Akte PasuPasuPabagashon/Akte Pemberkatan Nikah No.P.143/01.3/R.07/D.XVI/ 2018 atas nama Wesly Sianturi denganNurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP SimatupangResort Muara;3. Bukti P03, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat keterangananggota jemaat HKBP No. 66/R4/D17/V1/95, diterbitkan tanggal7 Juni 1995 dari Kantor HKBP RESSORT MUARA danditandatangani oleh Pat. . Panjaitan, S.Th.;4. Bukti P04, Fotocopy sesuai dengan aslinya.

dokter pada Rumah Sakit Sunter Jakarta Utara, yangmengatakan bahwa ahli meragukan kebenaran visum et repertum atasnama korban Rena karena banyak kejanggalan, seperti kalau ada jantungyang robek seharusnya menimbulkan darah yang cukup banyak dan kalaumayat berwarna ungu akibat cekikan, di dalam Visum perkiraan saatkematian delapan belas jam sebelum pemeriksaan tidak jelas didapatdarimana, biasanya perkiraan kematian didapat dari suhu mayat, menuruthemat Majelis Hakim oleh karena Visum et Repertum No.P

Zulhasmar, S, Sp.F, SIT, No.P.0.1/032/V/2012, maka Pemohon Kasasi meragukan Keterangan Yuningsihyang mengatakan sekitar pukul 04.15 WIB, ada suara teriakan tolong, diiringidengan suara lakilaki diam, dan keterangan Terdakwa Yuli Sriana maupunsekitar pukul 04.30 WIB, ada suara motor, apabila dihubungkan dengan lukaluka yang dialami oleh korban, Apakah mungkin lukaLuka yang sebanyak itudilakukan dalam waktu antara 1015 Menit?

Put No.1857/Pdt.G/2020/PA.JrPe8.oeBukti P.7 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kapolsek Rambipuji atasnama TOGOK, Tidak ada aslinya;Bukti.P.8 : Fotokopi Perjanjian bersama pembelian Truk antaraPemohon dan Muh Hafid, Nopol KT 8690 FC, bermeteraicukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Bukti P.9 : Fotokopi STNK Dum Truk Nopol KT 8690 FC, tahun 2002,Tidak ada aslinya;10.BuktiP.10 : Fotokopi STNK Dum Truk Nopol $.8769 PA, tahun 2019,Tidak ada aslinya;11.BuktiP.11 :Fotokopi STNK mobil Toyota Rush No.P

selanjutnya Panitia mengadakan Aanwijzing pada tanggal 20Desember 2011 yang dibuatkan Berita Acara Nomor : P4482/BA/PL.02/2011 di mana aanwijzing tersebut diikuti oleh enam peserta,yaitu (1) KIPP Kusmanto & Rekan; (2) KJPP Iskandar Asnawi & Rekan; (3)KJPP Immanuel Jhony & Rekan; (4) KJPP RM Adnor & Rekan; (5) KJPPSamsul Hadi & Rekan dan (6) KJPP Dwi Heriyanto Agustiono & Rekan;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pemasukan danpembukaan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara No.P

Bahwa kebakaran di Kebun Divisi Il Penggugat Rekonvensi tidakakan terjadi apabila Tergugat Rekonvensi benarbenar melaksanakantugas dan kewajibannya sebagaimana telah digariskan dalam UU No.41/1999 dan peraturan pelaksanaannya dan/atau peraturan terkaitlainnya antara lain:(a) Melakukan pencegahan kebakaran WHutan Produksisebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.12/MenhutIl/2009;(6) Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangankebakaran sesuai dengan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan

Bahwa kebakaran di Kawasan Hutan Produksi (HP) dan termasuk di arealsekitarnya (lanan masyarakat dan atau perusahaan/Devisi II atau lokasi lain)dipastikan tidak akan terjadi apabila Terbanding/Dahulu PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi benarbenar melaksanakan tugas dankewajibannya untuk melakukan pencegahan kebakaran Hutan Produksisebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.12/Menhut.II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan

Bahwa sebagai dasar kegiatan pelaksanaan normalisasi ruang milikjalan di jalan Daan Mogot maka Tergugat III menerbitkan Surat No.P.47/4/JB/X/1974 tanggal 3 Oktober 1974 dan Surat Nomor2627/4/X1/1974 tanggal 13 November 1974 yang memerintahkankepada warga untuk membongkar dan atau = memundurkanbangunan/gubug/pagar halamannya sampai batas yang ditentukan ;6.

ketiga, maka lahan tersebut wajibdikeluarkan dari lahan areal kerja Hak Pengusaan HutanTanaman Industri (HPHPT)Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industriyang dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagaiberikut:Apabila didalam rencana pembangunan HTI terdapat hakhakmasyarakat, makahakhaktersebutdiselesaikansesuaidenganperaturanperundangundangan yangberlaku;Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) huruf s dan d Peraturan MenteriKehutanan RI No.P

Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.13.dielakan.(2) Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanansebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :b. pertambangan ;Penjelasan Huruf b : Kegiatan pertambangan yaitu pertambanganminyak dan gas bumi, mineral, dan batubaraDalam hal ini hasil kegiatan penggunaan kawasan hutan untukkepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan adalahpenerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan ,sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 PERMENHUT No.P.16/Menhutll

penggunaan kawasan hutanuntuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis.Pertambangan bahan baku semen terintegrasi dengan pabrik semendapat dikatagorikan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan strategiskarena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasionalterhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 1Halaman 75 dari 8 halamanPutusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNAangka10 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

31 Maret 2015 Tentang PermohonanPeninjauan Kembali PP Nomor 24 Tahun 2010 dan PP Nomor 33Tahun 2014;Surat Nomor 349/APBIICMA/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014Perihal Permohonan Pembatalan Pemberlakuan PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif dan JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada SektorKehutanan;Surat Nomor 030/APBIICMA/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015, PerihalPermohonan Peninjauan Kembali Peraturan Menteri KehutananNo.P.16/MenhutIl tanggal 20 Maret 2014 dan No.P

No.P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Permenlhk P.50/2016)Surat Nomor 146/API/IMA/XII/2016, Nomor 037/APBIICMA/XII/2014,Tertanggal 19 Desember 2016, Perihal Permohonan DukunganPenyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban RehabilitasiDaerah Aliran Sungai Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai KawasanHutan; Halaman 145 dari 185 halaman.

Dexter Timber Kencana Indonesia dan KTH Warna Jaya seluas +31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; e Bahwa cagar biosfer Giam Siak Kecil tersebut terdapat di daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak;e Bahwa yang dimaksud dengan kawasan lindung tersebut Kawasan yangditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yangmencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, adapun perundanganyang mengatur adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P.21/MenhutIV2006

antara, TP TKBdan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulatdari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAuJlI, karenabahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahankayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck kelokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telahbertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

2008 ;Bahwa setelah melihat surat surat tersebutPT.Inhutani I masih mempunyai Hak Pemanfaatan KawasanHutan (HPH/IUPHHK) sampai tahun 2013 sesuai denganSurat Menteri Kehutanan No.656/Menhut IV/1995 tanggal24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPHPT.Inhutani I ; Bahwa masih tetap hak pemanfaatan kawasan hutanPT .Inhutani I sesuai Keputusan Menteri KehutananNo.55/KPTS 11/1994 tanggal 7 Pebruari 1994 tentangpedoman pinjam pakai kawasan hutan pada pasal 1 angka1 dan peraturan Menteri Kehutanan No.P

Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi juga mengenal TergugatI, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubunganpekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ; Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat V sampai dengan TergugatXXXVI ; Bahwa saksi mempunyai studio foto yang diberi nama Foto Andayang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Masamba yang sudahberdiri sejak 30 tahun yang lalu ; Bahwa ketika diperlihatkan bukti No.P.15 berupa

seluas +31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; e Bahwa cagar biosfer Giam Siak Kecil tersebut terdapat di daerah KabupatenBengkalis dan Kabupaten Siak; Hal (41) dari 96 Hal / Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Bks;e Bahwa yang dimaksud dengan kawasan lindung tersebut Kawasan yangditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yangmencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, adapun perundanganyang mengatur adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P

pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di kawasanhutan Negeri Roho Kecamatan Seram Utara, karena bahan baku kayu bulattersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengahHalaman 10 dari 78 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2020/PN Mshkemudian selanjutnya diangkut menggunakan sepeda yang telahdimodifikasi sebelumnya sehingga praktek yang dilakukan tersebut telahbertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Kawei Sejahtera Mining berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.64/MenhutI/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan PeraturanMenteri Kehutanan No. P14/MenhutI/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bahwa permohonan Pinjam PakaiKawasan Hutan harus dilengkapi dengan :1.

ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupunperaturan perundangan lainnya yakni :a.Pasal 38 ayat (2) KUHAP : Dalam keadaan yang sangatperlu dan mendesak bilamana penyidik harus segerabertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izinterlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas bendabergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepadaketua pengadilan negeri setempat guna memperolehpersetujuannyaPasal 4 ayat (1) huruf d, n dan huruf p Permen LHK No.P

Pasal 4 ayat (1) huruf d, n dan huruf p Permen LHK No.P.26/MENLHK /SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup danKehutanan.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RINomor 4 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 Tentang IzinPenyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh KetuaPengadilan Negeriangka 1 berbunyi :Selama Penyidikan masih berlangsung pada Prinsipnya Izinpenyitaan tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh KetuaPengadilan Negeribahwa tindakan

(asli) ;7 1 (satu) lembarsurat No.P.160/04A02/XII/2006tanggal20122006perihal BantuanInformasi dariPerum BulogSub DivreBukittinggikepada KP2LNBukittinggiyang ditandatangani olehDrs. Yusfinar.(asli) ;8 1 (satu) lembarsurat No.SP3N01 /PUPNC.0401 /2006 tanggal25012006,perihalPenerimaanPengurusanPiutang Negara,dari PanitiaUrusan PiutangHal. 77 dari 96 hal. Put. No. 1535 K/Pid.Sus/20117810Negara Cab.Sumbar kepadaPerum BulogSub DivreBukittinggi,yang ditandatangani olehsdr. HerryKhusyairi.

atau lahan;C. prosedur operasi standar untuk mencegah danmenanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan ataulahan;d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalammencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaranhutan dan atau lahan;e. pelatinan penanggulangan kebakaran hutan dan ataulahan secara berkala.Tergugat memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan danpemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi denganpengadaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Tergugat telahmemiliki sarana dan prasarana serta melakukan upaya pencegahandan penangulangan terjadinya kebakaran lahan sebagaimana diaturdalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 4/2001, Permenhut No.P.12/Menhutlll/2009, Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 PP No.45/2004 sebagaimana diuraikan berikut:Sarana dan Prasarana berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 4/20014. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan danatau lahan5.

P.12/Menhutll/2009 Tahun 2009 tentangPengendalian Kebakaran Hutan (Permenhut No.P.12/Menhut11/2009) (Print Out)73.Bukti T 45, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004) (Print Out)74.Bukti T46, Laporan Tahunan CIFOR tahun 2014 yang berjudulHutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan" (Ssesuai dengan asili)75.

P.12/MenhutII/2009 Tahun 2009 tentangPengendalian Kebakaran Hutan (Permenhut No.P.12/Menhut11/2009) (Print Out)135.Bukti T100 : Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No.45/2004")(Print Out)136.Bukti 7101 : Surat PT National Sago Prima No.237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 1 Pebruari 2014 kepada KepalaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.