Ditemukan 767 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : masyarakat masyrakat masuarakat masaraka makarakah mayarakat maysarakat masjarakat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
72 — 26
  • Berita Acara PenyerahanMenandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaanPengadaan Barang dan jasa di mulai.Dilarang membuat Ikatan / perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaranyang akan mengakibatkan dilampauinya atas anggaran yangtersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.Wajib memberikan tanggapan / Informasi mengenai pengadaanBarang Jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepadaPeserta Pengadaan/ Masarakat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
224 — 95
  • Pst.publik seperti anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun pejabat publiklainnya, karena anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan perwakilanpublik/masarakat yang menampung dan memperjuangkan aspirasinya,maka anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD selayaknya tidak berperilakukoruptip ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain pidana pokok, ParaTerdakwa harus pula di jatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hakuntuk dipilih dalam jabatan publik, yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
171 — 38
  • karenakendaraannya tidak ada untuk mengirim beras ke Desa Mekarsari .Bahwa saksi membuat catatan untuk setiap beras Raskin yang turun ke keDesa Mekarsari , dan untuk beras raskin yang tidak turun Saksi pernahditanyakan oleh masyarakat lalu saksi menjawab seperti yang saksi dengardari Bendahara Pelaksana distribusi Raskin Desa Mekarsari desa yaitu buEROS bahwa kendaraannya tidak ada untuk mengirim beras ke DesaMekarsari.Bahwa Beras raskin tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak lancar pegirimannyadan perah ada warga masarakat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
193 — 57
  • karenakendaraannya tidak ada untuk mengirim beras ke Desa Mekarsari .Bahwa saksi membuat catatan untuk setiap beras Raskin yang turun ke keDesa Mekarsari , dan untuk beras raskin yang tidak turun Saksi pernahditanyakan oleh masyarakat lalu saksi menjawab seperti yang saksi dengardari Bendahara Pelaksana distribusi Raskin Desa Mekarsari desa yaitu buEROS bahwa kendaraannya tidak ada untuk mengirim beras ke DesaMekarsari.Bahwa Beras raskin tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak lancar pegirimannyadan perah ada warga masarakat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
163 — 97
  • pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu ataupenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telahatau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tambahan berupapencabutan hak dipilin adalah untuk melindungi publik atau masyarakat darikemungkinan terpilinnya kembali sesorang untuk menduduki jabatan publikseperti anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun pejabat publik lainnya,karena anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakanperwakilanpublik/masarakat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
126 — 113
  • Salah satunyadalam rangka menampung aspirasi masyarakat daerah kostituentersebut dilaksanakan salah satunya dari bantuan hibah, selain padaitu juga meninjau pembangunan fisik yang belum selesai, kemudianmenijau jalanjalan yang rusak, lingkungan yang banjir agarperkebunan masarakat jangan tenggelam dengan jalan memperbaikitali air yang perlu dibangun demi kepentingan masyarakat umum; Bahwa pada saat melakukan reses ke daerah kostituen saksi diBantan, Bengkalis, Usulan masyarakat tadi saksi tampung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1569 — 1230
  • pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu ataupenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yangtelah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tambahan berupapencabutan hak dipilih adalah untuk melindungi publik atau masyarakat darikemungkinan terpilinnya kembali sesorang untuk menduduki jabatan publikseperti anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun pejabat publik lainnya,karena anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan perwakilanpublik/masarakat