Ditemukan 747 data
284 — 777
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadiketentuan Pasal 1 angaka 10 Undangundang Nomor 51 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengekat yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai
1.Abdul Malik Kalang, SH
2.Kurniawan, SH.,M.Hum
3.Anto Widi Nugroho, SH.,MH
4.Mohamad Mulyadi Abdullah, SH
5.Fatmawati S, Khali, SH
6.MUHAMMADONG, SH
7.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
Terdakwa:
Hi. Darwis Moridu Alias Ka Daru
232 — 231
HakimKetua Anggota Anggota II memberitahukan fakta;Perbuatan orang menghasut tidak punya arti kalua tidak ada akibatnya;Kalua menjelekan partai dalam kampanye itu biasa memberitahukansesuatu fakta, ada dampaknya harus dibuktikan dulu;Bahwa dampak kalu akibat politik indikasinya apakah yang ditunjuk tadimengalami penerurunan angaka dalam pemilu, padahal pemilunya masihnanti tanggal 17 April 2019;Bahwa Menurut ahli Undangundang pemilu perlu dikritisi dan sangatberbahaya dengan alasaan penerapannya
175 — 112
No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas, maka Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang Daluarsa tidak beralasanoleh karena itu haruslah ditolak, demikian pula terhadap Eksepsi lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milikPembanding semula Penggugat apabila ada tindakantidakan hukum yangmerugikan hakhak Pembanding semula Penggugat seperti yang dilakukan paraTerbanding semula tergugat dan Il adalah merupakan perbuatan yang melawanhukum, oleh karenanya petitum angaka 3 patut dikabulkan
89 — 20
Bahwa benar harta bersma antara Tergugat dengan dan Penggugat adalahharta pada poin 4 (empat) angaka 4.1 dan poin 4 (empat) angka 4.6 gugatanharta bersama Penggugat, akan tetapi harta bersama pada poin 4 (empat)angka 4.6 gugatan harta bersama Penggugat sudah tidak ada lagi, karenatelah dijula oleh Tergugat kepada Abdul Huda Makmur pada tahun 2011atau saat masih terikat hubungan perkawinan antara Tergugat denganPenggugat ;4.
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
283 — 163
Surat Ukur No. 854/Megamendung/2020 tanggal 10 Desember 2020 seluas 7.521 M2atas nama Bong Tjlng Djung, untuk selanjutnya disebut sebagalObyek Sengketa 1; Il.Sertipikat Hak Pakal (SHP) No.0400/Megamendung tanggal 21 Februari 2021, berdasarkan SuratUkur No. 853/Megamendung/2020 tanggal 10 Desember 2020,seluas 3.114 M2, atas nama Bong Tjing Djung, untuk selanjutnyadisebut sebagal Obyek Sengketa.Bahwa penggugat tidak jelas dalam menentukan obyek gugatansebagaimana penggugat dallilkan poin huruf E angaka
124 — 123
adalah merupakan sengketa ADATNegeri Titawaai yang diselewengkan oleh anakanak Negeri Titawaai sendiri,maka untuk menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan ADATISTIADAT Hukum Adat dan budaya masyarakat di lingkungannya yang hiduptumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04 Thn 2006 Pasal 4 ayat 2.a,maka Tergugat .l. dalam fungsi dan kewenangan sebagai SANIRI NEGERIdan KETUA SANIRI NEGERI TITAWAAI menjawab dalil gugatan penggugatpada angaka
241 — 708
Pada dalil angaka 7 huruf (a) dan (b).Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi HartabersamaBerdasarkan Buku Bab Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamyang berbunyi: Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yangdiperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiisteri selama dalamhalaman 19 dari 115 Putusan Nomor:180/Pdt.G/2020/PA.Ambikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama,tanoa mempersoalkan
73 — 27
angka 7, pada angka 8,pada angka 9, sudah Penggugat jelaskan pada posita gugatan padaangka 5 huruf b, huruf c, huruf d, pada saat ini sudah dijual belikan olehTergugat.JAWABAN.Bahwa perlu Tergugat tegaskan, terhadap dalil replik Penggugat padaangka 3, sama sekali tidak berdasarkan hukum, karna jelasjelas apayang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi pada angka 7, pada angka 8,pada angka 9, adalah benar adanya, bahwa terhadap tanah dan atauobjek gugatan pada angak angka 5, huruf b, angka 5 huruf c, angaka
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
186 — 111
Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) :1) TPK membeli barang/jjiasa kepada 1 (satu) penyediabarang/jasa.2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angaka 1)dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dantanpa penawaran teretulis dari penyedia barang = danHalaman 17 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR13.14.3) TPK melakukan negosiasi (TawarMenawar) denganpenyedia barang/jasa untuk memperoleh hargatermurah;4) Penyedia barana/jasa
250 — 85
Sehingga berkaitan dengan Tindakan ini menandakanketidak propesionalnya Pemohon dalam mengelolah Pemerintahan diHalaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.10.11.12.Kabupaten Kepulauan Sula dan hal ini bertentangan dengan UU Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang baik dan benar;Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon di angaka 10halaman 14 yang menjelaskan tentang adanya temuan BPK yang termuatdidalam Laporan Hasil Temuan BPK Nomor : 52/LHP/XIX/
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
167 — 60
disetujui oleh Tergugat telah melanggar PERGUB No. 132Tahun 2018 pasal 25 ayat (4) yang menyebutkan : undangan rapatpembentukan panitia musyawarah sebagaiman dimaksud pada ayat(2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelumpenyelenggaraan rapat dan diiformasikan kepada seluruh pemilikdan penghuni melalui media informasi,pada angka 5 : Tergugatmengetahul bahwa pengurus serta pengawas terpilih dan/ ataupanitia musyawarah sebagaian besar bukan pemilik di The BellezaPermata Hijau, Pada angaka
133 — 76
Bahwa terdapat adanya kerancuan antara petitum satudengan yang lainnya; yakni di dalam Gugatan pada Petitumangka 4 Penggugat meminta agar Muhammad Alqamah yangsudah meninggal dunia tahun 2007 ditetapkan sebagai Ahliwaris,dan dalam petitum angaka 6 Penggugat meminta supayamenetapkan Ayu Setianingrum binti Muhammad Alqama ThayebRaboe (Tergugat IV) , Wulan Widya Ningsih binti MuhammadAlqama Thayeb Raboe (Tergugat V) , Muhamad Mujamil binMuhammad Algqama Thayeb Raboe (Tergugat VI) dan Tergugat V(Tergugat
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
185 — 65
INKA (Persore) dan Kementrian BUMN, meminta maaf kepadaRuni Widiastuti beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitumelakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimtelah menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum, sehingga terhadap petitum ini haruslah ditolakMenimbang, bahwa tehadap petitum angaka 16 (enam belas) Penggugatyang menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak dapatmembayar ganti rugi
44 — 13
(tiga ratus juta rupiah) .Hal 61 dari hal 132 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Bor.9.10.11.12.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas angka 8 replik replik ParaPenggugat, Para Tergugat tetap pada jawabannya pada angaka 16;Bahwa Para Tergugat untuk saat ini tidak mau menjual hak warisalmarhum = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apabila Para Penggugatsebagai keponakankeponakan ingin menjual hak warisnya sertamenikmatinya, Para Tergugat sebagai mamang dan bibinyamempersilahkan dan tidak pernah menghambat dan atau
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
171 — 75
pencairanfasilitas pinjaman oleh petugas pembukuan pinjaman harus berdasarkan :(1) Copy SPK dan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yangditerima dari seksi administrasi kredit, dan (2) khusus untuk jenis pinjamanmodal kerja kontraktor selain copy SPPK juga harus ditambah copy suratinstruksi pencairan/penarikan dari nasabah.C) Bab Ill, angka 1.1, yang menyatakan bahwa Cash Officer membuatdan menandatangani surat permohonan pengambilan uang/daftar perincianmodal kerja kas harian.d) Bab Ill, angaka
Bab Ill, angaka 1.6, yang menyatakan bahwa berdasarkansurat/berita acara pengambilan uang, cash officer menyiapkan danmenghitung uangnya dibawah pengawasan pimpinan cabang.e. Bab III angka 5.1, yang menyatakan bahwa pada akhir hari masingmasing teller harus mengembalikan uang tunai yang dimiliki kepada cashofficer dengan mekanisme antara lain yaitu:f.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
133 — 55
pencairan fasilitaspinjaman oleh petugas pembukuan pinjaman harus berdasarkan : (1) CopySPK dan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yang diterima dariseksi administrasi kredit, dan (2) khusus untuk jenis pinjaman modal kerjakontraktor selain copy SPPK juga harus ditambah copy surat instruksipencairan/penarikan dari nasabah.c) Bab Ill, angka 1.1, yang menyatakan bahwa Cash Officer membuat danmenandatangani surat permohonan pengambilan uang/daftar perincianmodal kerja kas harian;d) Bab Ill, angaka
Bab Ill, angaka 1.6, yang menyatakan bahwa berdasarkan surat/beritaacara pengambilan uang, cash officer menyiapkan dan menghitunguangnya dibawah pengawasan pimpinan cabang.
149 — 136
adalah merupakan sengketa ADATNegeri Titawaai yang diselewengkan oleh anakanak Negeri Titawaaisendiri, maka untuk menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikanADATISTIADAT Hukum Adat dan budaya masyarakat dilmgkungannya yang hidup tumbuh dan berkembang sebagaimana yangdiamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor: 04 Thn 2006 Pasal 4 ayat 2.a, maka Tergugat .I. dalam fungsidan kewenangan sebagai SANIRI NEGERI dan KETUA SANIRINEGERI TIITAWAAI menjawab dalil gugatan penggugat pada angaka
SATRIA WIJAYA
Tergugat:
BADAN PERTAHANAN NASIONAL
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
374 — 260
Bahwa obyek perkara adalah kewenangan PTUN;Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angaka 9 UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan KeputusanTata Usaha Negara adalah :Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat
243 — 30
merupakan Milik Para Penggugatserta tindakan lainnya oleh Turut Tergugat dengan mengeluarkan sporadik adalahHal.115 dari 128 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum.jelas perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihakPara Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatasdan oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalil gugatannya,maka Majelis berpendapat petitum Para Penggugat angaka
129 — 56
Menolak Gugatan Para Penggugat Petitum angka 5, angka 5.2,angaka 5.3, angka 5.4, angka 5.28 angka 5.31, angka 5.32, angka 5.34,angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9;2.