Subekti dalam buku HukumPerburuhan tulisan Adrian Sutedi, SH, MH memberikan pengertian PerjanjianKerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciriciri adanya suatu upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah(dietsverhouding), yakni Suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikanberhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalamperjanjian kerja, setidaknya tidaknya mengandung

BAMBANG EKA SUTEDI M.Si, MOH. DALLE SUTOMO,ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)ASPAR DARISAH, SE., Tim Survey yaitu Saksi RAHMANTO dan SAIFUDIN. PengawasLapangan Pak DECO H. BASIA, Tim PHO ketua SYAHBUDIN DAYANUN, ST. M.Eng.,sekretars SUDIR DINUR, ST, anggota PHO, HASBULLAH ADJIBU, S.IP, ST., MT.,AHMAD MAKU, IBRAHIM PUTJE, ST.

Banggai Tahun Anggaran 2015 pejabat yang saksi tahudalam proyek ini hanya BAMBANG EKA SUTEDI selaku KPA dan MOH. DALE sebagaiPPK;Bahwa terkait bagaiamana Sistem Pencairan dana dalam Proyek Normalisasi Saluran SungaiLobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto diDesa Balean dan Desa Bahingin Kec. Lobu Kab.

Banggai tahun 2015, saksi melapor kepada PPK yang jugasebagai kepala bidang pengairan pak DALE SUTOMO dan KPA yakni kepala dinas PU pakBAMBANG EKA SUTEDI yang mana yang palaksana dilapangan adalah KO Hein danmenggunakan alat berat yakm Excavator milk PT. KUMALA yang bekerja tambang di kec.Bunta.Bahwa yang merencanakan kegiatan Proyek normalisasi saluran sungai pioto dan Sungai LobuKec.

BAMBANG EKA SUTEDI M.Si, MOH. DALLE SUTOMO,ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)ASPAR DARISAH, SE. Tim Survey yaitu. Tersangka, RAHMANTO dan SAIFUDIN.Pengawas Lapangan Terdakwa sendiri Tim PHO ketua SYAHBUDIN DAYANUN, ST.M.Eng., sekretaris SUDIR DINUR, ST, anggota PHO, HASBULLAH ADJIBU, S.IP, ST., MT.,AHMAD MAKU, IBRAHIM PUTJE, ST.

Tedi Sutedi tanggal Rp.80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9Nopember 2008 Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7Nopember 2008 Rp. 75.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7112008 Rp. 150.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An.

Tedi Sutedi tanggal Rp.80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9 Nopember2008 Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal Rp.90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7 Nopember2008 Rp. 75.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7112008Rp. 150.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An.

Tedi Sutedi tanggal Rp.80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9Nopember 2008 Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal Rp.90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7Nopember 2008 Rp. 75.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7112008 Rp. 150.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sama sekalitidak menghormati asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis dan asasLex Specialis Systematic dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:a.Bahwa Menurut Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudulHukum Keuangan Negara pada halaman 198 s.d. 201 telahdisebutkan bahwa sesungguhnya Pasal 14 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 jo.

Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Roselyn Hutabardalam bukunya yang berjudul Jransaksi Ekspor Imporsebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalambukunya yang berjudul Hukum Ekspor Impor, (Jakarta: Raih AsaSukses, 2014), halaman 28, sebagai berikut:Bill of Lading (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:e Sebagai tanda oenerimaan (kuitansi) barangbarang yangditerima oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang (shipper)Hal 37 dari hal 76 Putusan No 702/Pdt.Plw./2014/PN.Tng.ke

/Terbanding Il Oleh karena sertipikat Ooyek Sengketa telah tercatat atasnama : WEDHA PUTRA WIRYAWAW/ Tergugat Il,/Terbanding II sedangkansecara yuridis sertipikat tanah merupakan bukti autentik sesuai denganpasal 285 Rbg, pasal 1868 BW serta pasal 19 (2) Sub C U U No. 5 tahun1960( Undang undang Pokok Agraria) merupakan bukti yang sempurna,demikian pula pendapat Adrian Sutedi SH,MH dalam bukunya SertifikatHak Atas Tanah sinar Grafika Jakarta 2011, hlm.57, bahwa sertifikat hakatas tanah berfungsi sebagai

(Vide Adrian Sutedi, SH.

Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Pya.Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut Sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan.Bahwa menurut Adrian Sutedi, SH.

Hal ini secara tegasdinyatakan oleh Roselyn Hutabarat dalam bukunya yangberjudul Transaksi Ekspor Impor sebagaimana yang dikutipoleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudulHukum Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014),halaman 28, sebagai berikut : Bill of Lading (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:* Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barangbarang yangditerima oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang(shipper) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barangbarang tersebut

Lobu Kab.Banggai Tahun Anggaran 2015 pejabat yang saksi tahu dalam proyek inihanya BAMBANG EKA SUTEDI selaku KPA dan MOH. DALE sebagai PPk;Bahwa terkait sistem Pencairan dana dalam Proyek Normalisasi SaluranSungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan DesaLobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kec.

BAMBANG EKA SUTEDI M.Si, MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) ASPAR DARISAH, SE., Tim Survey yaitu Saksi, RAHMANTO danSAIFUDIN. Pengawas Lapangan saksi sendiri, Tim PHO ketua SYAHBUDINDAYANUN, ST. M.Eng., sekretaris SUDIR DINUR, ST, anggota PHO,HASBULLAH ADJIBU, S.IP, ST., MT., AHMAD MAKU, IBRAHIM PUTJE, ST.ME., WAWAN GUSWANTORO, ST, HASBIR K.

Banggaitahun 2015, dikerjakan oleh KO HEIN, kemudian Terdakwa melapor kepadaPPK yang juga sebagai kepala bidang pengairan yaitu pak DALE SUTOMOdan KPA yakni kepala dinas PU pak BAMBANG EKA SUTEDI;Bahwa yang merencanakan kegiatan Proyek normalisasi saluran sungai piotodan Sungai Lobu Kec.

Adrian Sutedi, S.H.,M.H., dalam bukunya berjudulHukum Kepailitan.", Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009,hal. 44 s/d 45, dikutip bunyinya :.. @pabila tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbuktisecata sederhana berkaitan dengan permohonan pernyataanpailit, maka permohonan pailit itu harus ditolak oleh pengadilanniaga...dst.. Mahkamah Agung dalam putusan No. 32K/N/1999 dalamperkara kepailitan antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.

Hal ini secara tegas dinyatakan olehRoselyn Hutabarat dalam bukunya yang berjudul TransaksiEkspor Impor sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi,S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum EksporImpor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 28, sebagaiberikut:Bill of Lading (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:e Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barangbarang yang(Merino oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang(shipper) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barangbarang tersebut

Surya Baru Sejahtera oleh Panitia Pengadaandinyatakan lolos dalam tahapantahapan evaluasi dan dinyatakan sebagaipemenang lelang berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/PanTender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum di atas, selanjutnya akandi lakukan analisa yuridis mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimanayang dirumuskan dalam dakwaan dengan pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa Adrian Sutedi, SH,.MH dalam buku AspekPengadaan Barang dan Jasa

/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGPanitia Pengadaan Nomor 21/PanTender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret2012 ;Menimbang, bahwa Adrian Sutedi, SH,.MH dalam buku AspekPengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya ; Sinar Grafikahalaman 228) menyatakan bahwa dalam praktek pengadaan barang jasapemerintah, persengkongkolan penawaran tender pengadaan barang/jasapemerintah itu terjadi dengan kondisi atau ciriciri antara lain Adanyapenawaran yang saling melengkapi (complementary bidding), yaitukesepakatan

Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demihukum, artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli(vide Adrian Sutedi, S.H.

dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997, yang menerangkansebagai berikut:Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutsesual dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.Sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997,menurut pendapat hukum yang disampaikan oleh Mariam DarusBadrulzaman yang dikutip oleh Adrian Sutedi

Kelompok delik penyuapan baik aktif (yang menyuap)maupun pasif (yang disuap);Didalam Buku yang diterbitkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) berjudul, Memahami untuk membasmi, KPKmengelompokkan korupsi atas 7 (tujun) Kelompok/jenis, yaitu:Kerugian negara;Suapmenyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan;Gratifikasi;Dari referensi yang terdapat dalam ToolKit AntikorupsiNO ak WN =sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, SH., MH, dalambuknya, Aspek

(Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Adrian Sutedi,halaman 270);Sedangkan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pasal 118ayat 1 Peraturan Presiden tersebut sebagaimana disebutkan padaPasal 118 ayat 2 adalah sebagai berikut:perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakansanksi berupa:a.b.Sanksi administratif:Sanksi pencantuman dalam daftar hitam;Hal. 243 dari 272 hal. Put. Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016c. Gugatan secara perdata dan/atau;d.

pergaulan masyarakat yang baik ;(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,Citra Aditya Bakti, bandung, 2002, hlm.6) ;Menimbang, bahwa suatu perbuatan ,merupakan Perbuatan Melanggar Hukumyang memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata adalah jika di dalam perbuatan tersebutmemenuhi unsure :a perbuatan melawan hokum ;b. kesalahan ;c kerugian ;d hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan ;Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Dps(Vide Adrian Sutedi

Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, yang berhakmenjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah darihak atas tanah tersebut yang disebut pemilik;(Peralinan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Hal 78, Adrian Sutedi,S.H.

Sebagai pendukung utama bagipenghidupan kelompok masyarakat tersebut (adrian Sutedi, SH.MH 2006,peralihan atas tanah pendaftarannya, sinar Grafika, hal 18)Bahwa, didalam putusan Pengadilan Negeri Masohi tentang kasus ini padahalaman 99, judex facti memutuskan : menyatakan bahwa objek sengketaHal 58 dari 111 Hal Put.

Tedi Sutedi tanggalRp. 80.000,32.33.34.35;36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53,54.55%56.57.Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp.80.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9Nopember 2008 Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudintanggal Rp. 90.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7Nopember 2008 Rp. 75.000,Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An.