Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
60 — 43
  • Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya KumpulanTulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertibanumum dan kesusilaan baik merupakan bidang dari hukum tidaktertulis .
    Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya Kumpulan Tulisan HukumPerdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertiban umum dan kesusilaanbaik merupakan bidang dari hukum tidak tertulis .
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Nopember 2017 —
296 — 572
  • tertanggal 23 November2015, tentang dugaan Tindak Pidana Menyuruh orang memberikan1.keterangan palsu pada akta otentik dan atau menggunakan akta palsusebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPdan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, atas nama Terlapor DELYONSAMUEL NAPITUPULU, S.H. dan Ir.HENKY SOESANTO ; Bahwa rangkaianrangkaian terjadinya tindak pidana sebagaimana telahPEMOHON laporkan diatas, adalah sebagai berikut :a.Bahwa TERLAPOR Ir.HENKY SOESANTO/ TERLAPOR DELYONSAMUEL NAPITUPULU, S.H.dalam
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SULTONI, S.H.,M.H
Terdakwa:
CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN
88 — 16
  • ,M.H dan Bony Daniel, S.H.dalam bukunya komentar & Pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari: Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksudagar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudahada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barangtersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyaiarti diberikan Sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, makamenawarkan untuk
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Sda
Tanggal 18 Februari 2020 — Sitanggang, Tumpal Abdul Adhiputra Atau Vincensius Tumpal Aa. Sitanggang Lawan PT. Hati Mutiara, Dkk
62 — 19
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan(Penerbit Sinar Grafika, halaman 448 s.d.456), pada pokoknyaberpendapat beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kaburantara lain disebutkan :1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;2. Tidak jelasnya obyek sengketa;3. Petitum gugat tidak jelas;4.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pnn
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
SYAHRIL gelar Dt.Bgd.Basa
Tergugat:
USIN CANDRA
65 — 5
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pnnhalaman 450 menyebutkan penerapan mengenai hal tersebut haruslah bersifat hatihatidan kasuistik. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/MIL/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — AHMAD AGUS FATKUROHMAN, DK
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sugandhi, S.H.dalam bukunya KUHP Kitab UndangUndang Hukum Pidana berikutpenjelasannya, dalam mengartikan pasalpasal yang ada dalam KUHP.Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwakarena KUHP Indonesia yang ada saat ini tidak ada penjelasan secararesmi, sehingga penjelasan yang dibuat oleh para ahli hukum tersebutbersifat tidak mengikat.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ISMAIL Bin Alm HASAN Alias INDEK
161 — 64
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — MUHAMMAD LUTFI VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
75 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 6 Undang Undang HT itu memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan daripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2012 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No. 52/Pdt/G/2012/PN. PLG
Tanggal 21 Nopember 2012 — DARWIN HERIJANTO,. Selanjutnya disebut PENGGUGAT. - lawan – 1. RUSDY bin H.TJEK DENTJIK,dkk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ..
129 — 53
  • S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 455 menyatakan:"Dari uraian di atas, pada dasarnva tidak sama antara wanprestasi dengan PMHditinjau dan sumber, bentuk, maupun wujudnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT TUNAS MOBILINDO PARAMA vs PT IFCA CONSULTING INDONESIA
176 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku "Hukum Acara Perdata", cetakan kedua, penerbit SinarGrafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:"Pengadilan hanya terbatas mengabulkan halhal yang diminta secarategas dalam petitum gugatan.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 13-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 77/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 13 Desember 2016 — Pemohon Keberatan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Gunung Tua (“Bank BTPN”)
60 — 49
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu membenkan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 664/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.TJOE KIM AN
2.AMELIA SYAHRENI ( Kuasa dari TJOE KIM AN)
Tergugat:
1.PT. BNI LIFE INSURANCE
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
257 — 77
  • Bahwa prinsip tersebut sesuai dengan doktrin hukum menurut Prof.Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa,Jakarta, 2002 yang menyebutkan jika itikad baik (utmost good faith)merupakan hal yang terpenting dalam suatu perjanjian;Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian :Itikad baik merupakan sendi terpenting dalam hukum perjanjian,yang merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatuperjanjian dengan sebaik baiknya dan sebagaimana mestinya;4.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 5 Januari 2017 — MAS’UD HR 1. HJ. FARIDA HANUM 2. BUDHI YUWONO
85 — 4
  • Ahmad Rifai, S.H.dalam buku Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan YurisprudensiMARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Penerbit Mandar MajuHalaman 21).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3442 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDOENSIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, Dkk vs Y. JABERLIN LUMBAN GOAL
177 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat,Mei 2006 pada halaman 525, siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikanhak itu, berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihakPenggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalamperkara yang bersangkutan;Bahwa ternyata tidak demikian halnya dengan pembagian beban pembuktian yangditerapkan oleh Judex Facti.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
SUPRIYANTO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
58 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan daripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 30-11-2016 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 458/Pdt/G/2016/PN.Bdg.,.,.,
Tanggal 15 Agustus 2017 — TJHIN HOI KHIONG LAWAN TONNY JAYA
127 — 71
  • (Sumber :www.google.com)Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memperhatikan pula pendapatM.Yahya Harahap,S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata, yangpada pokoknya menyebutkan:Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yangbenarbenar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepatmenurut hukum.Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugatmengakibatkan gugatan mengandung cacat formilBerdasarkan dalildalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas,TERGUGAT ilmohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 06/PID.B/2013/PN.LBJ
Tanggal 20 Maret 2013 — NASRULAH alias NASRUL alias NASRUN
59 — 40
  • keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad daderstrafrecht, bukanlah mengacu pada sistem hukum Amerika dengan orientasi Crime Control Model(CCM), Due Process Model (PDM) atau family model .Pada asasnya menurut PROF.Dr.MULADI, S.H.dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2015
Tanggal 29 September 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
155 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddigie, S.H.dalam bukunya berjudul Perihal UndangUndang halaman 377menguraikan dalam prakti dikenal adanya pengertian quasilegislation yang berisi normanorma aturan yang bersifatadministrative yang berfungsi dan sebagai petunjuk atau pedomankerja, yang dalam bentuk konkretnya sering berupa PetunjukPelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), Surat Edaran(Circulars), Surat Perintah, Instruksii, Pedoman Kerja, Term ofReferences, dll (Bukti P17);Bahwa sifat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 sebagai
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2015 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 26 Oktober 2016 — Ny. Hj. BINTARTI lawan 1.PUNADIN 2.MUAMMAD 3.HALIMAH 4.SADAM 5.SANIMUN 6.RADE'I Turut Tergugat : SY. HADI ALKADRIE, S. IP KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PONTIANAK
124 — 29
  • Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusHalaman 38 dari 55 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptkditolak, hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh M.YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 885, yang menyebutkanbahwa : kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudahmenyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisitidak dapat diterima, atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
88 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Meretokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit UniversitasAtmajaya Jogjakarta hal 1920, semua Putusan Pengadilan harusmemuat alasanalasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadiliPasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman; Alasanalasan atau argumentasi itudimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannyaterhadap para pihak dan masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi danilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai