Ditemukan 6141 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Komisi pemilihan umum Pemilu Pemilihan Parpol ; pemilihan umum Sengketa proses pemilihan umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
206 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari2008 dengan masa jabatan dari Tahun 2008 2013 dalamkapasitasnya sebagai Pegawai Negeri dikualifikasi sebagai"Barang Siapa", hal ini sejalan dengan definisi Pegawai NegeriSipil (Abtenaar) yang sifatnya diperluas, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1962tanggal 01 Desember 1962 ;Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 92 KUHPmemberikan batasan mengenai barang siapa dalam arti PNS, yaitu: "Termasuk ke dalam Pegawai Negeri adalah orang yang terpilihdi dalam pemilihan
    umum yang diadakan berdasarkan peraturanumum, demikian juga semua orang yang menjadi badanperwakilan yang diadakan oleh dan atas nama pemerintah,selanjutnya juga semua anggota dst..."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
192 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihaan umum;Penjelasan Pasal 2 UU PERATUN, berbunyi sebagai berikut:Pasal 2;Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan TataUsaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
267 — 152
  • .;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun20092014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATUATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat RisalahRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang SelatanHalaman 38 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.184.185.186.187.188.189.190.191.Dalam
    Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012. ;3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaHalaman 399 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.183.184.185.186.187.188.Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota TangerangSelatan Tahun Anggaran 2012. ;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan MasaJabatan Tahun 20092014 Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009ditandatangani oleh RATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010yang di dalamnya terdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PersetujuanBersama DPRD dan Walikota Tangerang Selatan Terhadapditetapkannya Raperda Menjadi Perda Perubahan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.. ;1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah RapatParipurna DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PemandanganUmum FraksiFraksi Terhadap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
155 — 65
  • RepublikIndonesia Nomor : 50/DPR RI/I/20142015 Tentang Perubahan SusunanKeanggotaan Komisi Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20142019 Tahun Sidang20142015 tanggal 25 November 2014 dengan lampiran Susunan dan NamaNama Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan Tahun 20142019 Tahun Sidang 20142015 59.1 (satu) lembar copy dilegalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2014 atasnama PUTU SUDIARTANA 60.1 (satu) bundel dokumen cap basah Rekapitulasi Hak Keuangan (GajiKehormatan & Tunjangan Diluar Gaji) PUTU SUDIARTANA (NA. 442)Periode 20142019 61.1 (satu) bundel copy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1094/SEKJEN/S.A/2014tentang Penetapan Staf administrasi Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor A442 Fraksi Partai demokrat Dewan PerwakilanRakyat republik Indonesia tanggal 28 November
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
90 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Irawan, M.Si bin Yoyo, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahimasa bakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, TentangPeresmian Keanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014, dan sebagai Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti 20092014,berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1321Pem.Um/2009, tanggal
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
410 — 48

  • 2. 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 488/KPU.

    22. 1 (satu) bundle dokumen Kumpulan Data Partai Golongan Karya Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Indramayu: 3 (tiga).
    23. 1 (satu) buah map berwarna kuning merk Biola, yang berisikan:
    a. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Rekapitulasi Harga Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstrasi/ PemeliharaanPeriodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
120 — 60
  • sebagai pengawasan programprogram PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Barat ;Tidak boleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menerimadana bantuan sosial ;Saksi mengajukan proposal dan menerima dana bantuan sosialtersebut karena dititip oleh masyarakat ;Masyarakat yang menitipkan proposal kepada saksi tidak ada yangmemberikan surat kuasa ;Yang memberitahu saksi akan menerima pencairan atas proposalyang ajukan tersebut adalah Juandi Setiawan ;Saksi mengajukan proposal proposal tersebut sebelum dansesudah pemilihan
    umum Legislatif ;Saksi berasal dari daerah pemilihan yaitu Kecamatan Gerung,Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong ;lya benar, proposal yang saksi ajukan tersebut telah lengkappersyaratannya sehingga bisa dicairkan ;Tidak boleh, karena yang seharusnya memberikan dana pencairanadalah seorang Bendahara ;Saksi HALI SUSABRI, S.Pd., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :lya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan padapenyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
114 — 1646
  • sebagai pengawasan programprogramPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;Tidak boleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menerimadana bantuan sosial ;Saksi mengajukan proposal dan menerima dana bantuan sosialtersebut karena dititip oleh masyarakat ;Masyarakat yang menitipkan proposal kepada saksi tidak adayang memberikan surat kuasa ;Yang memberitahu saksi akan menerima pencairan atasproposal yang ajukan tersebut adalah Juandi Setiawan ;Saksi mengajukan proposal proposal tersebut sebelum dansesudah pemilihan
    umum Legislatif ;Saksi berasal dari daerah pemilihan yaitu Kecamatan Gerung,Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong ;lya benar, proposal yang saksi ajukan tersebut telah lengkappersyaratannya sehingga bisa dicairkan ;Tidak boleh, karena yang seharusnya memberikan danapencairan adalah seorang Bendahara ;Saksi HALI SUSABRI, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
744 — 649
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun di daerah mengenai hasil pemilinan umum; Bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaratertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalamwaktu perang, kKeadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luarbiasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundangundanganHalaman
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
563 — 314

  • 96. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keangotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 20092014.
    97. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2705 — 13589
  • Secara otomatis Thogut disebutsebagai kafir.Bahwa orang yang tidak mengikuti kemusyrikan dan berkomitmendengan Tauhid adalah orang muslim; demikian sebaliknya orang yangmengikuti kKemusyrikan dan tidak berkomitmen dengan Tauhid adalahorang kafir.Bahwa orangorang muslim wajib berhijrah kalau di zholimi karenaTauhidnya, misalnya dipaksa ikut pemilihan umum dan lainlainnya,namun kalau tidak di zholimi maka tidak perlu hijrah.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
212 — 0
5. 1 (satu) bundel dokumen Kumpulan Data Partai Golongan Karya Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Indramayu: 3 (tiga).
6. 1 (satu) buah map berwarna kuning merk Biola, yang berisikan:
a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekapitulasi Harga Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstrasi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
282 — 301
  • BB No.183 : 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep.134-Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Tangerang Selatan Terhadap
    fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012.3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnyaterdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapbkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012..1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah RapatParipurna DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PemandanganUmum FraksiFraksi Terhadap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1597 — 1230
  • MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan perwakilanpublik/masarakat yang menampung dan memperjuangkan aspirasinya, makaanggota MPR, DPR, DPD dan DPRD selayaknya tidak berperilaku koruptip ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 56/PUUXVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019, bahwa dalam pertimbanganmenyatakan bahwa ...Dipilinnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasibersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan
    Umum (Pemilu)di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan WakilPresiden dan Pemilu Kepala Dareah dan Wakil Kepala Daerah..., bahwaterhadap Tututan Penuntut tersebut di atas, maka Majelis Hakimberkesimupulan bahwa pencabutan hak untuk dipilin dalam jabatan publik telahdiputus oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam amarnya berbunyi telah melewatijangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
994 — 1571
  • Pekalonganadalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pekalongandan dasar penunjukan menjadi anggota Komisi D yaitu SuratKeputusan Ketua Dewan DPRD Kab.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3147 — 1632
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Kegiatanmasyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapatmembahayakan keamanan umum seperti diatur dalamPasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat(1) KUHP.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dKegiatan politik yang memerlukan pemberitahuankepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalahkegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundangundangan di bidang politik, antara lain kegiatankampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik,penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisanbermuatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
254 — 85
  • sesuaidengan keinginan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmerampasnya, kecuali apabila Terdakwa tidak membayarnya ;Menimbang Menimbang bahwa terhadap barang bukti yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T1 sampaidengan T69 karena tidak mempunyai nilai ekonomi, maka agar tetapterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat denganPenuntut Umum untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwaberupa pencabutan hak memilih dan dipilin dalam Pemilihan
    Umum,karena Pengadilan berprinsip bahwa pemidanaan bukan sarana balasdendam, melainkan memberikan pelajaran dan pendidikan baik kepadaTerdakwa maupun masyarakat, sehingga pencabutan hak memilih dandipilin dalam diri Terdakwa dalam perkara ini tidak relevan danmemberatkan Terdakwa ;Menimbang, bahwa selama Persidangan, Terdakwa berada dalamtahanan dan Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harusdiperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
259 — 509
  • (BB-68)699 8 (delapan) lembar : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 069 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 No.03/KPTS/KPA-DIPA69/II/RK-5/2007 Tentang Panitia Pelelangan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pelaksanaan Anggaran DIPA BA 069 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 tanggal 09 Maret 2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
253 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 K/PID.SUS/2017juta rupiah) dengan keterangan pada slip Pengembalian Dana TimDukungan Pemda pada Pilkada Thn 2010.BB NOMOR 1341 S/D 1859 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKASPERKARA1341. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan PemerintahDaerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah KotaTomohon tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang ditandatanganioleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 8 Januari 2016 — - Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
248 — 54
  • BB NOMOR 1341 S/D 1859 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA 1341. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMAJAR.1342. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Saluran Air dan Trotoar Paket I ( Satu )( Jln. Sp4. Highland - Jln. Sp3.