Ditemukan 7256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor01 nomor29 nomor11 nomor12 nomor.c nomor24 nomor20
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
86 — 30
  • .> Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
963 — 3203
  • Trisakti MGuntuk pembuatan Hologram periode Maret 2014 untuk tahun2012 & 2013 dengan sisa hutang (Rp.35.972.640). 10551 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor21 & 22 Tanggal 22 Mei 2012 kepada PT. TRISAKTIMUSTIKA GRAPHIKA senilai Rp.8.193.752.422, untukpembayaran tahap atas pekerjaan Biro Perso, Pekerjaanlaminasi beserta lampirannya. 10561 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor25 Tanggal 24 Mei 2012 kepada PT.
    Oktober 2015berdasarkan putusan Kasasi Makamah Agung(NO.409.K/TUN/2015), terjadi gugatan tanggal 28 April 2016 dipengadilan tata usaha Negara Jakarta No.94/G.TUN/2016tentang pembatalan SK MenkumHAM.HH04.AH.11.01 26 April2016 dan M.HH02.AH.11.01 28 Januari 2016 142 lembar cetak foto salinan surat kuasa Nomor J16/DPPPLT.PG/SKDJ.E/26IV/2016 tanggal 26 April 2016 daripelaksanan tugas DPP Partai Golongan Karya kepada FarhatAbbas, SH dan Joko Edhi Abdurrahman, SH 152 lembar salinan surat tim advokasi Lubi Nomor21
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
298 — 177
  • Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
140 — 43
  • Alpindo Mitra Baja Nomor21, tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris BERTHA SULLE, SH.7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alpindo Mitra Baja Nomor 02, tanggal 04Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH.9 (sembilan) lembar Akta No. 3, tanggal 05 Juli 2012 Hal; Perjanjian yang dibuat oleh Notaris Hj.MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
401 — 204
  • Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
246 — 88
  • bundel dokumen di clip berisikan :(1)2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor :S370/D4/01/2011 perihal Hasil ReviewProses Pengadaan Gedung Kampus IPDNPada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran2011 tanggal 22 Agustus 2011(2) 5 (lima)lembar copy dokumen Penjelasan Panitiaterkait Proses Pelaksanaan PengadaanBarang atau) Jasa Khususnya UntukPekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan,Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahunanggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copydokumen Nota Dinas Nomor21
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
176 — 49
  • .=" Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:Pasal 1 menyebutkan :Halaman 314 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Ayat 68; SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat (SPPTU) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untukpermintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPDyang bersifat mendesak
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
282 — 175
  • Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
254 — 339
  • PenetapanAnalisa Standar Belanja (ASB) sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) danpasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kalimengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
250 — 70
  • Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.g. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/X1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1082 — 860 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Century, Tbk. untuk membayar uangpengganti sebesar Rp1.581.275.000.000,00 (satu trilyun lima ratusdelapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat danmenyatakan keberatan, dengan alasan sebagai berikut: Judex Facti dalam pertimbangan putusan Nomor67/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 03 Desember 2014 yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21/Pid.Sus/TPK/
    keberatan a quo tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasiTerdakwa selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.tanggal 3 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
363 — 215
  • Bank Syariah MandiriCabang Bogor.Bahwa dari perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai PihakTerafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UURI Nomor21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,atauTerdakwa Hj.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
391 — 132
  • Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2016 — IR. JERO WACIK, SE
384 — 242
  • tertanggal 12/02/2008.e Kwitansi dengan ket operasional Ajudan selama mendampingimenteri di Bali, sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) tertanggal 12/02/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode14 dan 15 Februari 2008 sejumlah Rp. 8.005.795, (delapan juta limaribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), Bulan Februari 2008 ditandatangani oleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahuiLUH AYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor21
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
117 — 29
  • PARMANTO tanggal5/8/2010,1(satu) br tanda terima dari Bambang tanggal2/8/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Pekalongan Nomor21, 2,58 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Pekalongan Nomor25, 198,22 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR SidoMulyo Pekalongan Nomor26, 232,22 kw, tgl 24/7/20101(satu) lbr DO KPTR Sido Mulyo Nomor 30, 0,23 kw,tanggal 24/7/20101(satu lbr) lbr DO KPTR Sido Mulyo Nomor 23, 22,1kw, tanggal 26/7/20101(satu) lor DO KPTR Sido Mulyo Nomor 28, 2,63 kw,tanggal 26/7/20101
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
281 — 2849 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUPIAN SAORI, bertempat tinggal di Jalan AsramaNyantong Nomor 09, RT.002/RW.005, KelurahanKahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;lYOS ROSIHIN, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Nomor21, RT.003/RW.002, Kelurahan Cipedes, KecamatanCipedes, Kota Tasikmalaya;Hj. OYOH ROSDIAWATI, bertempat tinggal di Jalan JendralSudirman Nomor 147, RT.004/RW.002, Kelurahan Ciamis,Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;Hj. TATI KUSUMAWATI, bertempat tinggal di Jalan R.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
135 — 51
  • Jabatan, Pasal12 ayat 1: Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang danmengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, daripengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :Keuntungan pribadi.Keuntungan bagi anggota keluarganya.Keuntungan bagi pihakpihak lainnya.Menekan bawahan untuk melakukan proses pembiyaan MMOB secara instan/tidak sesuai SOP BSM antara lain tidak dilakukan OTS (on the spot), tidakmelakukan trade ceking Ketentuan yang dilanggar adalah lampiran nomor21
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
93 — 42
  • KCA telah memperolehpekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan yaitu Kanwil XI Perum PegadaianBandung dan telah membuat perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Nomor21/HKM.0400/1/2012 Nomor 037/KCAADM/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 untuktenaga pengamanan dan cleaning service dan perjanian kerja sama Nomor 20/HKM.0400/1/2012 Nomor 036/KCAADM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 untuk tenagaadministrasi, namun terdakwa Anne Sari Putri tidak pernah mendaftarkan perjanjiantersebut pada instansi yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
892 — 721
  • Nindya Karya (Persero) nomor21/Kom/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Persetujuan JointOperasional Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)TA.2010, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya(Persero), ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi,Sumyana Sukandar, dan Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB18);2 (dua) lembar copy surat PT.
    Nindya Karya (Persero) nomor21/Kom/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Persetujuan JointOperasional Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)TA.2010, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya (Persero),ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi, SumyanaSukandar, dan Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB18)15. 2 (dua) lembar copy surat PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
658 — 441
  • Anthoniselaku Direktur PT Lintasan Global Nusantara dan Gouw Anthoni Albertselaku Komisaris PT Lintasan Global Nusantara (Pihak Kedua);HakHal yang diatur dengan perubahan Perjanjian Pengakuan Hutangmenjadi KSO tersebut adalah adanya jaminan koleteral dan menaikkanplafon pinjaman;Pasal 1 ayat (7): Ketentuan UmumJaminan (Colleteral), adalah jaminan kebendaan yang diserahkan olehPihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa: Grosse Akta Kapal Vesselmilik Pihak Kedua dan 20 (dua puluh) bidang tanah dengan SHM Nomor21
    Lingkup Perjanjian Kerjasama:ayat (1) Pihak Pertama menyediakan dan menyerahkan kepada Pihak Keduasebagaimana Pihak Kedua mengaku dan menerima dari PihakPertama dana KSO sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliarrupiah) guna pembiayaan pelaksanaan pekerjaan;Pasal 4: Jangka Waktu:ayat (1) Jangka waktu perjanjian ini ditetapbkan selama 24 (dua puluh empat)bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28Februari 2016;Menimbang, bahwa jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor21