40 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian (yangtelah berkekuatan hukum tetap) dibebankan kepada yang bersangkutan yangdalam perkara a quo adalah para pihak yakni Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi, bukan terletak dan tidak dibebankan pada Panitera Pengadilan;Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada pasal 1 angka 16Peraturan Presidan

Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yangmelakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;m.Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usahayang melanggar ketentuan Undangundang ini;c) Bahwa menurut Keputusan Presidan Nomor : 18 tahun 2010 yangpada Pasal (2) yang menyatakan:setiap kKonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen

Waropen;Bahwa saksi saat pemilihan umum calon anggota DPRD kab/kota,DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihnan presidan & wakilpresiden, saksi ditunjuk oleh Ketua PSI menjadi saksi partai PSI tingkatdistrik dan juga menjabat sebagai ketua badan pemenangan pemilihanumum Partai PSI Kab.

Dengan kata lain perouatanTerdakwa tidak boleh diperhadapkan dengan Peraturan Presidan(Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Perpres Nomor 65Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor1 Tahun 1994 ;Hal. 53 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/20154.

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presidan Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahankedua atas Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah pasal 11 bahwa:(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangansebagai berikut :a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;3. Rancangan Kontrak;b.

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantupelaksanaan tugas ULP;Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presidan Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahankedua atas Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah pasal 11 bahwa :(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangansebagai berikut :a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1.

Pemilihan Umum.Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam UndangundangNomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.Dari uraian tugas dan kewenangan Tergugat tersebut, maka jelas bahwa Tergugat ( KPU Kota Palembang ) adalah penyelenggara Administrasi Negara yangmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusatmaupun di daerah khusus mengenai penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Legislatif,Pemilu Presidan

Padahal sistem ini tidak dikenal dalamKeputusan Presidan No. 80 Tahun 2003.

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presidan Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahankedua atas Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah pasal 11 bahwa:(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangansebagai berikut :Halaman 26 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Tpgdaa.. Menyimpan. Menetapkan. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;2.

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presidan Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahankedua atas Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah pasal 11 bahwa :(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangansebagai berikut :a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;3. Rancangan Kontrak;b.

SusiloBambang Yudhoyono, Presidan Republik Indonesia pada tanggal 25Juli 2006, serta telah mengabdi kepada Negara sebagai PegawaiNegeri Sipil sejak tahun 1993 di Pemerintah Kabupaten Sampangtanpa cacat untuk bahan pertimbangan Yang Mulia sebagai Pengayomdalam memutus perkara kasasi ini secara obyektif dalam Peradilanyang sehat dan tidak memihak ;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon

Ahli SARIFUDIN SIRAIT : Bahwa Plasma adalah perkebunan inti rakyat yang dibangun olehPerusahaan yang berkerjasama dan membimbing plasma itu sendiri dalambentuk pola kekrja sama berkelanjutan, secara utuk dan salingmenguntungkan dalam arti bapa angkat kebun rakyat, latar belakangPlasma itu berrdasarkan Intruksi Presidan Nomor 1 tahun 1988 berkaitandengan program transmigrasi, perkembangannya dalam PIR (Plasma IntiRakyat dan ada juga PIR Lokal, PIR Sus dan PIR Trans Keuntungan bagi petani dalam hal

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 290/75.d/ SET.KPU/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010; Tentang Pelaksanaan Kegiatan Biaya Konsumsi (Makan dan Snack) Updating Data Pemilihan Presidan dan Wapres 2009 sebagai Sandingan data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 senilai Rp. 19.000.000,- (asli)11.

tahun 2009 SNVT Pelaksana Sumber Daya Air SerayuOpak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Sumber DayaAir Departemen Pekerjaan Umum (BBWS SO) mempunyai rencanapembangunan Bendungan Slinga yang lokasinya mencakup wilayah DesaBanjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga KecamatanKaligondang Kabupaten Purbalingga kemudian BBWS SO memintakepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakanareal lahan guna pembangunan bendungan tersebut.e Selanjutnya mendasarkan kepada Peraturan Presidan

Bahwa anggaran Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode 2013 s/d 2015yang bersumber cari dana APBD dan dana APBN adalah sebagai berikut: Pada Tahun 2013 Bawaslu Provinsi Papua Barat mendapatkan danaAPBN nominalnya Terdakwa tidak tahu, karna pada saat itu yangmenjabat sebagai Satker yang mengelola Dana Bawaslu ProvinsiPapua Barat adalah Saksi Oktovianus Kambu; Pada Tahun 2014 Pemilihan Presidan dan Legislatif Bawaslu ProvinsiPapua mendapatkan dana yang bersumber dariu APBN sebesar Rp.halaman 53 dari 99

SerayuOpak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Sumber DayaAir Departemen Pekerjaan Umum (BBWS SO) mempunyai rencanapembangunan Bendungan Slinga yang lokasinya mencakup wilayah DesaBanjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga KecamatanKaligondang Kabupaten Purbalingga kemudian BBWS SO memintaHal 18 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMGkepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakanareal lahan guna pembangunan bendungan tersebut.e Selanjutnya mendasarkan kepada Peraturan Presidan

ambil/melebihi sehingga tidak benar kalau Penggugat dirugikandan masih merasa ada barangnya yang belum dibawa atau belum diangkutPenggugat, hal ini sesuai dengan penjelasan tertulis dari Tergugat Il dalamSurat Nomor: 51727.WKN.7/KNL.01/2015, tanggal 29 Juni 2015, yangditujukan kepada saudara WESLY SITOHANG, SH & PARTNEERS, padahalaman 2 point nomor 4 berbunyi :Perlu. kami sampaikan bahwa melalui Surat Nomor:655/SANSOL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 (fotocopyterlampir) saudara KIM JON JUN selaku Presidan

Jatim; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengadaan, belanja angkutan distribusimodul pendidikan pemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanjabarang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan danWapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulir model C dan Duntuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014; Bahwa pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikan pemilihpemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi

logistik barang sampul untuk pemilu Presidan dan Wapres , belanjabarang angkutan distribusi barang formulir model C dan D untuk logistik pemilupilores dan wapres tahun 2014 tidak dicatat dalam SIMAK BMN; Bahwa berdasarkan prosedur setiap pengadaan dilaporkan dan dicatat dalamSIMAK BMN; Bahwa setiap pengadaan resmi di KPU propinsi Jatim selalu dilaporkan keKPU Pusat;Halaman 106 Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN SbyBahwa pada bulan Oktober 2014 terjadi kekosongan jabatan KPA sebab ketikaitu pak

Bahwa benar KPU Kota Ambon mendapat anggaran ada dua, yaitu dari APBN danaAPBD. 87 Bahwa benar Untuk anggaran APBD dipakai untuk kegiatan Pemiukada dananggaran APBN dipakai untuk Pelihan Perisden dan wakil Presidan dan pemelihanLegislatif. Bahwa benar Besar dana APBD untuk KPU Kota Ambon tahun 2010 sebesar Rp15.000.000.000.(lima belas milyar rupiah). Bahwa benar pemah saksi lihat dan DIPA tersebut sebagai pegangan untukmelakasakan kegiatan di KPU.

Bukti Tergugat II terdiri dari TII.1. yang telah diberi meterai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan sebagai1 Fotocopy Keputusan Presidan Nomor : 26 Tahun 1988 Pasal 37, Tentang BadanPertanahan Nasional, bukti T.II1 ( sesuai buku asli ) ; 3.

bulan ada 40 anggota KPUyang dipecat karena apa melanggar prosedurprosedur seperti itu danHalaman 104 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNada pemihakan, bahwa asasasas pada pemilu itu yang dilanggarkatakana, asas independen, asas kepastian, asas kecermatan dan lain lain karena ada tujuh sampai delapan asas tersebut nah itu kalaudilanggar itu fatal Walapun dia punya diskresi, KPU itu lembagaindependen lembaga, presiden tidak bisa memerintah makanyakeputusan KPU adalah Konstitutif, Presidan

Pat.G/2020/PN Psb63.64.65.66.67.68.Fotokopi Laporan Polisi Pelapor Birma Siregar NomorSTTLP/310/VIII/2020Res Pasbar tanggal 15 Agustus 2020 denganterlapor Kaisul Amri, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T.A 50 ;Fotokopi Laporan Polisi Pelapor Birma Siregar NomorSTTLP/311/VIII/2020Res Pasbar tanggal 18 Agustus 2020 denganterlapor Kaisul Amri, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T.A51 ;Fotokopi Rangkaian Surat Pemberitahuan Perjuangan Tuntutan HakMelalui Orasi mulai dari Pasaman Barat sampai ke Istana Presidan