Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama sesuai dengan SOP Penerbitan SPBNomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan PersetujuanBerlayar, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk olehOwner / Pencarter Kapal.O Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautankapal.O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP Royalti.O Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor importPEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal

asing Paspor Awak Kapal)dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal).O Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh SurveyorIndependen.O Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal.

Kdi Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) padaPelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner /Pencarter Kapal.o Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal,O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP.Oo Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor import PEBdan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor

Kdi Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama sesuai dengan SOP Penerbitan SPBNomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan PersetujuanBerlayar, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk olehOwner / Pencarter Kapal.O Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautankapal.O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP Royalti.O Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor importPEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal

asing Paspor Awak Kapal)dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapa).O Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh SurveyorIndependen.O Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal.

Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) padaPelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk olen Owner /Pencarter Kapal.o Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal,O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP.Oo Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor import PEBdan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor

Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama sesuai dengan SOP Penerbitan SPBNomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan PersetujuanBerlayar, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk olehOwner / Pencarter Kapal.O Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautankapal.O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP Royalti.O Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor importPEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal

asing Paspor Awak Kapal)dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal).O Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh SurveyorIndependen.O Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal.

Kdi Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) padaPelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus MelayaniKepentingan Umum adalah sama, yaitu :O Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner /Pencarter Kapal.o Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal,O Memeriksa manifes barang.O Memeriksa Daftar Awak Kapal.O Memeriksa bukti pembayaran PNBP.Oo Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor import PEBdan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor

Kdi Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Silver Sea Group ; Bahwa yang membuat perjanjian kerja dengan para ABK asing adalah pihak Silver SeaGroup guna untuk kemudahan operasional dan agar tidak ada duplikasi perjanjiankerja ; Bahwa Nakhoda kapal dibayarkan gajinya perbulan sekitar 8.000.000, sedankan untukABK sekitar Rp. 3.000.000, per bulan ; Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerja antara silver sea group dengan paraABK ; Bahwa PT PBR di Benjina tidak pernah menjemput para ABK asing di Thailnad, para ABKtersebut datang menggunakan kapal

asing/ kapal angkut dari Thailand, ada yang datangbersama kapalnya ada juga yang datang bersama dengan kapal angkut ; Bahwa tagihan yang diberikan oleh pihal siver sea kepada PT.

Bidang Ship Management artinya sebagai monitoring/management kapal milik orang lain umumnya kapal asing. BidangMarine Survey artinya Saksi memiliki kemampuan untuk menganalisadan atau inspeksi terhadap kelayakan kapal." Bahwa saksi sering diminta untuk menganalisa kelayakan kapaloleh perusahaan lain, diantaranya PT Baramega Pamukan Marinapernah meminta perusahaan Saksi untuk menganalisa terhadap kapalmilik PT BKS Boneo ;.

Tetapi apabila membangun kapal baru itu sudahlangsung Kewarganegaraannya Indonesia;Bahwa kewarganegaraan kapal, ada dalam dokumen dariPerhubungan Laut yang menyatakan hal tersebut, dan dapat dilihatjuga dari gross akta;Bahwa ada upacara bendera pada saat perpindahan ataukewarganegaraan kapal asing, yang menghadiri dari KBRI,Perhubungan Laut, Pimpinan perusahaan;Bahwa untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis dari PerhubunganLaut dan KKP mengajukan surat permohonan lalu dilakukanpengecekan oleh Perhubungan

Tahun 2011sampai dengan Desember 2014 saksi sebagai Kasubsi KPLP dan sejakJanuari 2015 sampai dengan sekarang dibagian Kasubsi lalulintasangkutan laut dan kepelabuhan ; Bahwa Tugas saksi melakukan pengawakan kapal, penyiapan bahanpenerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut/PKL dan penyijilanawak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasantertidb bandar, pergerakan kapal, pemamduan dan penundaan kapaldiperairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal,kapal

asing, plak stat control dan pemenuhan persyaratan kelaikkelautan dan penerbitan persetujuan surat berlayar (SPB), penjagaanHalaman 46 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN Smrdan penagamanan dan penerbitan embarkasi dan deberkasipenumpang pelabuhan, pengawasan bongkar muat barang khusus,barang berbahaya dan barang beracun (B3), pembangunan fasilitaspelabuhan dan pengerukan an rejklamsi, patroli diperairan pelabuhan,pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yangmasuk/keluar pebnauhan

Silver Sea Group ;Bahwa yang membuat perjanjian kerja dengan para ABK asing adalah pihakSilver Sea Group guna untuk kemudahan operasional dan agar tidak adaduplikasi perjanjian kerja ;Bahwa Nakhoda kapal dibayarkan gajinya perbulan sekitar 8.000.000,sedankan untuk ABK sekitar Rp. 3.000.000, per bulan ;Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerja antara silver sea groupdengan para ABK ;Bahwa PT PBR di Benjina tidak pernah menjemput para ABK asing diThailnad, para ABK tersebut datang menggunakan kapal

asing/ kapal angkutdari Thailand, ada yang datang bersama kapalnya ada juga yang datangbersama dengan kapal angkut ;Bahwa tagihan yang diberikan oleh pihal silver sea kepada PT.

Sedangkanuntuk pengapalan ore nikel ditambah dengan SKV, SKP, bukti bayar royalty.Lalu untuk Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan: Port State Cntrol(PSC). Flag State Control (FSG). Inward Manifest. Outward Manifest.Imigration Clearance.

industri batubara dan adanya maukeluar peraturan baik terkait peraturan peraturan yang terkait denganindustri kita sendiri yang contohnya dalam hal ini revisi undangundangHalaman 169 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKTMinerba kita termasuk selalu diundang di DPR juga untuk mendapatmasukan terkait revisi misalnya undangundang Minerba, terus kemudianyang isu yang barubaru ini yang hangat juga terkait peraturan menteriperdagangan yang nanti itu. mensyaratkan untuk ekspor batubaramenggunakan Kapal

asing ini dari udah bertahuntahun lebih kita terlibatperan aktif kita dilibatkan di situ, termasuk juga kita sering diundang jugadengan kedutaan besar Republik Indonesia misalnya di Vietnam di Cina,untuk mendapatkan masukan juga bagaimana untuk meningkatkan usahaindustri batubara ;Bahwa menurut saksi Sepanjang pengetahuan saksi, jadi yang dibahas itukan terkait kKepanjangan atau perubahan penyesuaian pkp2b jadi iupk nahdi situ kalau di ini pemahamannya itu kayak menegaskan hal yang menjadiapa namanya

ESI bukan KapalEksAsing, tetapi Kapal Asing, dimana sesuai Intruksi Menteri Kelautandan Perikanan dan Selak Komandan Satgas No. 1 Tahun 2016 tentangpengamanan KapalKapal Eks. Asing di Pelabuhan, agar tidakdiberangkatkan sebelum melengkapi administrasi dan prosedurkeberangkatan, berlaku bagi kapal yang sudah Eks yang berarti Kapal itusudah di Indonesiakan;. Saksi fakta Inriko J.

16ASetiap Orang yang memanfaatkan ruang dari PerairanPesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 17(1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan dilaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajibmempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairanpesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingannasional, dan hak lintas damai bagi kapal

asing.(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidakdapat diberikan pada zona inti di kawasankonservasi.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal17A...SK No 050550 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA50 Pasal 17A(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifatstrategis yang belum terdapat dalam alokasi ruangdan/atau pola ruang dalam rencana tata ruangdan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan di laut

dengan menggunakan kapalberbendera Indonesia yang memenuhi persyaratankelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapalberkewarganegaraan Indonesia.(2) Kegiatan...SK No 050891 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 391 (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 14A(1) Sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia,Kapal

Asing dapat melakukan kegiatan khusus diwilayah perairan Indonesia yang tidak termasukkegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan khusus yangdilakukan oleh kapal asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 27Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orangperseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usahawajib memenuhi Perizinan Berusaha.Ketentuan Pasal

Keterangan Verifikasi(SKV);Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapalyang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat SuratPernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dariNahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautankapal, kapal bocor;Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal

Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);Tidak ada biaya atau pungutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Ownerdalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Pemegang IUP Operasi Produksi

pengecekan fisik terhadapkapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuatSurat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporandari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal atau kapal bocor; Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambuHalaman 158/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal

Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya dilakukandengan menggunakan sistim online, setelah dilakukan pembayaran kemudiankami ditunjukan bukti pembayarannya dan tidak ada

Keterangan Verifikasi(SKV);Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapalyang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat SuratPernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dariNahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautankapal, kapal bocor;Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal

Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);Tidak ada biaya atau pungutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Ownerdalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Pemegang IUP Operasi Produksi

pengecekan fisik terhadapkapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuatSurat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporandari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal atau kapal bocor; Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambuHalaman 158/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal

Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya dilakukandengan menggunakan sistim online, setelah dilakukan pembayaran kemudiankami ditunjukan bukti pembayarannya dan tidak ada