Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat saat stat surat stabat sutaat start satat staaf saaat seaat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 PK/Pdt/2016
Tanggal 24 Februari 2017 — 1. KURT SAULICH, DK. VS 1. IDA BAGUS PUTU RACI, DK.
143 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang digunakan adalahAkta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;Mengenai terjemahan, UndangUndang menyatakan sebagai suatukeharusan (een gebod) dan mengenai kata diterjemahkan teks asli padaPasal 28 ayat 2 PJN berbunyi:beeeee zal hun ene vertolking der akte door de notaris en indien dezedaartoe niet in staat is, door enen tolk, worden voorgehouden,Arti teks asli ini adalah: .... suatu terjemahan harus dijelaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — IBRAHIM ALI, BA
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat ini sejalan dengan Memorie VarToelchting dan saran dari Raad Van Staat yang bermaksud membuat suatuperbedaan antara pengertian yang sempit dari "oogmerk" yang diartikansebagai "naaste doel" yakni suatu "gequatificeerd opzet" yang merupakansuatu "eigenaarde riching van den wil" atau "suatu sifat yang aneh dari suatukehendak".
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Penadahan
Register : 20-11-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 90/PID.B/2013/PN.WNP
Tanggal 10 Februari 2014 — - UMBU HUKI PALANGGARINGU Alias UMBU FERDI
49 — 24
  • Beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 28-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plk
Tanggal 26 Januari 2017 — MIRZA VIOLETA, S.E, DK Lawan YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KESUMA (YPWK)
134 — 20
  • keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;DALAM PROVISI :* Bahwa, sejak keputusan PHK oleh TERGUGAT, hingga saat diajukannyagugatan ini, PARA PENGGUGAT tidak lagi diperbolehkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh TERGUGAT, dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan PARA PENGGUGAT, akan tetapi terjadisebagai akibat Perselisihan Kepentingan yang diakhiri dengan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT; Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 16/PDT.G/2015/PN TGR
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.HUSIN 2.NANANG 3.ASNAN Alias ASNAN N 4.JUM 5.SYAMSIAR Alias SAMSIR 6.JAMRAN/LON 7.A.W. CUNIANSYAH 8.YUSNI 9.SAHIRUDIN 10.ASNAH 11.SYAHRUL 12.ISNAWATI 13.RUKAYAH 14.SAIMI 15.MAHLAN X 1.PT. BERINGIN JAYA ABADI
122 — 15
  • Disampingitu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukumumum negara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang jujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan Para Tergugatutamanya
    Disamping itu,perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintahyang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;Pts.
    Lo/Pdat.G/ZUL5/PN.1fg, Hal. 74 darl LoZ Halaman(rechts staat) dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (goodgovernance);10.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 12-07-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Blg
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat:
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Sortha Panjaitan
Turut Tergugat:
1.Guru Intan Tampubolon
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indone, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
3.Kepala Desa Sitoluama
108 — 27
  • telah membangunSuatu opini yang tidak baik terhadap mudahnya memperoleh sertifikathak milik tanah dari Badan Pertanahan Nasional, dimana denganhanya menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik kita, lantasBadan Pertanahan Nasional langsung menerbitkan sertifikat hak milik.Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kamiketahui bahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukumyang tinggi, akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasaPENGGUGAT, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
JHON HELMI Bin SUTAN SYAHRIL
44 — 21
  • No. 419 tgl. 22Desember 1949, Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakanuntuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan danlainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departement van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b,tanggal 25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkusluar oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN BALIGE Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Blg
Tanggal 31 Mei 2016 — MARASI TAMPUBOLON LAWAN BANIARA TAMPUBOLON (OP. ESTER), DKK
81 — 21
  • Fotocopy Staat Namanama orang yang telah menerima Wang Doekdoek dariInlandshe Gementeraadt Tampahan ddo 8 April 1941, diberi tanda P7;8. Fotocopy Surat OPGAVE Van De Samenstelling Van Raad Op 1 Juli 1941,diberi tanda P8;9. Fotocopy Surat Nomor 100/8 tanggal 18 Pebruari 1939, diberi tanda P9;10.Fotocopy Surat Vergadering RadjaRadja dari Negeri Tampahan tanggal 24Februari 1940, diberi tanda P10;11.Fotocopy Surat Straafvonnies dari Negeri Tampahan tanggal 9 November1939, diberitanda P11;12.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 17-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 493/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : MOCHTADI Diwakili Oleh : NIKKRI ADIYANSAH, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank OCBC NISP, Tbk Kudus
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : BPN Kabupaten Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Hengky Setiawan
60 — 41
  • DALAM EKSEPSIEksepsi hukum Materiil (Materiele Exceptie)1, Eksepsi dominii (Exception Dominii)(Tegenbewi/s waarin staat dat ini de bestrende goederen object behoort niet tot deeiser)1.1. Bahwa di dalam gugatannya, khususnya pada posita nomor : 1, dan positanomor : 24 dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebelum dilelang dalam perkara in casu yaitu SHM No. 3014 dan SHM No. 3015 yangkeduanya terletak di JI.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 06-09-2004 — Putus : 23-11-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg
Tanggal 23 Nopember 2004 — - PT. SILVERLAKE TECHNOLOGY - PT. VERCASO INTI PERSADA - GENERAL MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIEWA YOGYAKARTA - PT. DIRGANTARA JAYA KREASI
115 — 50
  • Hal ini sejalan pula denganasas staat op gelijke voet als een privat person yaitudianggap berkedudukan sejajar dengan lawan kontraknya =;Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 4 yangmengatakan Nota Dinas yang menjadi obyek sengketabersifat final. Dari Penjelasan UU PTUN Pasal 1 angka (3)sangat jelas yang dimaksud final berarti sudah definitifdan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum
Register : 03-12-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN MAGETAN Nomor 243/Pid.C/2019/PN Mgt
Tanggal 3 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
SUGIHARTONO
35 — 5
  • SUGIHARTONO di lapangan termasuk Kelurahan Rejosari KecamatanKawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpan danmembawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol mineral isi 0,5 liter yangberisi arak jowo tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum
Register : 03-12-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN MAGETAN Nomor 245/Pid.C/2019/PN Mgt
Tanggal 3 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
JOKO PRAYOGO
34 — 3
  • parkiran pasar hewan termasuk desa GenenganKecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpandan membawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (Satu) botol mineral isi 0,5 literyang berisi arak jowo tanpa jjin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
SAID LATURUA
Tergugat:
WALIKOTA AMBON
Intervensi:
RIFALLY AZHAR, SE, M.Si
254 — 128
  • Nomor 12 Tahun 2018serta mengangkat dan melantik kepala Pemerintah Negeri dengan hanyamenggunakan Rancangan Peraturan Nomor O02 Tahun = 2019,penyampaian berkas kepala pemerintahan oleh Saniri perludipertanyakan dimana Saniri yang memberikan Rekomendasi dan usulanuntuk pelantikan Penggugat masih mempunyai kewenangansebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri,Nomor 364 Tahun 2017 masa bakti 2017 sampai 2023;Bahwa PENGGUGAT keberatan karena sesuai dengan Asas Negarahukum (recht staat
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 23-12-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 77/Pdt.G/2015/PN Olm
Tanggal 29 Agustus 2016 — - LORENSIUS JABI , Dk lawan: - CORNELIS NENOSABAN, Dkk
106 — 29
  • saksi diceritakan oleh Bapak Mertuasaksi dan ARNOLDUS JABI sudah meninggal dunia ;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah sengketa bidang ke 2 (dua ) tersebut dan saksi hanya tahu batas batas dari tanah sengketabidang ke 2 ( dua ) yaitu 5Halaman47dari72Putusan Perdata Gugatan Nomor 77 /Pdt.G/2015 /PN.Olm> Utara berbatasan dengan tanah milik Bois, Tapen dan YohanisTAKA j nnn en> Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;> Timur berbatasan dengan tanah milik Bois, Tapen dan YohanisTAKAGI jaa=eesse staat
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum
Register : 03-12-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN MAGETAN Nomor 244/Pid.C/2019/PN Mgt
Tanggal 3 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
MARGONO
42 — 10
  • MARGONO di pinggir lapangan termasuk Desa Tulung KecamatanKawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpan danmembawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol mineral isi 0,5 liter yangberisi arak jowo tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2010 — Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 K/PID.SUS/2009
Tanggal 8 Januari 2010 — MUSFA YENDI Pgl. ANDI ; JULMADIAN ABDA, ST.MT ;
277 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1187 K/Pid.Sus/2009Toelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatsuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel, yakni suatu richting van den wiel atausuatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-03-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — H. DJALALUDDIN JUNUS, SE Bin JUNUS
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 735 K/Pid.Sus/2015.dimana para terdakwa merupakan orang yang dikorbankan oleh kepalaDinas Perhubungan Propinsi Aceh, mohon keadilan bagi pencari keadilandalam Negara hukum (Recht staat) dimana hukum harus dijadikan panglimadalam mengatur setiap perbuatan manusia dan badan hukum;.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MEULABOH Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Mbo
Tanggal 11 September 2019 — 1.Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit 2.Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As 3.Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS 4.Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS 5.Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS 6.Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS 7.Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS LAWA 1.Hj. Sakyan Binti alm. Harun 2.H. M. Yunus Bin alm. Harun 3.H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh 4.Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh
152 — 42
  • H.M.SYAREF HARUN guna mendapatkan 2 (dua) Versi bidang tanah yangnilai jualnya sangat menggiurkan sehingga para Penggugat termimpimimpi ingin mendapatkannya namun para Penggugatpenggugat lupakalau Negara ini adalah Negara yang berazaskan hukum (Rechs staat)tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (machisstaat).
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 12-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2015 — 1. ABURIZAL BAKRIE; 2. IDRUS MARHAM;(Penggugat) Lawan; 1. H.R. AGUNG LAKSONO; 2. PRIYO BUDI SANTOSO; 3. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA; 4. LAWRENCE T.P. SIBURIAN; 5. ZAINUDDIN AMALI; 6. YORRYS RAWEYAI; 7. AGUN GUNANJAR SUDARISA; 8. IBNU MUNZIR; (Tergugat I); 1. H.R. AGUNG LAKSONO ; 2. ZAINUDIN AMALI ; (Tergugat 2)
298 — 451
  • Persoalan berikutnya menyangkut penyelenggaraan munas yangdiselenggarakan oleh Aburizal Bakrie setelah melewati masa jabatannya tanggal 8Oktober 2014 sebagai ketua umum beserta penunjukan panitia munas tersebut dapatdikatakan batal demi hukum.Ketua Umum partai merupakan organ eksekutif yang melaksanakan anggarandasar konstitusi partai sekaligus mandate munas untuk mewujudkan visi dan misi partai,dalam konteks bernegara sebagaimana jika menggunakan pendekatan staat istorganitatie dalam artian kekuasaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 132/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 15 Juni 2017 — CV. BANGUN ARTA melawan SAUDARI SUSANNA/JULIANA dkk
62 — 27
  • EKSEPSIHUKUM MATERIIL ( Materiele Exceptie )Eksepsi dominii ( Exception Domini) ( Tegenbewjs waarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niet tot de eiser ) 1. Bahwa eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan olehTergugat terhadapat gugatan penggugat, yang berisikanbantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukanmilik penggugat , akan tetapi milik orang lain atau miliktergugat,2.