., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh MajelisHal 112113Putusan No.19/PidsusTPK/2015/PN Gto.Hakim tersebut, yang dibantu oleh Panitera Pengganti ROSDIANA K.TOLINGGI, SH., dengan dihadiri oleh RICHARD SINAGA, SH., MH., JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa yangdidampingi Penasehat Hukum ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdBANELAUS NAIPOSPOS, SH.,

PUTUSANNomor 1 / PID/TPK / 2017 / PT BBL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa :Nama Lengkap : DEDIH SAPJAH,ST.

tanggal 24 Desember 2016;Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampaidengan tanggal 20 Januari 2017;Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung Tersebut;Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambontanggal 20 Maret 2014 Nomor : 02/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentangPenetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WELEM PUTILEHALAT,SE. beserta seluruh lampirannya ;4. Telah mendengarketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;5.

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baikdi peradilan umum maupun peradilan Tipikor

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Biak tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 13 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

1PU T US ANNomor: 9/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr. IMRAN OHORELLA;Tempat Lahir : Tulehu;Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/25 Januari 1958;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.TipikorBanding/2014/PT Jpr. tanggal 24 Februari 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.Tipikor Banding/2014/PT Jpr. tanggal 25 Februari 2014 ;Ill Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas I A Jayapura Nomor: 31/Tipikor

melakukan atau yang menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan JOHNNY ALFRETS KAPOJOS dan OCTOVA S.HTENGKER, SE yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, padawaktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, dalam bulan Oktober 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

IMRAN OHORELLA tersebut pada Pengadilan Tipikor Jayapura ;4 Menangguhkan biaya perkara sampai adanya Putusan Akhir ;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. 01/Pid.Sus/FD.1/07/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengantuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.

Biak Numfor Tahun Anggaran 2012.Dipergunakan dalam perkara lain;5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Nota Pembelaan Hukum tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 13 Desember 2013,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.

(Baca Juga: MK Diminta TafsirkanUlang Delik Tipikor), sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya apabiladalam hal memaknai kerugian negara harus diselaraskan dengan asasasasyang ada didalam ilmu hukum pidana. Yakni, asas legalitas (nu//lum delictum,nulla poena sine praevia legi ponali, adagium)yang mengandung maknabahwa tiada suatu perobuatan yang dapat dijatuhi hukuman, sebelumperbuatan itu diatur oleh undangundang.

Taman Kemang Nomor 18 Kebayoran BaruJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang di bawahNomor 363/Pid/K.Kh/2019/PN Smg tanggal 30 Juli 2019;Terdakwa Il didampingi oleh Team Penasihat Hukum TJAHYONO,SH., AGUS IMAN SANTOSO, SH., TAMRIN MAHATMANTO, SH., masingmasing Advokat yang beralamat di JI.

SUMARGONO (saat itupejabat di RSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor PengadaanAlkes dan KB Tahun 2012, pemotongan dilakukan pada periodeNovember 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telah meminjam uang ke Bank Mandir KotaPekalongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)yang dipergunakan untuk biaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) dikelola oleh sdri.

SUMARGONO (saat itu pejabat di RSUDKraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkes dan KBTahun 2012, pemotongan dilakukan pada periode November 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telahmeminjam uang ke Bank Mandiri Kota Pekalongan sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untukbiaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikelolaoleh sdri.

Tenaga memodifikasi safety box 1200 xRp.2.000 =Rp.2.400.000Rp.15.000 KSO 550.000.000Untuk Keperluan Jasa penangananperkara Tipikor Alat Kesehatan RSUDKraton termin ke V kepada pengacaraSlamet Haryanto Rp. 50.000.000 dariWadir Auk RSUD Kraton, tanggal 30Oktober 2016 Ongkospemindahan brg2Aset ke PendopoKab.Pkl150.000Ongkos tenaga pindahan barangbarangRSUD Kraton ke PendopoKab.PekalonganDiserahkan kepada M.

M.H., dan EDY SEPJENGKARIA, S.H., C.N., M.H., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, S.H.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 September2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016,; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggiTipikor Jambi, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d tanggal10 Januari 2017; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2013, nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan rumusan amar putusan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa ALIM SURATNO, SE.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 22Agustus 2013 No. 236/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg, sejak tanggal 13 Agustus2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal 20 September 2013 No.282/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg sejak tanggal 12 September 2013 s/d. tanggal 10 Nopember2013;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana ternyatadalam Akta Permohonan Banding No. 102 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 /PN.Tipikor.Smg jo.

Nomor.36/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori BandingTerdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwaterdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dimanaterdakwa ALIM SURATNO, SE bin SAJADI selaku anggota DPRD KabupatenSragen periode 20042009

:1Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2013, nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tidak mencantumkan rumusan penguranganmasa penangkapan dan penahanan Terdakwa untuk dikurangkan denganlamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar tersebut harus ditambahdalam amar putusan a quo ;Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2013, nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tersebut

Hakim Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CNsebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota termaksud sertadibantu AFIAH, SH Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ;Hakim Ketua,Ttd.DJOHAN AFANDI, SH.MHHakim Anggota,Ttd.

Sebagai Ahli di Bidang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Ahli bertugas memberika keterangan Ahli dibidang pengadaanbarang/jasa pemerintah dalam penyelidikan, penyidikan serta persidangan perkarapidana/tipikor, dalam persidangan di pengadilan perdata, PTUN dan Persaingan Usaha; Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam halini saksi memiliki pengalaman dan sertifikasi sebgai berikut :a) Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Bappenas.b) Sertifikasi

Bahwa selama ini Ahli sudah 24 (dua puluh empat) kali menjadi Ahli yang berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBNmaupun APBD baik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Polri maupun PenyidikKejaksaan;173Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli pada saat ini adalah sesuai suratpermintaan dari ODirektur TIndak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor:R/204/TIPIKOR/2014/BARESKRIM tanggal 25 Februari 2014 perihal Permintaan BantuanKeterangan

PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.858.192.6038.000, an.

PT Bumi Swarga Loka;h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka; i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.

Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10..000,(sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal, 4 Juni 2015 oleh SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua Majelis,ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal 5 Juni 2015 oleh

9/TIPIKOR/2018/PT PDG

PUTUSANNomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkatbanding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT.PDG., tanggal 20 Maret 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding;2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT.PDG tanggal 9April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Hal 2 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG3.

Telah diambil146 KASMAN 0 Belum diambil147 KASMAN 0 Belum diambil148 KASMAN 0 Belum diambil Hal 11 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG 149 KASMAN 0.

Pesisir Selatan;1 (satu) Rangkap Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah(Sporadik) Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanda terimasertifikat.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUSRIL MAAuJI Pgl.SIYUS BIN MAAudI (Alm).Hal 52 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG7.

Mahtum Saadiah, S.H., M.H.Hal 53 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG

I KecamatanTayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah ; Agama oSPekerjaan : Mantan Kepala Desa Keboromo,Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, JawaPendidikan : Sarjana ; Penahanan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara ; 1 Penahanan oleh Penyidik : sejak 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal16 Febuari 2013 ; 2 Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak 04 Febuari 2013 sampaidengan tanggal 23 Pebruari 2013 ; 3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak 13 Pebruari2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ; 4 Perpanjangan

penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ; 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke (I)sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke (II)sejak 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ; 7 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi tanggal 26 Juni2013, Nomor : 174/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

Tipikor.

Tipikor. Smgdan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 18 Juni 2013 ; Menimbang, bahwa telah membaca Akta permintaan banding Jaksa PenuntutUmum tertanggal 19 Juni 2013 Nomor : 78/Banding/ Akta. Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg jo Nomor : 21/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.

Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo ;------------------------------------------------------- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor. 121/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------------

Sus/2013/PT.TPK.Smg. angsaaTempaTingealAgamaPekerjaanPendidikan Terdakwaoleh:ditahan 1Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampaidengan tanggal 12 Desember2012 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 3Desember 2012 sampai dengan 1 Januari2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejaktanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 2 Maret2013 ; 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengantanggal 1 April 2013 ;5

KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18Maret 2013.

Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, tertanggal 29 Nopember 2012 No. Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor 36 / Banding / Akta..Sus / 2013 / PNTipikor Smg.

Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, A. ANOM H, SH.MH.dan DERMAWAN S.

22/TIPIKOR/2013/PTY

Nomor :PUTUS AN22 / TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : 2 === 22 22222 o onn neeNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPUJI HARTONO, S.Ip. bin MARTODIHARDJO;Kulon Progo; 79

21/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 21 / TIPIKOR / 2013 / PT. YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : = 7 22 22 2= ==1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R.

Yk/VI/2013; 2ooe en nee nanan neceswn n Setelah membaca: mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;M@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk.