Desember 2010 sebesar Rp298.263.637.223,00 dengan rinciansebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi Sengketa:Royalti kepada pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941 .421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP: biaya mobilisasi/demobilisasi (pos PPh Badan) 8.938.922.699,00 biaya coal selling commission (pos PPh Badan) 9.904.716.658,00 biaya

Koreksi Lainnya;bahwa di dalam biayabiaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPhPasal 23, terdapat:a. akrual biaya yang dibukukan di bulan Desember 2010 sejumlahRp304.213.435.868,00 dan jurnal balik untuk akrual biaya yang dibukukandi bulan Desember 2009 sejumlah (Rp236.665.119.108,00) dengan netkoreksi sejumlah Rp67.548.316.760,00;b. pembayaran atas tagihan nomor 011/RMCJMB/10 kepada PT RPPMining Contractor ("RMC") sejumlah Rp11.941.421.798,00;c. tambahan koreksi setelah SPHP berupa:i) blaya

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh")bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

(bukti SuratPemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam)Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untukmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula

(buktisurat jawaban terlampir Lampiran P6);Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)telah mengirimkan surat protes kepada pihak Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) melalui surat Nomor 21/ADM/2011tanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan PenyampaianTanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2011sebagaimana Bukti Penerimaan Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.

(bukti Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P 3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28Desember 2010 (sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan(hari, tanggal dan jam) Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali(semula

oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat), yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 melalui suratnyaNomor S93/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 28 Januari 2011tentang menanggapi permohonan penyampaian tanggapanPHP;(bukti surat jawaban terlampir Lampiran P 6);Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah mengirimkan surat protes kepada PihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui suratNomor 21/ADM/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentangPermohonan Penyampaian Tanggapan SPHP

(bukti Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor PHP218/WPuJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28Desember 2010 (sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan(hari, tanggal dan jam) Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali(semula

diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat), yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 melalui suratnyanomor S93/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 28 Januari 2011tentang menanggapi permohonan penyampaian tanggapanPHP;(bukti surat jawaban terlampir Lampiran P6);Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah mengirimkan surat protes kepada PihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui suratNomor 21/ADM/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentangPermohonan Penyampaian Tanggapan SPHP

Meskipun KPP Pratama Badung Selatan mengklaim telah menerbitkanSurat perintah Pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan KPP PratamaJakarta Setiabudi Satu, namun penerbitan hasil pemeriksaan berupaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak(SKP) terlebih dahulu dilakukan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu; Uraian KPP Badung KPP JakartaSelatan Setiabudi SatuSurat Perintah Pemeriksaan Pajak 30042009 15072009Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) 30102009 13102009Surat Ketetapan

Sebelum menerbitkan SPHP dan SKP, pada tanggal 20 Oktober 2009Tim Pemeriksa KPP Pratama Badung Selatan sebenarnya telah datangberkunjung langsung ke kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, selain menyaksikan secara langsungproses administrasi/oembukuan Pemohon Banding, Tim Pemeriksa jugatelah memperoleh penjelasan terkait penerbitan SKP PPN untuk MasaHalaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/2014Pajak Januari s.d.

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam)Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untukmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);Halaman 15 dari 28 halaman.

Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah mengirimkan surat protes kepada Pihak Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) melalui surat Nomor 21/ADM/2011tanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan PenyampaianTanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 1/7 Januari 2011sebagaimana Bukti Peneriman Surat NomorPEM: 01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011;(surat permohonan terlampir lampiran P 7);Bahwa berdasarkan surat tersebut

(bukti SuratPemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPuJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam)Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untukmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula

Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2016Tanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2011sebagaimana Bukti Penerimaan Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.

seluruh kewajiban pajak tahun 2008.Meskipun KPP Pratama Badung Selatan mengklaim telah menerbitkan Suratperintah Pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan KPP Pratama JakartaSetiabudi Satu, namun penerbitan hasil pemeriksaan berupa SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terlebihdahulu dilakukan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Uraian KPP Badung KPP JakartaSelatan Setiabudi SatuSurat Perintah Pemeriksaan Pajak 30042009 15072009Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

) 30102009 13102009Surat Ketetapan Pajak (SKP) 24112009 20102009 Sebelum menerbitkan SPHP dan SKP, pada tanggal 20 Oktober 2009 TimPemeriksa KPP Pratama Badung Selatan sebenarnya telah datang berkunjunglangsung ke kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta.

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor: Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.1/2012 tanggal 23 Juli 2012yang diterima Penggugat tanggal 24 Juli 2012.bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktusanggahan hasil pemeriksaan Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diserahkan kepada PemeriksaPajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinya Penggugat menyetujui sebagian dantidak menyetujui selebihnya

yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 26 (dua pulu enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram;

kewajiban pajak tahun 2008.Meskipun KPP Pratama Badung Selatan mengklaim telah menerbitkanSurat perintah Pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan KPP PratamaJakarta Setiabudi Satu, namun penerbitan hasil pemeriksaan berupaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak(SKP) terlebih dahulu dilakukan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu KPP Badung KPP JakartaVralan Selatan Setiabudi SatuSurat Perintah Pemeriksaan 30042009 15072009Surat Pemberitahuan Hasil 30102009 13102009Pemeriksaan (SPHP

)Surat Ketetapan Pajak (SKP) 24112009 20102009 Sebelum menerbitkan SPHP dan SKP, pada tanggal 20 Oktober 2009Tim Pemeriksa KPP Pratama Badung Selatan sebenarnya telah datangberkunjung langsung ke kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, selain menyaksikan secara langsungproses administrasi/oembukuan Pemohon Banding, Tim Pemeriksa jugatelah memperoleh penjelasan terkait penerbitan SKP PPN untuk masapajak Januari s.d.

Pemeriksaanpajak tersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan ("SPHP") Nomor $376/PJ.0401/2011 tanggal 12Desember 2011:bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Banding telahmenyampaikan tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui SuratNomor B.189/FAT/S/1211:bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan padatanggal 03 Januari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita AcaraHasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan

pada saat pemeriksaan,berdasarkan General Ledger Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) terdapat Objek PPhPasal 21 sebesar Rp.12.522.908.482,00 sementaraObjek PPh 21 yang telah dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.3.146.425.005,00;sehingga terdapat selisin sebesar Rp.9.376.483.477,00;yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah mengirimkan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP

koreksiyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berikut dasar koreksinya sudahdiketahui sepenuhnya oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah mengetahui secara jelas koreksi dandasar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), hal ini dapat dilinat darisurat tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) Nomor: DKMJ041/III/08 tanggal 6Maret 2008 atas SPHP

Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan Permohonan Banding bahwa PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mempermasalahkan Kebenaran dari pajak yangmasih harus dibayar tersebut berikut denganperincian pospos yang dikoreksi dan alasankoreksinya sebagaimana terdapat di dalam suratPermohonan Keberatan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) halaman 5Butir 3 yang berbunyi: Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak(SPHP

sampaikan bahwa selamaproses pembahasan tidak pernah diinformasikankepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) selaku wajib pajak mengenaiperincian perhitungan koreksikoreksi yangdilakukan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memerlukan perincianperhitungan atas koreksikoreksi yang dilakukan.bahwa di dalam Surat Permohonan BandingPemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) halaman 6 butir 3 sebagai berikut:Dalam Surat pemberitahuan hasil pemeriksaanpajak (SPHP

detailPadahal halmerupakan hak Pemohon Peninjauan Kembalikoreksi yang diminta. tersebut(semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajakuntuk mengetahui detail koreksi.Bahwa lebih lanjut pun berdasarkan UU KUP danperaturan pelaksanaannya yang telah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebutkan pada butir 2 di atas yaitu Pasal 31 UUKUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannyayaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No.146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1angka 16 dan 17 UU KUP, bahwa SPHP

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapanPemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampaidengan Surat Permohonan Keberatan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)telah mempertanyakan dua hal yaitu materi koreksiberikut dengan materi pengenaan pajaknya, danformalitas penerbitan SKP yang diakui sendiri olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) di dalam persidangan bahwa merekatidak

Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengansanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) apa yang

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pemeriksaan pajaktersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") Nomor S376/PJ.0401/2011 tanggal 12 Desember 2011;Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Banding telahmenyampaikan Tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui surat NomorB.189/FAT/S/1211;Bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3Januari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara HasilPemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan

Fakta Pemeriksaan:11.1.1.11.1.2.Bahwa koreksi Peredaran Usaha didasarkan hasilanalisa produksi berdasarkan data dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berupa data komposisi pembuatan produk;Bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar analisakarena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak memperoleh data dan dokumenterkait proses produksi (sampai dengan SPHP tidakada dokumen COA Bahan Baku, Job Mixing, DokumenBP POM);Bahwa berdasarkan hasil analisa produksi, PemohonPeninjauan

Kembali (semula Terbanding) menemukanadanya selisih lebih produksi antara hasil perhitungandengan yang dilaporkan;Bahwa atas temuan tersebut telah disampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) melalui SPHP, dan atas SPHPtersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya memberikan tanggapantertulis yang menyatakan tidak setuju = danargumentasinya;Bahwa atas tanggapan tersebut tidak adapembahasan lebih lanjut antara Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding

) paket sedang yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dan 26 (dua pulu enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram;

Dengan demikian, koreksi DPPPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri yang didasarkan padaekualisasi Peredaran Usaha di PPh Badan (Penjualan dan Pendapatan Lainlain) dengan Penyerahan di PPN pada perkara a quo telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku,bahwa pada surat tanggapan atas SPHP, surat keberatan maupun pada suratbandingnya Pemohon Banding menyatakan telah menyetujui sebagiankoreksi Terbanding yaitu atas nilai ekspor sebesar Rp.7.354.024.670,00,padahal koreksi Terbanding

PRIMPSL693/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak PMAempat ("KPP PMA IV") telah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari Desember 2006;Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 179/B/PK/PJK/2011.Bahwa sehubungan dengan SP3 tersebut, pada tanggal 11 Juni 2008, PemohonBanding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.

Dalam SPHP tersebutpihak Pemeriksa melakukan koreksi negatif atas penyerahan ekspor Pemohon Bandingsebesar Rp. 2.330.983.323,00 dan menganggap kegiatan Pemohon Banding sebagai jasamaklon yang terutang PPN berdasarkan pada Surat Kanwil DJP Jakarta Khusus No.S643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Perlakuan PPN atas Jasa Maklonyang dilakukan oleh Perusahaan di dalam Daerah Pabean Indonesia atas pesanan dariPerusahaan di Luar Daerah Pabean Indonesia ;Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak

Pemohon Banding lakukan dengan alasan bahwa barang tersebut dimiliki olehpemesan di luar negeri, dalam hal ini Bogaert Cigars NV, Belgia, tidak dapat PemohonBanding terima karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwaTerbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding adalah tidak benar, karenapenyerahan yang dilakukan merupakan ekspor yang sah yang semestinya dikenakanPPN dengan tarif 0%;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam SPHP