Majelis menilai, PARA TERGUGAT telahmelalaikan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia,UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena padaprakteknya UN menjadi satusatunya syarat penentu kelulusan tanpamempertimbangkan nilainilai mata pelajaran lainnya.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketiga tentangpengelolaan dana pendidikan pasal 48 ayat (1) yang menyatakan "pengelolaan danapendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitaspublik"2.

Gaji pokok,Tunjangan yang melekat pada gajiTunjangan struktural bagi pejabat struktural; danTunjangan fungsional bagi pejabat fungsionale Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta setoran/bagian 10 % dari DAK tahunanggaran 2009 yang merupakan dana pendidikan Kepala Sekolah penerima DAK bidangpendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009 yang bertentangan dengan UU Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketiga tentang pengelolaan danapendidikan pasal 48 ayat (1), Peraturan Pemerintah

persidangan dari keterangansaksisaksi diantaranya saksi Hafid Muin, saksi Ibrahim, saksi Taswin Indra dan keterangansaksi Fauzi, SPd serta didukung adanya bukti surat, terungkap fakta bahwa semula DAKBidang Pendidikan sejumlah Rp. 15.193.920.000, (lima belas milyar seratus sembilan puluhtiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karenaadanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerahuntuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" dan Permendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009tentang Petunjuk Tekhnis pelaksanaan DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yangmengatur tentang Kebijakan Penggunaan DAK Melalui Pemberian HibahiGrantlSubsidi KeSekolah serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketigatentang pengelolaan dana pendidikan pasal 48 ayat (1) yang menyatakanpengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik"2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 3 ayat (1) "biaya pendidikan meliputi :biaya satuan pendidikan,b. biaya penyelengaraan dan atau pengelolaan pendidikan,c. biaya pribadi peserta didik.

UU Sistem Pendidikan Nasional jo. UU Pendidikan Tinggi, maka setiapfasilitas dan sarana pendidikan yang berada di wilayah Tergugat harusdiperhitungkan sebagai PSU meskipun tidak diserahkan kepadaPemerintah.34.

fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang35terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsippenghargaan atas dasar prestasi.(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturanperundangundangan.(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatankerja bersama.e Undangundang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,sebagai berikut :Pasal 40 ayat (1)(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas danmemadai;b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasilkekayaan intelektual; dane. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitaspendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

Undang undangNo. 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan danmenyelenggrakan satu sistem Pendidikan Nasional, dan jika dikaitkan denganperkara aquo maka segela sesesuatu tentang penyenggaraan pendidikan olehTergugat adalah termasuk kedalam urusan eksekutif atau urusanPemerintahan. Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahanwewenang dari Negara kepada pihak swasta dalm menjalankan perannyasebagai penyelenggara kebijakan publik ;5.

Akbar Tanjung Institut tidak ada ijinnya karena itu LembagaKegiatan Pembinaan Politik saja; Bahwa Akbar Tanjung Institut tidak ada ijinnya, namun tidak pernahdilaporkan, meskipun memakai nama Institut, karena Akbar TanjungInstitut hanya lembaga pendidikan politik seperti komunitas jadi bukanlembaga pendidikan formal dan non formal jadi tidak perlu ada ijin; Bahwapasal syarat syarat menyelenggarakan sistem Pendidikan yaitu:e Sistem pendidikan itu ada di Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undangundang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;e Pada Pasal 14 disebutkan tentang pendidikan formal, jadi pendidikanformal itu jalurnya harus berstruktur dan berjenjang, berstrukturmaksudnya ada kegiatan kurikulum, ada kegiatan normatif danberjenjang mulai dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi;e Untuk Pasal 15 dengan pendidikan non formal itu dia lebin kepadapendidikan yang dijalankan berstruktur dan berjenjang tetapi tidak wajib,karena dimulai dari pendidikan anak usia dini seperti PAUD, adabeberapa

UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 jo.

Pendidikan Nasional yangmenentukan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembagakursus, lembaga pelatihnan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajarmasyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis,karena FKTLD tidak termasuk Satuan Pendidikan Non Formal sehinggaFKTLD tidak boleh ditunjuk sebagai penyelenggara Program PLS.Penunjukan tersebut juga bertentangan dengan POS PelaksanaanProgram dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLSDepartemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional;> Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran Bab huruf A, Lampiran Bab Huruf E dan F, Lampiran Bab II HurufD.1, Lampiran Bab Ill huruf B Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah;> Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program danAnggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan LuarSekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;e Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan

Pendidikan Nasional yangmenentukan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembagakursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajarmasyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis,karena FKTLD tidak termasuk Satuan Pendidikan Non Formal sehinggaFKTLD tidak boleh ditunjuk sebagai penyelenggara Program PLS.Penunjukan tersebut juga bertentangan dengan POS PelaksanaanProgram dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLSDepartemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional;> Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran Bab huruf A, Lampiran Bab Huruf E dan F, Lampiran Bab II HurufD.1, Lampiran Bab Ill Huruf B Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah;> Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program danAnggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan LuarSekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Thobias

Pendidikan Nasional; Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran Bab huruf A, Lampiran Bab Huruf E dan F, Lampiran Bab II HurufD.1, Lampiran Bab Ill Huruf B Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah; dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program danAnggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan LuarSekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;Telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp

Dikti, DepartemenPendidikan Nasional yang sebelumnya pada web: http://evaluasi.dikti.go.id tetapi kemudiandipindahkan menjadi http://forlap.dikti.go.id. yang dapat diakses oleh siapa saja gunatransparansi dan akuntabilitas proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, sebagaimanadiamanatkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo PeraturanPemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi jo Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.234/U12000 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan

Dikti kemudianharus dilaporkan ke Polisi karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Merek dan TindakPidana Sistem Pendidikan Nasional. Namun agar menjadi jelas dan tidak menjadi terkecohdan tersesat tentang siapa sebenarnya yang telah melanggar hukum, PENGGUGAT akanmemaparkan buktibukti tentang Putusan Pengadilan serta Korespondensi beberapa Pihakyang menanyakan tentang Legalitas Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya(UNITAS) yang diklam TERGUGAT yang beralamat di Jl.

SHIELAMS belumterpenuhi dimana keabsahan ijazah Sekolah Dasarnya ternyatabukan di peroleh dari lembaga pendidikan formal atau pendidikannon formal yang juga diakui oleh UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 16 ayat(4) dinyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri ataslembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusatkegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuanpendidikan yang sejenis ;7.Bahwa salah satu Calon Kepala Desa atas nama

Bahwa Para Tergugat telah mengesampingkan UU RI No. 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51ayat 2,3 jo Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 TentangPendidikan Tinggi Pasal 29 ayat 1,2 Pasal 30, Pasal 61, Pasal63 ayat 2, Pasal 65;b.

BAHWA NILAI RAPOR KELAS 1, 2, 3 DAN NILAI EBTANAS MURNI (NEM)32SERTA SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) SUDAH MEMENUHIPROSEDUR SEHINGGA TIDAK BENAR TERGUGAT I MELAKUKANPENJATUHAN NILAI;1Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang undang RepublikIndonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimanaUndang undang ini dibentuk memenuhi Undang undang No. 2 tahun1989 tentang sistem Pendidikan tidak memadai lagi dan perlu diganti sertaperlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan

Bahwa Penggugat adalah Seorang Dosen, maka Segala Ketentuanterkait dengan Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban harus didasarkan padaketentuanUU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka Kredit.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 49 tahun

Menyatakan terdakwa SOLATUN Bin YASRADuUI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakniketentuan pasal 69 avat (1) UndangUndang RI Nomor:20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

Bahwa, PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah sebuah Yayasanyang mengelola Institusi Pendidikan, yang bertanggungjawab terhadapterwujudnya cita Pendidikan Nasional yang bertujuan untukmengembangkan potensi Peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratisserta bertanggung jawab (vide Pasal 3 UndangUndang No. 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional) maka berdasarkan

., MM sebesar Rp.180.973.200,.Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah jelasmerugikan keuangan negara dan seragam sekolah yang telahdipungut berdasarkan kesepakatan dari sekolah, komite sekolah danwali murid yang pengaturannya boleh memungut Undang undang RINomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional danPeraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan.Halaman 90 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.S mgDari keselurunhan uang tersebut seharusnya

Purwanto, SH., MM tidak akan diberi kewenangan untukmengelola keuangan sekolah sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mana keuangan tersebutkeseluruhannya di kelola dan dimasukkan dalam APBS (AnggaranPendapatan Belanja Sekolah) yang pengelolaannya mengacu pada UU RlNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 2 huruf i yangberbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada

UndangundangNo. 2/1989 adalah Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal49 UU No. 2/1989 berbunyi :Pengelolaan sistim pendidikan nasionaladalah tanggung jawab Menteri.

Bahwa kepentingan umum terkait pembangunan dunia pendidikan sesuaitujuan penyelenggaraan pendidikan adalah sesuai dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional bertujuan untukmengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggung jawab.Halaman 46

Dengan demikian pengasuh anak dapat diartikanserangkaian proses interaksi yang dilakukan orang yang melaksanakan tugasmembimbing, memimpin, atau mengelola anak dengan tujuan memelihara danmendidiknya dengan penuh pengertian;Menimbang, bahwa yang menurut pasal 1 ayat (6) undangundangnomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksud denganpendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah YangDiselenggarakan Oleh Masyarakat, dijelaskan bahwa salah satu persyaratanadministratif pendirian madrasah adalah Penyelenggara pendidikanmerupakan organisasi berbadan hukum, dan salah satu persyaratanteknisnya adalah lahan/tanah harus bersertifikat hak milik/wakaf/hibah atasnama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan7/7berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah YangDiselenggarakan Oleh Masyarakat tersebut, maka patut dipersangkakanbahwa tanah objek sengketa dalam posita poin 6.d., yang diatasnya berdiri 3(tiga) buah bangunan, terdiri dari gedung sekolah MTs, kantor sekolah, dandapur, merupakan tanah yang berkaitan dengan pihak lain yaitu organisasiberbadan hukum Penyelenggara pendidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan