Ditemukan 890 data
185 — 102
tidak sesuai dengan syarat penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diaturdi dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) Het Herziene IndonesischReglement(HIR) dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta(uitvoerbaar bij voorraad) (SEMA No. 3/2000),yang masingmasing menyebutkan sebagai berikut:Pasal 180 ayat (1) HIR: Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
349 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gopal Gagandas Lelmalani memakai tanda tangan denganciri nama keluarga )last name).Bahwa akan tetapi bukti bandingan yang dipergunakan LabkrimMabes Polri untuk memeriksa keaslian tanda tangan yang tercantumpada surat kuasa tanggal 2 Juni 1974, adaloh tanda tangan asli Dr.Gopal Gagandas Lalmalani sebelum tahun 1976 sebelum adaperobahan tanda tangan tersebut, yaitu tanda tangan yang tercantumpada asli Pasport No.
447 — 342
PENGGUGAT dalam Butir 6 Petitum Gugatan a quo juga meminta agarputusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukumperlawanan, banding maupun kasasi;Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR diatur bahwa salah satu syarat putusanyang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah gugatan harus didasarkan padakeputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Pasal 180 ayat (1) HIR:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supava keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
219 — 112
jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dantergugat Il, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Bahwa atas permohonan provisi dari Penggugat tersebut adalah dalil/alasanyang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena permohonanprovisi tersebut tidak disertai dengan faktafakta hukum sebagaimana di aturdalam Pasal 180 HIR yang berbunyi Ketua Pengadilan Negeri dapatmemerintahkan supaya keputusan ini dijalankan terlebin dahulu biarpun adaperlawanan atau bandingan
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perdatatanggal 01 November 1961, diktum putusannya adalah sebagaiberikut :MENGADILI: Menerima bandingan itu ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10September 1958 Nomor 65/1956 yang dibanding itu ; Menghukum Tergugat/Pembanding Sahudi tersebut untukmambayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang padatingkat banding dirancang sebanyak Rp. 101,50 (seratus saturupiah lima puluh sen) ;Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Sip/1962 tanggal 14 Maret1962, yang diktumnya berbunyi :MEMUTUSKAN
IDA RUDIANA
Tergugat:
EDY SUMARLIN Alias ANAU
381 — 282
mengenai petitum ketujuh Penggugat yang memintaagar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun adaHalaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Padt.G/2021/PN Tjsbantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal180 ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkanpelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannya walaupun ada perlawananatau bandingan
118 — 62
memberikan Kuasa Khusus kepada GUJRA SYARIF, SH dan SITINUR HIDAYATI, SH, Keduanya Advokat yang beralamatkantor di Jl. selatri, Rt 02/Rw 03, Bojanegara, PadamaraPurbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05Agustus 2016, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 51/comp/2016tanggal 23 Agustus 2016 ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN1 ANDI BUDI PRASETYO, Umur 41 tahun (22081975) Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Bandingan
55 — 1
lalai/idak mentaati isiputusan dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonpensi mohon kepadaPengadilan Negeri Kelas A Palembang, menghukum TergugatRekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus,sampai isi putusan perkara ini dilaksanakan secara sempurna.14.Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada buktioutentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu walaupun ada bantahan, bandingan
34 — 16
Sebagai bandingan lainnya adalah Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 17 Februari 1977, Reg. No.243 K/Sip/1975,yang inti sarinya menyatakan terkait dengan telah digugatnya lebih dariseorang tergugat lagi pula telah digabungkannya berbagai macampermasalahan tersebut dalam satu gugatan yang merupakan KomulasiTerlarang maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima. DALAM POKOK PERKARA :1.
76 — 23
Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat23) SK Tim Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat24) DPA Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat25) Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat26) Proposal Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Desa Malaya Kecamatan Punggelan,27) Proposal Kelompok Tani MARGA JAYA Desa Bandingan
Namun Sapi yangdikembalikan tersebut bukanlah Sapi yang diambilnya pada bulan Februari2013 di Kelompok Tani BUDI AGUNG tersebut.Bahwa ada juga Kelompok Tani MARGA JAYA Desa Bandingan yangmendapat informasi adanya kegiatan tersebut dari Terdakwa HASANUDIN,setelah itu Kelompok Tani tersebut membuat proposal sendiri yangkemudian diserahkan ke HASANUDIN. Saat kelompok Tani tersebutmenerima 7 Ekor Sapi namun tidak ada yang diambil TerdakwaHASANUDIN.
HERI untuk mintaketemu di Perempatan Dukuh Bandingan Desa Mlaya Kec.Punggelan, saat itu ditelfon dia mengatakan akan mintatandatangan dan cap stempel desa untuk keperluanProposal lagi. Kemudian saksi datang kesana dan bertemuHERI. Saat itu saksi mengatakan kepada HERI : KokProposal lagi Her, Proposal yang lalu saja belum terealisasikok ini sudah buat Proposal lagi ?
252 — 386
Selain itu, gugatan yang diajukan bukanpula sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketasengketa lainnyasebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.Dimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah diatur dengan tegas sebagai berikut: Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
274 — 143
BU157.158.159.VOORAD) TIDAK BERDASAR DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAKMajelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak permohonanputusan serta merta Uitvoerbaar bij Vooraad) yang diajukan Penggugatdalam Gugatannya;Hal ini karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat yangharus dipenuhi untuk Suatu putusan serta merta yang diatur dalam Pasal180 (1) HIR sebagai berikut :Pasal 180(1) HIR:"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusandijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
180 — 86
akta otentik;2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui olehpihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sahdianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan denganverstek;3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapatdilawan atau dibanding lagi;Bahwa selanjutnya Pasal 180 ayat (1) HIR juga menyatakan Pengadilan Negeridapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannyawalaupun ada perlawanan atau bandingan
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
297 — 110
Sedangkan dalam perkara ini belum ada sama sekali putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan ketidakabsahanproses eksekusi Putusan Arbitrase SIAC.Pasal 180 HIR:Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapatditerima sebagai bukti atau Jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusanyang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian
402 — 259
Oleh karena itu,permohonan provisionil dari Para Penggugat dimaksud wajib diterima dandikabulkan untuk seluruhnya.Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad).34.35.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatusurat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai buktiatau jika ada hukuman lebih
130 — 16
Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijVooraad) maskipun ada erlawanan (verzet), bandingan atau kasasi;SUBSIDAIRApabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilanmana Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan para pihak
Rachmansyah
Tergugat:
1.PT.Benamakmur Selaras Sejahtera
2.Andrias Sarapil
3.Raymundus Rappu
173 — 121
menyangkut pokok perkara, dimana apabila putusan provisi tersebut dikabulkan,maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding(Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007,Balitbangaiklatkumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 87);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal180 ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkanpelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannya walaupun ada perlawananatau bandingan
409 — 278
Penggugatdengan Tergugattersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya di bawah ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya tuntutan provisi merupakan tindakansementara yang bukan merupakan pokok perkara sebagaimana diatur dalamPasal 185 HIR, dan putusannya bersifat serta merta, oleh karenanya harusmemenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR;Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi: Ketua pengadilannegeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpunada perlawanan atau bandingan
PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
Tergugat:
PT. SILVERY DRAGON
323 — 251
syarat penjatunan putusan serta merta (u/tvoerbaar bijvoorraad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo angka 4Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang mengatur syarat putusan yangdapat dijalankan terlebih dahulu adalah gugatan harus didasarkan padaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Pasal 180 ayat (1) HIR:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
280 — 192
ketentuan dapatdijalankan terlebih dahulu) walaupun pihak pihakmembantah putusan itu atau) menerima bandingapabila ada: surat otentik; surat yang memenuhi peraturan yang bersangkutanmempunyai kekuatan bukti; putusan Hakim sebelumnya dengan putusan' yangsudah menjadi pasti; dan/atau tuntutan provisi (provisioneeleesis ) dikabulkandi dalam perselisihan tentang hak milik.Pasal 180 (1) HIRPengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaanterlebih dahulu akan putusan putusannya walaupunada perlawanan atau bandingan