;Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847

menyampaikan jawabannya(vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985),dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, permohonan pihakPenggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847

Albert Martin Frans Mokalumendapatkan objek sengketa dari jual beli tertanggal 04 Mei 1888 (BuktiHalaman 11 dari95 Putusan Nomor 390/Pat.G/20 14/PN.Mnd.P10) dengan orang pribumi (inlander) bernama Nicolas Waworuntu,objek tanah tersebut telah tercatat dalam Akta Eigendom Nomor 05Januari 1847 atas nama Nicolas Woworuntu, sebagaiman tertulis danterbaca surat LandmetersKennis, tertanggal 12 April 1882 (Bukti P11)(LandmetersKennis; lembaga surveyor yang diakui pada saat itu, ataupada saat ini disebut

Bahwa bertitik tolak dari pembelian tanggal 04 Mei 1888 tersebut,kemudian leluhur Para Penggugat bernama Aurelius Mokalu, melakukanbalik nama sesuai dengan ketentuan pasal 12 staatsblad 1834 Nomor 27tentang ordonansi balik nama, sehingga dalam Akta Eigendom Nomor05 Januari 1847 telah tercatat atas nama Aurelius Mokalu, hal iniberdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 1936 (surat yangdibuat setelah 48 tahun sejak dibelinya objek tanah tersebut,berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 1888)

yang dikeluarkan olehInspectour Van Financien Hoof der Inspectie Manado, dimana dalamsurat pernyataan ini disebutkan Akta Eigendom Nomor 05 Januari 1847,verp Nomor 1121 telah tercatat atas nama Aurelius Mokalu (Bukti P12);10.Bahwa Aurelius Mokalu, meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1942,dengan meninggalkan harta warisan dan ahliahli waris baik dariperkawinan yang pertama maupun dengan perkawinan yang kedua,dengan penjelasan sebagai berikut :a.

(dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter bujursangkar) berdasarkan Akta Eigendom tanggal 5 Januari 1847 Nomor 2(bekas verponding Nomor 1121 sisa), selanjutnya pada tahun yangsama (1969) dipisahkan berdasarkan Vendurol tanggal 4 Desember1907 dikeluarkan oleh Juru Lelang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor67/Wenang tanggal 26 April 1969 seluas 762 M? (tujuh ratus enam puluhdua meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Ukur tanggal 8 Maret 1957Nomor 9/1957 atas nama Harry Fransiskus Samboaga;B.

(dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter bujur sangkar)berdasarkan Akta Eigendom tanggal 5 Januari 1847 Nomor 2 (bekasHalaman 59 dari95 Putusan Nomor 390/Pat.G/20 14/PN.Mnd.verponding Nomor 1121 sisa), selanjutnya pada tahun yang sama (1969)dipisahkan berdasarkan Vendurol tanggal 4 Desember 1907 dikeluarkanoleh Juru Lelang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Wenang tanggal26 April 1969 seluas 762 M?

mengadili Perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalanggota kepolisian Polres Keerom bersama rekan rekan dari Sat LantasPolres Keerom ke Tempat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil KijangInova Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 1875 AD dengan Mobil AvansaWarna Merah Nomor Polisi PA 1847

Pol PA 1875 AD dengan Mobil Avansa WarnaMerah Nomor Polisi PA 1847 RB kemudian melakukan di Jalan TransPapua Sawit Tami Kali Up Kabupaten Keerom kemudian anggota SatLantas Polres Keerom melakukan Olah TKP dan selanjutnyamengamankan mobil beserta Sopir Mobil yang bertabrakan ke PolresKeerom, Setibanya Dipolres Keerom selanjutnya Saksi dan rekan rekanSaksi dari Sat Lantas Polres Keerom memeriksa isi dari keduakendaraan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) Bungkus Plastik bening

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor125/Pdt.P/2021/PA.Mrs dari para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam sertaketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor57/Pdt.P/2021/PA.Mrs dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

(Reglement op De Rechtsvordering/ statsblaadtahun 1847 Nomor 52 yo. tahun 1849 Nomor 63) yo. SEMA Nomor 3 tahun 2000 yo.SEMA. Nomor 4 tahun 2001;Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari para Pembanding agar menangguhkanEksekusi dan membatalkan Sita Ekskusi atas pelaksanaan Putusan Pengadilan NegeriBengkulu No. 07/Pdt.G/2006/PN. BKL. Tanggal 04 April 2007 yo. Putusan PengadilanTinggi Bengkulu No. 13/PDT/2007/PT. Bkl, Tanggal 08 Januari 2008 yo. putusanMahkamah Agung RI.

(Reglement op De Rechtsvordering/ statsblaad tahun 1847 Nomor 52yo. tahun 1849 Nomor 63) sertaUndangundang No. 5Tahun 1960 , tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yo.PP. No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ;MENGADILI:1 Menerima permohonan banding dari para Pembanding/ Pelawan ;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt. Plw./2014/PN.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan NomorRegister Perkara 14/Pdt.G/2019/PN Sbh, dan oleh karenanya memerintahkanPenitera Pengadilan Sibuhuan untuk mencatat dalam Register Perkara tentangPencabutan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sbh tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan,maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telahdikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847

1847/Pdt.G/2018/PA.Ngj

PUTUSANNomor 1847/Pdt.G/2018/PA.NgjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nganjuk setelah memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutantara :XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KaryawanRumah Makan, tempat tinggal di Dusun Benden RT.002 RW.001 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon KabupatenNganjuk, sebagai Penggugat;MELAWANXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KuliBangunan

, tempat tinggal di Dusun Benden RT.002 RW. 001Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganijuk,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 September2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 12 September 2018 dengan Nomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Ngjmengajukan

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat hadirmenghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut dengan relas panggilan Nomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Ngj tanggal 17September 2018 dan tanggal 02 Oktober 2018 yang dibacakan di

(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglementop de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukumsyariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang terdaftar tanggal20 Februari 2019, dicabut;Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 4 hal.2.

(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mrs, dicabut;3.

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor362/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam sertaketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN:1.

mencabut PerkaraGugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Dum untuk memperbaiki Surat gugatansebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan perkaratanggal 29 Juli 2021;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonanpencabutan perkara gugatan Nomor 25/Pid.G/2021/PN Dum, berdasarkanBerita Acara Sidang bahwa proses persidangan dalam tahap perbaikan alamatPara Tergugat atas permintaan Kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op deRechtsvordering (Stb. 1847

SUPRIADI BIN SAMIJAN, membawa kendaraan mobil SuzukiSWIF warna hitam, No.pol : L 1847 A, dan langsung menuju ke BRI Muncar mencarisasaran nasabah Bank.e Bahwa sesampainya ditujuan terdakwa I.SATIMIN BIN SAMIJAN, bersama denganterdakwa Ill. SUDARISMAN AL BOLANG BIN SUPARNO, berhenti ditimurnya Bank BRIMuncar dengan jarak sekitar 50 meter ketimur sedangkan terdakwa II.

pencurian diwilayahBanyuwangi, yang selanjutnya setelah ada kesepakatan untuk melakukan pencurian diwilayah muncar, keesokanharinya mereka terdakwa berangkat ke Muncar terdakwa I.SATIMIN BIN SAMIJAN, bersama dengan terdakwa III.SUDARISMAN AL BOLANG BIN SUPARNO, berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger No.pol:P2777 VN, warna hitam, dan membawa paku buatan yang terbuat dari rangka payung, sedangkan terdakwa Il.SUPRIADI BIN SAMIJAN, membawa kendaraan mobil Suzuki SWIF warna hitam, No.pol : L 1847

SUPRIADI BINSAMIJAN, membawa kendaraan mobil Suzuki SWIF warna hitam, No.pol : L 1847 A, danlangsung menuju ke BRI Muncar mencari sasaran nasabah Bank.11Menimbang bahwa sesampainya ditujuan terdakwa I.SATIMIN BIN SAMIJAN, bersamadengan terdakwa Ill. SUDARISMAN AL BOLANG BIN SUPARNO, berhenti ditimurnya BankBRI Muncar dengan jarak sekitar 50 meter ketimur sedangkan terdakwa II.

SUPRIADI BIN SAMIJAN,membawa kendaraan mobil Suzuki SWIF warna hitam, No.pol : L 1847 A, dan langsung menujuke BRI Muncar mencari sasaran nasabah Bank.Menimbang bahwa sesampainya ditujuan terdakwa I.SATIMIN BIN SAMIJAN,bersama dengan terdakwa Ill.

Termohon PKPU Il telah mengesampingkan HakHak IstimewaBahwa, Termohon PKPU Il sebagai penanggung utangTermohon PKPU I kepada Pemohon PKPU tersebut secarategas telah menyatakan melepaskan dan mengesampingkanhakhak istimewanya sebagai penanggung utang yang diaturdalam Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847, 1848, 1849, dan1850 KUHPerdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 butirll Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (PersonalGuarantee) Nomor 37 tanggal 29 Juli 2011 yang berbunyi :PENJAMIN setuju bahwa

mengenai jaminan yang diberikanberdasarkan perjanjian ini kepada BANK, PENJAMIN melepaskansemua dan setiap hak serta hakhak utama yang menurutperaturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin(borg) antara lain (tetapi tidak terbatas) pada :(ii) hakhak yang membebaskan kewajiban PENJAMINsebagaimana disebut dalam pasalpasal 1430, 1831,1833,1837, 1843 dan pasal 1847 sampai dengan 1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata;Hal.10Putusan PKPU No.81/PKPU2015/PN.Jkt Pst.

Perdata, khususnya Pasal 1430,1831, 1837, 1843, 1847, 1848, 1849 dan Pasal 1850KUHPerdata, maka dengan sendirinya Para Termohondapat dimohonkan PKPU bersamasama dengan Termohonb eee n nanan nn in a ni te er te re teSehingga Dalam Putusan Nomor 31/PKPU/2011/PN.NiagaJkt Pst. menyatakan Penjamin (guarantor) dapatdimohonkan PKPU secara bersamasama dengan Debitor..

Perjanjian Kredit atau perjanjian lainnyasehubungan dengan Perjanjian kredit, maka PENJAMINsecara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat wajibuntuk membayar sepenuhnya kepada BANK..........Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P32 tersebutdapat diketahui bahwa Termohon PKPU Il sebagaipenanggung utang Termohon PKPU kepada PermohonPKPU tersebut secara tegas telah menyatakan melepaskandan mengesampingkan hakhak istimewanya sebagaipenanggung utang yang diatur dalam Pasal 1430, 1831,1837, 1843, 1847

pada persidangan yang pertamatanggal 27 November 2019 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatantersebut, HIR (Herziene Indonesiche reglement) yang merupakan hukum positifacara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan madura, tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum,demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, makakami berpedoman pada Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerechtsvordering), Staatsblad tahun 1847

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor444/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

maka Hakim Mediator mengembalikan penanganan perkara inikepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan; Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2016,Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan secara tertulis mencabutgugatan melalui surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 JuniMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Opde Rechtsvordering (stb. 1847

tidak dapat dilanjutkan olehPengadilan Negeri Jakarta Utara;Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, makapemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat pertama tidak dapat dilanjutkan yangakibatnya tidak dapat diputuskan sehingga dapat menjadi tunggakan perkara bagiPengadilan Negeri Jakarta Utara;Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenaipencabutan Gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 danPasal 272 RV (Reglement Op De Decht Vordering Stb.1847