Ditemukan 7776 data
84 — 12
Dengan demikian terdapatkekeliruan pihak dan kekurangan pihak yang seharusnya digugat olehPenggugat Konvensi dalam perkara aquo.Menimbang, bahwa memang benar, merupakan hak PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukan siapa yang akan digugatnya,namun demikian dalam perkara agquo setelan memperhatikan fakta dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa seharusnya Drs.Jauhari M. Zailani, M.
62 — 43
/Penggugat d.R.Bahwa dengan digugatnya Tergugat d.K. / Penggugat d.R. olehPenggugat d.K. / Tergugat d.R. maka Tergugat d.K. / Penggugat d.R.mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil. Nama baikTergugat d.K. / Penggugat d.R menjadi tercemar, hubungan denganrelasi usahanya menjadi terganggu, dan disamping itu Tergugat d.K.
88 — 29
dikuasai secara melawan hak olehTergugat dan oleh Tergugat diberikan ijin tinggal kepada HeppyYonatan dan diberikan sewa kepada Jumadi ;Bahwa dengan demikian maka seharusnya Heppy Yonatan danJumadi yang berada dalam lokasi obyek sengketa juga haruslah ikutdigugat oleh Penggugat atau ditempatkan sebagai pihak Tergugatdalam perkara ini untuk sempurnanya gugatan Penggugat yang jugamenuntut pengosongan atas tanah obyek sengketa tersebut ;Bahwa dengan tidak digugatnya Heppy Yonatan dan Jumadi yangtelah
1.Ir. Suramuli Sembiring
2.Tony Sofyan S
Tergugat:
1.Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
2.Yusnawati, SH.
3.Direktur CV. MELIALA GROUP
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
111 — 58
Ongegrond) ; Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk dalam membuat Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 138/2008 tanggal 03 November 2008 yang didasarkanpada adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 39/2008tanggal 13 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH,Notaris/PPAT di Kota Medan adalah telah sesuai dan berdasarkan hukumyang berlaku yakni Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, sehingga pada prinsipnya tidak terdapat suatu perbuatanmelawan hukum ; Bahwa dengan digugatnya
123 — 86
Selain tidak digugatnya kedua LurahHalaman 17, Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT.PLG.tersebut, Penggugat juga tidak menggugat Notaris RobertTjahjaindra, SH,MBA karena peralihan hak (jual beli) antara TergugatIl Kepada Tergugat dilakukan dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra,SH,MBA. Karena Penggugat tidak memasukkan para pihak LurahTalang Semut , Lurah 26 llir dan Notaris Robert Tjahjaindra,SH,MBAmaka gugatan yang diajukan kurang pihak.
Selain tidak digugatnya kedua Lurah tersebut,Para Penggugat Intervensi juga tidak menggugat Notaris RobertTjahjaindra, SH, MBA karena peralihan hak (jual beli) antara TergugatIntervensi 3 / Tergugat Il kepada Tergugat Intervensi 2 / Tergugat dilakukan dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA. KarenaPara Penggugat Intervensi tidak memasukkan para pihak Lurah TalangSemut, Lurah 26 Ilir dan Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA makagugatan yang diajukan kurang pihak.
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
217 — 146
semua itu terbukti atau tidak tentu saja sudah masuk kedalampokok perkara yang secara hukum harus dibahas didalam pokok perkara ;Tentang eksepsi gugatan premateur, Penggugat berpendapat bahwadengan mengedepankan prisip hukum Ultimum Remedium, menurutPenggugat penyelesaian permasalahan secara Perdata adalah yang palingtepat dilakukan dalam permasalahan ini ;Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menurutPenggugat bahwa Penggugatlah berwenang meenntukan siapasiapa yangakan digugatnya
, demikian pula Penggugat merasa tidak memiliki masalahdengan penyewa Villa saat ini sehingga tidak turut digugat, demikian pulaHalaman 109 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dpshalnya dengan tidak digugatnya Gusti Agung Rama Surya Dipta karenayang bersangkutan memang belum cakap hukum ; Bahwa tentang eksepsi Gugatan Error in Persona dari Tergugat I, menurutPenggugat bahwa memang benar Penggugat menarik Notaris PutuSarjana Putra sebagai pihak sebab akta yang dibuat dihadapoan Notaris Putu Sarjana
161 — 88
sehingga harus ditolak, karena jika benar masihterdapat 4 (empat) penggarap lahan lagi yang tidak ikut digugat, akan tetapi haltersebut secara yuridis formil maupun materil tidak mempunyai akibat hukumterhadap putusan perkara ini, lagi pula menurut Jurisprudensi tetap MahkamAgung, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tangal 16 Juni 1971 NO. 305 K/Sip/1971 dalam perkara : Kasan Rizal Lawan Soegimin dan Maridjo, jelasjelasmenegaskan bahwa Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukansiapasiapa yang akan digugatnya
dikeluarkan/dicabut sebagai pihak Tergugat XXVII yaituAutan Aufat padahal Tergugat XXVII dengan Para Tergugat lain ikut bersamasamamemberikan kuasa kepada Tajudin Duwila (Tergugat V) sehingga menurut hukummembuat gugatan menjadi kurang pihak ;w Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuaiazas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971tangal 16 Juni 1971 jika pada dasarnya memang Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapa yang akan digugatnya
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
321 — 625
Hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 305K/Sip/1971 yangmenyatakan merupakan hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untukmenentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentinganhukumnya tersebut dan Putusan MA No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidakselamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkarayang disengketakan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasanhukum dan harus ditolak:> Gugatan Penggugat merupakan Error In Subjekto
Hal ini sejalandengan Putusan MA No. 305K/Sip/1971 yang menyatakan merupakan hakseseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yangakan digugatnya yang telan merugikan kepentingan hukumnya tersebut dan PutusanMA No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihakketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, dengandemikian eksepsi para Tergugat mengenai Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
352 — 63
Bahwa bilamanapemberian Amanah kepada Yayasan Himma Aliya tersebut quod non telahdilakukan oleh Para Tergugat, maka JELAS HAL TERSEBUTMERUPAKAN PERBUATAN KRIMINAL YANG TELAH JAUHMENYIMPANG DARI NILAINILAI KEAGAMAAN DAN MORALITAS.Bahwa sehubungan dengan permasalahan teersebut, Penggugat mereservir haknyauntuk menuntut Tergugat II, I, 1V, V dan Pengurus Yayasan Himma Aliya baiksecara pidana maupun perdata.Bahwa oleh karenanya digugatnya Yayasan Aliya (Tergugat I) (bukan YayasanHimma Aliya) dan Para
pernyataanpernyataan Yayasan Himma Aliya dan Para Tergugattersebut telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat selaku pengurus Nadzir WakafYayasan Aliya (Tergugat I) tersebut TIDAK AMANAH.Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat menolakseluruh Jawaban Yayasan Himma Aliya dan Tergugat II, Il, V, dan V;TERHADAP JAWABAN TERGUGAT VI1.Bahwa Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat VI (Kepala Kantor UrusanAgama) Kecamatan Bogor Barat, kecuali yang diakuinya secara tegas.Bahwa digugatnya
90 — 47
pihakpihak di luar Para Tergugat dan TurutTergugat yang telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukumanpidana terkait peristiwa kerusuhan kebakaran Rutan Malabero akantetapi tidak digugat oleh Para Penggugat ; Bahwa seharusnya yang wajib digugat untuk menuntut ganti rugibaik materil maupun immateriil adalah pihakpihak yang telahdinyatakan salah dalam perkara pidana oleh putusan Pengadilanbukan dengan menuntut Menteri Keuangan yang tidak tahu menahutentang peristiwa dan kejadiannya ; Bahwa digugatnya
Pembanding/Penggugat II : TOTOK SURYANTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ALOYSIA SUSWATINING ANDRIANI Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Terbanding/Tergugat : ASRI RUKI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
145 — 86
KARENA TINDAKAN TERSEBUTBERTENTANGAN DENGAN AZAS ACARA PERDATA YANG MEMBERIWEWENANG TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENENTUKANSIAPASIAPA YANG AKAN DIGUGATNYA ", selanjutnya disebut "YurisprudensiMA No. 305/K/Sip/1971".Bahwa lebih lanjut dalam kaidah hukum Yurisprudensi MahkamahAgung tertanggal 18 November 1975 No. 457 K/Sip/1975 (Sumber:Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, MahkamahAgung RI, 1993, him 289) menerangkan bahwa "TIDAK DAPAT DIBENARKANAPABILA PENGADILAN TINGGI MEMERINTAHKAN
120 — 41
Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensioleh Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka PenggugatRekonpensi/ Tergugat Konpensi mengalami kerugian materiil danimmateriil. Nama baik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensimenjadi tercemar dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telahtelah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensitersebut adalah;a.
217 — 141
piutang atas nama Penggugat kepada Tergugat Ill,secara yuridis pengurusan piutang atas nama Penggugat tersebutmenjadi tanggung jawab Tergugat III dan dengan demikian makapenyelenggaraan pelaksanaan pengurusan kredit macet tersebut atasnama Penggugat dilakukan oleh Tergugat III tidak menjadi tanggungjawab Tergugat lagi.Bahwa mengenai penentuan pihak tergugat dalam suatu perkara perdata,hukum acara perdata kita menganut asas bahwa hanya penggugatlah yangberwenang untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya
233 — 79
Hal ini sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung No.305 k/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971yang memberikan kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapasiapa yang digugatnya, sedangkan tentang untuk tepat atautidaknya pihakpihak yang digugat digantungkan pada materi perkara danpembuktian.Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian posita maupunpetitum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaditariknya Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan ini karena menurutPenggugat
562 — 27
Barita Simbolon dijadikan pihakdalam perkara ini maka gugatan berdasar ( gegrond ) untuk dinyatakan tidak dapatditerima ; nn Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah AgungNomor : 305 K/ Sip/ 1971, tertanggal 16 Juni 1971 Bahwa Pengadilan Tinggi tidakberwenang karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat,karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanyaPenggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang digugatnya
I Ketut Mahajana
Tergugat:
1.I Putu Kamadjaja
2.Ni Made Aju Rahmawati
3.I Nyoman Ramajanta
4.Ida Ayu Indra Kondi Santosa, Sh., Mkn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
235 — 107
Kota Denpasar;Bahwa atas tanah sengketa, Hak Milik Nomor 1967/Dauh Puri Kliod d anHak Milik Nomor 1969/Dauh Puri Klod tersebut, sebahagian seluas kuranglebin 20 X 30 meter telah disewakan oleh almarhum bapak Penggugatkepada Bank BRI untuk dipergunakan sebagai ATM BRI; Penggugatmenghormati hak sewa si penyewa hingga berakhirnya masa sewa hinggatahun 2021, oleh karena itu Penggugat tidak menuntut dibatalkan ataudiakhirinya persewaan dan tidak mengikut sertakan si penyewa didalamperkara ini;Bahwa digugatnya
SONI CANDRA DERMAWAN
Tergugat:
GUSDIANTO ALIAS TITIYOUNG
115 — 51
Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Pengqugat Rekonvensi olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri SumbawaBesar serta dilaporkannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kePolda NTB oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalamikerugan materiil dan Immateriil, membayar jasa Pengacara, Akomodasibolakbalik ke Pengadilan Negeri Sumbawa, Biaya TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi bolakbalik ke Polda NTB untuk
110 — 79
BharintoEkatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimanadengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cqMenteri Pertambangan Dan Energi dan Kementerian KehutahanRepublic Indonesia serta PT.
141 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat Il yakni Badan Pertanahan Kota Kupang yang digugatoleh Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.KPGadalah karena Tergugat II telah memproses pemecahan Sertifikat danatau menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat atas tanahsengketa, sedangkan digugatnya Jaya Suprana sebagai Tergugat Illdalam perkara perdata a quo karena Tergugat tanpa sepengatahuanPenggugat telah menjual bidang tanah sengketa kepada Tergugat Ill(petak B) oleh karenanya jual beli tersebut haruslah
121 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subjek Gugatan Tidak Lengkap (Gugatan Error In Pesona);Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secaralangsung maupun tidak langsung harus dimaksukkan dalam gugatan.Tidak digugatnya pihakpihak tersebut mengakibatkan gugatan tidakdapat diterima;Dalam hukum acara perdata, tidak dikenal adanya Turut Penggugatmelainkan Turut Tergugat;Sebagiamana disebutkan oleh Penggugat, pada tanggal 17 September2010, Penggugat bersamasama dengan Nyoman Sujastra telahmembuat dan menandatangani perjanjian