Konawe berada pada posisi koordinat UTM51 M 0413684/9578546, UTM 51 M 0413743/9578577, UTM 51 M04132875/9578790, selanjutnya titik koordinat tersebut dipetakankedalam peta pembagian wilayah hutan (RPH) Wawotobi Skala 1 : 25.000dan hasil pemetaan menunjukkan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebutberada di Dalam Kawasan Hutan Negara Dalam Areal Hutan ProduksiTerbatas dan Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan kayu di dalamKawasan Hutan Negara dari pejabat yang berwenangwonnna Perbuatan Terdakwa tersebut

Konawe berada pada posisi koordinat UTM51 M 0413684/9578546, UTM 51 M 0413743/9578577, UTM 51 M04132875/9578790, selanjutnya titik koordinat tersebut dipetakankedalam peta pembagian wilayah hutan (RPH) Wawotobi Skala 1 : 25.000dan hasil pemetaan menunjukkan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebutberada di Dalam Kawasan Hutan Negara Dalam Areal Hutan ProduksiTerbatas dan Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan kayu di dalamKawasan Hutan Negara dari pejabat yang berwenang;woceeeeee Perbuatan Terdakwa

;h. halhal yang dapat diperhitungkan dengan upah;i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;j. upah untuk pembayaran pesangon; dan,K ee ecccceeceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeees2.

;h. halhal yang dapat diperbitungkan dengan upah;i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;j. upah untuk pembayaran pesangon; dan,Tentang rumusan Penghitungan Petitum Penggugat adalah masuk di dalamketentuan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (3) huruf h.Hal itu sesuai dengan Kronologi yang diajukan Pekerja/Penggugat/PemohonKasasi. (terlampir)Bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya harus mendapatkan hak sebagai berikut:A.

Nama lengkap Arius Soor, nomor induk pegawai/No.SAP 8508007S, nomor pokok wajib pajak (NPWP) 77.543.645.4954.000,jenis kelamin Lakilaki, status sipil (kawin/tidak kawin) kawin(24 Januari2012), tempat/tanggal lahir Arefi/29 Agustus 1985, agama Protestan,tanggal bekerja di PLN 01 September 2008, tanggal menjadi peserta 01September 2008, tanggal pegawai tetap O1 September 2008, nomorkeputusan pegawai tetap 1053.K/425/GM.WP2B/2008, grade/skala gradebasic 2/BAS0206, skala gaji dasar sebagai PhDP/gaji

Memiliki skala/besar lebih kecil dari pada yang tercantum dalamLampiran ; dan/ataub.

hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencanaUsaha dan/atau Kegiatan yang wajiob memiliki Amdal di luar LampiranI;(3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh :a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;b. gubernur;c. bupati/walikota; dan/ataud. masyarakat;Bahwa adapun Lampiran sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atasadalah terkait dengan beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umummempertimbangkan skala

PUTUSANNomor 205 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan: ARGA YODIAN RENAMOND alias OKES binBAMBANG KISWANTO;: Bengkulu;: 36 tahun / 29 Oktober 1981;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Skala Brak

PEMOHON juga diberikan modal sehingga dapat berusahajualbeli ayam sendiri, walaupun dalam skala kecil (mikro). Namundemikian TERMOHON juga mengetahui dan merestui hubunganantara PEMOHON dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti, dengansyarat PEMOHON tidak melupakan anakanak dan tetap memberikanuang belanja setiap bulan kepada TERMOHON;7.

daya alam dengan susunan fungsikawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.14.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimanperkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial, dan kegiatan ekonomi.20.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

Provinsi atau,beberapa Kabupaten/Kota.21.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/ Kotaatau beberapa Kecamatan.22.Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalahkawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangankawasan perbatasan negara.23.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalamsatu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulaupulau kecil yang

urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang iniditentukan menjadi urusan Pemerintah.(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerahmenjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Pasal 13(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsimerupakan urusan dalam skala

Untuk itu sudah ada upaya Administrasi Galur administrasi) yangdilakukan, akan tetapi hal itu memakan waktu yang sangat lama berbenturandengan skala prioritas anggaran. Untuk mempercepat, maka perlu upaya Hukum31(jalur yuridis) seperti yang kami tempuh sekarang.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 11 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (novum) berupa: Buku Induk Tahun 1996 Kecamatan Kramatwatu, Kelurahan Lebakwanaatas nama Durahman bin Rais: Situasi Gambar/Peta Rincikan sesuai Persil Nomor 6 dalam skala

Status skala usaha Wajib Pajak apakah sebagai Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) atau usaha besar;2). Status permodalan apakah dalam negeri (PMDN) atau asing (PMA); dan3).

