terusmenerus antaraPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena masalahtempat tinggal;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihakSiapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi MajelisHakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulitdipersatukan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa diantara doktrin yang harusditerapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah matri

monial guilt tetapibroken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah pentingmenitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisinan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilanadalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yangterjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah terjadipisah tempat tinggal dan selama

Jbg.Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakimadalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI nomor 28 PK

UpayaMediasi yang dilakukan oleh Mediator dan upaya damai yang dilakukan olehMajelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan perkaraini dilangsungkan, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuktegaknya prinsip tasrniihun bi ihsaan (berpisah dengan baik), maka tidakbijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satupihak (matri monial guilt), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan padapenilaian terhadap kondisi rumah

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri monial guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagiMajelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia

satu tahun secaraterus menerus maka secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumahtangga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri yang akan terjadi justrusebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin yangberkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage( pecahnya rumah tangga ) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahuiPutusan Nomor : 2262/Padt.G/2018/PA.BL hal. 29 dari 45 halamankeadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohonhal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yangditerapkan bukanlah matri monial guilt* akan tetapi broken marriageoleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalahyang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akantetap yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yangdialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telahnyatanyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali.

perkawinan yang di dalamnyaPutusan Nomor : 4047/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 29 dari 46 halamansering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumahtangga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri yang akan terjadi justrusebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin yangberkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapbkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage( pecahnya rumah tangga ) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahulkeadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohonhal ini Ssesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

pertengkaran teruS menerus antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena kurangnya komunikasiantara Pemohon dan Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga,karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihkaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa di antara doktrin yang harusditerapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah matri

monial guilt tetapibroken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah pentingmenitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilanadalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam hukum Islam disebut azzawwaj almaksuroh atau dalamhukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan

Nomor 379 K/AG/1995tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa Suami isteri yang tidakberdiam se rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak danpecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo doktrin hukum yang harusditerapkan bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage, olehkarenanya

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaisuami dengan bersikap marahmarahkepada Pemohon; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulanJanuari 2021 dengan Termohon yang pergi meninggalkan kediamanbersama tanpa ijin Pemohon; Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankankewajiban sebagai suam istri; Bahwa sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapbkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri

monial guilt tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisinandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalahmengetahui kKeadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksisaksi yang menjadifakta

kelompok hukumkebendaan ( zaken recht ) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkandalam perkara perceraian sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanyakesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen ) expasal 208 BW ; 222222 nnonane nena nnn nn nnn nnn Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenaya tidaklahpenting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagiMajelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohondan Termohon didalam membina rumah tangganya.

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisinandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

dan Termohon samasama sudahtidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu samalain, dimana rasa saling mecintai, hormat menghormati dan setia sertasaling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalahmerupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidupberumah tangga (vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri

monial guilt tetapi "broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelishakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimanaterurai

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yangharus diterapkan bukanlah matri monial guilt akan tetapi brokenmarriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yangHalaman 36 dari 39 halamanPutusan nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu.dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telahnyatanyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri monial guilt" tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakimadalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

sebagai bukti tidak langsung (inderect proof) atauperwujudan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah matri

monial guilt tetapi broken marriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asySyatibidalam kitabnya alMuwafaqgat tentang Maqgashid Mashlahat asySyariyah dalamhal hifdhun nafs yang diambil alin menjadi pendapat majelis sebagai berikut:bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankankeutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan padakesalahan siapa yang menjadi pemicu

terusmenerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975),untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraiandengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkandalam perkara perceraian bukanlah matri

monial guilt tetapi brokenmarriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehinggaHalaman 34 dari 46 Putusan Nomor2180/Pdt.G/2018/PA.SmdPengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadipemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisirumah tangga itu sendiri;Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir faktafakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) karena masingmasing pihak sudah saling menyakiti;Menimbang, bahwa diantara yang harus diterapbkan dalam perkaraperceraian bukanlah matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihanHlm.42 dari 51 hlm.

tangga tersebut, namunyang harus dilihat adalah sedalam mana permasalahan rumah tangga tersebuttimbul yang mengakibat suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraiandengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harusditerapkan dalam perkara perceraian bukanlah matri

monial guilt* tetapi brokenmarriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehinggaPengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicuperselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisinyata rumah tangga itu sendiri.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yangterdapat dalam alQuran surat alBaqarah ayat 227 dan surat alAhzab ayat 28yang berbunyi sebagai berikut :pale aro!