Ditemukan 754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurâ umurã umur umun ukuran umuri umuru umumn umurl ukurn umur4 umuran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Agustus 2010 — WINDAWATI, DKK VS H.MUCHTAR YUSUF
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.5 tahun 1986 Pasal 1 ayat 3.danperkara ini telah diputuskan oleh pengadilan PTUN BL denganNo.11/G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26 10 2005 dibacakandihadapan umurn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapyang dimenangkan Tergugat V dan Tergugat ;Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;Bahwa proses pemisahan Sertifikat Hak MilikNo.885/Bandar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK melawan PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1105/B/PK/PJK/20152.3.2.4.2.5.2.6.bahwa berdasarkan pasal II huruf a UU Nomor 8 tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualanBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengenaanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahatas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umurn dan pertambangan lainnya berdasarkan KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 —
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan TataCara Perpajakan;Bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalam hal iniSurat Banding diajukan oleh
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 08-05-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 195/PDT.G/2014/PN-Bks
Tanggal 19 Mei 2015 — Susanti Handhayani sebagai Penggugat Melawan KUKUH HARYANTO sebagai Tergugat I Direktur Bank BPR Olympindo Primadana sebagai Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi sebagai Tergugat III Raymond Lukman sebagai Tergugat IV Notaris I Nyoman Artha, SH.MKn sebagai Turut Tergugat I PPAT Christin Sabaria Sinaga,SH sebagai Turut Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat III
111 — 32
  • Foto copy dari foto copy PENETAPAN NO. 13/EKS.HT/2010/PN.BKS,tentang Eksekusi Lelang/ Penjualan dimuka umurn, tanggal 04November 2010, yang diberi tanda bukti T.IV5 ;6. Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Eksekusi LelangPenjualan di muka Umurn dari PN. Bks tanggal 19 September 2013,yang diberi tanda bukti T.IV6 ;7. Foto copy dari foto copy Penetapan NO./ 13 EKS. HT/2010/PN.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 21-07-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 508/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 19 Januari 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
30 — 12
  • Pada sore harinya Tergugatperiksa ke dokter dan memang betul hasil diagnose menunjukkan adasumbatan di ginjal (kolik renaat) dan dikasi surat rujukan untuk periksa keRurnah Sakit Umurn Pusat di Sanglah.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Nur Rohman
2.Musa Abdillah
3.Linul Fushah
4.Naili Zakiyah
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
89 — 51
  • Asas Kepentingan Umum)Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umurn" adalahasas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif, danselektif;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding Nomor KEP1014/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 260/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 13 September 2018 — DARWIN VS KULUL, DKK
26 — 22
  • jelas tanah dimaksud telah beralin kepemilikannya kepadaTergugat dan dengan demikian jika Penggugat menyatakan dalam dalilgugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenatelah memagari tanah dimaksud adalah dalil tanpa dasar,dimana Tergugatsebagai pemilik berhak melakukan tindakan pengamanan atas tanahdimaksud ;Bahwa dengan demikian pula adalah juga merupakan dalil tanpa dasarikaPenggugat mengatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquoadalah merupakan Sarana Jalan Umurn
Pengadilan PN PEKALONGAN
Register : 07-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 17 Februari 2016 —
40 — 10
  • R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 494K/ Pdt/ 1995, dengan tidak dilunasinya sisa hutang olehdebitur, maka debitur telah wanprestasi.10 Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatanWANPRESTASI, maka TERGUGAT I berhak mengakhiri Perjanjian Kredit danPENGGUGAT harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruhkewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.Pasal 8 tentang Syarat dan Ketentuan Umurn Pemberian Fasilitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg
Tanggal 19 Mei 2014 — MIFTAHUDIN, SH Bin DARSO
77 — 22
  • Pasal 64 ayat (1) KUHPiciana. dalam Dakwaan SubsiclairPenuntut Umurn ;Menjatuhkan piclana terhadap terclakwa MIFTAHUDIN Bin DARSO clenganpiclana penjara selama 3 (,rICA) TAIL UN dan 6 (ENAM) BULAN, c likurangi5.sel81118 ierdakwa berada dalam tahanan sernentara c lengan perintah tcrdak watetap clitahan clan rmembayar DENDA sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) subsicliair sclarna 3 (rICA) BULAN kurungan.Mernbayar Jang Pengganti kepada negara terhadap terdak wa MIFTAI DINBin DARSO sebesar
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn
Tanggal 26 Maret 2014 — FIRMAN SOLIHIN Als FIRMAN
37 — 15
  • PN.BKN Tanggal .....Januari 2014 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 06Ad.2.Januari 2014 Nomor : BO1/N.4.16/Epp.2/01/2014, telah dihadirkan olehPenuntut Umum, Terdakwa bernama FIRMAN SOLIHIN Als FIRMAN,sebagai orang yang didakwa nrelakukan tindak pidana sebagaimana tertuangdalam Surat Dakwaan;Bahwa terdakwa tersebut, yaitu Terdakwa FIRMAN SOLIHIN Als FIRMAN,selanjutnya dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yangtercantum dalam surat dakwaan dari Penuntut Umurn
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 508/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.
Tanggal 8 Maret 2016 — PENGGUGAT, TERGUGAT
67 — 9
  • dijadikan alasan perceraian.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Baratagar kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukanantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte PerkawinanNomor: 2809/V2004 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUSKARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masih di bawah umurn
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 26-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : RADITYO, SH
Terbanding/Terdakwa : NURWAHIDAH Alias IBU IDA
96 — 50
  • Menerima Perlawanan dari Penuntut Umurn;2. Membatalkan Putusan Sela Nomor: 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukseluruhnya;3. Mengabulkan Perlawanan dan Penuntut Umum untuk seluruhnya;A. Menetapkan Perkara Nomor : 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukdilanjutkan pemeriksaannya;5. Melanjutkan Penahanan terhadap Terdakwa;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — RAMA vs PT GARUDA MAS TANGKAS;
42 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa awal mula perselisihan yaitu pada tanggal 24 Februari 2014, dimanaPenggugat mengalami pingsan di tempat kerja dan ketika Penggugat akandibawa ke klinik rekanan Tergugat, ternyata di klinik tersebut tidak adaHal 3 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Padt.SusPHI/201510.11.dokter sehingga Penggugat dibawa ke klinik lain dan akhirnya dirujuk keRumah Sakit Umurn Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan diagnosa dokter pada RSUD Cengkareng, Penggugatmenderita penyakit thypus dan harus dirawat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat:
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
84 — 24
  • Bertentangan dengan AsasAsas Umurn Pemerintahan Yang Baik.Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hatihatidi dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntutuntuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya.Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA MARKO
148 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2015Landasan Formal;1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa atas
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 270/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Terdakwa I : FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN Diwakili Oleh : H. HAMINUDIN FARIZA, S.H., MH
Pembanding/Terdakwa : ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT Diwakili Oleh : H. HAMINUDIN FARIZA, S.H., MH
Terbanding/Penuntut Umum : CITRA ANGGUN ANNISA, SH
57 — 36
  • materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjkatau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukumyang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umurn darihukum tidak tertulis.Senada der.gan pendapat Lamintang di atas, Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimaHalaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 801 /B/PK/PJK/2015pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum
Register : 11-04-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN RAHA Nomor 76/PID.B/2013/PN.RAHA
Tanggal 29 Agustus 2013 — Jaksa Penuntut:
Hijran Safar, SH.
Terdakwa:
La Ode Muhammad Idrus Alias Idrus Bin La Ode Pamoro
59 — 34
  • tersebut;Telah membaca berkas perkara,Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa,Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umurn,Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan PenasehalHukumnyaMenimbang, banwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Unum tertanggal 11 April2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:KESATU ;Primair ;Bahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD IDRUS alias IDRUS Bin LA