Ditemukan 697 data
Pembanding/Penggugat III : BUSNI Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat I : MASNAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat VI : ROSLAN Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat IV : SERUDIANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat II : ILAPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Terbanding/Tergugat IX : MUHIDIN
Terbanding/Tergugat VII : MIRA
Terbanding/Tergugat V : FATIMAH
Terbanding/Tergugat III : SURIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : H. HASAN K bin KUTEK (ALM)
Terbanding/Tergugat VIII : SAHRUN
Terbanding/Tergugat VI : ANDI
Terbanding/Tergugat IV : AMAT
Terbanding/Tergugat II : MADDIN bin H. HASAN K
26 — 12
membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinta Nomor 111/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding yangdikirimkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgrdan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Agustus 2018 yang membantupenyelesaian perkara tersebut di tingkat Banding;Telanh membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgr
50 — 20
tidak dapat dengan segera menaikkanstatus Hak yang melekat pada Tanah Garapan Penggugat tersebut;Halaman 11 dari 43 Putusan No. 153/PDT/2017/PT.BTN30.2.Kerugian ImmateriilPenggugat menderita kerugian Immateriil yang tidak dapatdigantikan dengan uang, yaitu berupa pikiran, waktu dan tenagauntuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Bahwa Penggugat sebelum Gugatan ini diajukan telah mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan Para TurutTergugat dengan Nomor Register 131/Pdt.G/2016/Pn.tgr
Pembanding/Tergugat II : MIEKE PRAJUGA Diwakili Oleh : VANDA PRAJUGA
Terbanding/Penggugat : Ny. VIVI VERIANTY
75 — 45
G/2017/PN.TGR tersebut adalah perihal Gugatan Pembatalan Surat HibahDi Bawah Tangan tanggal 08 Januari 2016 dari (Alm.) Dr.Hamdani Prajugo kepada PENGGUGAT yang pada pokoknyameminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.g. MajelisHakim Pemeriksa Perkara agar memutuskan halhal sebagaiberikut:a. Menyatakan bahwa harta benda (Objek Sengketa)dalam perkara ini, berupa: Tanah dan Bangunan yang terletak di JI.
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
192 — 81
Bahwa PENGGUGAT adalah anak angkat dari TERGUGAT berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:03/Pdt.P/2001/PN.Tgr tanggal 21 Maret 2001;2.
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.M.Tajuddin Noor telah mengajukan gugatan perdata "PerbuatanMelawan Hukum" di Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap Obet Marni danFilemontris Offiq dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Tgr,sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan. Sdr. H.M. TajuddinNoor juga telah melaporkan Obet Marni, Filemontris Offiq serta Gun Ingan kePolresta Samarinda dengan tuduhan memalsukan surat dan/atau memasukkanHalaman 5 dari 44 halaman.
Pembanding/Tergugat II : DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Diwakili Oleh : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat III : SUDARTO
Terbanding/Penggugat I : SUMIATI
Terbanding/Penggugat IV : M. SOEPRAPTO
Terbanding/Penggugat II : RIBUT SRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat III : BUPATI KUTAI KARTANEGARA
31 — 16
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscututr libel);Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalildalilGugatan Penggugat Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2015/PNTgr yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Mei 2015 dapatdikategorikan Gugatan tersebut adalah kabur (obscuur libel);Bahwa kekaburan terhadap gugatan Para Penggugat dalam Perkara No.30/Pdt.G/2015/PN.tgr yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTenggarong tanggal 26 Mei 2015 sama sekali tidak
254 — 66
,MH& REKAN Tanggal 18 Juli 2016 Perihal : Laporan Pengaduan yangditujukan kepada Kapolda Kaltim;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Gugatan Perdata (PerbuatanMelawan Hukum) Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Tgr tanggal 16 Agustus2016 diajukan oleh TUSLAM, S.Pd dkk yang diwakili oleh kuasahukumnya H.NASRUN MU'MIN, SH.,MH & REKAN terhadap (1).Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,(2).
130 — 23
Foto copy pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap assetjaminan debitur Tjhai Pin Tan di surat kabar harian Umum Kabar Bantenpada tanggal 6 Juli 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T24;25.Foto copy Salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor66/Pdt.Plw/2017/PN.Tgr. tanggal 19 September 2017, sesuai denganaslinya, diberi tanda T25;Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Terlawan masingmasing telahmengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan pada hari Rabu,tanggal 28 Maret
204 — 350
Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran dan system KPR (videSalinan Putusan No. 791/Pdt.G/2018/PN.Tgr halaman 133134)Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanten untuk memeriksa kembali perkara ini dan berdasarkan bukti yangkuat dan sempurna, sudah seharusnya gugatan Terbanding untuk ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard)Halaman 118 dari 178 Halaman Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT BTN3.Judex Factie Telah Salah, Keliru
insufficient Judgement) yang berakibatdibatalkan.Berdasarkan keberatan keberatan PEMOHON BANDING tersebut di atas,dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten / Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusansebagai berikut:Halaman 134 dari 178 Halaman Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT BTNMengadili:Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahuluTergugat untuk seluruhnya.Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 791/ Pdt.G/2018/ PN.Tgr
, tertanggal 5 Maret 2019.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:791/Pdt.G/2018/PN.Tgr, tanggal 12 September 2019Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat Ssesualundang undang yang berlaku.Mengadili sendiri:DALAM KONVENSIMENGENAI EKSEPSI6.7.8.9.Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat.Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapatditerima.Menyatakan tindakan Pergugat telan melakukan Perbuatan MelawanHukum.Menyatakan Tergugat adalah Pemilik
Pembanding/Penggugat II : NOOR SEHAN Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat III : MUCHLISAH Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat IV : TRI MULYONO HADI SUCIPTO Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat V : HASWA SAMITA Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat I : NUR INDRIANI, SE
Terbanding/Tergugat II : Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Perhubungan Indonesia, cq. Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq. Walikota Samarinda,
Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq. Walikota Samarinda, Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat V : Negara Republik Indonesi
55 — 22
permohonanbanding ini, namun begitu Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksanyaapakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan perundangundangan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan,jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belahpihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor141/Pdt.G/2017/PN.Tgr
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Nopember 2012 dengandemikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para/Pemohon PeninjauanKembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telahdiberitahukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2395 K/Pid.Sus/2011tanggal 11 April 2012, sebagaimana Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RINomor: 230/Pid.B/2010/ PN.Tgr
NURDIANSYAH, SE.
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
137 — 53
Bahwa adanya gugatan SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat di Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan registerperkara nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Tgr juga belum adaputusanpengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa dengan adanya faktafakta tersebut diatas, hal ini membuktikan bahwadi tubuh kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat masih terdapat sengkatapartai, sehingga seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT Il sebagaipejabat pemerintahan harus menghormati proses hukum yang sedang berjalandi
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BALAI PEYULUHAN PERTANIAN , PERIKANAN DAN KELAUTAN
26 — 10
Pembanding.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarang tidak cermat dalammempertimbangkan cara memperoleh hak atas tanah untuk keperluanPemerintah / para Tergugat sekarang Terbanding dalam memperoleh lahanyang sekarang dikuasai oleh Tergugat III apakah telah memenuhi ketentuanyang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara Pembebasan Tanah untukkeperluan Pemerintah.Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong nomor73/Pdt.G/2016/Pn.Tgr
145 — 73
., M.H. kepada Kapolda KalTim diBalikpapan tertanggal 18 Juli 2016, tentang tindakansewenangwenang Kepala Badan KepegawaianKabupaten Kutai Kartanegara yang telahmenahan/menghentikan gaji kliennya mulai bulanFebruari 2016 sampai sekarang, sementara kliennyatetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru sesuaitanggung jawabnya;Foto copy Gugatan Perdata ke Pengadilan NegeriTenggarong Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Tgr, Tanggal 24Maret 2014;Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak Hj.
114 — 59
terhitung sejak tanggal 20Desember 2011 s/d 8 januari 2012;Selanjutnya penahanan terhadap Penggugat diperpanjang berdasarkan SuratPerintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.HAN.O1/IV/PPH2/2012/PPNStanggal 6 Januari 2012 untuk selama 40 hari terhitung mulai tanggal 9 Januari2012 s/d tanggal 17 Februari 2012;Selanjutnya penahanan terhadap Penggugat kembali dilakukan perpanjanganpenahanan berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dariKetua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 01/Pen.Pid/2011/PN.TGR
Terbanding/Jaksa Penuntut : AGUS PURWANTORO, SH
66 — 39
Soeparlan binSontodimejo, MM selaku Wakil Ketua merangkap anggota hanya dipidana penjaraselama 1 (Satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal25 Juli 2011 No.289/Pid.B/2010/PN.Tgr sedangkan Terdakwa dipidana penjaraselama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertaialasanalasan banding sebagaimana tercantum pada memori bandingnya, yang padapokoknya sebagai berikut:1.
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
137 — 197
Untuk menuntut tanah tersebut telah lewatwaktu (Rechtsverwerking).Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalamperkara No. 73/Pdt.G/2019/PN.Tgr tanggal 9 Oktober 2019 adalahGugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa ParaPenggugat telah mengetahui lahannya telah dikuasai oleh Tergugat pada tahun 1975 Desember 2017 (Dalil Posita nomor 4) dan telahdi serahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Samarindadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1975 kepadaTergugat