Ditemukan 7055 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neken nexen negeri neneng nenek nenen nagen neger negel negei
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2016 — MOEDJIJONO, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
118 — 61
  • (a) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 mengaturPenghunian Rumah Negara hanya dapat dibernkan kepada Pejabatatau Pegavai Negen.(b) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994mengatur Untuk dapat menghunai Rumah Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 harus memilikiSurat Izin Penghunian.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
393 — 556
  • Barang 2.01.01.01.999.9,sehingga obyek perkara menjadi milik Negara dan ParaPenggugat tidak mempunyai hak untuk memilikinya karenatidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan;Penghunian rumah negara hanya dapat dibenikan kepadapejabat atau pegawai negen.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
YASIN YUSUF Pgl. YUSUF BIN SUBIKAN
109 — 57
  • telahterbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau) menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanamanberatnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohonatau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan tindakpidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-09-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 937/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 —
463 — 299
  • ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negen Jakarta Selatan, serta dihadiroleh Boby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingiPenasihatnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Yosdi, S.H. Suharno, S.H., M.H.Elfian, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Dra. Wismayanda Nazir, S.H.Halaman 165 dari 165 Putusan Perkara Pidana Nomor 937/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 134/Pid.Sus/LH/2019/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2019 — HENOCH BUDI SETIAWAN alias MING HO anak PARMAN
748 — 279
  • Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negen sejak tanggal 08 Juni 2019sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiJayapura sejak 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September2019;Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAP8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;9.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
  • Kasasidapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknyatidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun adapenambahan pihak ; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusanterdahulu.Halaman 42 dari 165 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping Itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973tertanggal 06 Januari 1973, dalam kaidah hukumnya menyatakan :Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan dijputus olehPengadilan Negen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 378/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Tergugat IV : PT. PARAHYANGAN WISATA PERMAI
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
102 — 66
  • dan Ill harus tunduk dan patuh pada aturan yang mengaturHalaman 89 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.10.11.pengembalian tanah ocupasi sebagaimana Surat Edaran DepartemenDalam Negen Direktorat Agraria No. 18/SE/DJA/1982 tanggal 5 Mei 1982...adalah dalil yang sangat premature dan keliru terlihat seolah ada keraguanyang besar atas diri Penggugat, sehingga secara hukum harusdikesampingkan dan ditolak demi hukum dan keadilan;.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
165 — 102
  • Pasal 77 KUHAP,sebagai berikut:Pasal 1 angka 10 KUHAP:Praperadilan adalah wewenang pengadilan negen untukmemeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalamundangundang ini, tentang :a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknyahukum dan keadilan;c.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
151 — 22
  • disebutkanspesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuksuku cadang, dan juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres 54 Tahun2010 beserta Perubahannya tentang Tata Cara Pemilhan Penyedia Baranghuruf A angka 2 3) b)(4)yaitu kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:e spesifikasi teknis benarbenar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerimaakhir;e tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaansuku cadang;e memaksimalkan penggunaan produksi dalam negen
    disebutkanspesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuksuku cadang, dan juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres 54 Tahun2010 beserta Perubahannya tentang Tata Cara Pemilhan Penyedia Baranghuruf A angka 2 3) b)(4)yaitu kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:e spesifikasi teknis benarbenar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerimaakhir;e tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untukpengadaan suku cadang;e memaksimalkan penggunaan produksi dalam negen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
353 — 196
  • Wayjib mengajukan pengangkatan atau pencabutan Sitajaminan (conservatoir beslag) ke Pengadilan Negen Jakarta Baratatas tanah dan bangunan SHGB Nomor : 1568 dan SHGB No.1566yang diletakkan berdasarkan PenetapanNo.179/PDT.G/2002/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 September 2002 yangdilaksanakan pada 17 Oktober 2002 jo. Penetapan No.03/2006 Eks.jo. No.179/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR., tanggal 23 Maret 2011.3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1550 — 1809
  • Hakim Pengadilan Negen sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengantanggal 12 Juni 2020;4. Pengalihan tahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota oleh Majelis HakimPengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020:5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan kotasejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalamtahanan kota sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10September 2020;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — KANISIUS JANI, S.Ip.
169 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1546 K/PID.SUS/2016Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai Kerugian negara yang sah danresmi tersebut dapat dilinat dengan nyata pada uraian Surat Dakwaan berikut:Halaman 10 alinea 2:Bahwa berdasarkan hasi lpemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli danPoliteknik Negen Kupangpada tanggal 13 Juni 2015, yangdituangkan ke dalam Laporan Investigasi pada tanggal 13 Juli 2015,terdapat beberapa item pekenaan yang tidak sesuai Volume yangterdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO1 dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 14-02-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd ;
832 — 541 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pendidikan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • tanggal yang tidak dapatdipastikan lagi akan tetapi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 atau setidaktidaknya pada salah satu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012bertempat di Politeknik Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kotamadya Banda Acehatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan serangkaian perbuatanyang berhubungan dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negen
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
151 — 49
  • menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatuberupa uang seluruhnya sejumlah Rp9.447.990.000,00 (sembilan milyarempat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dan fasilitas berupa pembelian tiket pesawat terbang sejumlahRp47.376.975,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam nibusembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran biaya hotel sejumlahRp25.760.094,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilanpuluh empat rupiah) kepada Pegawai Negen
    Penyelenggara Negara itu meliputipejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara padalembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atauPejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Pegawai Negen atauPenyelengara Negara sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkandengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :a.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 14 Desember 2018 — RICO DIANSARI
252 — 451
  • korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara ataumasyarakat.Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :Dalam sebutan pegavei negeri (ambtenar) termasuk sekalian orangyang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturanperaturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadianggota sesuatu dewan pembuat undangundang, pemerintahan ataupemakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemenntah.Hoge Raad (3011911, 25101915, 2551919),yang pada pokoknyamenyatakan bahwa :Pegaval negen
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 417/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 22 Maret 2017 — Brett Anthony Coad, DK MELAWAN Peter Frawley, DKK
121 — 91
  • meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu permohonan yang sangatprematur mengingat proses pemeriksaan alat bukti sendiri belumdilakukan oleh Majelis Hakim, Permohonan Penggugat Ill agar putusanperkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada verzet, bandingataupun Kasasi dengan tegas Tergugat VI tolak secara hukumberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal17 Mei 1971 antara lain berbunyi:Agar sedapat mungkin Pengadilan Negen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
215 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan IX termasuk Konversi pinjamanNegara Republik Indonesia dari Bank Bumi Daya untuk danapembangunan pabrik gula Kuala Madu;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negen Labuk Pakam halaman 246yang telah dikuatkan oleh Judex Factie Putusan Pengadilan Tinggi diMedan halaman 117 yang menyatakan : Menyatakan ParaPenggugat/Para Terbanding adalah Penggugat/ Terbanding yang benardan beritikad baik" dikualifisir telah salah menerapkan/ melanggar hukumyangberlaku ic.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
94 — 26
  • Bahwa Yang dimaksud dengan unsur pegawainegen atau orangselain pegawal negen sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalahpegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara teruS menerus atau untuksementara waktu, yakni pengertian pegawai negeri berdasarkan UUNomor 31 Tahun 1999, meliputi :Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor 41/Pid.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-11-2016 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
632 — 814
  • kerugianmateriil dalam perkara aquo sehingga dimohon agar majelis hakimmenyatakan perkara aquo tidak dapat diterima.Gemis Aanhoeda NigheidBahwa Pasal 176 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan yang memuat ketentuan sebagai berikut :Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat,pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yangmenderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukangugatan terhadap pengangkut di pengadilan negen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1471 — 2593
  • menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yangdiatur dalam AD danART ;(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasimediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa ;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 58(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormasdapat ditempuh melalui pengadilan negen