BPR Tahap GandaPrabumulih ;Selanjutnya disebut SCDAGAIL..........ccecceeeeeeeee eee seeeseesneneseeenes PENGGUGAT;MELAWANDedi Chandra , Bertempat tinggal di Dusun Rambang Senuling Kecamatan RambangKapak Tengah Kota Prabumulih ;Selanjutnya disebut SCDAGAIL..........ccceee eee eeeseeeeeseeeeeesesees TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Pbm tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan HakimTunggal yang memeriksa dan

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok KelasIl tertanggal 4 September 2019 Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Bnt, tentangpenetapan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor13/Pdt.P/2019/PN Bnt;3: Surat Penetapan Hakim tanggal 4 September 2019 tentang haripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk ituPEMOHON hadir;Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan dalam tahappembuktian pihak Pemohon menyampaikan secara secara tertulis tertanggal17 September 2019 yang

Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/201521.22.23.kegiatan usaha utama Pemohon Kasasi dengan tidak terpenuhinya unsurunsur dari pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana diuraikan dalamPasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 maka pekerjaanPemohon Kasasi adalah pekerjaan tidak tetap dan hubungan kerja antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat didasarkan pada PKWT;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telahlalai

untuk memperhatikan adanya faktafakta yang terungkap di mukapersidangan dan akibatnya telah salah menggunakan dasardasarpertimbangan dalam Putusan PHI Nomor 34/2015, maka sudah sepatutnyadan sesuai hukum apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menerima danmengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkanPutusan PHI Nomor 34/2015;Terkait Alasan Kasasi KeduaBahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum denganmengaitkan doktrin hukum Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor13/2003

Bahwa Lebih lanjut, dalam Putusan PHI Nomor 34/2015, Judex Factimenyatakan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor13/2003 yang digunakan sebagai dalil bantahan olen Pemohon Kasasi tidakdapat digunakan sebagai dalil hukum karena bersifat penjelasan yang tidakbersifat mengatur dan mengikat (tidak bersifat normatif);Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak memiliki alasan yuridissama sekali.

.> Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13/2003:Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat iniadalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputusputus, tidakdibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalamsatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;(penebalan dan garis bawah ditambahkan);Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor13/2003 sebagaimana dikutip di atas memiliki syarat yang bersifat kumulatif;Hal. 20

Olehkarena itu, hanya apabila ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1), Ayat (2), Ayat(4), Ayat (5), dan Ayat (6) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, tidakterpenuhi secara kumulatif, maka barulah suatu PKWT demi hukumberubahmenjadi PKWTT.

Tri Dnarma Putra, S.H.Rincian Biaya Perkara : Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Snj.i OT Go hoBiaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,Pemberkasan : Rp. 50.000,Risalah Panggilan : Rp. 195.000,Biaya PNBP panggilan : Rp. 15.000,Meterai >: Rp. 6.000,Redaksi Putusan Rp. 5.000,Sisa. Bp. 290.000, (dua ratus sembilan puluh riburupiah).

kerja tidak dapat ditarik kembalidan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak;Pasal 151 ayat 1 (satu) yaitu: "Pengusaha, pekerja/ouruh, serikatpekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";Hal. 6 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.SusPHI/20151.4.1.5.Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaanPT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013terindikasi kuat melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13

menetapkan:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja, setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut;Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaanPT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013terindikasi kuat melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Pasal 170 menetapkan: "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukantidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat(1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, danPasal 169 batal demi hukum danpengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayarseluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima"; Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 yang berisi:(2) Selama putusan lembaga penyelesaian

Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesiaterindikasi kuat melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHKsepihak yang tidak sesuai ketentuan undangundang;9.2.

Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesiaterindikasi kuat melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHKsepihak yang tidak sesuai ketentuan undangundang;12.2.

Tanah yang terletak di Desa Wonorejo terdaftar dalam persil Nomor13, klas D Il, luas tanah 0480.M2 dengan batasbatas :Sebelah Utara: Abrasi.Sebelah Timur : Komandan.Sebelah Barat : Torongan Mureng ( Asim ).Sebelah Selatan : Torongan H. Kastowo. Jababeka.d. Tanah yang terletak di Desa Wonorejo terdaftar dalam persil Nomor13, klas D Il, luas tanah 4.295 M2 dengan batasbatas:Sebelas Utara : Torongan Hali.Sebelah Timur : Torongan Hj.Mukati Kosim.Sebelah Barat : H.

Sumadiyo.Sebelah Barat : Almarhum Mahmuri ( Misronah).Sebelah Selatan : Jalan Mushola.Tanah yang terletak di Desa Wonorejo terdaftar dalam persil Nomor13, klas D Il, luas tanah 0480.M2 dengan batasbatas:Sebelah Utara : Abrasi.Sebelah Timur : Komandan.Sebelah Barat : Torongan Mureng (Asim).Sebelah Selatan : Torongan H.

Kastowo Jababeka.Tanah yang terletak di Desa Wonorejo terdaftar dalam persil Nomor13, Klas D Il, luas tanah 4.295 M2 dengan batasbatas:Sebelas Utara : Torongan Hali.Sebelah Timur : Torongan Hj.Mukati Kosim.Sebelah Barat : H. Nearipah Nurhadi.Sebelah Selatan : Torongan Hj.Sapiyatun.e. Tanah yang terletak di Desa Wonorejo terdaftar dalam persilNomor 98 klas , luas tanah 0160. M2, dengan batas batas:Sebelas Utara : Torongan Mureng.Sebelah Timur : Asim (Nunung).Sebelah Barat : H.

PT.SMR13Pid.SusAnak/2018/PN.Trg tanggal 19 Juli 2018, dan didampingi pula oleholeh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor 8/PID.ANAK/2018/PT.SMR tanggal 5 September 2018 tentangpenunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Anaktersebut di tingkat banding;Telah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat yang bersangkutanserta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor13

pelaku Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum mengajukan MemoriBanding akan tetapi Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukanKontra Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan TingkatPertama, Suratsurat bukti, dan suratsurat lainya yang berhubungan denganperkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor13

2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, Undangundang Nomor 48 Tahun 2005 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 danPerubahan kedua dengan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturanperundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor13

/Pid.SusAnak/2018/PN.Trg tanggal 25 Juli 2018 sekedar mengenaikualifikasi Tindak Pidananya, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan Anak JUAN PABLO MONTOYA Bin ROSIHANANWAR telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhandengannya;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor13/Pid.SusAnak/2018/PN.Trg tanggal 25 Juli 2018 untuk selebihnya;Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID.ANAK/2018/PT.SMR

Nama lengkap : NIKADEK WISTI;Tempat lahir : Negarasakah;Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1956;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Negarasakah Barat RT/RW. 003/126 KelurahanCakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram;Agama : Hindu;Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor13

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalamperkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 10.701.000,(sepuluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwapada tanggal 18 Desember 20132 Kuasa Penggugat / Pembandingtelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2013 Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Tgr.. untuk diperiksa

Kalimantan Timur ; Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkaraNomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Tgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Samarinda kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal10 Maret 2014 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalamtenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Kalimantan Timur ; 2222 2 ==TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2013 Nomor13

Biaya perkara menurut hukum ;Atau mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Posotelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor13/Pdt.G/2006/PN.Pso. tanggal 28 September 2006 yangamarnya sebagai berikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan ukuran panjang= 11 mx lebar = 9 m yang terletak di Desa Togolu,Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan batas batas ; ; : dengan D. LANGGARA ;dengan T.

Tergugat untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 459.000,(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding atas permohonanTergugat putusan Pengadilan Negeri telah diperbaiki olehPengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor12/PDT/2007/PT.PALU. tanggal 30 April 2007 yang amarnyasebagai berikut Menerima permohonan banding dari PembandingDEICE LOMPONI, semula Tergugat tersebut3 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeritanggal 28 September 2006 Nomor13

Nopember2012, yang menyatakan bahwa Tergugat Il, Ill / ParaTurut' Terbanding telah diberitahu isi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Nopember2012 Nomor 13 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkd. denganseksama ;Telah membaca, akte pernyataan permohonanbanding tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriMungkid bahwa Tergugat / Pembanding denganmelalui kuasanya telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan PengadilanNegeri Mungkid tanggal 20 Nopember 2012 Nomor13

Putusan No.141/Pdt/2013/PT.SmgMengingat, UndangUndang No.20 tahun 1947serta peraturanperaturan hukum perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; e Memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMungkid tanggal 20 Nopember 2012 Nomor13 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkd. tentang susunanamar putusan dan penambahan diktumgugatan yang dikabulkan, sehingga amarselengkapnya sebagai berikutDALAM KONPENSIe Menolak Eksepsi Tergugat / Pembandingdan Tergugat

Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat danTurut Tergugat Il yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telahdiberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 19 Agustus 2021 dengan relasnya masingmasing bertanggal 25 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pwr yang dibuat oleh Sutanto, S.H. M.H.

banding tersebut telah diberitahukan secarapatut dan seksama masingmasing kepada: Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 September 2021 olehJurusita Pengadilan Negeri Purworejo; Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September20210leh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen;Halaman 27 dari 33 halaman putusan nomor 462/Pdt/2021/PT SMG Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 September20210leh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13

Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara NomorHalaman 28 dari 33 halaman putusan nomor 462/Pdt/2021/PT SMG13/Pdt.G/2020/PN Pwr, yang menerangkan bahwa pihakpihak yang berperkaradalam perkara ini telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim kePengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini terhadapputusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Agustus 2021 Nomor13

sehingga pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II / Turut Terbanding Il semula Turut TergugatIl tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelahdicermati ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan halhal baruyang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor13

dalam amar putusan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat dan Pembanding II / Turut Terbanding II semula Turut TergugatIl;1 Menguatkan putusan Pengadilan Purworejo Nomor13

BPRKanaya) ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanyamengajukan pencabutan gugatan sebelum proses Jawabmenjawab, makapencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut masih merupakan hak Penggugatsehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor13/Pdt.G.S/2020/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraperdata

Bahwa Pihak dan Pihak II sepakat untuk tidak saling mengajukantuntutan hukum apapun dalam Perkara Aquo.Demikian Kesepakatan ini di buat dengan itikad baik untuk di taati olehkedua belah pihak dan mengakhiri sengketa Perkara Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN.Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk secara Damai.Setelah isi persetujuan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Mei2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaiantersebut.Kemudian

sengketaIN je ee ee ee re ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee eee eresTelah membaca surat surat bukti yang diajukanOleh para pihak; Telah mendengar keterangan kedua belah pihakyang bersengketa dipersidanganTelah pula mendengar keterangan saksi saksiyang diajukan oleh para pihak;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya~tertanggal 08 Januari 2011, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar padas tanggal 08 Januari 2011dibawah register Perkara Nomor13

PN Pya.tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah membaca surat pemohonan dari Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 8 Juli 2020, Kuasa HukumPenggugat tersebut telah mengajukan surat tentang pencabutan perkara initertanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor13

Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor13/Pdt.P/2017/PN Mkd. tersebut dicabut oleh Pemohon;. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatatpencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.P/2017/PN Mkd.tersebut;.

Menghukum Penggugatpenggugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilanyang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2014 Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Kis yang amarnya sebagai berikut:ileal Hal 22 dari 30 Hal. Put. No.156/PDT/2014/PTMDN.

Menghukum Penggugatpenggugat untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp.1.206.000 ( satu juta dua ratus enam ribu rupiah);eae Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor13/PDT.G/2013/PN.Kis tanggal 1 April 2014 yang dibuat oleh NIRWANSEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkanbahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Kis tanggal 19 Maret2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding

No.156/PDT/2014/PTMDN.adalah menolak gugatarnoon e Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Kis tanggal 19 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiridengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;oeoee Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihakyang

kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Pengadilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum, RBG dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TergugatTETS@DUL 5 ~~ nnn nnn nn nn nnn nc err en Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Kis tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkanbanding

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karenapemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 168 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pengadilan;3. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat berupa uang penggantianhak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 132003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp5.328.000,00 (lima juta tiga ratusdua puluh delapan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;5.

Dengan Penggugat tidakbersedia menandatangani surat penurunan jabatan maka Tergugat/TermohonKasasi justru mencabut Kartu Absensi Penggugat/Pemohon Kasasi;Bahwa pencabutan kartu absensi tersebut dapat dikatakan sebagaibentuk kesewenangwenangan Tergugat/Termohon Kasasi terhadap pekerjanyadimana memaksa pekerja untuk melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikansebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor13 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pekerja dapat mengajukanPemutusan

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor13 Tahun 2003;3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangn, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesarRp34.505.175,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu seratus tujuhpuluh lima rupiah);4.

Terhadap surat keputusan tersebut saat itu juga Penggugatmenyampaikan keberatan serta mempertanyakan apa dasar dikeluarkannyaSurat Keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 khususnya Pasal 151.

pihakTergugat (perusahaan PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk) agarmemberikan Uang Pesangon kepada Penggugat (Agus Sugeng Wijanto)sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat(2), Penghargaan Masa kerja sesuai Pasal156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dan THR 2015 serta Upah Proses bulan Mei 2015 danJuni 2015 (bukti P6);Bahwa atas Anjuran tersebut ternyata Tergugat tetap hanya mau memenuhipemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Undang Undang Nomor13

Terhadap surat keputusan tersebut saat itu juga Penggugatmenyampaikan keberatan serta mempertanyakan apa dasar dikeluarkannyaSurat Keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 khususnya Pasal 151. Dari HRD dijawab bahwa keputusantersebut dari perusahaan sudah final dan Penggugat dipersilahkan untukmengajukan keberatan lewat Departemen Tenaga Kerja, serta saat itu jugaHalaman 6 dari 23 hal. Put.

Atas hal tersebut jelas TermohonKasasi/Penggugat tidak berhak atas THR, karena pada saat SK PHKdiserahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, selurun hakhak Penggugatyang meliputi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPenggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah diserahkan PemohonKasasi/T ergugat dan diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat kontradiktif