Ditemukan 744 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
155 — 66
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
155 — 66
memenuhi persyaratan dalamketentuan Pernanjian ini serta ketentuan hukum yang berlaku.Usahawan tidak melakukan penagihan langsung kepada pemegangkartu.Penyangkalan Usahawan atas jumlah pembayaran yang dilakukanBank atau atas tagihan yang pembayarannya belum diterima olehUsahawan, harus disampaikan kepada Bank paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal transaksi untuk penggunaan alatEDC.Penyangkalan dan/atau penagihan yang disampaikan setelahlewatnya masa 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak adapat
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
89 — 28
89 — 28
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;ADapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Ad.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian setiap orang adalah orang perseorangan (in persoon) atautermasuk korporasi (recht person).
Register : 30-01-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 08-08-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 18 Juli 2012 — SARTANA TAMBUNAN,DKK : LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL MEDAN
121 — 50
121 — 50
;Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas dimohonkan kehadapanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakantidak adapat diterima ( niet ontvakelijk verklaard ).;ll. DALAM POKOK PERKARA.1. Bahwa...1. Bahwa Tergugat III Intervensi membantah dan menolak dalil dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini.105dan...2.
Register : 14-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 27 Mei 2019 — H. Ana Priatna Bin Alm Oyi Sukenda
100 — 38
100 — 38
pembangunan;Menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat secara aktif dan positifdalam pelaksanaan pembangunan.Menumbuhkan kondisi masyarkat yang sejahtera, mandiri, dinasmis danmajuFungsi:Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinyakepada pemerintah, serta membantu merumuskan bahan kebijakanpemerintah dan akselesari pemberdayaan agara terwujud kesejahreraanmasyarakat;Halaman 111 dari 330 halaman Putusan Nomor :25/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgMeningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar adapat
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
85 — 11
85 — 11
ALI IMRON Bin AMIR RASYAD selaku Pengguna Anggaranpada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur menerbitkan SuratNomor : 021/INS/DAK/BUKU/2010 tanggal 21 Desember 2010 yangditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan perencanaan,sosialisasi, pengawasan DAK Pendidikan perihal Instruksi PemeriksaanBarang yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panitia PemeriksaBarang agar adapat memeriksa hasil kegiatan/pekerjaan dari CV. Berlianpada tanggal 22 Desember 2010.
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
120 — 45
120 — 45
Hal. 88Bahwa Survey bisa ke pabrikan dan ke pasar, tergantung kebutuhan ;Bahwa HPS merupakan Harga Perkiraan Sendiri hbukan harga sendinuntun menghindan kesalahan dapat dicari hargaharga yang bisa dijadikanperbandingan, jika harga sulit diperoleh, mak adapat dipakai aturan terkaitdengan tetap menghitung komponen keuntungan yang wajar, sepanjangpelaksanaan pengadaan benar (tidak ada penyimpangan) maka prosespengadaan akan mengoreksi HPS degan sendirinya;Bahwa Proses pengadaan yang tudak benar (menyimpang
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
87 — 59
87 — 59
Pasal 55 Ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :a) setiap orang;o) secara melawan hukum;oO) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;adapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;i))) melakukan, menyuruh me lakukan, atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :ad. a) setiap orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
85 — 60
85 — 60
ALI IMRON Bin AMIR RASYAD selaku PenggunaAnggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur menerbitkanSurat Nomor : 021/INS/DAK/BUKU/2010 tanggal 21 Desember 2010 yangditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan perencanaan,sosialisasi, pengawasan DAK Pendidikan perihal Instruksi PemeriksaanBarang yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panitia PemeriksaHalaman 181 Putusan Perkara No. 23/Pid.SusTPK/2016/PN PgpBarang agar adapat memeriksa hasil kegiatan/pekerjaan dari CV.
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. BINTON SIMORANGKIR, SH. MH.
62 — 35
62 — 35
.= aDapat menetapkan tim teknis.i.
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
123 — 57
123 — 57
membedakan penunjukkan langsung dalam Perpres No. 4Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 denganPasal 84 ayat (6) adalah sebagaimana dijelaskan tabel berikut ini : Penunjukkan Langsung Penunjukkan LangsungPasal 38 Pasal 84 ayat (6) Diakukan sepanjang memenuhisyarat Syaratnya adalah jika pelelangan ulangdalam hal keadaan tertentu dan/atau ternyata gagal, dengan ketentuan :pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan hasil pekerjaan tidak adapat
Register : 09-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 14 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 26
34 — 26
Bahwa PenggugatberceraiJawaban PenggugatBahwa keterangan saksi tersebutPenggugat menerimanya ;Bahwa bukti sudah cukup, dan sudahtidak mengajukan apaapa lagi.tetapingindengan Tergugat danHlm 52 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bmselanjutnya mohon putusanKemudian Tergugat atas ketrangan saksi tersebut tidak adapat diambilketerangannya karena tiodak hadir dalam persidangan;Selanjutnya Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan untukperkara ini dianggap cukup dan selesai.Kemudian Ketua Majelis
Putus : 31-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/ 2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — H. EDDY SOFYAN
211 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 ayat(2) :Pengelolaan dana program Jamsostek oleh Badan Penyelenggara dilakukansematamata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbanganyang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara ;Pasal 3 ayat (1) :Kekayaan badan penyelenggara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiridari :e Investasi ;e Kasa dan Rekening di Bank ;e Piutang luran ;Pasal 5 ayat (1):Investasi badan penyelenggara seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf adapat berupa :Deposito berjangka
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS
vS.
- H. TAJANG HS
128 — 20
128 — 20
melakukanpelanggaran sisdur tersebutBahwa benar daftar piutang besarnya seperti yang tercantum dalamlaporan keuangan berupa neraca disisi aktiva pos piutnag adapaun yangtertera dalam daftar piutang (minimal) antara lain:No.UrutNama orang berpiutangBesarnya piutangBahwa benar timbulnya piutang terjadi karena adanya penjualansecara kredit melakukan verifikasi terhadap kebenaran angka yangtertuang dalam laporan keuanganBahwa benar dokumen yang diverifikasi oleh pertugas yang melakukananalisa agar adapat
Putus : 28-04-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 28 April 2014 — KHOIRUN ASRAN DAULAY ;
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
se frtichfcsl afl ltrchfcsO flinsrsid3946802charrsid12132760sudah rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid3946802charrsid12132760putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetaprtlchfcsl aflltrchfcs0f1linsrsid3946802charrsid12132760 , makartlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid3946802charrsidl12132760 hartabendanrtlchfcsl1 afl ltrchfcsO f1insrsid3946802charrsid12132760yrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid3946802charrsid12132760 adapat
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
382 — 537 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 537 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 57 P/HUM/2020Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangansebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkatkasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada MahkamahAgung;Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009:Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadapperaturan perundangundangan yang lebih rendah dari undangundang.Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
312 — 122
312 — 122
fasilitas KIIDC adalah sebagai berikut :Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan yangdapat didebet pada saat pembayaran bunga dengan maksimal sebesar60% dari total beban bunga KI Pokok dan KI IDC pada periode tsb.Apabila plafond KI IDC telah dipergunakan seluruhnya, amak atas bungayang timbul berikutnya selurunya wajib disetor 100% dari debitur.Apabila jangka waktu grace periode telah habis namun masih terdapatsisa kelongaran tarik plafond KI IDC maka kelonggaran tarik tersebuttidak adapat
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
184 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalamayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan denganmemperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;Pasal 89:(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf adapat terdiri atas:a. upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atauKabupaten/Kota;(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkankepada
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
376 — 248
376 — 248
sertifikat baik hak pengelolaan maupun Hak GunaBangunan semua datadata bersumber dari Penggugat maupun Tergugat I;Halaman 377, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMGBila dicermati dalam posita gugatan maka gugatan tersebut bukanmempersoalkan bukti pemilikan hak atas tanah, hal ini dapat Turut TergugatIll buktikan dengan dalildalil sebagai berikut :e Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoiratau Absolute Competency)Pengajuan eksepsi kewenangan absolut dilakukan dengan (Pasal 134HIR dan Pasal 132 Rv):aDapat
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
70 — 12
70 — 12
Memiliki kKemampuan kerja secara berkelompok dalammelaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.(4) Dalam hal jumlah PegawaiNegeri yangmemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufaterbatas, persyaratan pada ayat(3) huruf adapat digantidengan paling kurang golongan Illa atau disetarakan dengangolongan llla.Untuk Pejabat pengadaan/ULP diatur dalam Pasal 17 ayat 1;Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
41 — 8
41 — 8
Memiliki kKemampuan kerja secara berkelompok dalammelaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.(4) Dalam hal jumlah PegawaiNegeri yangmemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufaterbatas, persyaratan pada ayat(3) huruf adapat digantidengan paling kurang golongan Illa atau disetarakan dengangolongan llla.Untuk Pejabat pengadaan/ULP diatur dalam Pasal 17 ayat 1;Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm