., ParaAdvokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Komnas Ham Provinsi NusaTenggara Barat yang beralamat di Jalan Bumi Raya Blok F/19 Desa Karang,Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN DpuKecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Oktober 2021;PePengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:netapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Dputanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;PeFenetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus

MS, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi ahli adalah ahli dibidang hukum pemberantasan tindak pidanaperdagangan orang (TPPO) dan bekerja Komisioner Komnas Perempuandan anggota Ombudsman RI 20162021.;Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengajak anakanak lakilaki baikdibawah umur maupun dewasa untuk bekerja melakukan jasa sexkomersial adalah merupakan bentuk perekrutan yaitu tindakan meliputimengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang darikeluarga atau komunitasnya.

Dengan demikian perbuatanterdakwa dengan memposting dan menyimpan gambar lakilaki telanjang ke akunfacebook https:/Wwww.facebook.com/aris.rcm.1 ID 100012449436202 danhttps:/AWwww.facebook.com/ricko.aris.9 ID 100012432787667 melanggar Pasal 27ayat (1) jo PAsal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008.Menimbang, bahwa Ahli Ninik Rahayu, SH., MS. adalah ahli di bidanghukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan bekerja Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI 20162021.Perbuatan

PP 34 : Hasil Penyelidikan dari KOMNAS HAM ;35. PP 35 : Surat dari Kementerian Tenaga Kerja An. Direktur Jenderal,Direktur Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Nomor :B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2011, Perihal Perubahan Peraturan Dana Pensiundi PT. DI yang dilakukan secara sepihak merupakan PelanggaranKetenagakerjaan ;36.

DI, karena ada beberapa karyawan yang lapor keOmbudsman dan atas laporan tersebut selanjutnya Ombudsman melapor ke Menteri,juga dilaporkan pula ke Dirjen Pengawas karena Tergugat membayar tidak sesuaigaji pokok terakhir ;Bahwa benar, pernah para pihak dipanggil oleh Komnas HAM, karena adanyatindakan Tergugat memberi rekomendasi dan merobah peraturan adalah merupakantindakan seenaknya dan menghilangkan hak karyawan ;Bahwa saksi mengaku tentang SKEP 510 tahun 2010, saksi tidak pernah tahu danbaru sekarang

Afendi,Luas: 1.200 M2;(Bukti surat dari KOMNAS HAM INDEPENDENT terlampir).d. Pada akhirnya Bukti Sertifikat Model Il No.57 Tahun 1985 atasnama ahli waris H. Abd. Rasid bin Abd.

kepadaTerdakwa Darul membawa kwitansi dan meminta Darul menandatanganinya sebagai bukti sewa alat berat miliknya, padahal saat itutelah berjalan penyelidikan dan pemeriksaan para terlapor kasustewasnya anak di lobang galian exkavator yang tanggalnya dibuatmundaur,10) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangandan lambatnya tindakan penegakan hukum atas laporan Terdakwa(ayah korban) membuat orang tua korban merasa tidakdiperlakukan dengan adil, maka korbanpun membuat pengaduan keKantor Komnas

menfasilitasi pertemuan dengan maranggil Pihak pihakterkait dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, yaitu paraCatonKepala Desa, Uri BPD, PPKD, dan Paulin Pengawas PernithanKepala D e s a ;Bahwa penerbit Swat Keputusan Nomor : 140/1326/KBPPPMPDE, perihaltindak lanjut hash Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa SungaiLimau, Kecamatan Sungai Kunyit, tanggal 27 Juli 2010 didahuluidengan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait gunamengambil langkahlangkah penyelesaian masalahPILKADES tersebut;Bahwa KOMNAS

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 27 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugattelah melanggar hak asasi manusia (HAM) adalahterlalu. dini (prematur), karena suatu perbuatandikatagorikan melanggar HAM harus didasarkanpada hasil investigasi, penelitian dan pengkajian dariKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Hal.89 dari 284 Putusan No.464/Pdt.G/2013/PN.Jkt.

Pst.dan tidak didasarkan pada pendapat/kesimpulanPenggugat.Kemudian hasil investigasi, penelitian dan pengkajianKomnas HAM haruslah diuji melalui Pengadilan HakAsasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud UUNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia, sehingga terlalu dini untuk dikatakanbahwa Para Tergugat telah melanggar Hak AsasiManusia (HAM).Bahwa dengan demikian hasil investigasi, penelitiandan pengkajian dari Komisi Nasional Hak AsasiManusia (Komnas HAM) tidak dapat diuji melaluiperadilan

Bahwa pelanggaran HAM sebagaimana dijelaskandalam bagian Kewenangan Mengadili di atasharuslah terlebih dahulu dilakukan investigasi,penelitian dan pengkajian oleh Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM).

" Penulis Ridnha Saleh, tahun2005;Buku dengan Judul "Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai HakAsasi Manusia" tahun 2004;Video Visual Liputan 6 Pagi tahun 2013" Kabut Asap RiauMengganggu Aktivitas Warga"Kompas TV dengan judul "Dampak Asap Riau";Berita TV One dengan judul "Polusi Udara";Berita di TV One berjudul "Kabut Asap Warga AgarGunakanMasker"Keterangan ahli tertulis Ridha Saleh "Hak atas Lingkungan Hidupsebagai Hak Asasi Manusia";Keterangan Ahli Bapak Laode Muhamad Syarif,SH,LLM,Ph.D;Surat dari KOMNAS

AHLI RIDHA SALEH, mantan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM) menjabat wakil ketua KOMNASHAM yang membidangimediasi, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapatsebagai berikut:e Bahwa Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalamkonsensus Internasional merujuk pada manusia karena lingkungan hidupmerujuk pada tanah, air dan udara yang kesemuanya merupakan esensidari keberlangsungan hidup manusia.e Bahwa Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat disebut sebagaiessential

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PBRbahwa Para Penggugat mengetahui bahwa tanah Para Penggugat masuk dalamlokasi tanah Objek Sengketa pada bulan April 2014;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati suratsurat yang terdapatdalam bundel somasi Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (vide BuktiT.lL.Int9), diperoleh fakta hukum bahwasanya mengenai permasalahan sengketatanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah pernah dilakukanupaya mediasi oleh berbagai pihak, di antaranya KOMNAS

Perkebunan Nusantara XIV, denganmelibatkan Pemerintah dalam hal ini KOMNAS HAM selaku mediator dalamobyek sengketa A quo. Dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak dalam halini masyarakat desa Lee dan PT. Perkebunan Nusantara XIV membuatkesepakatan bersama yang pada pokoknya agar pihak PT.

MorowaliKapolres MorowallKomnas HAM RI(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);ca ge Gal NI: Surat dari KOMNAS HAM RI Perihal tindak lanjut aduan wargaDesa Lee terkait sengketa lahan warga Mori Utara dengan PT PNXIV Ditujukan Kepada Kepala Desa Lee , (Fotokopi sesuaidengan Asli & Fotokopi);: Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa Lee Nomor : 28/SP/ PDL/III/2009 tanggal 07 Maret 2019 yang menolak aktivitas PT PNXIV/PT Sinergi Perkebunan di wilayan Desa Lee, suratpernyataan ditandatangani oleh:1.

kasih dari Bupati Solok tertanggal 28 Februari 2000, dan telah diberi materai dan dilegalisirsecukupnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda T.6;Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 01 Agustus 2011, dan telah diberi materai dan dilegalisir secukupnya diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda T.7;Foto Copy Surat Gugatan Atas Peta Bidang Tanah kepada Ketua Komnas

Rangkayo Molia kepada Ketua Komnas HAM Jakarta tertanggal 23 April 2009;Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah bukti surat yang tidak mempunyai kaitandengan perkara ini karena selain tidak menjelaskan mengenai letak tanah dan juga pihakpihak dalam bukti surat ini tidak termasuk dalam pihakpihak yang bersengketa dalamperkara ini, sehingga terhadap bukti surat ini juga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti surat T9 adalah adalah surat gugatan untuk tidkamengelaurakan sertipikat atas nama Aidanur

Matraman,Jakarta Timur ;Perihal : Permintaan Penjelasan atasPengrusakan Rumah yang ditempati oleh Warga.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Tanda terima Surat tertanggal, 06/02/2015, atasSurat Pengaduan dari Dwi Pininta Law Firm No.024/DPUM/II/2015, tertanggal, 6 Pebruari 2015,yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM, JalanLatuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;35.

SrieSinleanty Losianah, dan kawankawan yangditujukan kepada Ketua Komnas HAM, JalanLatuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannyaPara Penggugat , telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat suratyang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya,sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda P. 11sampai dengan P. 26, adalah sebagai berikut :1. Bukti P.

Bahwa Termohon sebagai perempuan dan amat sangat awam terhadaphukum dan karenanya melalui majelis hakim yang mulia, sejatinya wajibmendapatkan perlindungan hukum dari negara atau pendampingan dariKomisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);Hal. 6 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.3. Bahwa Termohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukanyang sama di muka hukum. Selanjutnya Termohon memiliki hak dankewajiban yang sama atas perkara ini.

. : 271/KMK.06/2011tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BarangMilik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang dalam Lampirannya Bagian V ayat 2 huruf b angka kedua menyebutkan,Dalam hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka dilakukanupaya hukum : untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan,mengajukan permohonan penepatan pengosongan dari pengadilansetempat atas BMN tersebut yang ditindaklanjuti dengan upayapengosongan;2) tidak mengindahkan Rekomendasi Komnas HAM mengenai

Hyperiink reference notvaid.59P24 Printout berita online diambil dari https: // id.wikipedia.org /wiki/DjokoSarwoko ; P25 Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :1.067/K/PMT/V/2012, Perihal Rekomendasi Komnas HAM mengenaiP26 Kajian Hukum Status Tanah dan Rumah yang di huni ExKaryawanKereta Api menurut persepktif Hukum Agraria dan Hukum AnggaranNegara dan Keuangan ;P27 Pendapat Hukum tentang status tanah yang dihuni karyawanperusahaan jawatan kereta api dahulu yang sekarang

pekerjaannya, teknis pembayaran Para Penggugat bisa berkoordinasi dengankuasa hukum atau menghubungi/datang perusahaan secara langsung; (vide P.12);47a pada tanggal 30 April 2012, Para Penggugat mendatangi perusahaan secara langsunguntuk menindaklanjuti surat Tergugat, dan ditemui dengan Tergugat melaluiperwakilannya Liong Pie Pie (Manager HRD), namun Tergugat meminta waktu 3 (tiga)hari dan akan menghubungi Para Penggugat yang nomor telepon Para Penggugatdiberikan saat itu;48a pada tanggal 1 Mei 2012, Komnas

P22: Fotocopy Surat prihal Pengaduan , No.015/MPA MDIV/ MDN/P/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, dari Law Office Muchtar Pakpahan &Accociates yang ditujukan kepada KOMNAS HAM Republik Indonesiadiberi tanda P. 22;23.

Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PengadilanNegeri Parepare sejak tanggal 8 Februari 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Saleh, S.H.Advokat/Pengacara pada Kantor LBH KOMNAS LPKPK, Sesuai SKKemenkumham AHU0000850,AH.01.07. Tahun 2018, Beralamat Kantor diJalan Raya Kejayaan R.M. Marinda, Desa Tanggulangin, Kec.

1958 tentangKewarganegaraan RI (Pasal 3) ;P17, berupa Foto Copy UndangUndang No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan RI (Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1) ;P18, berupa berupa Foto Copy UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Pasal 37) ;26P19, berupa berupa Foto Copy UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 ;P20, berupa Fotocopy Peraturan Gubernur No.93 Tahun 2012 tentang PencatatanPeristiwa Penting ;P21, berupa Foto CopySurat Keterangan dari Komnas

Berto Ivan ,SE NIP.196410272007011001, Fungsional Mediator HubunganIndustrial Pertama (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari KOMNAS HAM Perwakilan Propinsi SumateraBarat Nomor 87/R/3.5.2/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihalSaran Tindak lanjut (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Halaman 20 dari 57 halamanPutusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.PDG15.

Bahwa Tergugat jelas jelas melanggar mekanisme kerja dari LembagaPerlindungan Anak yang ada, khususnya di Bab Perihal PergantianAntar Waktu, halaman 30, Pasal 44 ayat (1), Anggaran DasarOrganisasi Anggota dewan Komnas Anak, Pengurus LPA Provinsi, danLPA Kabupaten /Kota dapat dilakukanPergantianapabila : a).Meninggal Dunia. b). Mengundurkan diri. c). Melanggar AD/ART.

Rekomendasi KOMNAS HAM RI Nomor 3.166/K / PMTXIII/2011 tertanggal 21Desember 2011 perihal penyelesaian permasalahan pembongkaran danPembangunan Pasar Babat, Kabupaten Lamongan yang ditujukan kepadaMenkokesra RI dll. yang telah diberi materai secukupnya dan foto copynyatelah dicocokkan dengan foto copy di persidangan lalu diberi tanda P8 ;9.

Oleh karena itu, kKewenangan penjualan selanjutnya berlakusama bagi semua pedagang yang berminat untuk menempati kembali Pasar Babat,baik itu pedagang lama maupun pedagang baru.Bahwa tentang Jaminan sebagaimana dituntut oleh Para Penggugat sesuaidengan kesepakatan maupun rekomendasi Komnas HAM, Majelis Hakim berpendapatjaminan tersebut harus dipandang secara obyektif, yaitu maksudnya adalah jaminanbahwa Pasar Babat yang baru itu bisa menampung para pedagang untuk berjualan,jangan sampai Pasar dibangun