Dan Dana yang disediakan untuk mendanai kegiatanSimpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % darialokasi BLM.Bahwa Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah YangSecara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatansimpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaanusaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, danmemperkuat kelembagaan kegiatan kaum

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar,dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhanpendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaanlapangan kerja Dan Tujuan Khusus adalah Mempercepat proses pemenuhankebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatankaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaanmodal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan

Bahwa Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah YangSecara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatansimpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaanusaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, danHalaman 47 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bnamemperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorongpengurangan rumah tangga miskin dan

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 ; 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT.

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT. Putra Duta Indah Wooddan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT. Putra Duta Indah Wooddan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)Desa MuaraMerang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Putra DutaIndah Wood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT.

Sari Persada Raya;

HARDAYAINTI PLANTATION skala 1:50.000 ;186 1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam PenerbitanIzin Lokasi, skala 1 : 120.000 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:187 1 (satu) lembar Peta Petunjuk Lokasi Skala 1 : 120.000 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:188

Buol, beserta dokumenpendukungnya, yaitu :a 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Ketersediaan Tanah skala 1 : 120.000yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kab. Buol ;b1 (Satu) lembar fotocopy berwarna Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalamPenerbitan Izin Lokasi, Skala 1 : 120.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPNKab.

HARDAYA INTIPLANTATION skala 1:50.000 ;1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IzinLokasi, skala 1 : 120.000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.

SONOKELING BUANA; DesaKokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:1 (satu) lembar Peta Petunjuk Lokasi Skala 1 : 120.000 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon : PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:Email dari Sdr. YANI ANSORI kepada Gondo Mr. Sudjono dengan cc/tembusan kepada Bambang MR. A S dan Arim, tanggal 31 Mei 2012, dengansubject: FW: Situasi politik sosial termungkin ;Email dari Sdr. YANI ANSORI kepada Gondo Mr.

Buol, beserta dokumen pendukungnya,a) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Ketersediaan Tanah skala 1 :120.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kab. Buol ;b) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Pertimbangan Teknis Pertanahandalam Penerbitan Izin Lokasi, Skala 1 : 120.000 yang ditandatangani olehKepala BPN Kab.

Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 ;e. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia RBI Lembar 171464, 171532, 171534,181443, 181511, 181513 Skala 1 : 50.000;f.

: Fotocopy Surat Keputusan dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RINomor : SK.529/MenhutII/2012, tanggal 25 September 2012 tentang PerubahanAtas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati IKalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 Ha lima belas juta tiga ratus ribuhekater di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Sebagai Kawasan Hutanbeserta peta;38313233343536a7383940P31 : Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala

Bharinto Ekatama terhadap Peta Dasar TematikKehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 KerjasamaDepartemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 atau Peta CitraLandsat 7ETM PATH/ROW : 117/61 Liputan Tahun 2012;P33 : Peta Overlay IPPKH PT.

Bharinto Ekatama terhadap Peta SebaranPerusahaan Bidang Pertambangan Di Kalimantan Tengah dengan Dasar TematikKehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 KerjasamaDepartemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 atau Peta CitraLandsat 7ETM PATH/ROW : 117/61 Liputan Tahun 2012;P34 : Photo Papan Blok Tebangan RKT 2010 IUPHHKHA PT. Timber DanaSeluas 672 Ha / 8 Petak Di Provinsi Kalimantan Tengah Menegaskan WilayahPertambangan PT.

Peta Batas WilayahAdministrasi Provinsi Kalimantan Tengah;c Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (Lampiran SK Menteri Pertanian RINomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982;57d Peta Dasar Tematik Kehutanan skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715 1814dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun2006 ;e Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia RBI Lembar 171464, 171532, 171534,181443, 181511, 181513 Skala 1 : 50.000;f Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.292/MenhutI/2011

Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit,RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.b.

Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit,RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.b. Pemeriksaan fisik: Mata : tidak ditemukan anemis dan kekuningan; Hidung : dalam batas normal; Mulut : dalam batas normal; Telinga : tidak keluar darah; Dada : jantung dan paruparu dalam batas normal; Perut : dalam batas normal;Kemaluan : dalam batas normal.PEMERIKSAAN LUKALUKA1.

(Legalisir).Foto Copy Peta Plasma Lubuk Hiju Luas Areal 200 Ha skala 1: 16.000 (ha)(legalisir);Foto Copy Nota Kesepahaman sementara antara Desa Lubuk Hiju denganPT. Menthobi Mitra Lestari dalam hal kerjasama Pembangunan Kelapa sawitPola Kemitraan. Tanggal 7 Mei 2007.

Bakrie Semesta Persada yang memiliki kewenangan dankewajibannya secara penuh, menunjuk Kuasa Khusus KIKI SYAHRUNAberlaku tanggal 5 Desember 2005;Peta Ijin Lokasi dan Peta Kerja PT Menthobi Mitra Lestari skala 1 : 150.000yang dibuat oleh KIKI SYAHRUNA dan di cap stempel;1 (satu) eksemplar Surat dari Project Manager (KIKI SYAHRUNA) kepadaDirut PT.

(Legalisir).Fotokopi Peta Plasma Lubuk Hiju Luas Areal 200 Ha skala 1: 16.000 (ha)(legalisir);Fotokopi Nota Kesepahaman sementara antara Desa Lubuk Hiju dengan PT.Menthobi Mitra Lestari dalam hal kerjasama Pembangunan Kelapa sawitPola Kemitraan. Tanggal 7 Mei 2007.

Bakrie Semesta Persada yang memiliki kewenangandan kewajibannya secara penuh, menunjuk Kuasa Khusus KIKISYAHRUNA berlaku tanggal 5 Desember 2005;Peta Ijin Lokasi dan Peta Kerja PT Menthobi Mitra Lestari skala 1 : 150.000yang dibuat oleh KIKI SYAHRUNA dan di cap stempel;1 (satu) eksemplar Surat dari Project Manager (KIKI SYAHRUNA) kepadaDirut PT.

DPKPPHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM DESAKU, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM SIDORUKUN, Nomor

., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:e Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi88x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri4;e Pemeriksaan lukaluka: Pada leher melintang terhadap garispertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut rahangbawah, ditemukan luka terobuka dengan tepi luka rata, sudut lukatajam, dasar luka otot dan terlihat pendarahan aktif.

Ida Bagus Putu Alit, SoFM (K) DFM, bahwa korban An.AGUS PUTU KARDIASA sesuai pemeriksaan ditemukan :e Pemeriksaan fisik : Tingkat kKesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale15,tekanan darah 110 /80 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36 C, skala nyeri 4 ;e Pemeriksaan lukaluka : Pada leher melintang terhadap garispertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut rahang bawah,ditemukan luka terbuka dengan tepi Iluka rata, sudut luka tajam, dasarluka otot dan terlinat pendarahan

Sumatera Utara pada hari Jumattanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB oleh staff UPT KPH wilayah VIIGunungtua; Bahwa adapun hasil pengambilan titik koordinat tersebut sebagai berikut: Petarupa bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 tahun 2016; Peta kawasan HutanProvinsi Sumatera Utara lampiran SK Menteri Kehutanan RI No: SK.579/Menhutll/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawsan hutan ProvinsiSumatera Utara skala 1: 250.000 berada didalam kawasan hutan dengan fungsikawasan hutan produksi tetap

Sumatera Utara pada hari Jumattanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB oleh staff UPT KPH wilayah VIIGunungtua dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut sebagai berikut: Petarupa bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 tahun 2016; Peta kawasan HutanProvinsi Sumatera Utara lampiran SK Menteri Kehutanan RI No: SK.579/MenhutIl/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawsan hutan ProvinsiSumatera Utara skala 1: 250.000 berada didalam kawasan hutan dengan fungsikawasan hutan produksi tetap (HP);> Bahwa