Ditemukan 743 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan mensen menyan mendan mentan menhan mespan
Penelusuran terkait : Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
39 — 10
  • Kerugian Negara dan pernahbertugas pada BPKP selama 25 Tahun ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangandipersidangan selaku ahli dibidang audit penghitungan kerugian Negara ;SD Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yangdilakukan oleh ahli BPKP sesuai berkas perkara ternyata bertentangandengan Undang undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena tidakberdasarkan standar audit APIP sesuai dengan keputusan Menpan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-11-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 10 Nopember 2009 — PROF. DR. IR. ROKHMIN DAHURI, M.S. ;
174 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sunarno Menpan tanggal 21Januari 2004 ;279. Bukti pengeluaran perbaikankendaraan Volvo tanggal 24 Februari2004 ;280. Bukti pengeluaran bantuan untukbpk. Sarwono Kusumaatmaja tanggal 24Februari 2004 ;281. Bukti pengeluaran penggantian danayang dikeluarkan oleh Didi tanggal24 Februari 2004 ;282. Bukti pengeluaran pembangunanMasjid Jami Solaka tanggal 24Februari 2004 ;283. Bukti pengeluaran kegiatan SemilokaNasional Gerbang Minabahari tanggalHal. 103 dari 349 hal. Put.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
54 — 17
  • Kerugian Negara dan pernahbertugas pada BPKP selama 25 Tahun ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangandipersidangan selaku ahli dibidang audit penghitungan kerugian Negara ;Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yangdilakukan oleh ahli BPKP sesuai berkas perkara ternyata bertentangandengan Undang undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena tidakberdasarkan standar audit APIP sesuai dengan keputusan Menpan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
169 — 85
  • Pengawasan Intern Pemerintah pada tanggalHalaman 118 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR24 April 2014 melalui Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPINomor: KEP 005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberlakuan KodeEtik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit InternPemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;Bahwa setelah diterbitkannya standar audit yang disusun oleh AAIPIdan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,maka Pemerintah Cq Menpan
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sbg
Tanggal 1 Juli 2019 — Raja Bonaran Situmeang, S.H.
151 — 191
  • Tapanuli Tengah tentang usulan formasi yang ditujukan kepadaMenpan, kemudian Menpan mengirim surat tentang penetapan formasiCPNS, selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah membuat pengumumanCPNS, terus dibuka pendaftaran secara online, selanjutnya seleksiadministrasi, pelaksanaan ujian, bengumuman kelulusan CPNS;Bahwa Saksi pernah memberikan data peserta yang mendaftar sebagaiCPNS pada tahun 2014 di Pemkab Tapteng yaitu Irma Br.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-02-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Februari 2014 — MUSA LESILAWANG, SH;
66 — 63
  • Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saatmelakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsungbertemau dengan Camat;Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakartabersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan BegaMirta dengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkaitkewenangan daerah dan Pertanggungjawaban dan PelaporanKeuangan;Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatanBintek, ke Depdagri, Menpan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 9 Januari 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
100 — 66
  • PenggunaAnggaran (Sekretaris Daerah); Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengeluaran danadanaoperasional Gubernur karena tidak melewati Saksi selaku Asisten III; Bahwa tugas pokok Saksi saat ini adalah membantu Sekretaris Daerahmengkoordinir Biro Umum, Biro Organisasi dan Biro Humas, danpengelolaan administrasi kKeuangan ada pada BPKAD karena sudahmenjadi badan sendiri yang langsung dibawahi oleh Gubernur; Bahwa Saksi pernah mengikuti perjalanan dinas Gubernur ke Jakartamenghadiri undangan Menpan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
133 — 76
  • ., : Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapatberdasarkan pengalaman di bidang kepegawaian sebagaimana terdapat dalamCV, artinya Ahli pernah di Badan Pertimbangan Kepegawaian, menjadi KuasaHukum dari Menpan dan Kepala BKN Pusat mulai dari tahun 2000 sampai2019.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
45 — 11
  • dilakukan oleh Pemda;Audit laporan kinerja, pada kinerja atas out put/hasil kerja, audit khususdimana indikasi sudah diketahui sebelumnya;Audit tujuan tertentu, apabila ada temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ditindak lanjuti pada pihak berwenang.Bahwa dari pemeriksaan/audit ditindak lanjuti dengan rekomendasi, isirekomendasi tersebut adalah merupakan tindak lanjut yang akandilaksanakan oleh Pemda, BPK merekomendasi pada Pemda untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi, kami punya sesuai Menpan
    tentang jumlah sesuai dengan standar satuharga barang jasaBahwa BPK hasilnya jadi disampaikan ke DPRD, ke kepala daerah, dan kewebsitenya ke instansi terkait, karena harus ditindaklanjuti oleh pemerintahterkaitBahwa Pasal 4 UU TPK berlaku jika ditemukan unsur pidana sebagimanapasal 2 dan 3 UUTPK.Bahwa jika diberi tanda katakata telah selesai/TS secara administrasi sudahselesai sedangkan unsur pidana buka kewenangan BPKBahwa untuk website jika ada yang tidak serta merta mengambil alih data(sesuai MENPAN
    Sesuaidengan SK Menpan batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebutadalah 60 (enam puluh) hari. Rekomendasi BPK ada yang bersifat administrasi, yaknirekomendasi hanya berupa tegoran pada Walikota dan apabila sebelum jatuh tempo 60(enam puluh) hari sudah dilakukan/ditindak lanjuti maka sudah selesai. Apabilarekomendasi BPK tersebut tidak ditindaklanjuti dalam tempo 60 (enam puluh) hari,BPK dapat melanjutkan ke instansi yang berwenang/kejaksaan dan dilakukanpenyidikan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 983/Pid.Sus/LH/2018/PN Dps
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH
Terdakwa:
Budiman Tiang
500 — 93
  • CPNS di Sumatera Selatan tahun 199,PNS di Dishut Daerah TK Sumatera Selatan tahun 1991 1995, PNS diBiro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 1995Sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir Perancang PeraturanPerundang Undangan Madya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Men.Pan/12/2000,Keputusan Bersama Menkeh dan HAM RI dan Kepala BKN No.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 11-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 28 April 2016 — Drs. RAHMAT FAJRI.M.Si bin NAZARUDDIN.
74 — 21
  • Kepala Dinas sedangkan terdakwa pindah tugas ke Menpan ;Bahwa selama saksi menjabat PPK belum ada pembayaran yang dilakukan ;Bahwa Kontrak ditandatangani oleh pak Sumaryanto dan pak Rahmat Fajri danpagu dalam kontrak senilai Rp 5,8 milyar ;Putusan Perkara No. 1/PidSus.TPK/2016/PN.Pgp Hal. 67Bahwa dalam kontrak pembayaran pertermin dan termin pertama ada uangmuka terus kedua dibayar 45 % tetapi ditermin pertama tidak ada pencairan ;Bahwa nilai kontrak yang saksi buat adalah Rp 1,6 milyar ;Bahwa saksi
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 227/Pid.B/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
536 — 125
  • ., yang keterangannyadibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: BahwaAhli berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; Bahwa berdasarkan keputusan Menpan No. 41/kep/Men.Pan/12/2000,keputusan bersama Menkeh dan Ham RI dan Kepala BKN no M.390P.04.12 tahun No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015 tugas dantanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan PerundangUndanganMadya, sebagai berikut := Menyiapkan mengolah rancangan peraturan PerundangUndangandan Instrumen Hukum lainnya;= Menelaah
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
109 — 61
  • ., M.SI;Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagaimana terdapatdalam CV, artinya ahli pernah di Badan PertimbanganKepegawaian, menjadi Kuasa Hukum dari Menpan dan Kepala BKNPusat mulai dari tahun 2000 sampai 2019.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — KURNIA, S.P
67 — 25
  • panggilan dari KejaksaanNegeri Subang tentang Penyalahgunaan / Penyimpangan dalam KegiatanRehabilitasi Hutan Mangrove,bibit tertanam pola Greenbelt pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang TA. 2013 Sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa ia menerangkan, Riwayat pekerjaan saya yaitu :Tahun 1994 di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKP Pusat.Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat.Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — MOCH JUENI.
70 — 22
  • Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat.Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan nomorPER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan FungsionalAuditor dan Angka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saya sebagai AuditorAhli (Ahli Pertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu : Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan kasus hasiloengawasan; Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit,
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-11-2010 — Putus : 14-04-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 58/Pid.B/2010/PN.SML
Tanggal 14 April 2010 — Drs. DANIEL SUARLIAK, M.Si
80 — 43
  • saksi adalah lulusan fakultas ekonomi jurusan akuntansi padaUniversitas Hasanudin dan masa kerja di BPKP selama 12 tahun danmendapatkan sertifikat sebagai jabatan fungsional auditor ahli ketuatim dengan sertifikat No. 2071/SERTL/JFA2100BPKP/25/2004 tanggal26 Juli 2004 ;Bahwa saksi menjelaskan sebagai dasar hukum dalam menguatkankeahliannya adalah peraturan presiden No. 11 tahun 2005 tentangkedudukan,tugas dan fungsi, suSunan organisasi dan tata kerjalembaga pemerintah non departemen dan keputusan menpan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2014 — DAUD Bin DAMIRI
38 — 8
  • Maksud saksi minta dibuatkan GD1M fiktif adalah untukstrategi dagang, untuk belanja beras dari bakul jika harga sedang turun.KETERANGAN SAKSI AHLI :SYARWAN, AkBahwa, saksi ahli membenarkan tidak kenal dengan Terdakwa dan ahli tidakada hubungan keluarga dengannya;Bahwa, saksi membenarkan saat ini saksi menjabat sebagai Auditor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat;Bahwa, saksi membenarkan sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008, tanggal 4 Juli
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
1.YAYA SURYANA, S.Ip., Bin TOHA alm
2.YENI WARDANIATI Binti MAMAT al Binti KARSIH alm Binti DULHASAN Alm
3.ELIS BINTI Bin TOHA alm
4.ETIK SULASTRI Bin TOHA alm
5.MARI AH Binti HALIMI alm
6.NONO Bin WARLAN alm
7.DEDE SUHENDAR Bin WARLAN Alm
8.TETI Bin ITONG Alm
9.APIPUDIN Bin ITONG Alm
10.JUMHARI alias ENCENG Bin DUL HASAN Alm
11.CUCU Binti AMUN
12.ASEP S Bin AMUN
13.ENOK NENDAH Binti AMUN
14.AJAT SUDRAJAT Bin AMUN
15.EDI SETIADI Bin AMUN
16.ETIN SURTINI Binti AMUN
17.LILIS LISNAWATI Binti RATMAN Alm
18.DEDE SUNARYA Bin RATMAN Alm
19.IWAN SETIAWAN Bin RATMAN Alm
20.DEDI RUSDIANTO Bin RATMAN Alm
21.ENDUT Bin O DARJO Alm
22.OMA Bin O DARJO Alm
23.UNDANG Bin O DARJO Alm
24.BAHRO Bin O DARJO Alm
25.EMIS Bin O DARJO Alm
26.TAROM Bin O DARJO Alm
Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq.Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya
2.H. AA HARMAWAN H.HARMAWAN
3.SUMINTO alias SUNSUN
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya Walikota Tasikmalaya
2.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
144 — 43
  • tanpa adanya pengawasan dari TURUT TERGUGAT selakuPemerintah Kota Tasikmalaya yang berarti turut TERGUGAT telahmelalaikan azasazas umum pemerintahan yang baik yang antara lain tidakmengindahkan azas Kepastian hukum, azas Keterbukaan, azasakuntabilitas, azas profesionalitas dan Proporsionalitas dan berdasarkanazaSazas tersebut TURUT TERGUGAT sudah selayaknya untukmenghentikan kegiatan pengelolaan usaha objek wisata Taman KarangResik oleh TERGUGAT Ill, karena jika tidak dilakukan akan kami laporkanke MENPAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.ADING SUHERMAN
78 — 23
  • Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor danAngka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saya sebagai Auditor Ahli (AhliPertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu : Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan kasus hasilpengawasan; Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit, evaluasi,reviu, pemantauan,dan pengawasan lain);e Melaksanakan kegiatan pengorganisasian
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
112 — 73
  • Barru dibidang pelayananperizinan, termasuk penghargaan dari PBB (UNPSAkerasama MENPAN RI) pada saat Kabupaten Barru mewakiliIndonesia di tingkat Asia Pasifik.Bahwa menurut pemahaman Terdakva, Permohonan IUPdinyatakan telah lengkap persyaratannya, apabila telahHal. 71 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.