Ditemukan 821 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tersia tarsip tertius teritip tartip tertio tertap tertia
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
145 — 58
  • Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan santunanasuransi secara cepat, akurat dan tertip sesuai dengan prosedur yangsudah di tetapkan;e. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelaporan keuangan danankuntansi yang tertip, akurat, lengkap dan kepuasan tepat waktu.f. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan SDM dan Umum secaraterarah dan bersenambungan.g. Mengarahkan dan mengendalikan humas dikantor perwakilan yangmenjadi areanya.h.
    Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan santunanasuransi secara cepat, akurat dan tertip sesuai dengan prosedur yangsudah di tetapkan Bertanggung jawab dan menkoordinir kelangsungan proses manajemenresiko. Dapat mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Kepala CabangSulawesi Utara dan cara saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaantugas, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Kepala PerwakilanTK.II Ternate di PT.
    Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan santunanasuransi secara cepat, akurat dan tertip sesuai dengan prosedur yangsudah di tetapkan;f. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelaporan keuangan danankuntansi yang tertip, akurat, lengkap dan kepuasan tepat waktu.g. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan SDM dan Umum secaraterarah dan bersenambungan.h. Mengarahkan dan mengendalikan humas dikantor perwakilan yangmenjadi areanya.i.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 25/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2021 — Turut Terbanding/Tergugat II : PT. MIM TRANSPORT SAMARINDA
96 — 28
  • Bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memoribandingnya point 9,10 dan 11 yang pada pokoknya menguraikan bahwapenggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) melanggar tata tertip beracara.Bahwa terhadap perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding/Penggugatjelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagai fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 273/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Agustus 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68 — 50
  • PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBARUANHUKUM, Dikutip dari VARIA PERADILAN, Majalah Hukum Tahun XXXNomor : 347, Oktober 2014, halaman 23);Bahwa teori hukum progresif yang menekankan penegakan hukum haruslahdidahulukan penegakan hukum yang substantif dari pada penegakan hukumyang prosedural belaka, dimana Hakim dalam memutus perkara harusberpegang teguh pada tertip hukum acara, tetapi seharusnya tidak hanyasekedar menjalankan peraturan perundangundangan, melainkan harusmampu menangkap kehendak hukum masyarakat
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 89
  • lihat hanya luastanah tersebut yaitu 24 are lebin dan yang seharusnya tanah yang diTuride yang masuk di Berita Acara tersebut bukan yang menjadi Obyeksengketa sekarang ini ;Bahwa benar Berita Acara yang dari Pemda Lobar dan Kota Mataramtersebut yang menjadi dasar kami bekerja saat itu;Bahwa saksi awalnya sebagai staf biasa dan terakhir jabatanya saksisebagai Kepala Seksi Pendataan ;Bahwa setahu saksi selama menjabat di Pemerintah Lombok Baratinfentarisir aset pemerintah Lombok Barat tersebut tidak tertip
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-09-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 10 Januari 2013 — KOMALASARI VS CAMAT MUNTOK, KEBUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ; BONG PAK LEI
36 — 25
  • Bahwa kebijakan pemberianlegalisasi dari kecamatan adalah untuk melaksanakan prinsif keteraturan tertibadministrasi sebagaimana yang tertuang dalam asas tertip penyelenggaraannegara pada asasasas umum penyelengaraan negara (UU No. 28 Tahun 1999Pasal 3 Angka 2).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 352/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : AGUS BUDI SUHARTO
Terbanding/Tergugat I : AMELIA YULIAWATI
Terbanding/Tergugat II : WISNU WIBOWO
Terbanding/Tergugat III : SITI NURDJANNAH DARIUS, SH.
Terbanding/Tergugat IV : NIKMAH NASUTION, S.H., M.H., Mkn.
Terbanding/Tergugat V : TEUKU ZULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Pertanahan Kepala Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Penggugat II : EDI BUDIARTO
Turut Terbanding/Penggugat III : IWAN BUDI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : EMMASRI THAIB
Turut Terbanding/Penggugat V : JORDI ANUGRAH RIZKITO
Turut Terbanding/Penggugat VI : NIDYA PRAMATA SARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : NINA BUDI RETNOWATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : HERY BUDIANTO
66 — 36
  • Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.TERBANDING II adalah yang melanggar isi perjanjian dalam Pengikatan Jual Beliyang dibuat dibawah tangan dengan PARA PEMBANDING, sedangkangugatannya PARA PEMBANDING adalah Perihal Perbuatan Melawa HukumDalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskanbahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggartata tertip beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendAdalah sudah tepat pertimbangan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat : YOHANIS KEDA MALO Diwakili Oleh : MIKHAEL FEKA, SH. MH
Terbanding/Penggugat : YUSUF CHRISTIAN BOBO
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Diwakili Oleh : BILI WANDA
Terbanding/Turut Tergugat I : ARDIANUS LENDE NGONGO
49 — 18
  • HM.02071;Sebelah Barat : dengan jalan Desa;BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT II UNTUKMEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI AZASAZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG" BAIK(AAUPB) YAITU MELIPUTI:Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG KEPASTIAN HUKUM; TERTIP PENYELENGGARAAN NEGARA; KETERBUKAAN; PROFORSIONALITAS; PROFESIONAL DAN AKUNTABILITAS;SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANGNOMOR : 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARAYANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 03-01-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.Abd. Kanis
2.Hasniah
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI SUNGGUMINASA II
36 — 16
  • 2015, sampai Permasalahan ini diPerkarakan diPengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, akibat sudah tidak ada lagikesepahaman Antara Penggugat ( Debitur ) dangan Tergugat( Kreditur ),Bahwa Penggugat ( Debitur ) dulunya sebelum pindah danmenjadi Nasabah ( Debitur ) dari KSP SAHABAT MITRA SEJATISUNGGUMINASAZ adalah Nasabah ( Debitur ) dari BANK DANAMONSUNGGUMINASA GOWA, dan pada saat menjadi Nasabah di BankDanamon, Penggungat ( Debitur ) tidak pernah lalai dalam Pembayaransekalipun sehari dan pembayaran tertip
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408K/TUN/2007
Tanggal 22 Mei 2008 — PT. BUMI MAKMUR SELARAS ; Tn. YAKOB WAKAF ; Dkk vs. BUPATI RAJA AMPAT ; PT. GIRI DELTA MINING
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah dikemukakan di atas, makadengan jelas terlinat bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Raja Ampat No.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006,Tentang Pembatalan Pemberian Kuasa Pertambangan Penggugat (vide BuktiP.13) tidaklah dapat dibenarkan secara hukum karena selain telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku juga telahmelanggar azasazas pelaksanaan pemerintahan yang baik, khususnya azasKepastian Hukum, azas Tertip
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 30-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 483/Pid.B/2018/PN Rhl
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SHAHWIR ABDULLAH,SH
Terdakwa:
1.FAIGIZARO ZEGA Alias ZEGA
2.YUNALDI ZEGA, SH., Alias ANDI
182 — 67
  • ANDI, yang isinya melaksanakan hakhak Karyawandengan waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu terhitung mulai dibuat SuratPerjanjian ini, selanjutnya diberi tanda bukti T.120;Fotocopy Tata Tertip Acara Perayaan Hari Buruh pada tanggal 01 Mei 2018.Yang isi Tuntutan Para Buruh sebanyak 12 Poin di PT. Jatim Jaya Perkasa.Tunututan tersebut disepakati dan ditandatangani oleh; 1. HERMAN ZEGA(Karyawan/Ketua DPCFSBDSI), 2. ATOZANOLO LASE,(Karyawan/Sekretaris DPCFSBDSI), 3.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 30-05-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 12/PID.TPK/2017/PT JAP
Tanggal 3 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE., alias PAK IWAN
53 — 30
  • ., Alias Pak IWAN, sebagai KetuaPanitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota SorongKhususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TahunHalaman 7 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT JAPAnggaran 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni:1)2)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Keuangan Negara dikelola secara tertip
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — HINDUN SHOLICHAH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. INDO PERKASA USAHATAMA;
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016Pertama: Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap Kebijakan Penyelenggara Negara;Kedua: Asas Tertip Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalamPengendalian Penyelenggaraan Negara;Ketiga: Asas Umum Pemerintahan yang baik yang besifat formal adalahAsas Kecermatan yaitu Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebihdahulu meneliti keputusankeputusan
Pengadilan PN MAJENE Pidana Khusus
Register : 27-03-2019 — Putus : 05-04-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Mjn
Tanggal 5 April 2019 — Penuntut Umum:
1.NURSURYA, S.H., M.H.
2.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H., M.H.
3.MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
4.RIZAL F, SH, MH.
5.NURHIDAYATI, S.H.
6.AKBAR BAHARUDDIN, SH
Terdakwa:
Drs. DARMANSYAH Bin FAISAL
172 — 103
  • tergantung dari disposisi Ketua DPRD siapa yang ditunjuk untukmewakili;Bahwa Ketua DPRD tetap bisa melaksanakan kegiatan dinas di luar jam kerjameskipun tanpa penyampaian ke Sekretariat Dewan;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksiharus mengetahui Terdakwa mempunyai 2 (dua) surat keputusan yakni 1 (Satu) Suratkeputusan sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene dan 1 (satu) lagi suratkeputusan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majene, sebagai anggotaDPRD diatur dalam tata tertip
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2017 — TOMMY ALEX KALALO;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2. HENDRA NAGARIA
127 — 349
  • Bahwa pokokpokok kebijaksanaan tersebut harus dapat menjabarkanperwujudan daripada penataan kembali penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah sebagai dimaksud dalam Ketetapan MagjelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1979serta catur tertip dibidang Pertahanan seperti tercantum dalamREPELITA KETIGA;Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 260/G/2016/PTUNJKT12.13.c.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2010/PTUN.BJM.
53 — 24
  • dan e, pasal 30 ayat 4dan 5.b) Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asas asasumum pemerintahan yang baik, yaitu antaralain Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan tersebut tidak memperhatikanAsas Kepastian hukum yaitu) menurut pengadilan yang telahmemperoleh tetap dan telah di eksekusi semestinya hakPenggugat dinyatakan dan ditegaskan sebagai pemilik,ternyata Tergugat melanggarnya dan telah menerbitkansertifikat hak milik kepada orang tidak berhak.11Asas Tertip
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2018 — Putus : 13-07-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 13 Juli 2018 — -. ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN
109 — 52
  • Cipta Teknik membuatLaporan Akhir Pekerjaan dengan melampirkan kuitansikuitansi pembelianbarang seolaholah barangbarang tersebut dibeli olen Koperasi Baranuriwalaupun kenyataannya seluruh barang tersebut dibeli oleh Andy Sastro danada juga kuitansikuitansi yang dibuat fiktif walaupun kenyataannya tidakpernah ada pembelian barang tersebut, perbuatan ini bertentangan denganUndangundang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat(1) yang menyatakan Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertip
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-01-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Gst
Tanggal 17 September 2015 — SONITEHE TELAUMBANUA, SH (PENGGUGAT) BUPATI NIAS, DKK (TERGUGAT)
93 — 45
  • Selain menciptakan tatanan yang tertip dan sistimatisdalam beracara, juga untuk menunjukkan keseragaman dalam kepastian hukumatas proses peradilan perdata itu sendiriMenimbang bahwa dari serangkain pertimbangan diatas telah memberikanpenekanan bahwa secara formil dalam tatanan syarat formil suatu gugatnHalaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Gstcontetiosa yaitu penempatan tergugat intervensi tidak dikenal sebagai salah satupihak yang ditempatkan sejak awal akan tetapi hanya
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
SUTIKNO BIN MARSUP
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
72 — 12
  • Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugatwaktu penggugat membuat tanah hak; Bahwa saksi tidak tahu siapa milik tanah Pemkab ; Bahwa sebelum saksi menjadi kades waktu itu sebelumnyakadesnya bernama Raiman Bahwa Sebelum saksi menjadi kades didesa tersebut adaarsipnya tapi belum rapi dan tertip Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut bermasalah barubaruinilah saya tahu itupun tahu dari anaknya pad sutikno ( Penggugat ); Bahwa pada tahun 1991 sepengetahuan saksi kadesnya pak Alimunir
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23 /PDT.G /2015 / PN.LBJ
Tanggal 27 Juli 2016 — BUDIMAN UTOMO Melawan PATIARA,dkk
80 — 41
  • penggugat alias Baba Sonung belum menjadi Warga negaraindonesia,dengan demikian berdasarkan aturan hukum, Penggugat tidak bisa memilikitanah di Indonesia.Bahwa Alamat penggugat yang tertera dalam gugatan yaitu Simolawang baru 2/6surabaya Propinsi Jawa Timur adalah asal asalan saja,karena tidak sesuai fakta yangsebenarnya.Bahwa bila benar Penggugat Warga negara Indonesia,dan juga beralamat di simolawang2 / 6 surabaya Propinsi Jawa Timur,maka agar proses pemeriksaan perkara aquobersesuaian dengan Tata tertip
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
ALI HASYIM LUBIS, SH
Tergugat:
1.Drs.H. IMRAN LUBIS
2.BASRAH LUBIS, SH
3.H. RIDWAN RANGKUTI, S.H.,M.H.
4.ROSMINAR RANGKUTI. S.H., Mkn
Turut Tergugat:
BINSAR SIMANJUNTAK, S.H.,Mkn
128 — 68
  • perkara wanprestasi tersebut, kemudian para pihak dilibatkan atau ditarikHalaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Pspdalam perkara PMH dan juga karena desakan hukumnya berbeda, hal tersebutsejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabunganPerbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggartata tertip