Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentukpejabat peneliti pelaksaan kontrak atas usuk PPK18. PERISTIWA KONPENSASIa. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam halsebagai berikut:1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia3. PPK tidak memberikan Gambargambar, spesifikasi dan/atauinstruksi Sesual jadwal yang di butuhkan4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi Sesuai jadwal5.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila di setujui oleh parapihak, meliputt :Perubahan pekerjaan di sebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukanoleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaandalam SPK;Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanpekerjaan;Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atauperubahan pelaksanaan pekerjaanUntuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentukpejabat peneliti pelaksaan kontrak atas usuk PPK18.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentukpejabat peneliti pelaksaan kontrak atas usuk PPK18. PERISTIWA KONPENSASIa. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam halsebagai berikut:1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia3. PPK tidak memberikan Gambargambar, spesifikasi dan/atauinstruksi Sesual jadwal yang di butuhkan4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi Sesuai jadwal5.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila di setujui oleh parapihak, meliputt :Perubahan pekerjaan di sebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukanoleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaandalam SPK;Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanpekerjaan;Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atauperubahan pelaksanaan pekerjaanUntuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentukpejabat peneliti pelaksaan kontrak atas usuk PPK18.

Bahwa dari fakta diatas, maka proses penerbitan Sertipikat HakPakaiNomor 8 Tahun 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Pemegang HakPemerintah Kabupaten Kupang telah dilaksanakan penelitian olehTeam Peneliti Tanah karena pemohon adalah Instansi Pemerintahsehingga prosedur penelitian atas bidangdimaksud dilakukan olehTeam Peneliti Tanah, maka proses penerbitan sertipikataquotelahdilakukan sesuaiprosedur hukum yangberlaku, sehinggadengan demikian tidak ada unsur kerugian yang ditimbulkan terkaitHalaman

Pendidikan S2 Master in Human Resources, UniversitasTrisaksi dan lulus sekitar tahun 2001;e ~=Bahwa riwayat pengalaman kerja Ahli adalah sebagai berikut:1.Peneliti Sumber Daya Manusia padaYayasan Bina Darma Salatiga daritahun 1994 s/d tahun 1995;Staf Credit pada Bank Tiara sejaktahun 1995 s/d tahun 2000;Staf Bidang Pendidikan danAdvokasi ASPEK Indonesia sejaktahun 2000 s/d tahun 2005;Fasilitator UNDP pada programPanwaslu tahun 2003;Project Officer ALNI (Asian LaborNetwork on IFIs) Indonesia sejaktahun

2005 s/d sekarang;Staf advokasi dan Peneliti padaOPSI (Organisasi Pekerja SeluruhIndonesia) tahun 2005 s/d sekarang;Delegasi RI pada InternationalLabour Conference (ILC) diJenewa, Swiss tahun 2001;Delegasi NGO Indonesia padaWorld Summit of SustainableHalam 98 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgDevelopment (WSSD) di AfrikaSelatan tahun 2003;9.

Surat pernyataan tanggung jawab PABahwa apabila seluruh persyaratan pengajuan lengkap, petugas loketmenyampaikan berkas tersebut kepada Kepala BPKAD melalui KabidPerbendaharaan untuk didisposisi;Bahwa apabila tidak lengkap, maka petugas loket menyampaikanberkas kepada Kepala Bidang yang memiliki fungsi perbendaharaanuntuk dibuat surat penolakan yang ditetapkan oleh kuasa BUD;Bahwa Kepala Bidang Pembendaharaan mendistribusikan berkaspengajuan SP2D berdasarkan disposisi Kepala BPKAD kepadapetugas peneliti

dan penyusun konsep SP2D sesuai SKPD yangditanganinya;Bahwa peneliti dan penyusun konsep SP2D dilakukan oleh petugaspeneliti dan penyusun konsep SP2D;Bahwa fungsi Perbendaharaan (Kabid yang memiliki fungsiperbendaharaan pada BPKAD) melakukan pengujian yang bersifatsubstansif dan formal;Bahwa Kuasa BUD melakukan pengecekan adanya paraf Kabid danstaf peneliti dan penyusun dalam berkas pengajuan SP2D danmeneliti ulang ketersediaan dana dan sisa dana dalam SP2D (dikegiatan dan kode rekening belanja

Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkanSurat Keputusan Pengguna Anggaran PDAM Tirta Kualo KotaTanjungbalai Nomor : 05/PA/PDAM/II/2013 tanggal 29 Januari 2013tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Halaman 129 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus TPK/2020/PN MdnKegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill dan PemasanganPipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP BetingSemelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai TA 2013;Sebagai Peneliti Pelaksanaan

Saksi tidak ada menandatangani Pakta Integritas; danb.Saksi tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; Bahwa Tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak :a.Melaksanakan penelitian terhadap usulan addendum perpanjanganwaktu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak (Tim Teknis) membuat laporan kepada Pengguna Anggaran(PA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Penyedia barang / jasa yang mengerjakan kegiatan tersebut adalahPT.ANDRI KARYA CIPTA, dengan Dokumen Kontrak Nomor45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatanganioleh OKTAVIA SIHOMBING selaku Direktur dan HRIANTO,SE selakuPPK dengan Nilai Kontrak Rp.9.984.000.000;Bahwa Saksi memahami isi Kontrak kegiatan tersebut dan

pekerjaan tidak sesuai dengan Schedule;Bahwa Berdasarkan Surat PT.ANDRY KARYA CIPTA Nomor047/SP/PT.AKC/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 perihal PermohonanPerpanjangan Waktu) Pelaksanaan, Direktur PDAM Tirta KualoTanjungbalai ZAHARUDDIN = SINAGA,SE telah menerbitkan SuratKeputusan Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai selaku PenggunaAnggaran (PA) Nomor : 43/PA/PDAM/X1/2014 tanggal 26 Nopember 2014Halaman 131 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus TPK/2020/PN Mdntentang Pengangkatan Panitia Peneliti

Penyedia tidak memiliki Tenaga Ahli.Bahwa Pada tanggal 26 Nopember 2014, dilaksanakan RapatPembahasan Usulan Addendum Perpanjangan Waktu, dalam rapattersebut Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, menyampaikan pendapatsesuai ditemuan sebagai :a.

Prof ROCKY GERUNG (Peneliti PPD);d. Kombes Pol IRWAN ANWAR (Kasubdit Cyber Crime Bareskrim Polri);e. Kombes Pol MARTINUS SITOMPUL (Kabag Penum DIV Humas Polri);f. Sdr. AKBAR FAISAL (Politisi Partai Nasdem);g. Sdr. EFFENDI GAZALI (pengamat komunikasi politik);h. Sdr. ADE ARMANDO (pengamat komunikasi);i. Mayjen TNI (Purn) AMP TANUDJIWA (mantan wadan kodiklat TNI AD);j. Mayjen TNI (Purn) KIVLAN ZEN (mantan kas kostraq);k. Sdr. GUNTUR ROMLI (pegiat media social);I. Sdr. RAZMAN ARIF (Pengacara);m.

Bahwa dalam surat perintah tersebut ditujukan kepada Jaksa dilingkungan Kejaksaan Tinggi untuk mengkuti perkembangan penyidikan danmelakukan hasil penyidikannya.2) Kemudian dengan surat No.B/15375/X/2017/Datro pada tanggal 04 Oktober2017 penyidik bermohon untuk dilakukannya perpanjangan penahanandikarenakan proses penyidikan yang belum selesai.3) Bahwa permintaan perpanjangan penahanan telah dilakukan pemeriksaanHalaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Seloleh Jaksa Peneliti

Bahwa sebagai Anggota Tim Peneliti Tanah saksi bersamasama denganSdr. Erfendi, SH selaku Kasie Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kab AcehTimur, Sdr. Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur.

Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasidan pelaporan di seksi pengadaan tanah;Bahwa saksi selaku Tim peneliti tanah melakukan penelitian yuridis, teknis,administratif terhadap berkas peta bidang tanah yang telah selesaikan olehtim pengukur dan selanjutnya saksi bersama dengan tim peneliti tanahmelakukan penelitian terhadap subjek hak yang akan disertifikatkandanhasil yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti adalah Risalah Pemeriksaan TimPeneliti Tanah, untuk selanjutnya diterbitkan

Surat Keputusan Kepala KantorBPN Aceh Timur tentang Pemberian Hak Pakai.Bahwa terhadap semua berkas pengajuan pendaftaran sertifikat sebanyak353 bidang tanah ada diterbitkan Risalan Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah,selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Aceh Timurtentang Pemberian Hak Pakai sebagai dasar terbitnya sertifikat hak pakaiuntuk PT.

Saefuddin) padaisi Surat tersebut menyebutkan : Berdasarkan grondkraat yang sampaidengan saat ini saya kuasai secara teruS menerus, tidak dijadikan/menjadijaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umumdidepan persidangan berupa : Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah,pada angka V huruf (c), menyebutkan : maka atas tanah tersebut tidakterdapat keberatan dari pihak lain, sehingga memenuhi syarat untukHalaman 60 dari 402Putusan

(Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang Saksi terimadari bendaharawan hasil kegiatan selaku tim peneliti tahap ke I, Il dan III.Halaman 63 dari 402Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN BnaTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebabstatus tanah yang diukur adalah tidak clean and clear;22.Zulkifli Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagaiberikut: Bahwa saksi adalah Keuchik Ds.Seuneubok Pidie Kec.Peureulak KotaKab.

Saksi Drs, NURHASMAN, :Bahwa pada tahun 2010 di Dinas Kehutanan kabupaten Sijunjung adapelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan saksi sebagai kepalaDinas Kehutan Kabupaten Sijunjung.Bahwa kegiatan KBR tersebut sumber dananya beerasal dari APBN yangtermuat dalam DIPA BPDASInrok.Bahwa petugas yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan KBR tahun 2010tersebut adalah, Ridwan, S.Hut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sedangkan Tim Peneliti dan Pemeriksa Pekerjaan (TPP) adalah terdakwa Mursal

sebagai Ketua, terdakwa II Peri Antoni,S.Hut dan Terdakwa III FathoniUntoro,S.Hut sebagai anggota Tim.Bahwa kapasitas saksi pada saat itu hanya bertugas sebagai koordinator dansifatnya hanya mengawasi pelaksanaan kegiatan saja.Bahwa sepengetahuan saksi Tim Peneliti dan Pemeriksa Pekerjaan bekerjaatas ketentuan yang ditetapkan oleh BPDASBahwa setahu saksi kelompok yang mendapatkan bantuan pelaksanaan KBRtersebut adalah sebanyak 18 kelompok yang ditunjuk dengan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan

tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaranm, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangni SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ dan Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, tanggal 28 Desember 2012;

IMAN F;

/li>

Copy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Dinas Kesehatan program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan dengan nilai Rp. 9.573.875.908,-;

Copy Legalisir Lembar verifikasi DPA Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 Kota Tangerang Selatan SKPD Dinas Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan, Sumber Dana DAU/DAK/PAD, Peneliti

Iman Fimansyah, S.KM, MM;

Bahwa atas dasar bukti T.I2 tersebut dan Surat dari RaymondKalengsang, tanggal 15 November 2019 perihal Pencegahan, kemudianTim Peneliti dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara padatanggal 18 November 2019 melaksanakan penelitian lapangan danpengumpulan data administratif, fisik dan yuridis yang dilaksanakan diKantor Pertanahan Kota Manado, Kantor Pertanahan KabupatenMinahasa, Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa danKelurahaan Paal ITV Kecamatan Tikala Kota Manado, dengan hasilpenelitian

(vide bukti T.I28);Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006 Petugas Peneliti dari KantorPertanahan Kota Manado mengadakan penelitian pengaturanpenguasaan tanah atas permohonan dari Masela Wewengkang. (videbukti T.II22);Bahwa atas permohonan pengakuan hak dari Marsela Wewengkang,pada tanggal 15 Juni 2006, Panitia Pemeriksa Tanah A, telahmembuat Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 68/PA/TMA/VI/2006.

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku PenggunaAnggaran.j.Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27 Desember2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP yaitu22Saksi NUR IRWANSYAH, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuanganpada Dinas Pendidikan Kota Bontang.7) Selain itu, Terdakwa Drs. H.

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku PenggunaAnggaran;j.Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27 Desember2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP yaituSaksi NUR IRWANSYAH, S.E selaku Pejabat Penatausahaan Keuanganpada Dinas Pendidikan Kota Bontang.7) Selain itu, Terdakwa Drs. H.

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku PenggunaAnggaran;84j.Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27 Desember2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP yaituSaksi NUR IRWANSYAH, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuanganpada Dinas Pendidikan Kota Bontang.7) Selain itu, Terdakwa Drs. H.

Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178 /Bangda/2007 tanggal 23 Maret 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti Teknis Pembayaran Termiyn kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007.5. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01 /Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007.6.

Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178 /Bangda/2007 tanggal 23 Maret2007, Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti TeknisPembayaran Termiyn kegiatankegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Tebotahun anggaran 2007.5. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : OI/Umun/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan PejabatHalaman 3 dari 136 hal.

Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178 /Bangda/2007 tanggal 23Maret 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti TeknisPembayaran Termiyn kegiatankegiatan yang dibiayai APBD KabupatenTebo tahun anggaran 2007.5. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : O01/Umun/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebotahun anggaran 2007.6.

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untukkegiatan pengembangan jaringan listrik tahun anggaran 2007.Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 07/Umun/2007 Tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah nomor :02/Umum /2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007.Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178 /Bangda/2007 tanggal 23Maret 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenSerang Nomor : 870/5328/Dinkes tanggal 7 September 2015 tentangHalaman 84 dari 102 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT BTN10.11.12.13.14.15.16.Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas KesehatanKabupaten Serang TA.2015;1 (satu) bundel surat PT.

Pengadaan,Peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantudan jaringannya kegiatan pengadaan jasa konsultasi pengawasanpembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAPHL) Nomor:13/07.13/Perc.PKM Pamarayan/BAHPL/PJP/SET tanggal 4 Nopember2013 tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenSerang Nomor : 870/5328/Dinkes tanggal 7 September 2015 tentangPenetapan Panitia Peneliti

E.Eng. tenaga peneliti di Pusat Penelitian danPengembangan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat dengan jabatan sebagai Peneliti Muda/Kepala Seksi Penerapan danPengembangan Balai Tata Bangunan; Kelima, bahwa Judex Factie telah tidak mempertimbangkan ketentuanhukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi terutama pasal 35 dan pasal 36 nya; Keenam, bahwa saksi Ivindra Pane ST, MSC, PHD dikaitkan dengan pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor

tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tangah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabipaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;

satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Rp3.833.000,,beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XIlI/32, tanggal 16Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapanganpembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMANuntuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.570.000,, beserta 1 (Satu) lembar daftar penerimaan honorium;10)1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti

.3.833.000,, beserta 1 (Satu) lembar daftar penerimaan honorium;oO. 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapanganpembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMANuntuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.570.000,, beserta 1 (Satu) lembar daftar penerimaan honorium;10.1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabiladalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak,maka harus dituangkan dalam addendum.4.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.Menimbang, bahwa apabila terdapat perbedaan yang signifikanantara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar danspesifikasiyang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamkontrak; mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; mengubah

No. 321 K/PID /2017Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidakmempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Apalagi melinhat keterangan dariPenyidik tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau merasakanlangsung peristiwa pembunuhan yang terjadi, seharusnya Jaksa peneliti tetapmenyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan belum lengkap dan harusdilengkapi kembali oleh pihak Penyidik (Kejaksaan Agung, Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia Nomor PER036/A);Bahwa dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa

Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

Pengguna Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST(Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTISARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal .125 dari.213INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

Direktur CV.MULTI SARANAPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal .196 dari.213INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/3888/Dikdas/2012 yangditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYIDRIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIESURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yangmengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd(Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti