Ditemukan 6932 data
4.Syahrur Rahman, SH.
5.Ketut Ari Santini, SH
6.Mia Arum Yuliyani, SH
7.Izza Aulia Shahnaz, S.H.
8.Catur Hidayat Putra, SH
9.Deby Febriantika Fauzi, S.H.
Terdakwa:
A. RASYID
99 — 75
1.Edi Suhadi, SH.
2.RIFKI RIZA, S.H
3.ADI HERDIYANTO, S.H
Terdakwa:
FAHRUL RAZI ALIAS RADIR ALIAS RADEN BIN YUSUF
76 — 17
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Fahrul Razi Alias Radir Alias Raden Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
122 — 44
kepada SaksiBACHRUM SURAATMAJA setiap kali pembaharuan Surat Perjanjian Kredit(SPk);Meimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 5 Tahun 2014, Pasal 5disebutkan :Dalam hal harta benda yang diperolah dani tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, sepertitindak pidana pencucian
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
saksi kemudikan, memang dilakukan penggantian oli setiap bulan danada pembelian fan belt, kabel, sekring dan biaya cuci Kendaraan yang biayanya saksiambil dari kelebihan uang pembelian BBM, untuk biaya perawatan dan pemeliharaanlouder mini selalu saksi tanggulangi sendiri. yang rutin saksi terima dari UPTDBengkel hanya oli mesin. sementara untuk saringan udara, filter oli, filter solar danfilter pompa tidak pernah saksi terima sehingga untuk mengakali kerusakan mesinsaksi biasanya hanya melakukan pencucian
Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiao orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa unsur setiaop orang menunjuk
1.MUHAMMAD MA'RUF, SH
2.HARTONO,SH
3.NANANG PRIHANTO., SH.
4.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR
190 — 44
M E N G A D I L I:
- Menyatakan Terdakwa HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Tindak pidana pencucian uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
388 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli Yakin, M.Si. selaku Camat MurungPudak:;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mei Ring alias Angel
16 — 0
pencucian uang?
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMAD ZAKI
137 — 26
- Menyatakan Terdakwa Muhamad Zaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa
122 — 49
Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang 8.
269 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat MurungPudak:3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil an. H.BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/ salon mobil an.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
369 — 255
ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.Mtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama DAN Pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;4.
68 — 18
karena itu besaran uang pengganti yang harus dibayar olehmasingmasing Terdakwa Majelis mengacu pada Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 5 menentukan: Dalam hal harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkankepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepada terdakwasepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindakpidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
114 — 49
Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang .
112 — 34
Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang;Pipa pencucian dipasang;Cat perlu disempurnakan;Pasangan keramik T = 2,1;Panjang
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
299 — 103
Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan ahli di hadapan penyidikdan pengadilan dalam berbagai perkara pidana baik pidana di dalam kuhpmaupun tindak pidana diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi tindakpidana pencucian uang, tindak pidana bidang pangan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana dibidang pertambangan dan tindak pidanadi bidang hak atas kekayaan intelektual.
374 — 724
Misalnya korporasi dalam rezim UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisikorporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang manadefinisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
649 — 425
korporasi dalam rezimUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikandefinisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksnyang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
CAKRA NUR BUDI HARTANTO
Terdakwa:
LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA.
542 — 444
MENGADILI :
- Menyatakan terdakwa LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8
1.SUWARTI, SH
2.ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
FAIZAL H
99 — 60
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa FAIZAL H tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00