dan Laut Bali;e WPPNRI 718: meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timorbagian Timur;Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son2.

Perairan dalam 2200 meter, terdiri dari:e WPPNRI 572: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah baratSumatera dan Selat Sunda;e WPPNRI 573: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;e WPPNRI 714: meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut banda;e WPPNRI 715: meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku< LautHalmahera.

Laut Seram dan Teluk Berau;e WPPNRI 716: meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara PulauHalmahera;e WPPNRI 717: meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;Menimbang, bahwa KM.

merupakan wilayah pengelolaanperikanan untuk penangkapan ikan, pembududayaan ikan, konservasi,penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona tambahan dan zonaekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (Sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :1.

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera dan Selat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019./PN.Liw4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;9.

WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;10.WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;11.WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudahdapat dikatakan telah mengeluarkan benih lobster keluar dari WPPNRIberdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia tanggal

Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014, masukdalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,disingkat dengan WPPNRI, khususnya WPPNRI 572 yang meliputiperairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda;Menimbang, bahwa Berita Acara Pengukuran oleh Kementerian Kelautandan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Lampung Nomor : 18/UKUR/24.0/IX/2019 tanggal

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, lautHalmahera, laut seram dan teluk beraur;9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018./PN.FfK.2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera,laut seram dan teluk beraur;9.

WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10.WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timurbagian timur;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENKP/2014menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatanpenangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumateradan Selat Sunda;Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawahingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut ChinaSelatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, danLaut Bali;7. WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera,Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara PulauHalmahera;10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;11.

WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagianTimur;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud laut lepas adalah bagiandari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan

melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat dengan hasil tangkapan 2,5kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol di perairan Tablolong Kabupaten Kupangpada tanggal 2526 Oktober 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran dan Il Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PermenKP/2014 TentangWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diketauhi ternyataperairan Tablolong Kabupaten Kupang termasuk wilayan pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia dengan kode WPPNRI

) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukandengan cara sebagai berikut; Terdakwa COTTANG Bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor) Cahaya Abbaddengan ukuran berat 13 GT, melakukan pelayaran di WPPNRI pada posisi posisi sekitar 3(tiga) Mil laut sebelah barat daya Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta; dengan koordinat055725 LS 1062745 BT 2015; dimana terdakwa COTTANG Bin PATTA sedangmenangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan (API) berupa jaring trawl minidengan ciriciri tali

daerahhukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut;Terdakwa COTTANG Bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor) Cahaya Abbaddengan berat 13 GT, melakukan pelayaran di WPPNRI

bahwa Pukat Hela Dasar Berpapan(Otter Trawls) dilarang penggunaanya di WPPNRI,Menurut keterangan Ahli bahwa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkapTrawls dan alat tangkap yang telah dimodifikasi menjadi alat tangkap trawls dapatmerusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya.Dalam pemeriksaan tersebut saksi ahli tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihakpemeriksa maupun pihak lainnya; Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli adalah benar dan dapatdipertanggung

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712,WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, danWPPNRI 718.Bahwa Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan NomorPER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi; Gubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanandengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untukorang

, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputiperairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomieksklusif Indonesia.Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, berbunyi: WPPNRI dibagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikananyaitu: WPPNRI

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4.

WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, lautHalmahera, laut seram dan teluk beraur;9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10.

WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.11.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera,laut seram dan teluk beraur;9.

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M danpanjang tali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, Kantong bagian atasmenggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window),kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) 711.wonnnn =n === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 60 M danpanjang tali selambar < 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagianatas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow) kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GTdan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)TL2.2.

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M danpanjang tali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagianatas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan padajalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona EkonomiEksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711. Bahwa posisi kapal KM.

Mesh size kantong 2 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M dan panjangtali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atasmenggunakan jendela bermata jaring persegi (Square mesh window),kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif IndonesiaWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)71Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ,keteranganterdakwa

< 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (Square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangandiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasukdalam perbuatan

PUTRASAFIK yaitu SKM (Surat Keterangan Melaut) dengan alat tangkap Cantrangdan Izin lokasi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711 meliputi perairan Selat Karimata, LautNatuna, dan Laut China Selatan. Sedangkan saat itu Kapal KM. PUTRA SAFIKmelakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 meliputi perairan Luat Jawa. Oleh karenaKapal KM.

Putra Safik yaitu di Area Fishing Ground WPPNRI 711 dan ZEEI WPPNRI711; Bahwa KM.

Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin,yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 meliputiSelat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun KM. PutraSafik melakukan penangkapan di WPPNRI 712 yaitu di PeraianKepulauan Seribu; Bahwa dari alat yang di miliki KP. Hiu10, tidak bisa diketahuisebelum melakukan penangkapan di Perairan Kepulauan Seribu tersebutKM.

Putra Safik yaitu di AreaFishing Ground WPPNRI 711 dan ZEEI WPPNRI711 Bahwa benar hasil tangkapan KM.

HIUMACAN 3606 termasuk dalam Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPP) 715 sesuai dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMENKP/2014 tentangWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan jugaditentukan dari Peta Laut Nomor 363;e Bahwa, WPP RI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, Perairan Sebelah Utara Halmahera dan Laut Sulawesitermasuk dalam WPPNRI 716;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.

LUVENIA ditangkap oleh KP.HIU MACAN 3606 termasuk dalam WPPNRI 715 sebagaimanaPeraturan Menteri KP Nomor:18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan juga sesuai Peta LautNomor 363;e Bahwa, WPPNRI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, WPPNRI 716 meliputi Perairan Sebelah Utara Halmaheradan Laut Sulawesi;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM.

LUVENIA pada saatditangkap posisi koordinat 0003.253 LU 12843.531 BT masuk dalamwilayah bagian selatan Halmahera merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715;e Bahwa benar, sesuai SIPIOT Nomor: 26.20.7198.5223.00689daerah penangkapan ikan KM.

LUVENIA resmi danlegal beroperasi sebagai kapal penangkap ikan di WPPNRI.

putusan ini;Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, terlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keseimbanganpemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis di WPPNRI 715 khususnyadi perairan Sebelah Selatan Halmahera;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Putusan Nomor : 1/Pid.SusPRK/2021/PN SonPage 20 Terdakwa sopan dalam

Timur RI.) yang merupakan WPPNRI 718 dengan jalurpenangkapan ikan III dan di larang melakukan penangkapan di jalur dan II namun pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, Sekitarpukul 05.40 WITA terdakwa melakukan penangkapan ikan bertempatdi Perairan sekitar Pulau Pagerungan Besar Jawa Timur, pada Posisi060 52.543 LS 1150 56.204 BT, yang bukan termasuk daerahpenangkapan ZEEI Laut ARAFURA dan ZEEI Laut TIMOR (Bag. TimurRI.) atau merupakan WPPNRI 718. Perbuatan Terdakwa selakuNahkoda KM.

Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718dan daerah terlarangadalah perairan territorial; bahwa Hal yang dilakukan oleh sdr. Paidi bin Yono denganmenggunakan KM.

PUTRA LEO PERKASA dengan berat kotor 131GT yaitu melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau PagerunganBesar dengan jarak kurang lebih 5 mil dari pulau yang termasukkedalam WPPNRI 713, hali ini tidak Sesuai dengan SIPI nomor26.17.0001.01.56511 yang mengatakan bahwa daerahHalaman 9 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpspenangkapannya adalah ZEEI Laut ARAFURA dan ZEEI Laut TIMOR(Bag.

TimurRI.) atau merupakan WPPNRI 718. Perbuatan Terdakwa selakuNahkoda KM.

Timur RI.) atau merupakan WPPNRI 718,sehingga perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda KM.

/PN.LiwPasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan, yaitu :1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera daan Selat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;4.

WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;10.

WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Bahwa Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP /2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiatanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan yang ada di Desa Biha,Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan Desa Marang Kab.Pesisir Barat Prov.

Lampung tersebut merupakan kegiatanpengeluaran dari WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindiasebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, sebagimana diatur dalamHalaman 21 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019.

)dilarang oleh Pemerintah; Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak14.315 (empat belas ribu tiga ratus lima belas) ekor yang diperoleh darimembeli dari tangkapan Nelayan dari Perairan Krui Pesisir Barat yangberdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia tanggal 14 April 2014, masuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPNRI,khususnya WPPNRI 572

Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negaraasing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikananberbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukanpenangkapan ikan di luar WPPNRI ;d.

Hal iniberdasarkan PERMEN Nomor: PER/30/MEN/2012 Tentang UsahaPerikanan Tangkap di WPPNRI jo PERMEN Nomor: PER/26/PERMENKP/2013 tentang Perubahan Atas PERMEN Nomor: PER/30/MEN/2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI. Pada Pasal 19 ayat (1)disebutkan bahwa setiap orang untuk memiliki SIP sebagaimana yangHalaman 25 dari 64 halamanPutusan No.17/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepadaDirektur Jenderal dengan melampirkan persyaratan :a.

Tangkap di WPPNRI tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.

WPPNRI, padaPasal 1 angka (22) menyebutkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untukmelakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari SIUP ;Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: PER/30/MEN/ 2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI, pada Pasal 11 butir (1)menyebutkan : Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap diWPPNRI wajib memiliki jin Usaha Perikanan Tangkap ;Bahwa benar bagi kapal

Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negaraasing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikananberbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukanpenangkapan ikan di luar WPPNRI ;Halaman 30 dari 64 halamanPutusan No.17/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.d.

MIZAR Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai,membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yangmenggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) . sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan

E atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMeulaboh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan NegeriMeulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN MboRepublik Indonesia (WPPNRI

Aceh Barat untuk pemeriksaan ;> Bahwa terdakwa mengetahui tidak dibolehkan melakukan penangkapanikan menggunakan pukat tarik (pukat Trawl), dimana kapal KM.IJO OENGT.05> Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan mempergunakan pukat trawlakan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayahKuala Nagan Raya yang termasuk dalam perairan wilayah pengeloaanperikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).oonn= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85Undangundang RI Nomor

Oto Pia GT.05 termasuk dalam pukathela dasar yang ditarik oleh satu kapal.Bahwa Ahli menerangkan wilayah perairan Nagan Raya termasuk jugadalam WPPNRI 572 yang dilarang juga penggunaan alat penangkapanikan berupa jaring trawl.Bahwa Ahli menerangkan ikan yang tertangkap dengan menggunakanpukat dengan mata jaring 1 (satu) cm adalah ikan yang berukurandiameter di atas 1 (satu) cm.Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN MboMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan

MIZAR Bin SYARIFUDDIN tersebut diatas,terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebagaimana dalam dakwaan;2.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut Sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, lautHalmahera, laut seram dan teluk beraur;9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera,laut seram dan teluk beraur;9.

WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10.WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timurbagian timur;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENKP/2014menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatanpenangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan

merupakan wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembududayaan ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zonaekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan, yaitu :1.

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019./PN.Liw2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera daan Selat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;4.

WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;10.

WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Bahwa Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP /2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiatanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan yang ada di Desa Biha,Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan Desa Marang Kab.Pesisir Barat Prov.

Lampung, masuk dalam WPPNRI 572 meliputiperairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMENKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014, maka mengeluarkan,mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari perairandi Desa Biha, Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan DesaMarang Kab. Pesisir Barat Prov.

) disebutkan salah satuwilayah pengelolaan perikanan adalah WPPNRI 573 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan NusaTenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian barat dan perairan Jember,Pacitan dan Pergi masuk di dalamnya.

merupakanwilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembududayaan'ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zonatambahan dan zona ekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksuddalampasal 1 diatas dibagi dalam 11 (Sebelas) WilayahPengelolaan Perikanan, yaitu :a.

WPPNRI 571 meliputi perairan SelatMalaka dan Laut Andaman;b. WPPNRI 572 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan SelatSunda;c. WPPNRI 573 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelahSelatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timorbagian Barat;d. WPPNRI 711 meliputi perairan SelatKarimata, laut Natuna dan laut China Selatan;e. WPPNRI 712 meliputi perairan LautJawa;f. WPPNRI 713 meliputi perairan SelatMakasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Ball;g.

WPPNRI 714 meliputi perairan TelukTolo dan Laut Banda;h. WPPNRI 715 meliputi perairan TelukTomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram danTeluk Berau;Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbii. WPPNRI 716 meliputi perairan LautSulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;j. WPPNRI 717 meliputi perairan TelukCenderawasih dan Samudera Pasifik;k.

)712.Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M dan panjang taliselambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

712.Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas < 90 m dan panjang tallselambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (Square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 712 danpada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di WPPNRI 711.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <60 m dan panjang tali selambar < 1000 m untuk setiap sisi, kantongbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square meshwindow), kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dandioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di WPPNRI 712.b.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <90 m dan panjang tali selambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantongbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill di WPPNRI 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di WPPNRI 711. Ahli menerangkan berdasarkan dokumentasidan pengukuran jaring secara langsung, ukuran mata jaring bagiankantong sebesar 0,5 inchi.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <90 m dan panjang tali selambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantongHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tglbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill di WPPNRI 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di WPPNRI 711.

lobster (Panulirus spp), kepiting (Scyllaspp) dan Rajungan (Portunus spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia,penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) dari wilayahNegara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuklobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster denganukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPNRI

, khususnya WPPNRI 573 yang meliputiperairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan NusaTenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian BaratBahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan LombokTengah Provinsi Nusa tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapuramelalui Bandar Udara Internasional Gusti Ngurah Rai Denpasar Balimerupakan kegiatan pengeluaran dari WPPNRI 573.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun

ikan, pembududayaan ikan, konservasi,penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zonaekonomi eklusif Indonesia.Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN DpsPasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :a) WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;b) WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera

daan Selat Sunda;C) WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebe lahSelatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, LautSawu dan Laut Timor bagian Barat;d) WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna danlaut China Selatan;e) WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;f) WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlo res dan laut Bali;g) WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;h) WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera

, Laut Seram dan Teluk Berau;i) WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;i) WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih danSamudera Pasifik;4) WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan lautTimor bagian Timur.Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMENKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatanmembawa benih lobster dari dari Peraian Lombok Tengah

dan Penempatan alatpenangkapan ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia adalahwilayah pengelolaan perikakan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zonaekonomi ekskusif Indonesia;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PermenKP/2016tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat penangkapan ikan diwilayah perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI

WPPNRI 571 yang meliputi perairan selat malaka dan laut andaman;2. WPPNRI 711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, danLaut Cina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores=dan laut bali;5. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, laut arafuru, dan laut Timorbagian Timur;6. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra Hindia sebelah barat sumateradan selat sunda;7.

WPPNRI 573 meliputi perairan samudera Hindia Belanda sebelahselatan Jawan hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu danlaut Timor bagian barat;WPPNRI 714 meliptui perairan teluk tolo dan laut banda;WPPNRI 715 yang meliputi Perairan teluk tomini, laut maluku, laut( 0halmahera, laut seram dan teluk Berau;10.WPPNRI 716 meliputi perairan laut sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera11.WPPNRI 717 yang meliputi perairan teluk cendrawasih dan samuderapasifik;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta memalsukan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;

2.

rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI

BURUNG LAUT 03