Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
384380
  • dilakukanpemupukan;Bahwa gambut permukaan tidak merata dan untuk menghitung tidakmungkin 1200 Hektar dihitung satu persatu maka kita gunakan samplingyang dapat dipertanggung jawabkan dan sampling ini yang mewakilipenghitungan kedalaman dan 6 (enam) titik mewakili perhitungan untuk1200 hektar ;Bahwa dikatakan Erosi karena ketika lapisan permukaan yang tadinyatidak terbakar tertutup oleh partikel itu maka proses penetrasi airkebawah akan terhalang maka dengan itu terjadilah yang biasa disebutbleaching atau pencucian
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
31548
  • Selanjutnyabank harus melakukan monitoring dan memastikan bahwaagunan tersebut dapat segera dilakukan pengikatan sesualdengan aturan yang ditetapkan oleh BJB.Terkait dengan bidang pendanaan, bank biasanya menetapkanketentuan internal dengan memperhatikan ketentuan eksternalterkait diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan ProgramAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme(yang kemudian digantikan dengan Peraturan Bank IndonesiaNomor
    14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangPenerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanHal 481 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.Pendanaan Terorisme (APU PPT)).
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1233570
  • permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang KasusPemalsuan, diberi tanda TIll3;Foto copy Print Out berita dari internet tentang Kisah Morgan Stanley Tertipu BankGaransi Palsu Bank Mandiri US$ 55 Juta, dari detikfinance, diberi tanda TIll4;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/Pid/2013 tanggal24 November 2014, yang telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap TjandraHalaman 135 dari 167 hal Putusan Nomor : 334/Pdt.G/2014/PN.BksLimanjaya karena perbuatan menggunakan surat palsu dan pencucian
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. BINTON SIMORANGKIR, SH. MH.
5934
  • diminta pertanggungjawaban sebagai orang yang menimbulkankerugian negara, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidanganSENYATANYA masih ada orang yang merupakan kontraktor/penyedia barang/jasabayangan yaitu, SAKSI IMAM SAFII SIMATUPANG, SAKSI ABDUL BAID POHANDAN SAKSI KARYAWANSAH, yang secara nyata ada menerima aliran dana ataspencairan/pembayaran pekerjaan proyek steiger Binasi, dan menurut informasiketiga saksi tersebut di atas telah menjadi tersangka tindak pidana korupsi danTindak Pidana Pencucian
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
6042
  • Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secarajelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suapdi sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uanghasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, danmenghalanghalangi proses peradilan.
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
214569
  • Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikanketerangan sebagai Saksi Ahli yang berkaitan dengan dugaantindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan,pemalsuan surat dan penyalangunaan wewenang dalamjabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkansurat perintah Irjen TNI Nomor Sprin/71/III/2015 tanggal 31Maret 2015 tentang perintah sebagai Saksi Ahli.3.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
23568
  • melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilinat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, ada perbuatan terjadi dilinhatdulu perobuatan siapa melakukan ditempus tersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini dengan membayar ada pengadaan fiktif disini ada perbuatanPidana siapapun terlibat disini semua Panitia, Direktur Perusahaan, doktertidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ia tahu dari kejahatan iapasal 5 yaitu Pencucian
    uang, kalau ia tidak tahu dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
269127
  • OJK setiap akhir bulanJuni dan Desember, selambatlambatnya 1(satu) bulan setelah bulanlaporan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, yaitu :Kepatuhan, dan laporan pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur.laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yangmenurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturanBank Indonesia dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku.Dalam laporan bulan Desember juga disampaikan :a)b)1)2)Action Plan pelaksanaan program Anti Pencucian
    paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelahtanggal pengangkatan efektif, setiap terjadi pengangkatan anggotaDewan Komisaris disertai dengan risalah/notulen Rapat UmumPemegang Saham.Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejakdiketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatananggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar danmemberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan.Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Penerapan ProgramAnti Pencucian
Putus : 09-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/PID.SUS/2016
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. Eddy Syofian, MAP
118205 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2341 K/Pid.Sus/2016Bahwa, adapun isi Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang PidanaTambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaiberikut :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uangpengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadappihak lain tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.Bahwa
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
11931
  • Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas jugadidukung dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorB/29/ XI / 2011 / Nomor: MoU1520 / K / D2 / 2011 tanggal 29 November2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatanpenanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama,pihak kedua memberikan : Bantuan audit investigative; Bantuan audit tindak pidana perbankan; Bantuan audit tindak pidana pencucian
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12970
  • Smart, dengan tarifsatu pintu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, rumahkontrakan 6 (enam) pintu yang berada di dalam pagar/ lingkungankomplek rumah Penggugat dan Tergugat, kolam renang 2 (dua) unit,sarang burung walet, kolam ikan 3 (tiga) unit, mushola kecil,perumahan pembantu, Toko/depot isi ulang air minum, bangunan vilatingkat 3 (tiga), bengkel mobil, tempat pencucian mobil, rumah diBatulicin yang sekarang dihuni oleh Penggugat, rumah di Sulawesi.Rumah ini pada awalnya milik Penggugat
Register : 08-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN
9316
  • Bin SAPARUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRI ANDIRIAN, S.E.
Register : 20-12-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terdakwa:
Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP
333223
  • korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian
    Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ir DEWA KETUT PUSPAKA, MP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
Register : 28-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 54/PID.SUS/2024/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KURNIADI SASTRAWINATA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : INDAH PUSPITARINI
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
21271
  • Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
    - Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1.Menyatakan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, perasuransian dan pencucian
Register : 16-05-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
1.PASYA VELLAYATI FAHMI bin MOH. FAHMI
2.VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI
3860
    1. Menyatakan Terdakwa I PASYA VELLYATI FAHMI dan Terdakwa II VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan dan bersama-sama melakukan Pencucian uang ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
Register : 16-12-2021 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 12 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SUSYATI, SH
Terdakwa:
SAMSUPIAN
15245
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SAMSUPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
11031
  • Pencucian 400 4 Minimum 2000 A1M Perubahan warna 3 Minimum Perubahan pada 3 Minimumpoliester SNI ISO 105E04 Penodaan pada rayon 2013viskosa 4 Minimumb. Keringat 3 Minimum1) Asam 3 Minimum Perubahan warna Penodaan pada 4 Minimumpoliester 3 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa2) Basa 4 Minimum SNI ISO 105x12 Perubahan warna 3 Minimum 2012 Penodaan pada 4 Minimumpoliester Merah Penodaan pada rayon Terlampir SNI ISO 105B01viskosa 2012c. Gosokan Kering Basahd. Sinar mataharie. Warnaf.
    Pencucian 400 4 Minimum 2000 A1iM Perubahan warna 3 Minimum Perubahan pada 3 Minimumpoliester SNI ISO 105E04 Penodaan pada rayon 2013viskosa 4 Minimumh. Keringat 3 Minimum3) Asam 3 Minimum Perubahan warna Penodaan pada 4 Minimumpoliester 3 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa4) Basa 4 Minimum SNI ISO 105x12 Perubahan warna 3 Minimum 2012 Penodaan pada 4 Minimumpoliester Merah Penodaan pada rayon Terlampir SNI ISO 105B01viskosa 2012i.
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
9338
  • Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebuttidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;6.
Register : 20-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1874/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
MAYLANY WUWUNG, SH.MM.,MH.
Terdakwa:
1.HENDRIAN BAEHAKI
2.M DENI SETIAWAN
3.BAYU ANDRIANA
4.IRFAN MAULANA
243100
  • IRFAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta menerima atau menampung suatu dana yang Patut diduga berasal dari Transfer dana yang melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian uang ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa IV. IRFAN MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III.
Register : 04-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHIO ARIF SEPTIAWAN als. DIO Bin KUSNELI ARIF
1286
  • Dio Bin Kusneli Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul