Ditemukan 692 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg
Tanggal 16 Februari 2015 — Sulistyowati, DKK. (PEGGUGAT) MELAWAN PT. Dewi Samudra Kusuma (TERGUGAT)
8322
  • dapat menerima anjuran ini, maka ParaPenggugat membawa masalah ini ke Peradilan Hubungan industrial untukmendapatkan putusannya;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar dinyatakan PHK dengandiberikan pesangon sebagaimana juga diajurkan oleh Tim Mediasi dariDisnaker, namun Tergugat menyatakan (dalam jawabmenjawab) bahwa paraPenggugat melanggar Peraturan Perusahaan dengan tidak masuk kerja,sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon sama sekali;Menimbang, menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan
Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 12 Juni 2017 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
104106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Temuan administratif tidak ada kerugian daerah, tapi ada pelanggaranaturan, kekurang taatan pada aturan;Hal. 125 dari 133 hal. Put. Nomor 44 PK/Pid.Sus/2017b. Temuan administratif berpotensi kerugian negara/daerah, kerugiannegara/daerah yang tidak ada unsur pelanggaran pidana;c.
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
9875
  • Bahwa sikap Termohon terhadap Pemohon tidak masuk kategori nusyuzkarena hanya meninggalkan sesuatu yang tidak diwajibkan pada seorang istri,apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam, malahan sikap prilakuPemohon sebagai sumber ketidak taatan Termohon terhadap Pemohon;7.
Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pdt.Sus/G/2014/PN.Smg
Tanggal 16 Februari 2015 — Sulistyowati (penggugat 1) SIAT (penggugat 2) hingga berjumlah 62 penggugat melawan PT. Dewi Samudra Kusuma (tergugat)
13857
  • dapat menerima anjuran ini, maka ParaPenggugat membawa masalah ini ke Peradilan Hubungan industrial untukmendapatkan putusannya;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar dinyatakan PHK dengandiberikan pesangon sebagaimana juga diajurkan oleh Tim Mediasi dariDisnaker, namun Tergugat menyatakan (dalam jawabmenjawab) bahwa paraPenggugat melanggar Peraturan Perusahaan dengan tidak masuk kerja,sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon sama sekali;Menimbang, menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
231533
  • Maksuddari ketentuan Pasal 136 H.I.R. itu) adalah untuk menghindarkankelambatan yang tidak perlu atau dibuatbuat agar proses berjalan cepatdan lancar;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Dengan demikian mengacu pada Pasal 134 dan 136 HIR, KetentuanMahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukumacara perdata dalam literatur hukumnya di atas, demi hukum dan gunamenghindari adanya ketidak taatan pada hukum acara perdata serta asasasas yang relevan, maka sudah layak
Register : 29-04-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.SOFIAN SALEH, SH
5.ARDY, SH. MH
6.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
7.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
AMINADAB RAHANDRA,SH alias AMI
11147
  • Penerimaan satpam tersebut juga tidak dilaporkan kepadaDivisi SDM Pusat Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpanganyang dilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault,dalam melaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalamketentuan dan prosedur yang terkait dengan operasional kas (SOPuang Tunai dan teller) khususnya pengambilan dan penyetoran uangtunai,seperti :a.
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
443304
  • KPKtermasuk pertukaran informasi, data dan halhal yang terkait denganpokok perkara ;Bahwa Pertama bahwa berpendapat dari hasil gelar perkara untukmerumuskan bahwa penyelesaian perkara ini harus sesuai darirekanrekan itu menyampaikan asas didalam penegakan hukum danperadilan bahwa cepat murah dan sederhana kemudian yang keduauntuk tersangka yang militer tentu dia ada konsekwensi logis untukdikenakan pasalpasal yang diatur sebagaimana dalam HukumPidana Militer disana ada kejahatan terhadap ketidak taatan
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
288253
  • KPKtermasuk pertukaran informasi, data dan halhal yang terkait denganpokok perkara ;Bahwa Pertama bahwa berpendapat dari hasil gelar perkara untukmerumuskan bahwa penyelesaian perkara ini harus sesuai darirekanrekan itu menyampaikan asas didalam penegakan hukum danperadilan bahwa cepat murah dan sederhana kemudian yang keduauntuk tersangka yang militer tentu dia ada konsekwensi logis untukdikenakan pasalpasal yang diatur sebagaimana dalam HukumPidana Militer disana ada kejahatan terhadap ketidak taatan
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
16169
  • Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpanganyang dilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault,dalam melaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalamketentuan dan prosedur yang terkait dengan operasional kas (SOP uangTunai dan teller) khususnya pengambilan dan penyetoran uangtunai,seperti :a.
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
12047
  • Penerimaan satpam tersebut juga tidak dilaporkan kepadaDivisi SDM PusatBahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpangan yangdilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault, dalammelaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalam ketentuan danprosedur yang terkait dengan operasional kas (SOP uang Tunai dan teller)khususnya pengambilan dan penyetoran uang tunai,seperti :.
Register : 26-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13145
  • Bahwa Penggugat lah yang sering meninggalkan rumahdengan membawa serta anakanak setiap terjadi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang mana hal ini disebabkanoleh ketidak taatan Penggugat sebagai seorang istri dalammenjaga kehormatan suami, kehormatan istri/Penggugat dankehormatan rumah tangga;6.30.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
8130
  • pengkajian, kemudian dari BiroBina Sosial melalui Biro Hukum mengajukan Surat KeputusanGubernur terkait penetapan penerima bantuan sosial, kemudiansetelah terbit SK Gubernur baru diserahkan ke Biro Keuangan untukdilakukan pencairan anggaran bantuan sosial kemasyarakatansesuai dengan SK Gubernur.Menimbang, bahwa dalam penyaluran dana bantuan dikaji, disusun danditetapkan dengan mengabaikan ketentuan ketentauan tertulis diatas yangmana sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah sehinggaketidak taatan