Ditemukan 808 data
115 — 88
Penyelesaian sengketa disebutkan : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbritase, ketentuan tersebutbersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI dimana dalam surat tersebut disebutkan gagalnya para pihak dalam Penyelesaian Pembayaran BiayaAdministratif dalam suatu perkara Arbritase tidak menyebabkan batalnya suatuPerjanjian Arbritase yang telah disepekati oleh Para Pihak sehingga Penyelesaiansengketa antara para pihak tetap menjadi Kopentensi
113 — 109
:Bahwa saksi saat ini bekerja di kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, menjabat sebagai Kepala Seksi Kepenghuluansejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, adapun tugasnya adalahmemberikan pelayanan dan pembinaan dibidang penghuluan yang terdiridari :1) Peningkatan kopentensi Penghulu dalam pelayanan nikahrujuk ;412) Mmelakukan penelitinan kinerja penghulu ;3) Pengidministrasian pelayanan nikah rujuk ;Dan tanggungjawab melakukan pengawasan/minitoringpelaksanaan perkawinan
49 — 11
Di lembar belakang ijazah SMK Corpatarin 01 Jakarta bahwakopentisi keahliannya Akuntansi atau administrasi perkantoran,sedangkan ditemuan kopentensi keahlian adalah Tehnik mekanikautomotif;e Bahwa, kerugian SMK Corpatari 01 Jakarta secara materiiladalah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah, sedangkankerugian imateriil adalah agar Para Terdakwa menulis di Massmedia penulisan nama baik SMK Cprpatarin 01 Jakarta7. saksi Aiptu MARDIYANTORO; bahwa,bahwa, saksi adalah petugas Kepolisian pada Polda Metro
pernikahan tergugatdengan almarhum Yusbandi bin Aboe Bakar dilakukan tanpapersetujuan penggugat dan dari Pengadilan Agama telahmelanggar pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974.Menimbang, bahwa penggugat menekankan kesalahan inikepada tergugat secara langsung bukan kepada almarhumYusbandi bin Aboe Bakar, karena almarhum Yusbandi bin AboeBakar yang bertanggung jawab melengkapi persyaratan untukmenikahi tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut diatasdan tergugat tidak ada kopentensi
140 — 17
SK 795 / DPP. 01 / TV / 2013, tanggal. 16 April 2013.bahwa DPC PKNU Bondowoso harusnya turut tergugat,bahwa Para Penggugat belum saatnya melakukan kegiatan ini ( prematur ), ataueksepsi dilatoir ( dilatoir eksptie ).bahwa kewenangannya mengadili ( kopentensi relatif ) dari perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagian Para Tergugat ini, Majelis Hakimmengelompokkannya dan mempertimbangkannya berdasarkan kelompoknya dari eksepsi ini.1.
97 — 34
nomor : 1852/Candara Kencana, tanggal 14Januari 2009, atas nama DODDY ANUGERAH PUTRA, M.M dengan surat19.20.21.22.23.25ukur nomor : 01/CK/2009 tanggal 12 Januari 2009, luas tanah : 9.250meter persegi sampai dengan saat ini tetap sah secara hokum karenatidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat hak milik a quodinyatakan batal secara hokum, proses penerbitan sertifikat hak milikapabila terdapat cacat administrasi maka seharusnya Pengadilan TataUsaha Negara Bandar lampung yang mempunyai kopentensi
210 — 61
Kopentensi Absolut: Bahwa sebagaimana yang termuat di dalam pasal 1Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPasal 1 (angka 3) Jo Undangundang nomor: 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara pasal 1 (angka 9) yakni: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang
101 — 12
Dan ganti kerugian tertanggal 21 Pebruari 2017 tersebut terdapat kerancuandalam kopentensi kewenangan nya sehingga gugatan oleh Zainal Abidin yangdiajukan untuk kedua kalinya ini agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakanMenolak gugatan Penggugat tersebut, sebab beberapa waktu lalu penggugat yangsama juga pernah mengajukan isi gugatan yang sama terhadap Tergugat Il danberdasarkan Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,No.230/Pdt.G/2016/PN Sda.
PT ANGKASA PURA II PERSERO
Tergugat:
1.PT IBAD AMANA PERKASA,
2.HARRY PURNOMO,
158 — 72
(Bukti Permulaan T1)Bahwa karena Para Tergugat dan Penggugat telah sepakat untukmenyelesaikan segala permasalah yang timbul dari perjanjian di BadanArbitrase Nasional Indonesia (BAND maka sudah sesuai dengan hukumPengadilan Negeri Depok tidak bervrrenang untuk dapat memeriksa danmengadili Perkara ini dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untukmenolak melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini.Bahwa berdasarkan dengan uraian Eksepsi Kopentensi Absolut ini, ParaTergugat memohon kepada yang mulia majelis
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Muhamad Gunawan
523 — 430
DompuKab Dompu NTB.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi1sejak kecil, namun antara saksi dan Terdakwamaupun Saksi1 tidak ada hubungan keluargamaupun famili.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi1menjalin hubungan pacaran sejak Saksi1 dudukdibangku SLTP dan Terdakwa duduk dibangku SLTAdikabupaten Dompu berlanjut hingga Terdakwamenjadi anggota TNI AD dan Saksi1 kuliah diLPKN (lembaga Pendidikan Kopentensi Nasional)Kota Mataram NTB.Bahwa pada hari
183 — 25
Page 12tidak mepunyai kopentensi dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat karena merupakangugatan kabur (obscuur libel).
142 — 73
tidak ada laporan tindak lanjut baru dapatdilakukan Audit Instivigasi oleh BPK yang diatur dalam juknis Peraturan BPKNomor 17 tahun 2008 ;Bahwa pemeriksaan investigasi harus dilakukan oleh BPK sesuai juknis PeraturanBPK Nomor 17 tahun 2008 yaitu BPK sebagai salah satu Auditor Negara yangdilindungi oleh UndangUndang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ;Bahwa Pemeriksaan Investigasi tidak serta merta menjadi bukti hukum kalaubelum ada kekukatan didalam kecukupan relevansi yang ada untuk menentukanbukti kopentensi
;Bahwa Pemeriksaan BPK ada 3 unsur yaitu unsur Adminstrasi, unsur PerikatanPerdata dan unsur Fraut, sedangkan untuk unsur Fraut dapat ditingkakan menjadipidana apabila terjadi keyakinan apabila ada evaluasi bukti hukum sehingga dapatdilakukan Pemeriksaan Investigasi;Bahwa Pemeriksaan Instvigasi tidak serta merta menjadi bukti hukum kalau belumada kekukatan didalam kecukupan unsur relevansi yang ada untuk menentukanbukti kopentensi untuk Audit Instivigasi dan harus dilakukan oleh BPK ;Bahwa penyidik
154 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perum Perumnas hanya menerimanya saja, karenaPerum Perumnas tidak mempunyai kopentensi membebaskan tanah milikmasyarakat. Tanah milik Senan bin Tisan yang diuraikan di atas, TidakDibebaskan Oleh Pemda DKI. Apalagi diserahkan kepada Perum Perumnas.Bagaimana bisa terjadi tanah dimaksud justru dimasukkan dalam SertifikatHPL Nomor 1 oleh Perum Perumnas?
59 — 37
ditanggapi dalam jawaban tersebut diatas;Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat1, Tergugat2, Tergugat3, danTergugat4 serta Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18Juni 2012, dan Tergugat1, Terguga2 Tergugat.3 dan Tergugat4 serta Turut Tergugatjuga mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal 3 Juli 2012 yang isiselengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;31Menimbang bahwa, meneliti dan menelaah dari jawaban Tergugat4 DalamEksepsi angka 2 terdapat Eksepsi mengenai Kopentensi
134 — 36
(Kopentensi Absolut)ll DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi mohon dicatat kembali sepanjangada relevansi dan realisasinya;2. Bahwa TERGUGAT IV menyangkal dengan tegas dalildalil yangdikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakuikebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT NN ;Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kbu3.
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
61 — 21
Kementerian dengan Dikobud (Kemendibud), Pada saat S.II dengan Diknas, Pada saat S.IIl Perubahan komonditi;bahwa, saksi kurang jelas mengenai internal knusus untuk sistem akademi,namun di persidangan ini saksi hanya diminta untuk menjelaskan tentangstempel saja, dan mengenai tata cara sedikit ada perubahan sehubungandengan stempel tersebut saksi mengetahuinya sebagaimana yang telahdijelaskan diatas;bahwa, yang saksi ketahui tentang perbedaannya stempel dari S.I, S.Il danS.Ill telah berbeda namun punya kopentensi
312 — 491
Kasmani /jalan Rayae Bahwa luas tanah adalah kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) meterpersegi;DALAM EKSEPSIMenimbang, sebelum memeriksa dalil pokok Gugatan ini paraTergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahuluakan memeriksa dan meneliti Eksepsi tersebut patut dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi yang diajukan olehTergugat mengenai kopentensi absolute maka Majelis Hakim telahmenjatunkan Putusan Sela pada tanggal 21 Desember 2017 yang padapokoknya
Terbanding/Penggugat I : AMAH
Terbanding/Penggugat II : KINAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat III : SIMAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat IV : AMAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat V : MUNGGA BIN ASIM
Terbanding/Penggugat VI : SOFIAH
Terbanding/Penggugat VII : NIMAH
Terbanding/Penggugat VIII : SURYAMIN
Terbanding/Penggugat IX : YANTIH
Terbanding/Penggugat X : MAYA
Terbanding/Penggugat XI : ABDULLAH
Terbanding/Penggugat XII : LEM BIN LEMAN
Terbanding/Penggugat XIII : AMI BIN LEMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : DAUD BIN TAIMUN
Terbanding/Turut Tergugat III : TOHA BIN KANUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : RUHIJAT
Terbanding/Turut Tergugat V : LURAH KEMBANGAN SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT KEMBANGAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : Ketua rt nol dua
Terband
80 — 35
EKSEPSI KOPENTENSI ABSOLUT.1.Bahwa Para Penggugat yang menyampaikan Dalilnya dalamGugatannya pada Posita butir 10, 15, 20, maupun dalam Petitum butir4, 5, 6 jelas' telah membuktikan bahwa Gugatan ParaPenggugatmelampaui Kewenangan Absolut dengan dasar dan alasansebagai berikut:1.1.
Terbanding/Penggugat I : SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : BUDI TRISNO UTOMO
Terbanding/Penggugat III : KAMSINAH
Terbanding/Penggugat IV : WAHANA, ST.
Terbanding/Penggugat V : SULASTRI
Terbanding/Penggugat VI : MARYATI
Terbanding/Penggugat VII : NURYANTO
Terbanding/Penggugat VIII : MURTINI
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
Turut Terbanding/Tergugat IV : ENDANG MURNIATI, SH Diwakili Oleh : SURYANTA SH
Turut Terbanding/Tergugat V : HITA PRANA, SH. Diwakili Oleh : Suryanta, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
119 — 60
Siswadi Kusumodihardjo menjadi atas nama DokterHewan Djoko Sutopo;Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Turut Tergugatmengajukan Eksepsi tentang kopentensi / kewenangan mengadili, dan atasEksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal, 16 Januari2020
154 — 66
Dalam perkara a quo sudah barangtentu pembuktiannya menyangkut dengan pembuktian hak ataukepemilikan sehingga sangat' kental dengan sengketaPutusan Nomor : 14/G/2015/PTUN.Sby. halaman 44 dari 115 halamanKeperdataan (sengketa hak atau kepemilikan), oleh karenanyamerupakan domain atau kopentensi Absolut dari PengadilanUmum/Pengadilan Negeri.